cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Private Law Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 25982354     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2024): DPLR" : 6 Documents clear
Analisis Putusan Nomor.48/Pdt.Sederhana/2018/PN-MKS Tentang Wanprestasi Melalui Perantara E-Commerce Demi Terciptanya Kepastian Hukum Terhadap Debitur Pratama, Ari Yoga Pratama Yoga; Nurfauzi, Wahyu Adiva; Rosyid, Muhammad Abdul; Muhtar, Muhammad Indra Muhtar Indra; Romantino, Hasan Akmal; Mubarok, Ahmad Zaki Mubarok Zaki
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 1 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-commerce adalah perdagangan yang menggunakan dengan jaringan internet yang merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi tentunya dalam melakukan sebuah perdagangan di E-commerce ada sebuah perjanjian yang melahirkan perikatan yang dimana hal ini bisa menjadi wanprestasi atau cidera janji oleh karena itu peneliti ini menganalisis bagaimana ketentuan hukum hal tersebut dalam artikel ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. serta menggunakan data baik primer maupun sekunder data sekunder terdiri dari artikel, jurnal, website, putusan pengadilan dimana nantinya data ini akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan yuridis mengenai jual beli online dalam sebuah perjanjian serta untuk mengetahui sebuah cara penyelesaian kasus mengenai kasus jual beli online yang ada di  E-commerce.  apabila terjadi suatu masalah dalam melakukan perdagangan di E-commerce maka pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan baik dengan cara litigasi maupun dengan cara non litigasi.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Litigasi, Non Litigasi, E-Commerce
Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP) Yahya, Salma Zulfa; Putri, Eva Cornelia; Kanzu, De Atika; Hidayah, Anisa Oki
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 1 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan yang putus akibat perceraian menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya ialah mengenai hak asuh anak. Tentu saja pihak yang paling menderita akibat perceraian adalah anak sedangkan orang tua tetap harus melaksanakan kewajiban pemeliharaan terhadap anaknya. Pada perkara ini, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hak asuh anak pada penggugat (ibu) dengan memakai kaitannya dengan Pasal 105 KHI tentang pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun. Penulisan mengenai analisis putusan ini memiliki tujuan untuk mendalami dasar pertimbangan hakim perihal putusan hak asuh anak sesuai dengan putusan perkara nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. Analisis putusan ini menggunakan  metode yuridis normatif, dengan analisis data menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). 
Analysis Of Inheritance Rights Disputes in Sinarmas Families Shafira, Shelly Khalimatus; Putri, Sifa Amelia; Ainurohwati, Yessi; Mubarok, Ahmad Zaki
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 1 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disputes often occur in society, especially inheritance disputes within the family. One of the cases was a dispute over inheritance rights in the Sinarmas family, where the son of the founder of Sinarmas Group, Freddy Widjaja, felt that it was unfair in his father Eka Tjipta Widjaja's will regarding the distribution of an inheritance worth IDR 737 trillion. Finally, a conflict arose within the family which resulted in a lawsuit from Freddy Widjaja to court. The conflict could be resolved through mediation and deliberation, but the mediation efforts failed and the conflict was resolved and legal action was chosen to resolve the case. This research aims to find out and analyze inheritance rights disputes within the family by describing solutions based on civil law regarding inheritance. The research method used is a normative juridical research method. The data sources used are secondary data sources through websites, books, articles, journals and others.
Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.) Muhtar, Muhammad Indra; Pratama, Ari Yoga; Asha, Wafiyatun Dian; Jayanti, Kharin Dwi
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 1 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara satu sama lain yang dimana hal tersebut akan memunculkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hubungan kontrak antar keduanya seharusnya akan memberikan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, namun ada peristiwa yang memungkinkan untuk terjadi yakni dinamakan wanprestasi. Dalam artikel ini membahas mengenai wanprestasi, permasalahannya yaitu terkait CV. CITRA PERKASA MANDIRI yang menggugat PT. KERTA GAYA PUSTAKA karena telah melakukan pelanggaran perjanjian, sehingga menimbulkan suatu konflik. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dimana buku-buku, jurnal, asas-asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dalam menyusun artikel. Dapat ditarik kesimpulan yakni tergugat diharuskan untuk melakukan ganti rugi yang dialami pihak penggugat, konsekuensi harus diambil karena telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, tergugat diharuskan untuk menepati perjanjian apabila masih saja dilakukan/pembatalan dengan tuntutan yakni ganti kerugian, tergugat diharuskan memenuhi sejumlah tagihan perkara dipengadilan Kata kunci: Perjanjian, wanprestasi, yuridis normatif. An agreement is an agreement between one another in which it will give rise to a right and an obligation that must be fulfilled. The contractual relationship between the two should provide a balance in the fulfillment of each other's rights and obligations, but there are events that may occur, which are called defaults. This article discusses default, the problem is related to CV. CITRA PERKASA MANDIRI suing PT. KERTA STYLE PUSTAKA for violating the agreement, causing a conflict. The method we use in this study is normative juridical where books, journals, principles, doctrines, and laws and regulations are the main materials in compiling articles. It can be concluded that the defendant is required to make compensation suffered by the plaintiff, consequences must be taken because he has defaulted or broken a promise, the defendant is required to fulfill the agreement if it is still being carried out/cancelled with demands namely compensation, the defendant is required to fulfill a number of bills in court .Keywords: Agreement, default, normative juridical.
Studi Komparasi Mekanisme Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Perspektif Indonesia, Negara Lain, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Rahma, Laela Novitri Ervia; Wulandari, Anisa Septia; Rahayu, Utami Sri; Putri, Feiza Alevia; Ferry, Mayada Amiruddin
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 1 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengakuan hukum dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), menjadi fokus penelitian ini. Undang-undang di Indonesia (UU No. 32 Tahun 2000) dan Malaysia (UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 2000) mengatur DTLST, sementara Trinidad dan Tobago memiliki UU serupa (UU No. 19 Tahun 1996). Sengketa antara Nvidia dan Intel menunjukkan penyelesaian non-litigasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme pengaturan DTLST, perbandingan internasional, serta alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan penelitian hukum normatif.
Analisis Putusan Pelanggaran Perjanjian Dalam Perkara Utang Piutang Koperasi Cu. Makmur Bersama Dengan Debitur (Studi Kasus Putusan No 4/Pdt.G.S/2022/PN Psp) Putri, Aprillia Eka; Saulidia, Uswatul; Ammalufi, Anis; Karimah, Latifah Ahlakul
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 1 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari Penulisan ini yaitu agar memahami tentang keberadaan utang yang terdapat pada perjanjian peminjaman yang dilakukan oleh Koperasi CU. Makmur Bersama dengan pihak debitur yang bernama Tionar Muthe dan Amri Adisten Nainggolan, serta mengenai suatu wanprestasi yang dilaksanakan oleh seorang debitur dimana tak memenuhi apa yang sudah ia janjikan dengan mengesampingkan Pasal 1320 KUHPerdata. Di dalam penelitian ini dikategorikan jenis penelitian normatif yaitu dengan melihat dan meneliti lebih selektif bahan pustaka yang kaitannya  dengan perjanjian, utang dan perbuatan yang melawan hukum. Pendekatan bisa dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan peninjauan melalui aspek-aspek hukum perjanjian (Case Approach) dan perundang-undangan (Statue Approach, dengan pengumpulan data yang kami lakukan yaitu Library Research, yaitu memakai bahan hukum yang mempelajari kasus hukum dalam perjanjian juga wanprestasi. Hasilnya, berdasarkan penelitian ini mengatakan di dalam sebuah perjanjian peminjaman yang telah disetujui kedua pihak tidak seharusnya dilanggar sehingga terjadi sengketa seperti ini. Dalam kasus ini utang pihak debitur merupakan hak Koperasi CU. Makmur Bersama, yang menjadi kewajiban pihak debitur tersebut untuk dibayarkan utangnya rutin hingga waktu yang telah disepakati dalam surat perjanjian peminjaman, sehingga tidak terjadi perbuatan melawan hukum ini yang telah mengesampingkan Pasal 1320 KUHPerdata. Kata Kunci: Perjanjian, Utang, Wanprestasi, KUHPerdata.

Page 1 of 1 | Total Record : 6