cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sosek.kehutanan@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16118 Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 19796013     EISSN : 25024221     DOI : https://doi.org/10.20886/jpsek
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.818/E/2015. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari hasil - hasil penelitian di bidang sosial. ekonomi, dan lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumberdaya alam, kebakaran hutan dan lahan, global climate change, konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi perubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama penerbit telah berubah karena penggabungan dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia (Perpres No. 16/2015). Logo penerbit juga mengalami perubahan menyesuaikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Arjuna Subject : -
Articles 319 Documents
 6   7   8   9   10 
PERANAN PENDAPATAN DARI PENYADAPAN GETAH PINUS MERKUSII TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA; STUDI KASUS DI DESA BURAT, RPH GEBANG, BKPH PURWOREJO KPH KEDU SELATAN, JAWA TENGAH Nur Ainun Jariyah
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.3.269-277

Abstract

Petani di sekitar hutan mempunyai banyak sumber pendapatan salah satunya adalah dari upah penyadapan pinus. Meskipun demikian masih sedikit informasi tentang pendapatan dari penyadapan getah pinus. Kajian ini dilaksanakan di Desa Burat, RPH Gebang, BKPH Purworejo, KPH Kedu Selatan, Propinsi Jawa Tengah. Upah penyadapan Pinus merkusii meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar 61,5%. Pendapatan rumah tangga tanpa upah penyadapan sebesar Rp. 371. J 00,00/tahun dan dengan upah penyadapan pinus menjadi Rp. 963.660,00/tahun. Berdasarkan basil analisis regresi, variabel yang berpengaruh dengan penyadapan pinus adalah jumlah pohon yang disadap dan jarak dari rumah ke hutan.
IMPLIKASI BIAYA DAN MANFAAT PELAKSANAAN SVLK TERHADAP SEKTOR PERKAYUAN SKALA KECIL Satria Astana; Krystof Obidzinski; Wahyu Fathurrahman Riva; Gladi Hardiyanto; Heru Komarudin; Sukanda Sukanda
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.3.175-198

Abstract

In 2009, Indonesia decided to make the implementation of the Timber LegalityVerification System (SVLK) mandatory for all timber enterprises in order to ensure full legality compliance of Indonesia timber. This decision was intended to remove any doubts about the legality of the Indonesian timber traded internationally. SVLK was also designed to become the basis for the Voluntary Partnership Agreement (VPA) between the European Union and Indonesia. In September 2013,VPA was finalized and SVLK officially became its cornerstone. However, there are serious problems with implementing SVLK system. In the large-scale timber sector, achieving SVLK compliance may not be a big problem. However, small-scale timber enterprises face numerous challanges. This study examines the obstacles preventing the progress with SVLK in the small-scale sector, particularly the cost and benefit implications. The necessary data were collected through stakeholder interviews and field observation in timber business units. The study concludes thatSVLKcertification carries significant additional costs for small-scale timber sectors with little improvement of benefits.We recommend the Ministry of Forestry and other relevant institutions should simplify SVLK implementation requirements for small scale timber enterprises and guard against a potential drop in competitiveness of the small-scale timber exports due to additional costs.
ANALISIS KERAGAAN EKONOMI RUMAHTANGGA: STUDI KASUS PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI PANGALENGAN BANDUNG SELATAN Tjipta Purwita; Harianto Harianto; Bonar M. Sinaga; Hariadi Kartodiharjo
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2009.6.1.53-68

Abstract

Pulau Jawa dihuni oleh lebih dari 60 persen penduduk Indonesia. Redistribusi penduduk dan penguasaan lahan yang tidak seimbang menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang menimbulkan banjir, tanah longsor, dan bencana kekeringan. Salah satu solusi untuk mengatasi tekanan lingkungan tersebut adalah program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Penelitian ini menganalisis : (1) karakteristik ekonomi rumahtangga petani PHBM, (2) aspek institusi terkait dengan kontrak kerjasama kemitraan PHBM, (3) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan rumahtangga petani terkait produksi, alokasi waktu tenaga kerja, pendapatan dan pengeluaran, serta (4) simulasi dampak perubahan faktor eksternal maupun internal terhadap perilaku ekonomi rumatangga. Hasil penelitian ekonomi rumahtangga di Pangalengan dengan pendekatan ekonometrik menunjukkan bahwa program PHBM belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah kemiskinan, khususnya pada kasus PHBM Kopi, tetapi berhasil mengatasi masalah perambahan areal pada hutan-lindung. Kebijakan ekonomi dan penguatan kelembagaan diperlukan untuk mendukung implementasi program PHBM di hutan-lindung.
ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL PENGUSAHAAN MINYAK KAYU PUTIH TRADISIONAL DI TAMAN NASIONAL WASUR, PAPUA Yonky Indrajaya; Aji Winara; M. Siarudin; Edy Junaidi; Ary Widiyanto
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2013.10.1.21-32

Abstract

Dalam tulisan ini disajikan hasil analisis aspek finansial pengolahan minyak kayu putih (MKP) secara tradisional di Taman Nasional (TN) Wasur, Papua. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan penyuling MKP. Penilaian terhadap kelayakan finansial usaha MKP menggunakan ukuran yaitu: NPV, IRR, BCR, dan sensitivitas. Analisis dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun dengan suku bunga 10%, dilakukan pada 2 (dua) kasus: pengusahaan oleh penduduk asli dan pengusahaan oleh pendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengolahan oleh penduduk asli nilai NPV adalah Rp 258.686.275 dan BCR: 1,72. Sedangkan nilai NPV dan BCR pada pengolahan MKP oleh pendatang berturut-turut adalah Rp. 56.947.848 dan 1,1. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan minyak kayu putih secara tradisional pada kedua sistem pengolahan layak secara finansial.
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS DALAM KONTEKS DESENTRALISASI DI DAS SADDANG DAN BILAWALANAE, SULAWESI SELATAN C Yudilastiantoro; lwanuddin lwanuddin
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.4.313-322

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam (termasuk sumber daya alam di wilayah DAS) kepada daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Akibatnya muncul ego sektoral dari masing-masing daerah dalam pengelolaan sumber daya alamnya yang menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya guna menentukan suatu kelembagaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang mantap dalam rangka desentralisasi dengan cara melakukan identifikasi tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya dianalisis dan ditelaah untuk dapat menyusun suatu pemantapan kelembagaan pengelolaan DAS dengan mengkaji kekurangan dan kelebihan dari kelembagaan pengelolaan DAS yang sudah ada. Lokasi penelitian di DAS Saddang dan DAS Bilawalanae di Propinsi Sulawesi Selatan. Hasil kajian : seluruh instansi/lembaga yang terkait dengan pengelolaan DAS di tingkat Kabupaten, setuju dengan upaya pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS Tingkat Propinsi sebagai koordinator pengelolaan DAS Lintas Kabupaten/Kota untuk DAS Bilawalanae yang terdiri dari beberapa kabupaten.Untuk DAS Saddang; semua instansi terkait di tingkat kabupaten, setuju bila Balai Pengelolaan DAS Saddang ditunjuk sebagaiKoordinator Pengelolaan DAS Saddang ( sebagai leading sector DAS Saddang). Diperlukan SK Menteri atau Gubernur, untuk mendukung tugas pokok dan fungsi suatu Badan Pengelolaan DAS Tingkat Propinsi sebagai koordinator pengelolaan DAS lintas kabupaten. Diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Pengclolaan Daerah Aliran Sungai Lintas Kabupaten.
KAJIAN DAMPAK PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR Sylviani Sylviani
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.3.155-178

Abstract

Perubahan fungsi kawasan hutan merupakan kegiatan merubah fungsi suatu kawasan hutan menjadi fungsi lainnya. Realisasi perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi atau hutan lindung dilakukan untuk menghentikan kegiatan eksploitasi pemanfaatan hasil hutan kayu dalam upaya menjaga kelestarian keaneka ragaman hayati, perlindungan plasma nutfah dan mempertahankan aset lainnya yang ada di kawasan hutan produksi. Landasan yuridis dalam pelaksanaan kegiatan perubahan fungsi kawasan hutan mengacu pada pasal 19 ayat (1) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu” Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Mekanisme yang mengatur perubahan fungsi kawasan hutan didasarkan atas Keputusan Menteri Kehutanan No 70/KPTS-II/2000. Pelaksanaan perubahan fungsi kawasan hutan ditujukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan fungsi hutan secara lestari dan berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian orientasi perubahan fungsi kawasan hutan lebih pada aspek pemanfaatan hutan. Berdasarkan data Badan Planologi Departemen Kehutanan perkembangan perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan lainnya secara keseluruhan sampai dengan Januari 2007 seluas 884.860,36 hektar yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan ini mengkaji dampak perubahan fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) menjadi kawasan hutan dengan fungsi konservasi yaitu sebagai Taman Nasional (TN). Penelitian dilakukan pada 3 propinsi untuk Sumatera Utara dengan lokasi di Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), untuk Jambi di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) dan untuk Kalimantan Tengah di Taman Nasional Sebangau (TNS). Metode penelitian dilakukan secara diskriptif kualitatif ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa kawasan hutan produksi yang mengalami perubahan merupakan kawasan HPH yang sudah tidak aktif atau ijinnya sudah dicabut. Sehingga dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar hutan produksi tidak berpengaruh secara langsung karena sebagian masyarakat sekitar kawasan yang bekerja pada perusahaan kayu bukan merupakan sumber mata pencaharian tetap. Berbeda dengan masyarakat yang bermukim sekitar kawasan hutan lindung dampak secara hukumnya terlihat setelah dilakukan tata batas, karena sebagian besar petani mempunyai lahan garapan di sekitar dan di dalam kawasan hutan lindung baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap dengan rata-rata luas garapan 0,25 ha. Pada masing-masing lokasi dampak sosial ekonomi masyarakat berbeda-beda seperti di TNBG hanya ± 10 % dari 20 responden masyarakat yang merasakan dampak dari perubahan fungsi kawasan yaitu masyarakat tidak bisa berburu terutama di kawasan lindung, di TNBD masyarakat tidak bisa membalok dan di TNS masyarakat tidak bisa berkebun. Sedangkan dampak terhadap lingkungan adanya penebangan liar, perambahan hutan dan penambangan liar.
MANFAAT EKONOMI DAN PELUANG PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT SENGON DI KABUPATEN PATI Setiasih Irawanti; Anek Prawesti Suka; Sulistya Ekawati
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2012.9.3.126-139

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis manfaat ekonomi, hambatan pengelolaan dan peluang pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati dipilih karena memiliki potensi hutan rakyat sengon yang merupakan jenis cepat tumbuh dengan permintaan pasar yang tinggi. Lokasi studi difokuskan di tiga desa, yakni Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal, Desa Gunungsari Kecamatan Tlogowungu dan Desa Payak Kecamatan Cluwak. Pengumpulan data menggunakan metode pencatatan data sekunder, wawancara individu, dan diskusi kelompok terarah. Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tanaman sengon dibudidayakan secara campuran dengan tanaman lain sehingga diperoleh hasil panen secara bergilir dalam jangka harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Luas lahan yang dikelola dengan sistem campuran sekitar 35% - 60% dari luas tiap desa dan menjadi sumber mata pencaharian bagi sekitar 70% penduduknya. Rata-rata pendapatan petani per tahun tertinggi adalah di Desa Payak sebesar Rp 32.740.801,-, diikuti dengan Desa Gunungsari sebesar Rp 23.977.133,-, dan terendah adalah Desa Giling sebesar Rp 14.018.795,-. Pendapatan tersebut bersumber dari hasil kayu, bukan kayu, dan ternak. Kontribusi tertinggi berasal dari hasil bukan kayu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan tanaman sengon dialokasikan sebagai tabungan. Kini terjadi kecenderungan konversi lahan sawah menjadi tegalan dan konversi tanaman ubikayu ke tanaman sengon karena alasan biaya lebih murah dan pemeliharan lebih mudah. Rekomendasi dari studi ini adalah: (1) diperlukan promosi hutan rakyat sengon, (2) diperlukan pelatihan cara mengatasi penyakit karat puru, (3) diperlukan pelatihan mengukur dan menghitung volume kayu, (4) diperlukan upaya mempermudah akses petani ke pasar kayu atau industri pengolahan kayu, dan (5) membangun demplot hutan rakyat sengon.
NILAI EKONOMI MANFAAT HIDROLOGIS HUTAN DI SUB DAS CITARUM HULU-PEMANFAATAN NON KOMERSIAL Fitri Nurfatriani; Ignatius Adi Nugroho
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.1.27-42

Abstract

Hutan sebagai salah satu komponen penyusun ekosistem Daerah Aliran Sungai memiliki fungsi ekonomi, ekologi dan sosial. Saat ini telah terjadi degradasi DAS yang cukup paran ditandai dengan fenomena banjir dan kekeringan yang kerap kali terjadi. DAS Citarum merupakan salah satu DAS Prioritas untuk diperbaiki kinerja manajemen DAS-nya. Hal tersebut disebabkan karena bagian hulu dari DAS Citarum telah mengalami perubahan tata guna lahan dengan mengkonversi areal berhutan menjadi lahan pertanian kering dan permukiman. Sebagian arel berhutan yang tersisa di DAS Citarum bagian Hulu masih memberikan manfaat penting bagi masyarakat sekitar hutan. Masyarakat masih memanfaatkan aliran air dari mata air di sekitar hutan untuk kepentingan pengairan lahan pertanian dan kebutuhan rumah tangga. Fungsi hidrologi hutan ini seringkali tidak disadari dan dinilai secara layak sehingga masih terjadi pengrusakan hutan baik berupa perambahan, penebangan liar dan konversi hutan. Untuk itu diperlukan penilaian ekonomi atas manfaat hidrologis yang dihasilkan kawasan hutan di hulu DAS Citarum ini, khususnya untuk pemanfaatan non komersil agar diperoleh gambaran secara kuantitatif dari manfaat hidrologis hutan sebagai pengatur tata air. TUjuan dari penelitian ini yaitu untuk mengestimasi nilai ekonomi total dari manfaat hidrologis hutan lindung untuk kebutuhan pertanian. Metode analisis yang digunakan adalah berdasarkan biaya pengadaan dengan stepwise regretion. Dari hasil penelitian diperoleh besar nilai manfaat air pertaniaan sebesar Rp.4,2 juta/petani/tahun sehingga diperoleh nilai ekonomi total sebesar Rp.1,6 trilyun/tahun. Mengingat pentingnya fungsi hidrologis kawasan hutan di hulu DAS Citarum, maka perlu untuk mengalokasikan biaya konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan baik yang disediakan oleh pemerintah maupun melalui mekanisme imbal jasa lingkungan.
ANALISIS KELAYAKAN SOSIAL, FINANSIAL DAN PASAR PRODUK HUTAN TANAMAN RAKYAT: STUDI KASUS DI KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT Subarudi Subarudi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.4.323-337

Abstract

Dompu Regency is one of the regencies in Nusa Tenggara Barat Province that has recieved a license on Community Plantation Forest (CPF) and realized all the targeted areas, and obtained the loan from Center of Financing for Plantation Forest Development, Ministry of Forestry. However, it still faced obstacles and problems in its field operation. Therefore, the review on CPF development in Dompu Regency is needed as a lesson learned. The objectives of the review are: 1) to analyse the social feasibility of CPF management; 2) to analyse the financial feasibility of CPF management and 3) to analyse the market feasibility of CPF management. The results of review indicated that the social feasibility of CPF still faced the problems, namely: 1) CPF program become a legalization of non-permit forest management; 2) CPF program requires an instant and a suddent institutional development; 3) difficulty in working group; 4) inland utilization is not optimum; 5) difficulty in managing group administration system; 6) low quality of human resources in cooperative management and 7) unmeasureable performance of CPF field advisor. Financial aspect of CPF management is feasible with NVP as much as IDR 20,054,791, BCR = 3.31 and IRR = 28%. The CPF market feasibility in Dompu Regency is promising due to high timber demands by sawn timber and furniture industries.
PERSEPSI PARA PIHAK DALAM PERANCANGAN MEKANISME DISTRIBUSI PEMBAYARAN REDD DI PROPINSI RIAU Fitri Nurfatriani; Kirsfianti L. Ginoga
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.3.233-244

Abstract

Mengetahui persepsi para pihak dalam mekanisme distribusi pembayaran REDD merupakan alasan dilakukannya penelitian ini. Sehingga bagaimana distribusi pembayaran dan redistribusi pembayaran di setiap tingkat pemerintahan yang diharapkan para pihak yang terlibat dapat diketahui. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk mengkaji persepsi para pihak dalam pelaksanaan pembayaran dan re-distribusi pembayaran dari insentif REDD di Provinsi Riau. Propinsi Riau dipilih sebagai lokasi penelitian karena, secara historis, propinsi ini merupakan salah satu propinsi dengan tingkat deforestasi dan degradasi tinggi di Indonesia. Diharapkan kajian ini akan menjadi bahan masukan bagi implementasi REDD di Indonesia nantinya khususnya untuk hutan dengan tingkat sejarah deforestasi dan degradasi yang tinggi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dari hasil wawancara dengan para pakar dan para pihak di setiap tingkat wilayah pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran insentif tidak bisa bersifat absolut atau merujuk pada teori tertentu, tapi merupakan hasil kesepakatan antara pihak terkait dari mulai pembeli dan penjual dengan memperhatikan kontribusi masing-masing pihak dalam mek nisme karbon offset. Terdapat 5 Opsi mekanisme pembayaran dan re-distribusi pembayaran yang diharapkan para pihak yaitu Opsi 1 yang mekanismenya lebih sentralistik, yaitu (1) Pembeli Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Perusahaan Masyarakat, dan Opsi ke 2 sampai 5 yang lebih terdesentralisasi, yaitu: (2) Pembeli Perusahaan, (3) Pembeli Kelompok Masyarakat, (4) Pembeli Pemerintah Daerah, (5) Pembeli Lembaga protokol daerah mendistribusikan kepada pihak yang berhak. Penelitian ini menyarankan perlunya diperjelas peran setiap pihak dalam pelaksanaan REDD, misalnya Pemerintah Daerah bukan hanya sebagai pemberi rekomendasi, tapi perlu menekankan lagi arah penggunaan insentif REDDyang harus dikembalikan kembali untuk pelestarian hutan.

Page 8 of 32 | Total Record : 319

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2004 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue