cover
Contact Name
LPM Gema Keadilan
Contact Email
redaksi.jurnal.gk@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Gema Keadilan
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 08520011     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Gema Keadilan ( ISSN: 0852-0011) merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh LPM Gema Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Pembahasan meliputi masalah pembangunan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis, atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para intelektual, cendekiawan, dan aktivis mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sembari berkomunikasi dengan masyarakat luas. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau memperbanyak kecuali dengan izin tertulis dari Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan.
Arjuna Subject : -
Articles 157 Documents
Implementasi Pancasila dalam Bidang Ekonomi di Era Globalisasi Putri Novi Tria; Finkky Fati’ah Cahyaningsih; Risma Ayu Suwandi; Riska Andi Fitriono
Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16456

Abstract

Era globalisasi lahir dengan membawa pengaruh positif dan negatif sehingga bangsa yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik akan semakin tertinggal. Dewasa ini, peningkatan ekonomi di era globalisasi makin krusial demi memajukan kesejahteraan umum. Namun, upaya peningkatan ekonomi haruslah berkeadilan dan mengedepankan kepentingan umum sehingga kita semua dapat menikmatinya. Cara tepat dan cepat untuk mengukur keselarasan upaya peningkatan ekonomi dan cita-cita/tujuan bernegara Indonesia adalah melalui Pancasila. Atas dasar hal tersebut, tulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana Pancasila sebagai falfafah bangsa Indonesia diimplementasikan dalam bidang ekonomi di era globalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi dalam menghadapi permasalahan bangsa Indonesia adalah dengan menumbuhkan kembali semangat Pancasila. Pancasila juga memiliki fungsi sebagai ideologi, prinsip dan falsafah bangsa, serta sebagai representasi pokok dasar bagi negara yang merdeka. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi tujuan utama dari rangkaian wacana pemerintah, agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu mengikat kehidupan negeri ini.
Strategi Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Di Era Modern Berbasis Pancasila Salsalia Ayunda; Tahnia Uswatika Hasanah; Yolanda Anjelli Ariska; Riska Andi Fitriono
Gema Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16401

Abstract

Strategi perkembangan ekonomi merupakan dasar bagi terwujudnya kemakmuran bangsa. Strategi untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di Indonesia memiliki banyak permasalahan. Atas dasar hal tersebut, maka gagasan Bung Hatta mengenai Sistem Ekonomi Kerakyatan semakin menguat. Konsep Pendidikan ekonomi Pancasila ialah Ekonomi Pancasila sebagai kebijakan ekonomi yang setelah melalui gerakan seperti jam bandul dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Kebutuhan ekonomi masyarakat merupakan bagian dasar nilai sosial dalam kehidupan negara yang menjadikan konsep Pendidikan ekonomi Pancasila harus dikembangkan dan dipelajari oleh semua warga negara.
Harkat dan Martabat Pancasila: Filosofi dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Cindy Amelia Putri Riyadi; Cindy Bunga Auliya; Dewi Evita Putri Prayoga; Riska Andi Fitriono
Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16559

Abstract

Pancasila yang digali dari tanah Indonesia diseduh dan dirumuskan menjadi dasar Negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kokoh bagi berdirinya Negara sekaligus menjadi bintang pinjam kata Bungkarno) untuk membimbing bangsa ini mencapai tujuannya. Namun, Pancasila menemui banyak kendala dalam perjalanannya, baik eksternal maupun internal. Hambatan luar meliputi modernitas dan segala turunannya, sedangkan hambatan internal meliputi anak bangsa sendiri yang belum sepenuhnya menghayati nilai-nilai Pancasila, bahkan ada pihak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Dengan demikian, mengaktualisasikan Pancasila memerlukan penghayatan kembali nilai-nilai Pancasila yang telah ditanamkan jauh di lubuk hati bangsa ini dari perspektif baru, yaitu bahwa Pancasila lebih dari sekedar ideologi dalam berbangsa dan bernegara, tetapi merupakan kebutuhan ontologis yang tertanam di hati.
Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Era Generasi Milenial Chitra Wahyu Mulyaningrum; Iqbal Bagas Pratama; Nadia Ria Oktavia; Riska Andi Fitriono
Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16482

Abstract

The dynamics in actualizing the values of Pancasila in the life of the nation and state in the era of the millennial generation is a form of necessity, so that Pancasila is always aligned in its function to provide guidance in the life of the nation and state as a policy-making and solving problems. Pancasila values have been inculcated since childhood, but if they are not studied and understood, they will easily fade. The millennial era is currently in the midst of the swift currents of western globalization. Pancasila values should be engraved in the spirit and brain of the ongoing millennium. The implied values contained in Pancasila are key in regulating individual behavior and mentality.
Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Menepis Kejahatan Terorisme Novita Anggraeni; Rachel Cantika Redias Pradita; Risma Wahyu Giyantari; Riska Andi Fitriono
Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16404

Abstract

Terrorism is one of the serious threats to the sovereignty of every country because it has posed a danger to the security of world peace and harmed the welfare of the people. This article intends to study the values of Pancasila as a guide in dismissing the crime of terrorism in Indonesia and formulate its application in people's lives. The research method used in writing this article is to use a literature study approach, namely journals, books, and a number of related articles. This paper aims to find out the factors that cause terrorism, the role of Pancasila in overcoming cases of terrorism in Indonesia, and how to prevent the influence of terrorism crime.
Implementasi Perjanjian Kerja Pengemudi Ojek Online Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Bagus Rahmanda; Lisbeth Jonathan
Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16681

Abstract

Dengan berkembangnya suatu teknologi memberikan perubahan pada hukum mengenai perjanjian. Perjanjian transportasi online seperti perjanjian Gojek, Grab, Uber, dan penyedia transportasi online lainnya dengan pekerjanya merupakan perjanjian jenis baru karena perjanjian ini tidak diatur dalam KUH Perdata dan diciptakan oleh dunia modern melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, perjanjian yang diterapkan oleh perusahaan jasa transportasi kepada pekerjanya terkadang masih belum memberikan bentuk perlindungan secara maksimal, khususnya dalam bentuk keselamatan kerja kepada pekerjanya. Untuk itu, perlu dikaji mengenai penerapan perjanjian kerja pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikasi ojek online dan bagaimanakah kewenangan KPPU terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021. Dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, ditemukan bahwa kontrak antara perusahaan ojek online dengan driver dibuat secara elektronik. Dalam hal tersebut, KPPU berkewajiban melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengenakan sanksi terhadap pelanggaran administratif.
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Sektor Perbankan Bagas Darma Pradipta; Indah Pertiwi; Berti Wahyu Antari; Riska Andi Fitriono
Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16509

Abstract

In implementing the Basic Laws on Banking and the Basic Laws on Bank Indonesia, Pancasila values are needed in the banking sector in order to realize social justice in the form of equity. This study aims to make the Basic Banking Laws and Bank Indonesia Basic Laws applicable to the Indonesian banking industry so that they can reflect the values embodied in Pancasila and realize social justice in the banking sector.
Analisis Perspektif Praktisi Advokat dan Penyidik Dalam Penunjukan Kekuatan Pembuktian Pada Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rangka Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Anayah Tasya; Intan Kusumaning Jati; Rizka Setya Wahyudi
Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16420

Abstract

Ide-ide kreatif dari program studi maupun mahasiswa selama ini terkadang hanya tersimpan tanpa ada kesempatan untuk menjadi kegiatan yang mendukung Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Untuk itulah pada program hibah MBKM UNS tahun 2022 ini, dibuka peluang bagi seluruh Program Studi di UNS dan himpunan mahasiswa untuk mendapat dukungan implementasi aktivitas merdeka belajar. Dari program Hibah ini kami membawakan hasil penelitian dari analisis kami mengenai pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan mengenai alat bukti tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pertama alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana, kedua alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketiga barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa Indonesia Jelita Siahaan; Raras Agustina; Reodiva Jonandes; Riska Andi Fitriono
Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16520

Abstract

Indonesia is a country known for its diversity, 70% of Indonesia's total territory is water, making Indonesia's territory divided into 17,504 islands, 714 tribes, and has 1100 regional languages, this diversity has made Indonesia known as a rich country. This wealth certainly makes Indonesian citizens proud to be in this country, but with so much diversity there will also be many conflicts that will occur in Indonesia. Therefore, Pancasila is a unifying tool for the nation, meaning that Pancasila is a complete tool, to directly form the formulation of the goals and ideals of the Indonesian state, namely to realize social justice for all Indonesian people.
Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi yang Terjadi di Indonesia Diyah Febriyana; Nagita Octaviani; Thania Anggraeni; Riska Andi Fitriono
Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16421

Abstract

Korupsi merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia karena merugikan rakyat dan mengganggu kestabilan ekonomi suatu negara. Korupsi ini dapat disebabkan oleh implementasi yang buruk dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memastikan bahwa nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan lebih baik dalam skala kecil atau besar sebanyak mungkin. Ranah kecil terdiri dari keluarga dan masyarakat, sedangkan ranah besar terdiri dari pemerintah atau negara itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, makalah, dan referensi lainnya terkait korupsi dan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pancasila penting dalam upaya menurunkan prevalensi korupsi di Indonesia.