cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sosek.kehutanan@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16118 Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 19796013     EISSN : 25024221     DOI : https://doi.org/10.20886/jpsek
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.818/E/2015. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari hasil - hasil penelitian di bidang sosial. ekonomi, dan lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumberdaya alam, kebakaran hutan dan lahan, global climate change, konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi perubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama penerbit telah berubah karena penggabungan dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia (Perpres No. 16/2015). Logo penerbit juga mengalami perubahan menyesuaikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Arjuna Subject : -
Articles 319 Documents
 5   6   7   8   9 
ANALISIS KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT PADA TINGKAT MIKRO DI KABUPATEN PANDEGLANG, PROPINSI BANTEN Ismatul Hakim
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2010.7.1.23-40

Abstract

Dalam rangka proses penguatan kelembagaan hutan rakyat di kabupaten Pandeglang, perlu adanya : 1) kesamaan pemahaman antar para pihak seperti Pemerintah Daerah Kabupaten (PEMKAB) Pandeglang, Pemerintah Propinsi (PEMPROV) Banten dan Perhutani tentang definisi, luasan dan potensi hutan rakyat, 2) kebersamaan manajemen (kolaborasi) antara PEMKAB) Pandeglang, PEMPROV dan Perum Perhutani (Administratur) dalam membuat program dan mengembangkan kelembagaan Hutan Rakyat agar tidak terjadi pengkotak-kotakan di masyarakat dalam program pengelolaan pohon (hutan rakyat) dan 3) koordinasi antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pandeglang dalam kaitannya dengan pemanfaatan Hutan Rakyat dari sisi penyediaan bahan baku dan pengembangan unit-unit usaha pengolahan (industri) kayu dari Hutan Rakyat. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung kebijakan pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat ekonomi kepada daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan penyeimbangan antara sisi pasokan (supply) dan kebutuhan (demand) kayu untuk masyarakat dan industri kayu yang bahan bakunya berasal dari hutan rakyat. Di tingkat Desa (kelompok tani atau on-farm forestry) diperlukan adanya kemitraan dengan pihak swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti Perum Perhutani untuk menunjukkan pelayanan yang lebih profesional kepada masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, operasional pengelolaan (bibit, pupuk, sarana-prasarana dan permodalan), pengolahan dan pemasaran hasil Hutan Rakyat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan petani di lapangan. Membuat lembaga baru dalam usaha kayu dari Hutan Rakyat akan lebih mahal dan dapat menimbulkan masalah baru.
KONSTRUKSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PETANI HUTAN RAKYAT DALAM PEMANFAATAN DUWET (Syzygium cumini Linn) Maria Palmolina; Eva Fauziyah
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.656 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2018.15.1.1-13

Abstract

One of the forms of ethnoecological tradition performed for generations by the people of the Triwidadi Village, Pajangan, DI Yogyakarta is the utilization of forest resources “duwet” (Syzygium cumini Linn) as a medicinal plant. However, these values and local wisdom received less recognition and appreciation from the government, especially to be considered as a basis in the formulation of forest management policies in Java. The aims of the study are to construct local wisdom in the utilization of duwet as a form of physical culture of an institutionalized knowledge system.by using cognitive ethnographic method. This semi-quantitative research is focused to seek sociological explanation of cultural knowledge systems and duwet utilization process. Duwet habitat is in natural forest, secondary forest, and garden-yard, describes the form of changes in the environmental adaptation and social processes of forest resource utilization. The results showed that there is a symbolic interaction in the utilization of duwet consisting of constitution, cognitive, assessment and disclosure feeling symbols. In the construction of local knowledge, the utilization of duwet reflects six essential elements of ethnoecology, namely local resources, local knowledge, local value, local skills, local solidarity groups, and mechanisms of local decision-making.
KELAYAKAN USAHA PEMBUATAN PRODUK KEMASAN TELUR DARI KERTAS LIMBAH DI SUMATERA BARAT Pebriyanti Kurniasih
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2013.10.3.157-172

Abstract

Usaha pembuatan kemasan telur berbahan kertas limbah mulai berkembang karena ada permintaan konsumen. Kertas limbah dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah seperti kemasan telur ( . Penelitian ini bertujuan menghasilkan data dan informasi tentang kelayakan usaha kertas kemasan telur. Penelitian ini mengambil sampel pada dua unit usaha di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan satu unit usaha di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pengambilan sampel dilakukan secara berdasarkan kriteria yang ditentukan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung. Data diolah dengan menggunakan metode analisis finansial. Hasil analisa finansial selama 10 tahun menunjukkan bahwa di Novi Egg Tray menghasilkan NPV senilai Rp 14.699.453.000,-, BCR senilai 2,68 dan IRR sebesar 24%. Hal ini berarti unit usaha Novi Egg Tray layak secara finansial. Perhitungan analisa finansial di Mitra Manganti Sejahtera menghasilkan NPV=- Rp 847.927.295,-, BCR senilai 0,93 dan IRR senilai 18 %. Nilai NPVyang negatif dan nilai BCR yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa Mitra Manganti Sejahtera belum layak secara finansial. Hasil analisa finansial pada Dian Egg Tray menunjukkan bahwa Dian Egg Tray layak secara finansial dengan nilai NPV=Rp 6.531.205.002,-, BCR=1,21 dan IRR sebesar 33 %.
DAYA SAING EKSPOR HASIL HUTAN ANDALAN SETEMPAT Satria Astana; Muhammad Zahrul Muttaqin
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.1.27-37

Abstract

Pennintaan hasil hutan, termasuk hasil hutan andalan setempat (H2AS), hingga kini masih relatif tinggi. Kondisi demikian mengharuskan adanya upaya pengembangan hasil hutan yang bersangkutan. Upaya pengembangannya memerlukan informasi mengenai keunggulan komparatif dan kompetitif serta stabilitas daya saing ekspomya. Selaras dengan masalah tersebut, penelitian bertujuan untuk mengkaji: I) daya saing .ekspor, terutama keunggulan komparatif dan kompetitif H2AS, dan 2) stabilitas daya saing ekspor H2AS. Penelitian dilakukan di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada bulan Nopember dan Desember 2002. Keunggulan komparatif dan kompetitif berturut-turut diukur berdasarkan koefisien Biaya Sumberdaya Domestik (k) dan Private Cost Ratio (PCR). Stabilitas daya saing ekspor H2AS dianalisis berdasarkan kepekaan PCR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H2AS memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta stabilitas daya saing ekspor yang tinggi. Ekspor minyak cendana belum tergoncang jika harga inputnya meningkat atau harga outputnya menurun berturut-turut sampai 30% dan 20% dan untuk kerajinan kayu cendana sampai I 00% dan 40%, sedangkan ekspor kemiri mulai terguncangjikaharga inputnya meningkat atau harga outputnya menurun berturut-turut lebih dari 29% dan 20% dan untuk buah tengkawang lebih dari 35% dan 23%. Dengan demikian, kebijakan pengembangan beberapa hasil hutan tersebut dapat diarahkan masuk ke dalam kelompok pengembangan budidaya tanaman ekspor daerah setempat.
DISFUNGSI INSTITUSI KONSERVASI DAN DAMPAKNYA PADA KEGAGALAN ADOPSI TEKNOLOGI KONSERVASI TANAH DAN AIR, STUDI KASUS DI KABUPATEN WONOGIRI DAN TEMANGGUNG, JAWA TENGAH Nana Haryanti
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.1.44-58

Abstract

Low rate adoption of soil and water conservation technologies, such as agroforestry systems and terrace farming, is still prevalent in a number of areas proned to water erosion. One of prominence alleged factors is conservation institution, which is mostly weak in inducing community, especially farmers or landholders, to apply soil and water conservation technologies to their own farmland. By using two case studies of soil and water conservation projects inWonogiri and Temanggung regencies, this paper is aimed to explore and analyze the role of conservation institutions in the diffusion process of soil and water conservation technologies among farmers or landholders. Data were collected using in-depth interviews and focus group discussions. Institution in this research referred to institutional framework developed by Department of Foreign and International Development (DFID). They included formal conservation institutions, namely forest farmer groups, government institution, and extension agents. Results showed that the absence of conservation institutions discouraged farmers' motivation to adopt conservation technologies. Institutional dysfunction resulted in breaking of social learning processes thus decreasing community awareness and decompressing conservation norms.As an implication of this study, government policies on soil conservation and land rehabilitation should be adjusted to be more farmers or landholders oriented and should include incentives and disincentives for soil conservation and land rehabilitation activities.
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN: STUDI KASUS RIAU Indartik Indartik; Deden Djaenudin; Kirsfianti L. Ginoga
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2009.6.2.83-98

Abstract

Kegiatan tata guna lahan dan perubahan lahan menyumbang 17-20% konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfir dan perubahan iklim. Jumlah ini relatif besar dibandingkan dengan luas hutan global, terutama hutan tropis yang saat ini hanya sekitar 10% dari luas hutan global. Salah satu mekanisme untuk mengurangi GRK adalah melalui mekanisme REDD (Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation) atau upaya pengurangan emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui infrastruktur yang diperlukan dalam tahap awal mekanisme REDD, termasuk faktor kunci keberhasilan pelaksanaan REDD. Alat analisis yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilakukan di Propinsi Riau yaitu di Kabupaten Rokan Hilir dan Siak, pada tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menciptakan efektifitas implementasi REDD perlu penekanan lebih terhadap aspek infrastruktur teknis berupa ketersediaan data dasar dan teknologi penghitungan karbon serta aspek institusi berupa keberadaan peraturan perundangan dan sumber daya manusia dengan jumlah memadai dan bermutu. Disamping itu perlu juga diperhatikan aspek sosial berupa peningkatan pemahaman masyarakat berkaitan dengan deforestasi, serta aspek ekonomi berupa peningkatan intensitas lapangan pekerjaan berbasis jasa hutan dan non kayu.
NILAI EKONOMI TOTAL HUTAN KOTA PT. HOLCIM INDONESIA TBK DI KABUPATEN CILACAP, JAWA TENGAH Raden Mohamad Mulyadin; Surati Surati
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.318 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2018.15.2.93-106

Abstract

High urban activities tend to impact on the degradation of environmental quality. One of the causes of environmental degradation is conversion of forests into office buildings and settlements. An effort to reduce enviromental quality degradation is by applying green open space (RTH) in which for the urban areas the most appropriate form is city's urban forest. City's urban forest in addition to having ecological values it has economic values. This study aims to determine total economic value of urban forest of PT. Holcim Indonesia Tbk in Cilacap Regency, Central Java. The study was carried out related to public perception, if the product or services produced by urban forest is calculated in term of monetary value such that, it is expected that the society would increasingly recognize the important role of urban forest. Measurements were carried out in 2013, using total economic value approach, covering direct and indirect values. The results showed that total economic value of urban forests of PT. Holcim Indonesia is IDR598,719,138,213.00 per year, consisting of direct benefit of IDR346,769,705,800.00 and indirect benefit of IDR251,949,432,413.00. The result of analysis shows that urban forest meets the feasibility requirement when viewed from the benefits obtained compared with cost incurred.
ORGANISASI BELAJAR DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) Hariyatno Dwiprabowo; Mulyaningrum Mulyaningrum; Eno Suwarno
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2013.10.2.85-98

Abstract

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (Hkm) oleh pemerintah dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari. Kajian ini bertujuan menilai, melalui karakteristik organisasi belajar (Learning Organization), organisasi pelaksana yang terlibat program Hkm dan implementasi kebijakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumen dan cara . Metode analisis dilakukan dengan melihat diskursus, aktor dan kepentingannya mengikuti proses kebijakan. Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Responden penelitian adalah individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan karakteristik organisasi pembelajar: telah terjadi pada berbagai tingkat pada organisasi HKm yang menjadi sampel. Figur kepemimpinan bersifat kritis agar organisasi belajar dapat terwujud dengan baik. Titik kritis lain dalam perbaikan organisasi sesuai karakteristik organisasi pembelajar adalah dimana pada umumnya terjadinya kesulitan dalam menterjemahkan dan mengamalkan visi misi dari organisasi tersebut. Kebijakan Hkm masih menunjukkan kelemahan implementasi pada institusi pelaksana.
POTENSI SENGON PADA HUTAN RAKYAT DI DESA PACEKELAN KABUPATEN WONOSOBO Priyo Kusumedi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.1.103-114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya potensi hutan rakyat sengon yang ada di desa Pacekelan. Pcnelitian ini dilaksanakan di desa Pacekelan, kecamatan Sapuran, kabupaten Wonosobo, provinsi Jawa Tengah, mulai bulan Januari 2000 sampai April 2000. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan mcnggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume actual standing stock rata-rata anggota kelompok sebesar I 06,661 m3. Volume actual standing stock seluruh anggota kelompok tani di desa Pacekelan adalah 14.825,58 m3 22.099,81 m3. Berdasarkan hasil pengukuran dari lahan tegalan responden, bahwa di desa Pacekelan setiap tahunnya dapat menghasilkan kayu sengon sebesar 2.965,12 m3 -4.419,96 m3 yang terdiri dari kayu bakar 296,51 m3 -441,99 m3 sedangkan kayu perkakas2.668,6 l m3-3.977,964 m3.
BIBIT SENGON TAHAN PENYAKIT KARAT PURU: BERAPA RUPIAHKAH PETANI HUTAN RAKYAT BERSEDIA MEMBAYAR? Evi Irawan
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.2.107-117

Abstract

Gene modified (GM) based measures to control gall rust disease infestation to Falcataria moluccana are still not applied as one of strategic toolbox of tropical forest disease management. Since the growth and application of biotechnology in the field of forestry is in rapid pace, it is necessary to know to what extent is the acceptance of forestry farmers to GM gall rust resistant Falcataria moluccana seedling. This research is aimed at measuring farmers' willingness to pay toGMgall rust resistant F. moluccana. The data used in this research were derived from field survey of 117 farmers inWonosobo Regency in Central Java and collected using dichotomous choice contingent valuation method. The collected data were then analyzed using non-parametric and parametric approach. The results show that mean of farmers' willingness to pay was IDR 1062/seedling by using non parametric approach and around IDR 1035/seedling to IDR 1075/seedling by using parametric approach. These findings indicate that the majority of farm forestry farmers accept transgenic seedling or, in other words, there is a market for transgenic seedling. Furthermore, the findings can be used as an economic basis in developing transgenic seedling in Indonesia.

Page 7 of 32 | Total Record : 319

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2004 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue