cover
Contact Name
LPM Gema Keadilan
Contact Email
redaksi.jurnal.gk@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Gema Keadilan
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 08520011     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Gema Keadilan ( ISSN: 0852-0011) merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh LPM Gema Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Pembahasan meliputi masalah pembangunan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis, atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para intelektual, cendekiawan, dan aktivis mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sembari berkomunikasi dengan masyarakat luas. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau memperbanyak kecuali dengan izin tertulis dari Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan.
Arjuna Subject : -
Articles 157 Documents
Tinjauan Yuridis Hak Cuti Bagi Pekerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Garda Yustisia Pambudi; Fatma Ulfatun Najicha
Gema Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16153

Abstract

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen terpenting dalam roda perindustrian suatu negara. Tanpa adanya suatu tenaga kerja, roda industri suatu negara tidak dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Industri yang dapat berjalan dengan baik akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama pada aspek produk domestik bruto (PDB). Tenaga kerja membutuhkan suatu kepastian hukum yang mengatur atau memiliki fungsi sebagai regulator dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan hadir sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap perlindungan dan regulasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja di Indonesia. Salah satu manifestasi perlindungan terhadap tenaga kerja adalah hak cuti. Hak cuti merupakan hak dasar atau fundamental yang harus diberikan terhadap tenaga kerja Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai analisis yuridis terhadap hak-hak cuti menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Penelitian dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan metode ini peneliti mendeskripsikan data-data dari berbagai sumber meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lain dari internet mengenai suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
STUDI DESKRIPTIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B WONOSARI Graciella Devi Maharani; Herry Fernandes Butar Butar
Gema Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.15651

Abstract

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Marshandha Della Ardhani; Irma Utaminingsih; Izzati Ardana; Riska Andi Fitriono
Gema Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16167

Abstract

Minimnya penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan generasi milenial saat ini, menunjukkan lemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Penulisan ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan memanfaatkan fakta dan sumber pendukung, seperti ebook, artikel, dan sejumlah jurnal terkait. Makna Pancasila, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan contoh penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan dijelaskan sesuai dengan fakta yang telah diketahui. Tulisan ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana manusia mengatur kehidupan sehari-hari dengan menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup. Juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya Pancasila, sehingga dapat juga menjadi pedoman dalam mengamalkannya dalam berbagai aspek kehidupan.
#PercumaLaporPolisi, Berapa Lama Lagi Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Memberikan Sistem Keamanan Yang Layak? Widyani Putri
Gema Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2021.15932

Abstract

Belakangan ini, #PercumaLaporPolisi menjadi viral di media sosial. Tagar tersebut digunakan untuk menunjukan kekecewaan dan curahan hati masyarakat Indonesia atas ketidakpuasannya terhadap salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Untuk itu, penulis bermaksud menyajikan fakta mengenai rekam jejak kinerja Polri selama ini. Pada akhirnya, studi ini menyimpulkan bahwa perlu ada evaluasi kembali mengenai substansi hukum, struktur hukum, dan juga kultur hukum yang ada di masyarakat untuk dapat menciptakan sistem keamanan yang layak. Perlu ada pembaharuan hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, perlu ada perbaikan pada tahap pelaksanaan hukum, dan perlu ada pencerdasan pula kepada masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional.
Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia? Widyani Putri
Gema Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16251

Abstract

Hukum ada untuk manusia dan karenanya ia harus berasal dari manusia itu sendiri. Dengan ini, eksistensi nilai dan norma sebagai bagian dari manusia sebagai makhluk sosial harus dipertimbangkan dalam penyusunan hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kesesuaian antara penerapan konsep restorative justice dalam kerangka hukum Indonesia dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menggali berbagai informasi dari buku, undang-undang, jurnal, internet, dan informasi tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice merupakan konsep yang sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi tidak dapat diterapkan kepada seluruh tindak pidana demi menjaga efektivitasnya. Untuk membuktikan hal tersebut, tulisan ini membahas secara komprehensif mengenai konsep riil dari restorative justice, bagaimana konsep tersebut diterapkan, sejauh mana kesesuaiannya dengan masyarakat Indonesia, serta bagaimana posisinya dalam kerangka hukum Indonesia dan pembaharuan hukum pidana nasional.
Urgensi Pelonggaran Ketentuan Masuknya Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Muhammad Ridho
Gema Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2020.15933

Abstract

Berbagai ketentuan baru yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai pengaturan masuknya tenaga kerja asing adalah tidak urgen. Sebab, meskipun secara ekonomis berpotensi menjadi katalis bagi pendapatan nasional, namun ketentuan tersebut pada nyatanya berpotensikan mengorbankankan perlindungan akan jaminan kerja buruh lokal. Padahal, perlindungan akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat merupakan salah satu amanat yang diberikan oleh Konstitusi Negara Indonesia (UUD NRI 1945).
Pancasila sebagai Sistem Hukum Rosa Suhaeni; Pingkan Wardhani; Putri Puspitasari; Riska Andi Fitriono
Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16542

Abstract

During its development period, Pancasila has provided values that are useful for the survival of the Indonesian nation and state.  However, the usefulness is not entirely real.  This can be seen in the Indonesian regulatory system, which until now still maintains the pluralism of the legal system.  The reality of this legal system pluralism is a situation that reflects that Pancasila in the legal system does not fully have real and concrete usefulness.  In addition, in achieving legal goals, it is still influenced by two schools of legal thought which in principle contradict each other, namely legal positivism which prioritises legal certainty and legal realism which seeks the substance of justice.  Therefore, Pancasila must clearly show real and concrete useful values in the Indonesian legal system.
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter Erlina Dwi Aryani; Nurhalisa Fadjrin; Tsania Ashfiya Azzahro’; Riska Andi Fitriono
Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16430

Abstract

Pancasila memiliki seperangkat nilai, yaitu keilahian, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Situasi di Indonesia saat ini, dapat diidentifikasi dengan melihat sikap dan karakter warga negara Indonesia yang tercermin dalam sikap setiap harinya. Jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan pembelajaran kepribadian (pendidikan karakter) berbasis Pancasila untuk menjadikan generasi muda sebagai masyarakat yang baik, cerdas, dan cinta tanah air. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kepribadian berbasis pancasila sangat bermakna karena dalam perkembangan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila, itu adalah nilai kepribadian yang religius, hirau sosial, kemandirian, semangat nasional, demokrasi, toleransi, dan disiplin.
Kajian Antropologi Hukum: Dibalik Fenomena Pengungkapan Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di Media Sosial Widyani Putri
Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16325

Abstract

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kekerasan seksual yang telah lama meresahkan masyarakat resmi dirumuskan sebagai suatu tindak pidana. Namun, layaknya sebuah pedang bermata dua, pemidanaan melukai baik korban, pelaku, sampai dengan masyarakat sehingga harus diupayakan sebagai obat terakhir (ultimum remedium) atau upaya terakhir yang ditempuh apabila tidak ada upaya lain lagi yang efektif mengendalikan kejahatan. Dengan ini, menjadi penting untuk menjaga pemenuhan asas praduga tidak bersalah bagi pelaku dan asas fair trial dalam sistem peradilan pidana kita agar terwujud tujuan kita bersama, yakni kehidupan bermasyarakat yang adil dan damai. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, fenomena pengungkapan identitas pelaku kekerasan seksual, terutama terduga pelaku, tersangka, maupun terdakwa telah menjamur di ranah media sosial. Padahal, tindakan tersebut mengancam tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana kita, yakni menciptakan manusia yang utuh setelah melalui pemidanaan dan perbaikan selama menjalani pemidanaan. Untuk itu, tulisan ini bermaksud mengkaji fenomena tersebut dari kacamata antropologi hukum untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi perilaku pengguna media sosial yang menyebabkan fenomena tersebut.
Upaya Pelestarian Nilai Pancasila di Era Reformasi Rikha Dwianti Ningrum; Safina Zulfaizah; Zulaygha Putri Nur Azizah; Riska Andi Fitriono
Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16543

Abstract

Setelah Orde Baru berakhir, rezim pemerintahan berganti ke masa Reformasi. Pancasila sebagai falsafah serta ideologi negara Indonesia berarti bahwa pancasila merupakan sumber inspirasi dan sumber solusi permasalahan bangsa. Namun, saat perkembangan era Reformasi, nilai-nilai murni yang terkandung dalam Pancasila belum diterapkan secara maksimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila seakan-akan telah dilupakan oleh berbagai golongan masyarakat. Pada zaman Reformasi saat ini pengimplementasian pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Maka dari itu, diperlukan pelestarian terhadap nilai-nilai pancasila agar tetap berjalan dengan semestinya terutama pada masa era Reformasi hingga sekarang.