Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

jiip
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 2460142X. EISSN : 25484931 DOI : -

Core Subject : Social,

Environmental Science Social Sciences

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2019)" : 6 Documents clear

Making rural people’s fate in the hand of urban entities? A question of natural resource governance and rural-urban linkage in Indonesia Laila Kholid Alfirdaus
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

The idea of rural-urban linkage, which is meant to tackle the issue of urban bias in development, requires trust and equality as fundamental conditions. However, building trust and promoting equality is never easy in rural-urban linkage promotion. Natural resources governance is among the areas which usually show us how difficult it is to promote rural-urban linkage for the hardships in power relations among the actors involved. As having long been noted, the issues of natural resources in Indonesia is contentious; leading to strong debate even conflict. Transparency and accountability often become big questions in natural resources governance, followed with hard deliberation between authorities, companies, and community contrary to the policy. These matters result in further problems of trust, equality, and representation, which further leads to difficulty in rural-urban linkage strengthening. As reflected from mining cases in Central Java and oil palm plantation in Central Kalimantan, we can see clearly how power relations between the pros (usually urban people represented by government apparatus and corporations) and cons (rural people; community) are usually lagging. Policy hardly counts the dissenting voices from the cons. Local authorities decide what is good and not for rural people dealing with natural resources issue. They promote economic development and poverty reduction through natural resources business, which is hardly proven. Natural resources policy is more often made one sided. Sometimes there is repression to suppress against a community that refuses the existence of corporations. This paper discusses challenges to the idea of rural-urban linkages from the experience of natural resources governance in Indonesia. From the cases we studied, we can learn that in order to promote linkage, and, further, equality between rural and urban areas, it is crucial to take into account deliberation, because urban entities are not supposed to make the rural people’s fate, just by exploiting and isolating them from decision making.

Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat dalam kompetisi elektoral Hendra Try Ardianto
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Artikel ini merupakan pengantar awal untuk membuka diskusi tentang pentingnya mengatur keuangan parpol dan kandidat. Dengan meminjam cara pandang Pierre Bourdieu tentang kuasa simbolik dan teoritisasi Herbert E. Alexander tentang pendanaan politik, maka kuasa uang dalam parpol akan dibedah lebih jauh. Menggunakan pendekatan studi pustaka, tulisan ini mendudukan lebih cermat apa resikonya jika uang mengendalikan parpol dalam mekanisme representasi. Parpol bisa mengebiri prinsip salus populi suprema lex, yakni kepentingan rakyat sebagai hukum tertinggi. Untuk itu, ada tiga lokus pengaturan keuangan parpol dan kandidat yang harus diperhatikan lebih serius, yakni kejelasan mekanisme audit keuangan, pembatasan sumbangan yang lebih ketat, dan menguatkan posisi warga agar punya kontrol terhadap parpol dan kandidat. Ketiga lokus ini menjadi prasyarat dasar untuk memperbaiki kualitas representasi politik warga pemberi suara, bukan representasi pemberi uang atau pemodal.

Kemandirian masyarakat desa wisata dalam perspektif community based tourism: Studi kasus Desa Ketengger, Kabupaten Banyumas Neny Marlina
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Pengembangan pariwisata adalah salah satu dari tiga sektor utama pembangunan di Indonesia, selain pertanian dan perikanan. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, pengembangan bisnis pariwisata juga membutuhkan peran aktif masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi industri pariwisata dan untuk melestarikan sejarah lokal serta keberadaan warisan budaya. Adapun tulisan ini akan menggunakan pendekatan Community Based Tourism (CBT) untuk melihat eksistensi Desa Wisata Ketengger Kabupaten Banyumas. Dalam pendekatan ini, komunitas dilihat bukan sekadar sebagai objek pengembangan pariwisata, tetapi juga sebagai subjek dalam perumusan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata di desa. Dengan menerapkan manajemen pariwisata berbasis CBT, maka partisipasi masyarakat Desa Wisata Ketenger dalam pengembangan desanya bisa berjalan baik. Hasil dari penerapan CBT di Desa Ketengger adalah terjadi peningkatan keahlian dan kesadaran akan kepariwisataan, yang kemudian secara tidak langsung ikut meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung dan menaikan jumlah PADes setempat.

Menutup celah korupsi melalui kolaborasi antar aktor dalam pengawasan keuangan negara Dian Iskandar
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Menekan angka korupsi dan mengungkap kasus korupsi agar menghindarkan negara dari kerugian menjadi tantangan tersendiri bagi para aktor pengawasan keuangan negara. Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi upaya yang dilakukan untuk mengawasi praktik penyimpangan keuangan negara yang dilakukan oleh aktor pengawasan keuangan negara. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui desk study. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pengawasan keuangan negara itu diantaranya: Pertama berupa kolaborasi, komitmen, koordinasi dan sinergitas antara Inspektorat, BPKP, BPK dan lembaga legislatif, dengan menggunakan standar pemeriksaan dan sistem pengendalian internal. Kedua terkait dengan waktu pengawasan yang dilakukan feedforward, concurrent, dan feedback control. Ketiga yaitu sifat pengawasan baik represif maupun preventif akan mampu menutup celah yang biasanya dimainkan dalam penyalahgunaan keuangan negara.

Analisis perilaku memilih pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2017 Frans Bapa Tokan
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Tulisan ini mengajukan pertanyaan utama apakah perilaku memilih warga Kota Kupang 2017 dipengaruhi oleh faktor sosiologis atau psikologis? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan teknik multistage random sampling. Hasilnya ditemukan bahwa perilaku memilih warga Kota Kupang mayoritas cenderung berkarakter sosiologis, yakni sebesar 63,50%, dengan sebaran dari akumulasi dua pasang calon atas nama Yonas Salean dan Niko Frans (disingkat Sahabat) sebesar 31% dan Jefri Riwu Kore dan Herman Man (disingkat FirmanMu) sebesar 32,50%. Sedangkan untuk alasan psikologis jauh lebih kecil, yakni hanya 21% dari akumulasi dua pasang paket calon atas nama Sahabat sebesar 12% dan FirmanMu sebesar 9%. Sedangkan sebagian lainnya memilih calon atas pertimbangan pragmatis yaitu sebesar 15,50% karena diberi bantuan barang atau uang menjelang hari pencoblosan. Jadi disimpulkan bahwa faktor sosiologis perilaku pemilih warga Kota Kupang lebih dominan dalam menentukan pilihan calon kepala daerahnya.

Konflik dan resolusi konflik: Pendekatan analytical hierarchy process dalam konflik pertanahan di Urutsewu, Kebumen Susanto Susanto
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Artikel ini bertujuan untuk mencari alternatif dan model penyelesaian konflik pertanahan di Urutsewu Kebumen dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Konflik ini merupakan manifestasi dari persepsi dan preferensi yang berbeda yang terjadi pada pihak-pihak yang berkonflik. Hak dan kepemilikan tanah adalah penyebab utama konflik antara masyarakat Urutsewu dan TNI Angkatan Darat. Resolusi konflik alternatif diperlukan oleh orang-orang yang terlibat dalam konflik Urutsewu. Dalam menguraikan data, tulisan ini menggunakan pendekatan campuran sekuensial yang menekankan pada pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menemukan bahwa alternatif resolusi berupa negosiasi dengan masing-masing pihak berhasil mencegah konflik semakin terbuka. Selain itu, persepsi masyarakat mengatakan bahwa mediasi adalah strategi yang baik untuk meredakan konflik juga mencari solusi atas persoalan yang terjadi di Urutsewu. Tidak itu saja, resolusi konflik juga harus menggunakan pendekatan yang demokratis, salah satunya dengan mengubah status tanah yang menjadi akar konflik dari state property menjadi common property.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 10, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) Vol 10, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2024): Vol 9, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022): Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022): Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA