cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
LPM Gema Keadilan
Contact Email
redaksi.jurnal.gk@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Gema Keadilan
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 08520011     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Gema Keadilan ( ISSN: 0852-0011) merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh LPM Gema Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Pembahasan meliputi masalah pembangunan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis, atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para intelektual, cendekiawan, dan aktivis mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sembari berkomunikasi dengan masyarakat luas. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau memperbanyak kecuali dengan izin tertulis dari Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan.
Arjuna Subject : -
Articles 157 Documents
 12   13   14   15   16 
Analisis Pernikahan Dini atas Hak Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang) Salsabila Fatin Maulida Rahma
Gema Keadilan Vol 10, No 3 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20386

Abstract

Pernikahan di bawah umur adalah isu serius yang perlu ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan, sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia, juga harus tunduk pada regulasi yang mengatur usia minimal perkawinan. Meskipun dispensasi kawin telah diberikan sebagai upaya untuk mengatasi pernikahan di bawah umur, terdapat beberapa alasan umum mengapa pernikahan dini mungkin tidak diterima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif serta mendalami sebuah studi kasus di wilayah Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam beberapa tahun terakhir, jumlah anak yang mengajukan dispensasi nikah di Kabupaten Semarang cukup tinggi, mencapai ratusan kasus setiap tahun. Artikel ini menyoroti pentingnya melindungi hak asasi anak sejak lahir, dengan fokus pada hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai tahap perkembangan mereka.
Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme Andi Kurniawan
Gema Keadilan Vol 10, No 1 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20072

Abstract

Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Perempuan dalam Tes Keperawanan bagi Calon Istri Anggota Polisi Salwa Devi Anastri
Gema Keadilan Vol 10, No 2 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20345

Abstract

Pernikahan adalah ikatan antar dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mulai memasuki kehidupan berkeluarga berdasarkan ketentuan syariat islam. Di dalam pernikahan terdapat syarat yang harus dilaksanakan di pernikahan lingkup anggota Polisi, salah satunya adalah tes keperawanan bagi calon istri anggota tersebut. Tindakan pemeriksaan keperawanan tersebut menyebabkan suatu permasalahan yang kontroversial dengan Hak Pribadi perempuan. Adanya hak asasi manusia dalam ujian keperawanan untuk calon pasangan polisi supaya tidak terdapat diskriminasi terhadap seorang perempuan. Tes keperawanan bagi calon istri anggota polisi adalah praktik yang telah menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan dalam beberapa tahun terakhir. Tes ini melibatkan pemeriksaan status keperawanan calon perempuan dengan tujuan untuk memastikan ketidak bersangkutan mereka sebelum pernikahan dengan anggota polisi. Praktik ini memunculkan sejumlah isu sosial, budaya, dan hak asasi manusia yang penting untuk ditinjau.
Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023 Safrida Zahra
Gema Keadilan Vol 10, No 3 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20385

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang disingkat KDRT merupakan permasalahan yang sering dijumpai di seluruh dunia dan ini menjadi bahasan yang tidak pernah terselesaikan. KDRT merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia. Permasalahan ini merupakan masalah serius yang melibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang merugikan individu dan masyarakat secara luas. Artikel ini mengeksplorasi relevansi KDRT terhadap pelanggaran HAM dan dampaknya yang merusak. KDRT tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mempengaruhi korban dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Penanganan KDRT dan pencegahan pelanggaran HAM memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Upaya harus difokuskan pada meningkatkan kesadaran tentang KDRT, memperkuat kerangka hukum yang melindungi korban, menyediakan layanan dukungan yang efektif, dan mengubah norma sosial yang membenarkan kekerasan. Hanya melalui upaya bersama ini, kita dapat mengakhiri siklus KDRT, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.
Tinjauan terhadap Kebijakan Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia Nurul Kimalatul Khoiriyah
Gema Keadilan Vol 10, No 1 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20305

Abstract

Pemilihan umum yakni kontestasi terbesar dalam skala nasional yang dilaksanakan lima tahun sekali. Beberapa fakta d temukan bahwa regulasi khusus pemilihan umum dianggap tidak adil. Salah satunya adalah aturan tingkatan yang diterima menominasikan presiden. Konstitusi mengatur bahwasannya partai politik mampu menominasikan presiden dan wakil presiden apabila mereka mempunyai 20% kursi di DPR maupun 25% suara nasional. Peraturan tersebut dianggap tidak relevan apabila dilaksanakan dalam konteks pemilu serentak, karena yang menjadi acuan suara adalah pemilu yang dilaksanakan empat tahun yang lalu. Presidential Threshold beberapakali diajukan oleh para praktisi untuk dilakukan hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi tidak menerima petisi yang diajukan. Mahkamah Konstitusi menganggap Presidential Threshold sebagai salah satu cara untuk memperbaiki system presidensial yang ada di Indonesia.
Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi di Wilayah PDM Kabupaten Klaten melalui Metode Sosialisasi Interaktif Supanto, Supanto; Ismunarno, Ismunarno; Parwitasari, Tika Andarasni; Budyatmojo, Winarno; Fitriono, Riska Andi; Widiyanti, Siwi
Gema Keadilan Vol 10, No 3 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20954

Abstract

Kemajuan teknologi memengaruhi perilaku masyarakat dan dampak dari penggunaan teknologi mengindikasi kemunculan suatu tindak pidana. Phising merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang mana seseorang dapat menyamar lalu menghubungi korbannya untuk memberikan data sensitif seperti informasi data pribadi. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Permasalahan maraknya kejahatan teknologi informasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum merupakan sarana perubahan, sehingga hukum dapat memicu perubahan dalam masyarakat dimana hukum mempunyai kekuatan sosial yang mengikat. Kegiatan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi wajib untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk mengupayakan pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan Sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada para peserta tentang bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan teknologi informasi. Hasil dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan adalah peserta memahami materi dengan baik.
Upaya Hukum Perlindungan Investor dari Potensi Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia Saputra, Toni Tri; Sulistiyono, Adi
Gema Keadilan Vol 11, No 1 (2024): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2024.22908

Abstract

Penelitian ini menyelidiki perlindungan hukum bagi investor dalam konteks investasi cryptocurrency di Indonesia, sebuah sektor investasi yang semakin diminati namun belum diatur secara khusus. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan penelitian hukum atau yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini melakukan analisis terhadap kerangka regulasi, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan dan badan pengawas di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi hambatan dan tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor cryptocurrency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa langkah telah diambil untuk mengatur pasar cryptocurrency di Indonesia, masih terdapat kekosongan dalam perlindungan hukum bagi investor. Regulasi yang terbatas dan ketidakpastian hukum dapat meningkatkan risiko investasi bagi pemegang aset digital. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum investor, termasuk pembaruan regulasi, peningkatan transparansi, dan pendidikan investor mengenai risiko cryptocurrency.

Page 16 of 16 | Total Record : 157

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2024): Gema Keadilan Vol 10, No 3 (2023): Gema Keadilan Vol 10, No 2 (2023): Gema Keadilan Vol 10, No 1 (2023): Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Gema Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Gema Keadilan Vol 8, No 3 (2021): Gema Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Gema Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Gema Keadilan Vol 7, No 3 (2020): Gema Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Gema Keadilan Vol 7, No 1 (2020): Gema Keadilan Vol 6, No 3 (2019): Gema Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Gema Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Gema Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Gema Keadilan Vol 2, No 1 (2015): Gema Keadilan Vol 1, No 1 (2014): Gema Keadilan More Issue