cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Private Law Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 25982354     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2022): DPLR" : 6 Documents clear
Analisis Putusan Sengketa Hak Merek Dagang Antara Ms Glow Dengan Ps Glow Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga Sby Berbasis Keadilan Tsabitha, Andara; Rahmadhani, Aulia; Pebrianti, Kalista Revana; Zakaria, Salsabila Anggraini
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 2 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus sengketa merek antara MS Glow dengan PS Glow merupakan gugatan mengenai ganti rugi kepada pihak Tergugat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Artikel ini ditulis dengan metode penelitian yang diperoleh dari data sekunder dengan studi kepustakaan serta buku, jurnal dan surat kabar. Putusan hakim belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana alasan dan dasar penjatuhan putusannya belumlah jelas dan belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan hakim mempertimbangkan posisi pihak Tergugat adalah pihak yang dirugikan.Kata kunci: Putusan Pengadilan, Hak Merek, Sengketa
Settlement of Legal Disputes Against Rights Holders of the Famous Brand "Bensu" Based on the First to File Principle Sina, Ammar Ibnu; Nekha, Asya; Deswanda, Corinna Nabilah; Pardomuan, Jones Benarto
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 2 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Indonesia there have been many legal cases related to famous trademark rights disputes, one clear example is the existence of a famous trademark dispute with the name bensu. This creates problems with Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications which adheres to a constitutive system. The writing of this article aims to find out how the legal provisions and legal dispute resolution against the rights holders of the famous brand Bensu. The writing of this article uses a normative juridical approach with a descriptive method, and analysis using literature studies. The result of writing the article was that the lawsuit filed by Ruben Onsu against Jesy Handalim was not accepted by the panel of judges. And the trademark registration system in Indonesia adheres to the principle of first to file principal where the first registrant gets exclusive rights and legal protection.Keywords: First To File Principal, Famous Brand Rights, Legal Protection
Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri Adz-hiya, Secha Wulida; Rizhani, Nabila Selvira; Halimah, Siti Nur; Nirwana, Ria
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 2 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandangan makna penting perdagangan internasional bagi negara berkembang di Indonesia. Sektor utama industri terletak pada penyesuaian ekspor dalam pembangunan ekonomi. Perdagangan bebas menjadi isu yang berkaitan dengan proteksi pada produk industri memuat hasil produk dari karya intelektual. Produk hasil karya intelektual yang diciptakan manusia salah satunya yaitu desain industri. Peran penting desain industri seiring perkembangannya dapat berpengaruh pada keberhasilan perdagangan serta perindustrian dalam suatu negara. Desain industri menjadi alat penambahan nilai tinggi dalam perekonomian industri. Hague system yang sebagai inovasi dalam desain industri seharusnya diratifikasi dalam sistem pengaturan hukum di Indonesia untuk tambah menguatkan perlindungan atas desain industri. Namun sampai sekarang Indonesia belum melakukan ratifikasi hague system sebab nantinya harus dilakukan perubahan undang undang perihal hak kekayaan intelektual bidang desain industri di Indonesia. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang - undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu dilakukan pembaharuan hukum terkait regulasi hak kekayaan intelektual di bidang desain industri. Kajian ini berupaya agar terdapat pembaharuan hukum di Indonesia guna memproteksi  hak kekayaan intelektual bidang desain industri.Kata kunci: Desain industri, Hak kekayaan intelektual, Produk
Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perjanjian Sewa-Menyewa Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pin Nurfauzi, Wahyu Adiva; Putri, Najma Kusumawardhani Mustika; Pangesti, Indri; Maharani, Putri
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 2 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Rumah merupakan tempat yang begitu penting bagi manusia tidak heran jika ada  beberapa orang yang menyewakan rumahnya melalui perjanjian lisan dan tertulis, sering dijumpai bahwa orang-orang dalam perjanjian sewa-menyewa mengalami berbagai masalah oleh karena itu peneliti ingin meneliti perjanjian sewa-menyewa rumah pada putusan nomor 12/Pdt.G/2020/Pn Pinrang. Dalam penelitian  ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis. Setelah peneliti menganalisis keputusan hakim pada putusan nomor 12/Pdt.G?2020/Pn Pinrang Nampaknya masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan dan tidak benar.Kata Kunci: Perjanjian lisan, Sewa-menyewa, Rumah, Putusan Mahkamah Agung, Putusan Hakim
Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang Yang Terutang Negara, Cakra Putra; Antoine, Revalina Annisa; Marpaung, Evi Mutiara; Purba, Christine T; Munthe, Yuliana
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 2 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hapusnya perikatan akibat musnahnya barang yang terutang merupakan fenomena hukum yang melibatkan kegagalan pelaksanaan suatu perjanjian karena barang yang menjadi objeknya mengalami kerusakan atau kehancuran sebelum dilaksanakannya kewajiban. Hal ini menimbulkan pertanyaan kompleks mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum terkait pembatalan perikatan akibat musnahnya barang yang terutang, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menentukan dampak dari musnahnya barang terhadap perjanjian yang telah dibuat. Melalui pendekatan hukum positif dan pemahaman terhadap prinsip keadilan, penelitian ini menguraikan berbagai kasus hukum dan pendekatan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa terkait perikatan yang terhapus akibat musnahnya barang yang terutang. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam terhadap konsep hukum ini sangat penting dalam mengarahkan penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan kegagalan perikatan akibat musnahnya barang yang terutang, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.Kata Kunci : Hapusnya Perikatan, Hutang, Perikatan.
Analisis Bentuk Komparisi Dalam Akta Autentik Dan Pengaruhnya Dalam Pembuktian Adhi, Yuli Prasetyo; Maruliana, Kerin Rumondang
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 2 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akta Autentik sebagai perjanjian tertulis yang disahkan dihadapan dan/atau oleh pejabat negara menjadi salah satu hal yang umum digunakan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bisnis. Akta Autentik mengandung legalitas dan unsur pembuktian yang sempurna, lebih kuat dari perjanjian lisan maupun akta dibawah tangan oleh karena mengandung seluruh unsur alat bukti dan dapat digunakan sebagai alat bukti terkuat, terpenuh, dan mengikat. Akta Autentik paling sedikitnya harus memuat lima unsur, yakni awal akta, komparisi, premis, isi akta dan penutup. Komparisi merupakan salah satu bagian akta autentik yang sangat penting karena memuat identitas dari para pihak serta kedudukan para pihak dalam bertindak atas akta tersebut. Tidak ada bentuk yang baku dalam pembuatan komparisi, sehingga terdapat berbagai bentuk komparisi yang seluruhnya didasarkan pada kedudukan bertindak dari penghadap atau orang yang mereka wakili. Berdasarkan hal tersebut, penulisan komparisi dalam akta autentik harus dilakukan secara tepat dan cermat sebab komparisi yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan dapat menyebabkan nilai kekuatan pembuktiannya menjadi tidak sempurna dan tidak autentik.Kata Kunci: Komparisi, Akta Autentik, Pembuktian

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): DPLR Vol 8, No 1 (2024): DPLR Vol 7, No 2 (2023): DPLR Vol 7, No 1 (2023): DPLR Vol 6, No 2 (2022): DPLR Vol 6, No 1 (2022): DPLR Vol 5, No 2 (2021): DPLR Vol 5, No 1 (2021): DPLR Vol 4, No 2 (2020): DPLR Vol 4, No 1 (2020): DPLR Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) Vol 3, No 2 (2019): DPLR Vol 3, No 1 (2019): DPLR Vol 2, No 2 (2018): DPLR Vol 2, No 1 (2018): DPLR Vol 1, No 1 (2017): DPLR More Issue