cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sosek.kehutanan@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16118 Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 19796013     EISSN : 25024221     DOI : https://doi.org/10.20886/jpsek
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.818/E/2015. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari hasil - hasil penelitian di bidang sosial. ekonomi, dan lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumberdaya alam, kebakaran hutan dan lahan, global climate change, konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi perubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama penerbit telah berubah karena penggabungan dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia (Perpres No. 16/2015). Logo penerbit juga mengalami perubahan menyesuaikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Arjuna Subject : -
Articles 319 Documents
 9   10   11   12   13 
Analisa Strategi Pengelolaan Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP) Untuk Pengembangan Pariwisata Alam Di Kawasan Hutan. Epi Syahadat
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2006.3.2.117-132

Abstract

Pengembangan pengelolaan Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP) merupakan bagian integral dari pembangunan kepariwisataan nasional, selain daripada itu pengembangan pengelolaan Taman Nasional Gede Pangrango ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia dalam mendukung kelangsungan dan keberhasilan Pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaksanaan pengembangan pengelolaan kepariwisataan di Taman Nasional Gede Pangrango harus mampu menjadi sarana untuk meraih cita-cita dan tujuan nasional dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan nasional di Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP) dapat dicapai atau di raih berkat keterpaduan dan kesinergian antara kekuatan masyarakat, pemerintah, media masa, dan pengusaha pariwisata. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata alam, yaitu : pariwisata nasional, perencanaan kawasan, pengelolaan lingkungan, sosial ekonomi dan budaya, penataan ruang serta peraturan perundangan. Analisa SWOT dilaksanakan untuk menyusun strategi peluangusahan di Taman Nasional Gede Pangrango. Adapun strategi pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam meliputi pengembangan : aspek perencanaan pembangunan, aspek kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pengelolaan, aspek pengusahaan, aspek pemasaran, aspek peran serta masyarakat dan penelitian dan pengembangan.
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI BIDANG KEHUTANAN : STUDI KASUS DI PROPINSI RIAU DAN SUMATERA SELATAN Hariyatno Dwiprabowo; Eno Suwarno; Hariadi Kartodihardjo
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.1.1-18

Abstract

Kondisi sektor kehutanan Indonesia selama tiga-empat dasa warsa terakhir dapat dilihat dari perkembangan bidang pengusahaan hutan yang semakin menurun. Perkembangan yang kurang menggembirakan ini tidak saja disebabkan lemahnya tata kelola perusahaan namun juga tata kelola pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG) pada perusahaan-perusahaan bidang kehutanan dan menemukan berbagai aspek kebijakan yang dapat mendukung penguatan GCG bidang kehutanan. Metode yang digunakan adalah survei dan wawancara pada pemegang 6 (enam) ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Perusahaan dipilih secara purposive dari perusahaan yang aktif beroperasi. Peraturan dan implementasinya dikaji melalui anlisis isi, anlisis diskursus dan wawancara dengan Dinas Kehutanan. asosiasi pengusaha, Kementerian Kehutanan dan lembaga otoritas yang terkait dengan tata kelola perusahaan. Penelitian lapangan dilakukan di propinsi Riau dan Sumatera Selatan pada tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum satuoun perusahaan kehutanan yang terdaftar di pasar modal. BUMN dan perusahaan besar sudah melaksanakan GCG berdasarkan pedoman sedangkan perusahaan kecil belum menerapkan GCG. Dari hasil kajian disarankan agar pemerintah dan para pihak terkait perlu menyusun kerangka kerja dan rencana penerapan GCG pada perusahaan - perusahaan kehutanan. Dalam penetapan kebijakan, program maupun rencana kehutanan disarankan agar tidak hanya memperhatikan kesesuaiannya dengan peraturan - perundangan melainkan harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
PERILAKU KONSUMSI AIR PADA MUSIM KEMARAU DI DUSUN PAMOR, KABUPATEN GROBOGAN Ipung Purwanto
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.857 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2017.14.3.157-169

Abstract

Drought disaster in Grobogan District takes place almost every year. This research aims to study the household water consumption behavior during dry season. Precipitation data, soil map, and land cover map were collected. Historical information was also collected with snowball sampling and depth interview. Public perceptions were collected through Focus Group Discussion. Interview and direct observation were conducted to discover people behaviour in collecting water. Survey was also done to collect data on water consumption. Historical information, people perception and people behaviour were done by qualitative analysis. Regresion analysis was applied for water consumption with amount of household member and cattles ownership. The result were: 1) The drought occured due to water deficit from May to October, although annual water balance was surplus, 2) the history of drought has been going on for long time. 3) Searching and collecting water from river or other places were an obligation, 4) When their wells dry up, they search for water from water springs within 1-3 kilometers distance, 5) The amount of water consumption each day was 0.453 m3/people/day; 0.283 m3/cow/day, and 0.044 m/goat/day. This numbers can be applied as an input of the development plan of infrastructure to address drought and supply water needs in case of drought.
POTENSI BIOMASSA DAN KARBON PADA HUTAN TANAMAN Acacia mangium DI HTI PT. SURYA HUTANI JAYA, KALIMANTAN TIMUR Asef Kurniawan Hardjana
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2010.7.4.237-249

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi biomassa dan karbon yang tersimpan pada tegakan hutan tanaman jenis Acacia mangium dan kemampuannya dalam menyerap gas CO dari atmosfer. Kemudian membangun persamaan allometrik berdasarkan dimensi pertumbuhannya, yaitu diameter. Penelitian dilakukan pada tegakan A. mangium umur 1 sampai dengan 6 tahun di areal Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Surya Hutani Jaya (SRH) Distrik Sebulu di Kalimantan Timur. Potensi stok karbon diketahui melalui metode pengukuran langsung dengan teknik destructive sampling dan metode karbonisasi, dan membangun persamaan allometrik dengan metode regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi biomassa pada tegakan A. mangium adalah 159,75 ton/ha, dengan kandungan karbon tersimpan sebesar 54,70 ton/ha. Sementara itu persentase kandungan karbon dalam biomassa adalah 33,98%, sedangkan kemampuan tegakan A. mangium dalam menyerap gas CO berkisar antara 40,72 - 60,08 ton/ha/tahun. Persamaan allometrik yang terbangun untuk menduga biomassa pohon adalah 0,071(D) , stok karbon tersimpan adalah 0,010(D) dan estimasi penyerapan gas CO adalah 0,084(D) .
ALTERNATIVE MECHANISM ON REDD INCENTIVE DISTRIBUTION THROUGH FUND BALANCING BETWEEN CENTRAL TO REGIONAL GOVERNMENT Indartik Indartik; Fitri Nurfatriani; Kirsfianti Linda Ginoga
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2010.7.3.179-196

Abstract

Incentive from REDD mechanism is needed for developing countries in creating compensation to prevent forest from conversion to other uses. Incentive distribution mechanism regulates the proportional distribution of incentives and responsibilities between the parties which are the central government, local governments, communities, investors and other parties concerned. This mechanism is required in the implementation of REDDin the future. This paper aims to design a mechanism for distribution of REDDincentives through the rules of central-local budgets distribution that already exist. The research method used in this study was content analysis to see the possibility of designingREDDincentive distribution mechanism based on existing policy and the expectations of the parties involved in this activity. The research was conducted in Central Kalimantan and South Sumatera in 2009. The results showed that in the proposed REDD incentivedistribution mechanisms, payments from the voluntary market can be received directly by the manager, whereas in the compliance market should be through the central government. The proportion of benefits distribution for central and local government is proposed to follow the rules in distribution of Revenue Sharing Funds from the Reforestation Fund inaccordance with government regulations (PP) 55 / 2005 concerning the balance funds 60% for central government and 40% for local governments. This proportion is based on the implementation of REDD national approach with a broad range of technical and institutional cross-sectoral activities. The success of REDD implementation depend on the commitment of land owners to maintain the level of emission reductions from the previous land use practices. Thus, enforcement agreement with land owners is needed.
DAUR OPTIMAL TEGAKAN GMELINA PADA DUA PROYEK KARBON: MEMPERPANJANG DAUR DAN AFORESTASI Yonky Indrajaya; Satria Astana
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.349 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2016.13.3.145-154

Abstract

Forest plantation may contribute economically and socially as a provider of wood raw materials for industry and providing jobs for local people. In addition, forest plantation may also contribute as watershed protection and carbon sequestration. Projects on carbon sequestration from plantation forest can be conducted in two types: (1) afforestation and (2) lengthening forest rotation. One of the potential carbon markets operationalized in the field is voluntary market with Verified Carbon Standard mechanism. This study aimed to analyze the optimal rotations of gmelina forests on two carbon projects: lengthening rotation and afforestation. The method used in this study was by using Hartman model ( i.e. Faustmann) by maximizing profit with the revenue source from timber and carbon sequestrationproject. The results of this study showed that carbon price will affect the optimal rotation for lengthening forest rotation of VCS project. Meanwhile, for VCS afforestation project, carbon price had no effect on the optimal rotation on gmelina forest. The NPV value of afforestation project was relatively higher than that of NPV value of lengthening forest rotation project, since the amount of carbon that can be credited relatively higher in afforestation project.
ANALISIS PERANAN SEKTOR KEHUTANAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA: SEBUAH PENDEKATAN MODEL INPUT-OUTPUT Nur Arifatul Ulya; Syafrul Yunardy
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2006.3.1.61-74

Abstract

Pembangunan kehutanan selama ini telah ikut berperan dalam perekonomian Indonesia. Namun informasi dan data yang ada selama ini baru bersifat sektoral dan belum memberikan gambaran yang jelas tentang peran sektor kehutanan dalam keterkaitannya dengan sektor-sektor ekonomi lain. Penelitian ini ditujukan untuk melihat tingkat keterkaitan sektor kehutanan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya dan peranan sektor kehutanan dalam penciptaan output, penggandaan pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja didalam proses produksi antar sektor. Melalui pendekatan model transaksi inputoutput, yang merupakan suatu kerangka analisis ekonomi yang terpadu, peranan sektor kehutanan dalam perekonomian Indonesia dapat diketahui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi (share) sektor kehutanan terhadap output keseluruhan sebesar 0,74 persen. Sedangkan nilai tambah yang diberikan oleh sektor kehutanan sebesar 82,60 persen. Berdasarkan hasil analisis pengganda neraca (accounting multiplier) diketahui bahwa untuk setiap kenaikan permintaan akhir (konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor) sektor kehutanan sebesar Rp. 1 milyar akan menyebabkan penciptaan output total sebesar Rp. 1,2666 milyar, kenaikan pendapatan total sebesar Rp. 0,1979 milyar, dan penyerapan tenaga kerja total sebesar 41 orang.
KELEMBAGAAN KEMITRAAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU BERSAMA RAKYAT UNTUK MEMBANGUN HUTAN DI PULAU JAWA Nandang Prihadi; Dudung Darusman; Bramasto Nugroho; Nurheni Wijayanto
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2010.7.2.127-138

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektifitas kelembagaan kemitraan antara industri pengolahan kayu dan rakyat dalam rangka pembangunan hutan (Kibarhut) di Pulau Jawa. Penelitan dilakukan di 3 Kecamatan (Sukaraja, Bawang, dan Krucil) pada April–October 2008. Sampai dengan tahun 2008, ketiga industri telah melakukan pembangunan hutan Kibarhut seluas 14.537,12 ha tersebar di 4 provinsi di Pulau Jawa. Hubungan kemitraan dilakukan di lahan milik (Tipe 1 dan 2) dan lahan Negara (Tipe 3) dengan kontrak non-formal (Tipe 1) dan formal (Tipe 2 dan 3). Kelembagaan Kibarhut ditegakkan dengan aturan formal dalam kontrak, dan secara informal dengan didukung keterlibatan tokoh informal (elite desa). Hasil studi menunjukkan bahwa kelembagaan Kibarhut mempunyai kelayakan finansial bagi semua pelaku yang terlibat, dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Kontrak non-formal memiliki indikasi perilaku oportunis dan resiko ingkar janji yang sangat tinggi sehingga dapat mengancam keberlangsungan kontrak non-formal. Kontrak formal tidak hanya memberikan manfaat (insentif positif) untuk pelakunya tetapi juga penegakan kontrak dapat dilakukan, sehingga keberlanjutan pembangunan hutan Kibarhut di Pulau Jawa dapat terwujud.
ANALISIS PELUANG KEBERHASILAN PENURUNAN LAJU DEFORESTASI: PENDEKATAN TEORI TRANSISI HUTAN Deden Djaenudin; Rina Oktaviani; Sri Hartoyo; Hariyatno Dwiprabowo
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.066 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2018.15.1.15-29

Abstract

Indonesia is a decentralized country so that each region implements its own development policy. The economic activity imposed by the regions has implications on the diverse dynamics of forest cover, indicated by the different rates of deforestation.. This paper aims to describe the dynamics of Indonesian forest cover by using forest transition hypothesis framework and analyze the factors that accelerate the decline in deforestation rates. Refering to land cover data for period of 2000-2013 and economic variables, model of ordered logistic regression (OLR) was developed by using maximum likelihood estimation method. The result showed that, provinces in Indonesia can be classified into three groups: high, medium and low. Share of forest cover and population density increase the probability in achieving low deforestation rate. Conversely, income per capita is indicated to be a factor that inhibits the decline in deforestation rates. Acceleration of the achievement of the decrease in deforestation rates can be done through (1) enhancing the clarity of tenure, (2) improving environmental policies such as development of environmental reward system, (3) increasing value added output to improve product competitiveness; (4) conservation and reforestation, and (5) improving agricultural technology.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN Mohammad Mulyadi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2013.10.4.224-234

Abstract

Salah satu dampak negatif pembangunan adalah pengabaian tatanan sosial dan budaya masyarakat adat. Akibatnya masyarakat adat sebagai salah satu sumber daya pembangunan melakukan perlawanan. Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan yang utama, yang diharapkan mampu memaksimalkan potensinya dalam pembangunan. Fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan. Desain penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Penelitian ini menghasilkan hasil deskripsi tentang: 1) sikap yang tadinya menempatkan masyarakat sebagai penerima program saja, berubah menjadi sikap yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan; 2) berbagai bentuk gerakan sosial yang ada pada masyarakat adat di wilayah tersebut menunjukkan bahwa gerakan sosial merupakan dimensi penting dalam pemberdayaan masyarakat adat, sehingga mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah komunitas masyarakat yang butuh dukungan kebijakan dari pemerintah; 3) institusi lokal diperlukan untuk mengubah ketimpangan struktur yang memungkinkan masyarakat adat berperan optimal dalam seluruh tahapan proses pembangunan secara mandiri; 4) setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Untuk mengembangkan potensi masyarakat tersebut, maka diperlukan pengembangan kapasitas masyarakat melalui gerakan kemandirian masyarakat, agar mampu mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat, sehingga dapat berperan serta aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Page 11 of 32 | Total Record : 319

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2004 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue