NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 16, No 2 (2023): Notarius"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Saat Bertransaksi Melalui Agen BRILink Di Kota Bekasi ]]>
<![CDATA[Anita Rachmawati Rusdianto]]>;
<![CDATA[Edith Ratna]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.42299
<![CDATA[AbstractBRILink is a BRI agency service to support the Laku Pandai program. BRILink agents are required to implement the principle of knowing their customers in carrying out their business activities to reduce the risk of misuse of money by customers. The purpose of this research is to understand how to implement the principle of knowing customers at BRILink Agents. The method used in this research is empirical juridical, namely research by examining relevant legal regulations and then combining them with data and actual conditions that occur in society. Through the results of the study, it is concluded that the application of the principle of knowing customers at BRILink Agents is to provide forms to be filled out by customers when transacting through BRILink Agents and the obstacles faced in implementing the principle of knowing customers including the absence of definite rules regarding the necessity for BRILink agents to make transaction forms and cannot carry out procedures for monitoring customer accounts.Keywords: brilink; know your customer principlesAbstrakBRILink merupakan layanan keagenan BRI untuk mendukung program Laku Pandai. Agen BRILink diharuskan melaksanakan prinsip mengenal nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mengurangi resiko penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh nasabah. Tujuan penelitian diharapkan dapat memahami bagaimana pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada Agen BRILink. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian dengan menelaah peraturan hukum yang terkait lalu digabungkan dengan data dan keaadan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Melalui hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah pada Agen BRILink adalah dengan menyediakan formulir untuk diisi nasabah pada saat bertransaksi melalui Agen BRILink serta kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah diantaranya tidak adanya aturan yang pasti mengenai suatu keharusan Agen BRILink untuk membuat formulir transaksi dan tidak bisa melaksanakan prosedur pemantauan rekening nasabah.Kata kunci: brilink; prinsip mengenal nasabah]]>
<![CDATA[Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Rezanda Anugrah Bagaswara]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.41832
<![CDATA[AbstractThe existence of pluralism in the making of inheritance statements has resulted in legal confusion in providing legal certainty for heirs. The research in this article aims to determine the authority of the Notary in making inheritance statements and the urgency of the Notary's authority over the inheritance statements he makes. The research method used is normative juridical with reference to secondary data as the basic material for researching and tracing the regulations relating to the problems in this research. The results of the study indicate that the authority of a Notary to make an inheritance statement is obtained through the attribution authority which is based on Article 15 of the UUJN. The inheritance statement made by a public official (Notary) must be in the form of an authentic deed. Normatively, the researcher sees that the notary institution is the right one in making inheritance statements. The authority of a Notary to make an (authentic) inheritance statement has been legally recognized whose authority is regulated separately, namely in the UUJN. So that the inheritance statement made before a notary can guarantee legal certainty and have perfect power in the aspect of proof.Keywords: urgency; information on inheritance; notariesAbstrakMasih berlakunya pluralisme dalam pembuatan keterangan waris mengakibatkan terjadinya kerancuan hukum dalam memberikan kepastian hukum para ahli waris. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam membuat keterangan waris dan urgensi kewenangan Notaris terhadap keterangan waris yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu pada data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti serta penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris membuat keterangan waris diperoleh melalui kewenangan atribusi yang didasarkan pada Pasal 15 UUJN. Pasal tersebut dapat dipahami bahwa keterangan waris yang dibuat pejabat umum (Notaris) harus berbentuk akta otentik. Secara normatif, peneliti melihat bahwa lembaga Notaris lah yang tepat dalam membuat keterangan waris. Kewenangan Notaris membuat keterangan waris (otentik) telah diakui secara hukum yang kewenangannya diatur secara tersendiri yaitu dalam UUJN, sehingga keterangan waris yang dibuatnya di hadapan Notaris dapat menjamin kepastian hukum serta memiliki kekuatan sempurna dalam aspek pembuktian.Kata kunci: urgensi; keterangan hak waris; notaris]]>
<![CDATA[Eksistensi Sertifikat Elektronik Terhadap UU Cipta Kerja Dalam Menjamin Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Qonita Rizkiana]]>;
<![CDATA[Widhi Handoko]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.41632
<![CDATA[Abstract Land is an important element in human life, especially land administration, the Government provides Land Registration program, however, there are still many problems, especially in the form of certificates as evidence of rights, so that the Minister of Atr/Head of Bpn Regulation No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates, which stipulates the change of Analog Certificates to Electronic Certificates. Which proclaimed the change of formaat Certificates, as well as derivatives of Article 147 of the Job Creation Law. Which has many problems so that it still requires further research as What is the Existence of Electronic Certificates according to the Job Creation Act? And what is the role of Electronic Certificates in the Job Creation Act for legal certainty? The purpose of this research is to find out the existence of electronic certificates according to the Job Creation Act and the role of Electronic Certificates to the Job Creation Law to ensure legal certainty. The method in this research is the normative juridical method, which uses legal materials in solving legal facts and problems, and uses literature study analysis. The results of the study show that the Importance of Electronic Certificates to the Job Creation Act in Creating Legal Certainty.Keywords: certificate; electronic certificate; copy right.AbstrakTanah merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, terutama administrasi pertanahan, Pemerintah memiliki program Pendaftaran Tanah, namun, dalam penerapannya masih terdapat banyak masalah, terutama dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak, sehingga Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, yang mengatur perubahan Sertifikat Analog menjadi Sertifikat Elektronik. Memproklamirkan perubahan format Sertifikat, serta turunan dari Pasal 147 UU Cipta Lapangan Kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberadaan sertifikat elektronik sesuai UU Cipta Lapangan Kerja dan peran sertifikat elektronik dalam UU Cipta Lapangan Kerja untuk kepastian hukum? Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui keberadaan sertifikat elektronik sesuai UU Cipta Lapangan Kerja dan peran Sertifikat Elektronik terhadap UU Cipta Lapangan Kerja untuk menjamin kepastian hukum. Metode yuridis normatif digunakan sebagai metode dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum dalam memecahkan fakta dan masalah hukum, dan menggunakan analisis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pentingnya Sertifikat Elektronik terhadap UU Cipta Lapangan Kerja dalam Menciptakan Kepastian Hukum.Kata kunci: sertifikat; sertifikat elektronik; cipta kerja.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Desain Kerajinan Baju Barong Bali Sebagai Desain Tradisional ]]>
<![CDATA[Anak Agung Sinta Paramisuari]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.41949
<![CDATA[AbstractIndustrial design law in protecting traditional design especially barong design on Balinese barong clothes has not been regulated in act number 31 of 2004 on industrial design. This shows that there is a norm void. The purpose of this research are to find out the regulation of Industrial design law in protecting Balinese barong dress craft design as a traditional design and to find out the legal protection effort in protecting Balinese barong dress craft design as a traditional design. This research is using normative legal research method. The results shows that although Balinese barong is included in Traditional Cultural Expressions whose regulated by copyright, but the copyright not precise to protect traditional designs in the industry coverage therefore it is regulated by the Industrial Design Law. Preventive legal protection can be done by revising the Industrial Design Law and providing socialization, whereas repressive legal protection can be completed through the judiciary and dispute resolution outside the court. The conclusion of this research is that the Industrial Design Law has not been able to protect Balinese barong clothes as a traditional design and the form of legal protection that can be done is through preventive and repressive legal protection effort.Keywords: legal protection; traditional design.Abstrak Pengaturan hukum desain industri dalam melindungi desain tradisional khususnya desain barong pada baju barong Bali belum diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Desain Industri. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma pada UU Desain Industri. Adapun tujuan penulisan penelitian ini antara lain untuk mengetahui pengaturan hukum desain industri dalam melindungi desain kerajinan baju barong bali sebagai desain tradisional dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum dalam melindungi desain kerajinan baju barong Bali sebagai desain tradisional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun barong Bali termasuk dalam Ekspresi Budaya Tradisional yang pengaturannya diatur dengan hak cipta, tapi UU Hak Cipta dikatakan belum tepat untuk melindungi desain tradisional dalam lingkup industri oleh karena itu hal ini diatur dengan UU Desain Industri. Upaya perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan direvisinya UU Desain Industri dan pemberian sosialisasi terhadap masyarakat, sedangkan upaya perlindungan hukum represif dapat diselesaikan melalui badan peradilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Simpulan dari penelitian ini adalah UU Desain Industri belum mampu melindungi baju barong Bali sebagai desain tradisional dan adapun bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah melalui upaya perlindungan hukum preventif dan represif.Kata kunci: perlindungan hukum; desain tradisional. ]]>
<![CDATA[Keabsahan Akta Notaris yang Ditandatangani Penghadap Penderita Demensia ]]>
<![CDATA[Bunga Jasmine Puji Hapsari]]>;
<![CDATA[Aju Putrijanti]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.41167
<![CDATA[AbstractNotary is a public official who is authorized to make an authentic deed. In making an authentic deed, the Notary also has a role in identifying the parties who will make an authentic deed. One of the basic elements is the skill of the presenters. In practice, the Notary often meets the appearers who have entered the elderly phase and some of them have experienced dementia. The research method used is normative juridical. The result of the discussion in this article is that the validity of the Notary deed signed by the person suffering from dementia is valid because there are no regulations governing the maximum age limit for a person's skills but the Notary needs to apply the precautionary principle in order to minimize disputes or problems in the future. The conclusion of this article is that the validity of the Notary deed signed by the person suffering from dementia is legal but the Notary must apply the precautionary principle.Keywords: notary; appear; proficient; dementia.AbstrakNotaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam membuat akta otentik Notaris juga memiliki peran dalam mengidentifikasi para penghadap yang akan membuat akta otentik. Salah satu unsur yang mendasar adalah kecakapan para penghadap. Dalam praktiknya Notaris kerap menemui para penghadap yang sudah memasuki fase lanjut usia dan diantaranya telah mengalami demensia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil pembahasan dalam artikel ini adalah keabsahan akta Notaris yang ditandatangani penghadap yang menderita demensia adalah sah karena belum ada peraturan yang mengatur tentang batas usia maksimal kecakapan seseorang tetapi Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar meminimalisir adanya sengketa atau permasalahan di kemudian hari. Simpulan dari artikel ini adalah keabsahan akta Notaris yang ditandatangani penghadap yang menderita demensia adalah sah menurut hukum tetapi Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian.Kata kunci: notaris; penghadap; cakap; demensia.]]>
<![CDATA[Efektifitas Penerapan “Notifikasi Pra Merger” Berdasarkan Sudut Hukum Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[Amadea Muljanto]]>;
<![CDATA[Kholis Roisah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.44707
<![CDATA[AbstractThe actions of business actors in implementing the merger have legal consequences for many parties, both for the business actors themselves and for the general public. One of the stages in implementing a merger is the merger notification stage. Writing this article, aims to study examines the effectiveness of pre-merger notifications compared to post-merger notifications based on the perspective of business competition law. The writing method is done by normative juridical, namely reviewing the relevant laws and regulations and the implications of each existing regulation. The results of the study show that the regulation regarding post-notification of mergers has proven to be ineffective in achieving the existing goals, so it is necessary to apply an obligation for companies to carry out pre-notifications because it is the most appropriate effort where KPPU is no longer placed in the position of reviewer but actually carries out Efforts to prevent the worst possible occurrence from the merger through initial selection before the merger is legally active.Keywords: merger; notification; business; actor.AbstrakTindakan pelaku usaha dalam pelaksanaan merger menimbulkan akibat hukum bagi banyak pihak, baik bagi pelaku usaha itu sendiri, maupun bagi masyarakat umum. Salah satu tahapan dalam pelaksanaan merger adalah tahapan notifikasi merger. Penulisan artikel ini, bertujuan untuk mengkaji mengenai efektifitas notifikasi pra merger dibanding notifikasi post merger berdasarkan kacamata hukum persaingan usaha. Metode penulisan dilakukan dengan yuridis normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan terkait serta implikasi dari setiap peraturan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai post notifikasi merger telah terbukti kurang efektif untuk mencapai tujuan yang ada, sehingga perlu diterapkannya kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pra notifikasi karena merupakan upaya yang paling tepat dimana KPPU tidak lagi ditempatkan dalam posisi pe-review melainkan benar-benar menjalankan upaya pencegahan kemungkinan terburuk dari yang dapat terjadi dari merger melalui penyeleksian pada awal sebelum merger aktif secara yuridisKata kunci: merger; notifikasi; pelaku; usaha.]]>
<![CDATA[Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fabela Rahma Monetery]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.41120
<![CDATA[AbstractCyber notary implies notarial deed made through electronic device or notary, agreement that reads and knows deed isn’t carried out before notary. This writing aims to analyze validity of authentic deed transaction certification carried out with cyber notary and strength of notary deed proof in concept implementing cyber notary in Indonesia. Researchers use legal research methods using normative juridical approach, namely the concept of positivist legis. The certification transactions using cyber notary is legal, it has been regulated in Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 which authorizes notary to certify transactions in cyber notary manner while still taking into account the elements of an authentic document. Notary document that based on cyber notary in form of an electronic or electronic document, doesn’t or has not fulfilled the conditions as a valid document based on the Act on Changes Notary Position or Law on Information and Electronic Transactions. Thus, power of proof is the same as power of proof letter or document made under the hand. Therefore, preserve the authenticity of deed electronically made using draft of cyber notary that have perfection.Keywords: validity; evidence; cyber notaryAbstrakCyber notary memiliki definisi bahwasanya akta notaris yang diterbitkan menggunakan perangkat elektronik atau seorang Notaris cuma memvalidasi sebuah perjanjian dimana pembacaan serta penandatanganan aktanya tidaklah dikerjakan di depan Notaris. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan sertifikasi transaksi akta otentik yang dilakukan dengan “cyber notary” dan kekuatan pembuktian akta Notaris pada konsep implementasi “cyber notary” di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif. Pensertifikatan transaksi yang memakai cyber notary merupakan hal yang legal sebagaimana diatur di Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberi wewenang pada notaris dalam menerapkan pensertifikasian transaksi dengan cara “cyber notary” tanpa mengabaikan unsur akta asli. Akta Notaris yang didasarkan pada konsep “cyber notary” berupa akta elektronik atau elektronik, tidak atau belum memenuhi persyaratan sebagai akta otentik menurut perundang-undangan Perubahan wewenang Notaris atau perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekuatan pembuktian sama kuatnya dengan suatu surat atau akta yang diteken di bawah tangan. Hal tersebut untuk menjaga keaslian akta yang dibuat secara elektronik melalui konsep cyber notary yang memiliki kesempurnaan.Kata kunci: keabsahan; pembuktian; cyber notary]]>
<![CDATA[Dampak Hukum Perkawinan Janda Tanpa Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ]]>
<![CDATA[Sulkifli M. Akil]]>;
<![CDATA[Fifiana Wisnaeni]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.42278
<![CDATA[AbstractMarriage is legal if it is carried out according to each other's beliefs and also recorded based on the laws and regulations and divorce can only be done before a court session. This paper aims to specify the legal consequences of widowed marriages without a court decision which had permanent legal force. This research uses the type of doctrinal research, namely research that emphasizes the legal conception seen as a set of laws and regulations that are arranged systematically based on the order with the characteristic of harmonization. The results reveals that: the legal consequences of widows' marriages without court decisions that had permanent legal force are a) legal consequences for the widow (wife), namely her marital status is invalid and has no legal relationship with her husband because it does not meet the requirements of marriage and is considered still bound by previous marriages. b) legal consequences for children, namely children born from a second marriage only have a legal relationship with the mother and her mother's family, c) legal consequences for assets, namely assets obtained from a second marriage are not joint assets.Keywords: legal consequences; marriage; widowAbstrakPerkawinan sah bila dijalankan berdasarkan kepercayaan masing-masing serta dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perceraian hanya bisa dijalankan di hadapan sidang pengadilan. Tujuan dari penulisan adalah guna mengidentifikasi dampak hukum perkawinan janda tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian menggunakan tipe penelitian doktrinal yakni penelitian yang memfokuskan kepada konsepsi hukum dilihat selaku seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun sistematis menurut tata urutan dengan ciri khas berupa harmonisasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya dampak hukum perkawinan janda tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ialah a) dampak hukum terhadap janda (istri) yakni status perkawinannya tidak sah serta tak mempunyai hubungan hukum dengan suaminya, dikarenakan tak memenuhi persyaratan perkawinan dan dianggap masih terikat perkawinan sebelumnya. b) dampak hukum terhadap anak yakni anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu serta keluarga ibunya, c) dampak hukum terhadap harta yakni harta benda yang didapat dari perkawinan kedua bukan ialah harta bersama.Kata kunci: dampak hukum; perkawinan; janda]]>
<![CDATA[Dampak Covid-19 Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kantor Baserta Pertanahan Nasional ]]>
<![CDATA[Zaki Ananda Putra]]>;
<![CDATA[Sukirno Sukirno]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.39960
<![CDATA[AbstractThe Covid-19 pandemic that affects public services in almost all sectors is no exception for services at the BPN Office, which also has an impact on Notaries/PPAT. The purpose of this study was to determine the impact of the performance of a Notary or Land Deed Making Officer (PPAT) during the Covid-19 pandemic and the impact of the Covid-19 pandemic on land registration activities at the National Land Agency Office. The research method used is normative juridical. The results of this study are that many land offices restrict incoming files. This seems to be an opportunity for elements at BPN to 'play behind', so that the files are processed. The conclusion of this research is that it needs supervision from the relevant ministers so that the digitalization/online process can run successfully. Because it is feared that some ATR/BPN staff/employees will be inconvenienced with the implementation of the online process because they can no longer make extortion to Notaries/PPAT and provide an extension of the validity period of Land Rights and the registration period for the Decree on Granting and Extension or Renewal of Land Rights that have or will it end until the end of this year.Keywords: land registration; covid-19; national land agencyAbstrakPandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pelayanan publik hampir di semua sektor tidak terkecuali layanan di Kantor BPN, yang mana juga berdampak bagi Notaris/PPAT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kinerja Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selama pandemi Covid-19 serta dampak pandemi Covid-19 terhadap kegiatan pendaftaran tanah di Kantor Baserta Pertanahan Nasional. Metode penelitian yang dipakai yaitu adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu banyak kantor pertanahan yang melakukan pembatasan berkas yang masuk. Hal ini seperti menjadi peluang bagi oknum-oknum di BPN “main belakang”, agar berkasnya di proses. Kesimpulan penelitian ini adalah butuh pengawasan dari menteri terkait agar proses digitalisasi/online dapat berjalan sukses. Karena dikhawatirkan ada ketidaknyamanan sebagian staf/pegawai ATR/BPN dengan diterapkannya proses online dikarenakan tidak bisa lagi melakukan pungli kepada Notaris/PPAT serta memberikan perpanjangan jangka waktu berlakunya Hak Atas Tanah serta jangka waktu pendaftaran Surat Keputusan Pemberian serta Perpanjangan atau Pembaruan Hak Atas Tanah yang sudah atau akan berhenti hingga akhir tahun ini.Kata kunci: pendaftaran tanah; covid-19; baserta pertanahan nasional]]>
