Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Administrative Law & Governance Journal

alj
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 26212781 DOI : -

Core Subject : Health, Science, Social,

Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Administrative Law & Governance Journal (e-ISSN 2621-2781) or abbreviated as ALJ is a scientific journal as a forum for lecturers and students who explore and interest the Law of State Administration in Indonesia. Containers for research publications of lecturers and research publications. ALJ is present as one of the implementation and actualization of Tri Darma from higher education activities. ALJ is also present as a means to express new thoughts in the field of State Administrative Law, included in the specific theme as follows: Administration tax law, law of administrative court, employment law, licensing law, state finance law, tax court law, state apparatus law, migrant workers administration, environmental law, forestry law, administration on mining & energy law, biotechnology law, government law, public service law, medical & biomedical law, legal aspect of e-government, and legal aspects of administration development.

Arjuna Subject : -

Articles 176 Documents

9 10 11 12 13

KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TELAH DIRATIFIKASI (Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families) Elfia Farida
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

International agreements have advantages over other sources of international law. International agreements are used consistently as a tool for cooperation or peaceful relations between countries regardless of their political, economic and social systems. Indonesia has also taken many binding actions on international treaties. If Indonesia is bound by an international agreement, then it is obliged not to carry out something that is contrary to the essence, purpose and purpose of the international agreement and morally must obey obligations arising from the existence of the international agreement in good faith (pacta sunt servanda). The International Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers of Their Families has been ratified through Law No. 6 of 2012 so that Indonesia is obliged to realize the rights set out in the Convention into law in force in Indonesia, as a form of State protection for Indonesian migrant workers and members of their families. Keywords: state obligations, international treaties, ratification Abstrak Perjanjian internasional mempunyai kelebihan dibandingkan sumber hukum internasional lainnya. Perjanjian internasional digunakan secara konsisten sebagai alat kerja sama atau hubungan damai antar negara apapun sistem politik, ekonomi dan sosialnya. Indonesia juga telah banyak melakukan tindakan pengikatan terhadap perjanjian internasional. Apabila Indonesia sudah terikat pada suatu perjanjian internasional, maka berkewajiban untuk tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan esensi, maksud dan tujuan perjanjian internasional dan secara moral harus mentaati kewajiban-kewajiban yang timbul akibat adanya perjanjian internasional tersebut dengan iktikad baik (pacta sunt servanda). International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families telah diratifikasi melalui UU No. 6 Tahun 2012 sehingga Indonesia berkewajiban merealisasikan hak-hak yang diatur dalam Konvensi ke dalam hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai wujud pelindungan Negara kepada pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya. Kata Kunci: kewajiban negara, perjanjian internasional, ratifikasi

Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia Fadly Andrianto
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to determine the development of legal certainty issues within the scope of law in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. The results of the research are that in the discussion of the Second Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI Article 28I (1) which contains legal certainty is basically proposed based on the political objectives of a particular group and does not answer the issue of legal certainty that actually occurs in Indonesia between positive law and customary law of the Indonesian people. The issue of legal certainty in Indonesia between positive law and customary law of the Indonesian people in its development was then resolved by Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, namely in Article 5 paragraph (1) and Article 50 paragraph (1). Furthermore, with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Current development regarding the issue of legal certainty in Indonesia is in the RUU KUHP.Keywords: Legal Certainty; Positive Law; Customary Law Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan isu kepastian hukum dalam ruang lingkup hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu bahwa dalam pembahasan Amandemen Kedua UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (1) yang memuat tentang kepastian hukum pada dasarnya diajukan berdasarkan tujuan politis suatu golongan tertentu dan tidak menjawab mengenai isu kepastian hukum yang sebenarnya terjadi di Indonesia antara hukum positif dan hukum adat masyarakat Indonesia. Isu kepastian hukum di Indonesia antara hukum positif dan hukum adat masyarakat Indonesia dalam perkembangannya kemudian diselesaikan dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1). Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perkembangan saat ini mengenai isu kepastian hukum yang ada di Indonesia yaitu dalam RUU KUHP. Kata Kunci: Kepastian Hukum; Hukum Positif; Hukum Adat

Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This research is aimed to find out legal basis of Government Officer responsibility as consequence of authority abused that cause state financial lost. This research used normative juridical method by using analytical descritive approach. This research found out that Government Officers (including treasurers, non treasurer public servants, or other officers), could be penalized to fine if there is mal-administration in their decission or actions that cause state financial lost. The fine will become personal responisbility if there is abuse of power. Otherwise, state financial lost will be compesate to government institutions as official responsibilitynif there is not any abuse of power. Government officers who defined to compensate government financial lost can be penalized with administrative penalty and/or criminal penalty. Criminal penalty will not release compensation obligation. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metoda penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pejabat Pemerintahan (termasuk di dalamnya bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain), dapat dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah jika Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan sebagai tanggung jawab pribadi apabila ada unsur penyalahgunaan wewenang. Sedangkan pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan sebagai tanggung jawab jabatan apabila terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu Pejabat Pemerintahan yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 FC. Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan relevansi kebijakan Pemerintah dalam memperbaiki ekosistem penyelenggaraan kesehatan masyarakat dengan penguatan JKN sebagai skema asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib sebagai akibat adanya kesejangan antara iuran dengan manfaat yang komprehensif di masa wabah pandemi global Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kebijakan skema Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage, UHC) dalam SJSN-KIS mempunyai urgensi sebagai pemenuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata sesuai amanat konstitusi; 2) Skema sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage, UHC) Sistem UHC telah dimodifikasi oleh Pemerintah untuk diselaraskan dengan kondisi dan tujuan penyelenggaraaan kesehatan nasional yang profesional, efisien dan efektif, dan menjangkai seluruh lapisan masyarakat;3) Skema Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage, UHC) yang terintegrasi antara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sangat relevan bagi penyelenggaraan kesehatan masyarakat berdasarkan kerjasama, solidaritas dan empati semua warga di masa pandemi global Covid-19. Kata kunci: Universal Health Coverage, penyelenggaraan kesehatan masyarakatAbstract The purpose of this study is to study the urgency and relevance of Government policies in improving the public health ecosystem by strengthening JKN as a health insurance needed to improve the compatibility between contributions and useful benefits in the future of the global pandemic outbreak Covid-19. The results of the study show that: 1) the policy on universal health insurance requirements (Universal Health Coverage, UHC) in the SJSN-KIS has urgency as fulfilling the implementation of health insurance that is affordable to the whole community and in accordance with the mandate of the constitution; 2) Scheme of the Universal Health Insurance System (Universal Health Coverage, UHC) The UHC system is supported by the Government to be aligned with the requirements and objectives of national health care that are professional, efficient and effective, and reaches all communities; 3) The Universal Health Coverage Scheme (Universal Health Coverage, UHC) which is integrated between the National Social Security System (SJSN) and the National Health System (SKN) is very relevant for the implementation of public health through cooperation, solidarity, and empathy for all citizens in the global pandemic -19. Keywords: universal health coverage, public health administration

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The role of house worker is very important in our daily life. Developing of work frame fo house worker are more extend and complex as advance as the era. Kencana foundation is foundation which dealing the house assistant, in this case is house worker, for giving further information of implementation, obstacles and efforts, the rights of house worker they have ever had. From this research, there are some conclutions, that implementation of ministral regulation No:2/2015 about protection of house worker can’t be applied well, and we still finding obstacles and short comings. The obstacles are the violance, experienced by house worker, salary wihch accordances with the aggrement, and any other neglect of the rights of house worker. Given that most of the house worker come from low basic education so they don’t even know/realize about their rights and duties exactly from that ministral regulation. Because of that, socialization must be done continously to quaranty the protection of law for the house worker. Key words: protection of law , house worker Abstrak Peran Pekerja Rumah Tangga dalam kehidupan sehari-hari amat penting. Perkembangan ruang lingkungan pekerjaan, bagi buruh yang bekerja dirumah atau Pekerja Rumah Tangga sesuai dengan kemajuan zaman, ternyata semakin luas dan kompleks.Yayasan Kencana merupakan Yayasan Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang menyalurkan tenaga kerja dalam hal ini adalah Pekerja Rumah Tangga, Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan, hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang seharusnya mereka dapat, penulis mengambil judul “Pelaksanaan Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga”.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum dapat diterapkan dengan baik, dan masih ditemui adanya kekurangan dan hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain terdapatnya kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga, adanya upah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan adanya pengabaian hak-hak pekerja rumah tangga yang lainnya. Mengingat Pekerja Rumah Tangga kebanyakan datang dari pendidikan rendah sehingga kurang memahami hak maupun kewajibannya yang tercantum dalam peraturan menteri tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus untuk menjamin perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga. Kata Kunci :The role of house worker is very important in our daily life. Developing of work frame fo house worker are more extend and complex as advance as the era. Kencana foundation is foundation which dealing the house assistant, in this case is house worker, for giving further information of implementation, obstacles and efforts, the rights of house worker they have ever had. From this research, there are some conclutions, that implementation of ministral regulation No:2/2015 about protection of house worker can’t be applied well, and we still finding obstacles and short comings. The obstacles are the violance, experienced by house worker, salary wihch accordances with the aggrement, and any other neglect of the rights of house worker. Given that most of the house worker come from low basic education so they don’t even know/realize about their rights and duties exactly from that ministral regulation. Because of that, socialization must be done continously to quaranty the protection of law for the house worker. Key words: protection of law , house worker Abstrak Peran Pekerja Rumah Tangga dalam kehidupan sehari-hari amat penting. Perkembangan ruang lingkungan pekerjaan, bagi buruh yang bekerja dirumah atau Pekerja Rumah Tangga sesuai dengan kemajuan zaman, ternyata semakin luas dan kompleks.Yayasan Kencana merupakan Yayasan Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang menyalurkan tenaga kerja dalam hal ini adalah Pekerja Rumah Tangga, Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan, hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang seharusnya mereka dapat, penulis mengambil judul “Pelaksanaan Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga”.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum dapat diterapkan dengan baik, dan masih ditemui adanya kekurangan dan hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain terdapatnya kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga, adanya upah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan adanya pengabaian hak-hak pekerja rumah tangga yang lainnya. Mengingat Pekerja Rumah Tangga kebanyakan datang dari pendidikan rendah sehingga kurang memahami hak maupun kewajibannya yang tercantum dalam peraturan menteri tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus untuk menjamin perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga

Kebijakan Pengaturan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Program Pembinaan Lingkungan Sosial Guna Pengentasan Kemiskinan Suteki Suteki; Nastiti Rahajeng Putri
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The aim of this research is to find out how the regulation policy (formulation) of the use of the allocation of funds for tobacco excise revenue sharing (DBHCHT) is related to the social environmental development program. The results showed that the regulatory policy (formulation) on poverty alleviation through DBHCHT management in each region was different. This can lead to optimal management of DBHCHT because it is strong enough to involve all stakeholders in poverty alleviation while still relying on how the work of SKPD-SKPD, community and private sector to be actively involved. The role of the DBHCHT management policy formulation in poverty alleviation programs can actually be said to have a qualitatively significant role proven to be able to direct local government through empowering SKPDs to jointly implement poverty alleviation programs. Keywords: Law, Means of poverty alleviation, DBHCHT Abstrak Penelitian bertujuan utnuk mengetahui bagaimanakah kebijakan pengaturan (formulasi) penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) terkait dengan program pembinaan lingkungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan (formulasi) tentang pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan DBHCHT pada masing-masing daerah berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan pengelolaan DBHCHT cukup optimal karena cukup kuat untuk melibatkan seluruh stakeholders dalam pengentasan kemiskinan meskipun tetap mengandalkan bagaimana kiprah SKPD-SKPD, masyarakat dan swasta untuk terlibat secara aktif. Peran formulasi kebijakan pengelolaan DBHCHT dalam program pengentasan kemiskinan sebenarnya dapat dikatakan memiliki peran yang secara kualitatif signifikan terbukti mampu mengarahkan pemeritnah setempat melalui pemberdayaan SKPD-SKPD untuk secara bersama-sama melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Kata kunci: Hukum, Sarana pengentasan kemiskinan, DBHCHT.

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Research from the role of the Department of Industry and Manpower in Purworejo Regency in an effort to protect the pre-placement of Indonesian migrant workers abroad aims to find out the role of the Department of Industry and Manpower in Purworejo Regency in an effort to protect pre-placement of Indonesian migrant workers abroad, to find out the obstacles experienced , and to find out the efforts made in overcoming these obstacles. The results of the study indicate that the role of the Department of Industry and Labor Purworejo Regency in an effort to protect the pre-placement of Indonesian migrant workers abroad is in accordance with applicable regulations. Although in the implementation of its role there have been several obstacles which these obstacles come from the Indonesian migrant workers in question. The Department of Industry and Manpower of Purworejo Regency makes efforts in overcoming the obstacles that arise when carrying out its role so that the implementation of its role can run smoothly. Keywords: Role of Local Government, Pre Protection of Placement of Indonesian Migrant Workers Abroad AbstrakPenelitian dengan judul peranan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam upaya perlindungan pra penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam upaya perlindungan pra penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, untuk mengetahui hambatan yang dialami, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam upaya perlindungan pra penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaan perannya mengalami beberapa hambatan yang mana hambatan tersebut berasal dari pekerja migran Indonesia yang bersangkutan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul pada saat melaksanakan perannya sehingga pelaksanaan perannya dapat berjalan dengan lancar. Kata Kunci: Peranan Pemerintah Daerah, Perlindungan Prapenempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Abstract

Government Strategy in Implementing the Good Governance during COVID-19 Pandemic in Indonesia Muhamad Azhar
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Countries in the world are currently facing shocks and challenges that are not easily faced with the COVID-19 pandemic, including Indonesia. Under these conditions, the performance of the governance system in dealing with a pandemic is tested transparently in public. The implementation of good governance by the government itself is carried out by steps and decisions that will be taken and implemented by the government to the community in order to suppress the positive number of COVID-19. The application of good governance also needs support other crucial elements, one of which is public communication. Keywords: Government Strategy, Good Governance, COVID-19, Pandemic, Abstrak Negara-negara di dunia saat ini sedang menghadapi guncangan dan tantangan yang tidak mudah dihadapi dengan pandemi COVID-19, tidak terkecuali Indonesia. Di bawah kondisi ini, kinerja sistem pemerintahan dalam menghadapi pandemi diuji secara transparan di depan umum. Implementasi dari good governance oleh pemerintah sendiri dilakukan dengan Langkah-langkah dan keputusan yang akan diambil dan diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat demi menekan angka positif COVID-19. Penerapan dari good governance pun perlu dukungan dari elemen krusial lain, salah satunya yaitu komunikasi public. Hal ini bertujuan agar pendekatan yang dilakukan ke publik untuk menaati segala kebijakan menuai hasil yang maksimal dalam keberhasilan menumpas pandemik ini Kata Kunci: COVID-19, tata kelola pemerintahan yang baik, komunikasi

The Existence of The Indonesia Peatland Restoration Agency in Perspective of Organization and Authority Sri Nurhari Susanto; Kadek Cahya Susila Wibawa
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Indonesia Peatland Restoration Agency (BRGI) is established with the legal basis of Presidential Regulation Number 1 Year 2016. BRGI is founded by coordinating and facilitating peatland restoration in several regions in Indonesia. BRGI is a non-structural institution which is under responsible to the President. BRGI is a state's auxiliary organ (agency or supporting / supporting body). In authority, BRGI can expand its tasks and functions given by the Presidential Regulation or outside the Article 2 and 3 of Presidential Regulation No. 1 2016. Article 30 section (1) clearly states that BRG conducts the duties for 5 (five) years and ends on December 31st, 2020. This is further strengthened by the provision of Article 31 which states that the Presidential Regulation is valid for five years from the enactment. The President with his prerogative has the authority whether to continue the existence of the BRGI or not, even though the Presidential Regulation clearly states the expiration of the institution. Keyword: The Indonesia Peatland Restoration Agency (BRGI), authority, prerogative. Abstrak Badan Restorasi Lahan Gambut Indonesia (BRGI) didirikan dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. BRGI didirikan dengan mengoordinasi dan memfasilitasi restorasi lahan gambut di beberapa daerah di Indonesia. BRGI adalah lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden. BRGI adalah organ bantu negara (lembaga atau badan pendukung / pendukung). Dalam wewenangnya, BRGI dapat memperluas tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Peraturan Presiden atau di luar Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden No. 1 2016. Pasal 30 ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa BRG melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini semakin diperkuat dengan ketentuan Pasal 31 yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden ini berlaku selama lima tahun sejak berlakunya. Presiden dengan hak prerogatifnya memiliki wewenang apakah akan melanjutkan keberadaan BRGI atau tidak, meskipun Peraturan Presiden dengan jelas menyatakan berakhirnya lembaga. Kata kunci: Badan Restorasi Lahan Gambut Indonesia (BRGI), otoritas, hak prerogatif.

The Role of Water Law in the Sustainable Development in Indonesia Pulung Widhi Hari Hananto
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Air selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia dan sangat penting untuk kebutuhan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, polemik air telah meningkat dan membuat banyak korban dengan beragam latar belakang. Masalah utama tidak ada manajemen air dan keamanan air yang efektif (perlindungan air). Karena itu, kurangnya akses ke air bersih selalu terjadi dan yang terburuk, juga memberikan dampak serius dalam aspek hak asasi manusia dan hambatan besar bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itulah diperlukan peran hukum air untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam makalah ini, penulis ingin menguraikan dan menyelaraskan peran pentingnya hukum air untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Abstract Water always have been a part of human’s life and it is very essential for human’s need. In recent decades, the polemic of water has increased and made of lot victim with diverse background. The major issue there’s no effective water management and water security (water protection). Because of that, the lack of access to clean water always happen and the worst, also gives serious impact in human right aspect and big obstacle for sustainable development. That’s why it needs a role of water law to resolve this problem. In this paper, the writer would like to elaborate and harmonize the importance role of water law in order to guarantee the sustainable development.

Page 11 of 18 | Total Record : 176

9 10 11 12 13

Filter by Year

2018 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 5, No 3 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 2 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 3 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 4 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhamad Azhar

Contact Email
azhar@live.undip.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhamad Azhar

Contact Email azhar@live.undip.ac.id

Phone -

Journal Mail Official alj@live.undip.ac.id

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhamad Azhar

Contact Email
azhar@live.undip.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA