NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
39 Documents
Search results for
, issue
"Vol 16, No 3 (2023): Notarius"
:
39 Documents
clear
<![CDATA[Kajian Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Omnibus Law Dikaitkan Dengan Peran Notaris ]]>
<![CDATA[Billy, Griselda Nadya]]>;
<![CDATA[Priyono, Erry Agus]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.40924
<![CDATA[AbstractThe enactment of the Job Creation regulation in Indonesia introduced the term Micro and Small Business Limited Liability Company, signifying the government's commitment to supporting MSMEs. However, this deviates from the establishment requirements outlined in Law Number 40 of 2007. This research article aims to explore the legality and protection of Micro, Small, Private Limited Liability Companies under the Employment Creation Act, along with the notary's role in private companies no longer categorized as Micro and Small Businesses. Using a normative juridical approach with a case study method, the article conceptualizes laws based on legislation and literature. It employs a descriptive analytical specification, relying on secondary data. According to the findings, Micro and Small Business Limited Liability Companies can now be established without a notarial agreement, as per Article 111 Paragraph 5 of the Job Creation Act. The notary's role in individual companies exceeding micro and small business categories involves registering a limited liability company with an authentic deed. This research illuminates the evolving legal landscape for Indonesian businesses, particularly MSMEs, and their establishment processes under the changing regulatory framework.Keywords: omnibus law; notariesAbstrakDisahkannya regulasi Cipta Kerja menimbulkan istilah Perseroan Terbatas Usaha Mikro kecil sebagai objek baru dalam dunia usaha Indonesia, telah memperlihatkan keseriusan Pemerintah Indonesia mendukung UMKM namun hal ini berlainan dengan syarat pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tujuan artikel penelitian untuk mengetahui dan memahami keabsahan dan proteksi hukum usaha mikro kecil perseroan terbatas perseorangan sesuai undang-undang cipta kerja dan peran notaris terhadap perseroan perseorangan yang sudah tidak dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, sebab artikel penelitian ini hendak mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan literatur terkait. Spesifikasi penelitian ini yakni deskriptif analitis. Data sekunder ialah jenis data yang digunakan dalam artikel penelitian. Kajian terhadap usaha mikro dan kecil berdasarkan undang-undang cipta kerja dan peran notaris selanjutnya perseroan terbatas usaha mikro dan kecil dalam proses pendiriannya dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian dan akta notaris. Hal itu diatur dalam Pasal 111 ayat (5) Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian peran notaris terhadap perseroan perseorangan yang sudah tidak dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil adalah melakukan pendaftaran perseroan terbatas dengan berdasarkan pada akta otentik yang dibuat notaris.Kata kunci: cipta kerja; notaris]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) (Studi Putusan KPPU Nomor 31/Kppu-M/2020) ]]>
<![CDATA[Huda, Asrul]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42712
<![CDATA[AbstractIn the case of KPPU's Decision Number 31/KPPU-M/2020, according to KPPU, there was a delay in notification of the takeover of PT Tanjung Kreasi Parquet Industry shares by PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. This study aims to examine the regulation of the obligation to notify the takeover of shares in the perspective of business competition law and to analyze whether the KPPU's decision Number 31/KPPU-M/2020 is in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010. The research method in this study is the method normative juridical. The results of this study indicate that there is an obligation to give written notification to KPPU on the acquisition of shares with the aset value and/or sales value exceeding a certain amount no later than 30 (thirty) days from the date of the takeover. The sanction for late notification of share acquisition by PT Dharma Satya Nusantara, Tbk has complied with the provisions of Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010.Keywords: notification; acquisition; kppuAbstrakKasus Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020, menurut KPPU terjadi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha dan menganalisis apakah putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020 telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini diketahui adanya“kewajiban pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU atas pengambilalihan saham dengan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. Sanksi keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010.Kata kunci: notifikasi; akuisisi; kppu]]>
<![CDATA[Pemberian Upah di Bawah Ketentuan Minimum Kabupaten Melawi di Warung Raya Coffee ]]>
<![CDATA[Kamil, Roid]]>;
<![CDATA[Sukirno, Sukirno]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.45049
<![CDATA[AbstractMinimum wage provisions in each region vary because each region has conditions of living needs that vary. Business owners in providing wages must be in accordance with the minimum wage policy regulations of the Regency / City Government. In practice, there are problems about providing wages below the minimum wage provision standard to an employee. In determining the amount of wages given by business owners to their employees based on considerations of risks and expertise of the work by employees. The provision of wages below the minimum by business owners due to the factor of not achieving daily sales of production goods of coffee shops, the risks and workload shouldered by employees is relatively low. Researchers legal using is empirical juridical, Approaches are made to analyze the legal regulations that apply effectively in society. The conclusion is the implementation of the minimum wage agreement at Raya Coffee coffee shop is carried out verbally between the coffee shop owner and employees. The minimum wage has not been effectively run by the business owner of the Raya Coffee shop business, the owner does not follow the governor's decision on the district minimum wage.Keywords: giving; minimum wage; raya coffeeAbstrakKetentuan upah minimum pada setiap daerah berbeda-beda dikarenakan setiap daerah memiliki kondisi kebutuhan hidup yang berbeda. Pemilik bisnis usaha dalam memberikan upah harus sesuai dengan peraturan kebijakan upah minimum Pemerintah Kabupaten/Kota. Praktiknya, terdapat permasalahan ketenagakerjaan salah satunya mengenai pemberian upah di bawah standar ketentuan upah minimum kepada seorang karyawan. Dalam menentukan besarnya upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawannya didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan resiko dan keahlian pekerjaan yang dilakukan karyawan. Pemberian upah di bawah minimum oleh pemilik usaha bisnis karena faktor tidak tercapainya penjualan harian pada barang produksi dari warung kopi, terhadap resiko dan beban kerja yang dipikul oleh karyawan masih tergolong rendah. Dipergunakan metode yuridis empiris, pendekatan dilakukan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian pemberian upah minimum di warung Raya Coffee dilakukan secara lisan antara pemilik warung kopi dan karyawan. Pemberian upah minimum belum efektif dijalankan oleh pihak pemilik usaha bisnis warung Raya Coffee, dalam hal ini pemilik warung kopi tidak mengikuti keputusan gubernur tentang upah minimum kabupaten.Kata kunci: pemberian; upah minimum; raya coffee]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Hak Cipta Video Youtube Yang Diunggah Kembali (Reuploader) Secara Ilegal ]]>
<![CDATA[Andhika, Muhammad]]>;
<![CDATA[Ratna M.S., Edith]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42478
<![CDATA[AbstractYoutube users intending to utilize the platform for business purposes must adhere to specific rules, which vary based on YouTube's regulations and the prevailing laws of the respective country, particularly in the realm of copyright. The surge in Youtube channels re-uploading videos without the original owner's consent has prompted a need for stricter copyright protection measures. This article aims to safeguard the copyrights of Youtube content that has been illicitly re-uploaded and explores endeavors to secure copyright protection for Youtube content. The research employs a normative juridical method, analyzing laws based on regulatory texts and literature concerning copyright. The article concludes that the UUHC's moral rights, as outlined in its provisions, address the embedding of one's name on copies, the use of aliases or real names, title maintenance or modification, and actions potentially jeopardizing the copyright holder. Litigation claims, as per Article 95 Paragraph (2) of the UUHC, can be pursued in the Commercial Court, or alternative non-litigation channels can be explored.Keywords: copyright; reupload; youtubeAbstrakPengguna Youtube yang ingin memanfaatkannya sebagai media bisnis, ada beberapa aturan yang perlu dipatuhi. Peraturan yang ditetapkan oleh Youtube juga menyesuaikan menurut undang-undang yang berlaku pada negara itu, dimana hak cipta diatur. Hal tersebut sejalan dengan maraknya channel Youtube yang mere-upload video dari channel aslinya dengan tanpa izin pemilik video. Dengan maraknya kejadian tersebut maka tujuan pembuatan artikel ini adalah perlindungan Hak Cipta konten Youtube yang diunggah Kembali (reupload) secara illegal serta upaya memperoleh perlindungan Hak Cipta dalam karya konten Youtube. Metode penelitian yang digunakaniadalah yuridis normatif dengan menganaliss hukumiberdasarkanibahan yangiiberasal dari PeraturaniPerundang-Undanganidan bahan litelatur terkait Hak Cipta. Melalui hasil artikel dihasilkan kesimpulan bahwa hak moral pada pasal UUHC menyatakan untuk masih penyematan atau tidak penyematan namanya pada salinan terkait karyanya dipergunakan untuk sosial, memakai alias atau nama asli, mengubah, mempertahankan judul, modifikasi karya, ataupun suatu hal yang bisa membahayakan pemegang hak cipta karya itu. Pengajuan gugatan litigasi dapat dilakukan ke Pengadilan Niaga dengan mengacu dalam Pasal 95 ayat (2) UUHC. Serta juga bisa melalui jalur non-litigasi.Kata kunci: hak cipta; reupload; youtube]]>
<![CDATA[Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Bisnis dan Jaminan Kredit Perbankan di Era Ekonomi Kreatif ]]>
<![CDATA[Qurniasari, Alya Nuzulul]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.41408
<![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang diperoleh dari hasil intelektual seseorang yang dituangkan dalam bentuk yang nyata, tidak hanya sekedar ide/gagasan tetapi ada bentuk fisiknya. Seiring perkembangan zaman HKI merupakan salah satu objek jaminan Fidusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dan upaya pengembangan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit di Perbankan pada era ekonomi kreatif. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep legis positivis. Konsep ini memandang hukum yang identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga perbankan pada umumnya secara hukum mengetahui dan memahami HKI dapat dijadikan jaminan fidusia. Hal ini telah diatur dalam perundang-undangan HKI antara lain UU HC, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Paten dan sebagainya) serta UU Jaminan Fidusia. Namun, dalam prakteknya lembaga perbankan tidak jarang menggunakan HKI sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Upaya pengembangan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Perbankan melalui: Penguatan Substansi Hukum, Pembentukan Profesi Penilai/Jasa Penilai HKI, Pembuatan Jaminan Fidusia dengan akta Notaris, Sistem Terintegrasi IP Online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Pasar HKI.Kata Kunci: Kekayaan Intelektual; Jaminan; Ekonomi Kreatif]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Putusan Nomor: 1164K/Pdt.Sus-Hki/2017 ]]>
<![CDATA[Mahardika, Angga Putra]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42112
<![CDATA[AbstractThe purpose of this study is to identify the legal framework for registration procedures for local and international brand owners in Indonesia and to examine the legal protection for trademark owners whose trademark rights have been violated. Using the normative legal research approach, the following may be stated: 1. Registration of a mark in Indonesia that is comparable in concept or in its totality to a mark under Law No. 20 of 2016, and 2. trademark protection against trademark infringement under Law No. 20 of 2016. According to the study's findings, the trademark registration system in Indonesia now employs a constitutive system that also stresses the provision of legal protection to local and foreign trademark owners in compliance with existing legislation. There is a brand flaw if the similarities are fundamental. Article 21 paragraph (2) and Article 76 of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications are therefore the relevant articles.Keywords: cancellation; brands; violationAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kerangka hukum tata cara pendaftaran bagi pemilik merek lokal dan internasional di Indonesia dan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik merek yang hak mereknya telah dilanggar. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Pendaftaran suatu merek di Indonesia yang dapat diperbandingkan secara konsep atau keseluruhannya dengan suatu merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dan 2. perlindungan merek terhadap pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan temuan penelitian, sistem pendaftaran merek di Indonesia saat ini menganut sistem konstitutif yang juga menekankan pada pemberian perlindungan hukum kepada pemilik merek lokal dan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada cacat merek jika kesamaannya mendasar. Oleh karena itu, Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi pasal yang relevan.Kata kunci: pembatalan; merek; pelanggaran]]>
<![CDATA[Peran Tanggung Jawab PPAT dalam Perhitungan Pajak BPHTB Demi Mewujudkan Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Prihandini, Arwinda Dwi]]>;
<![CDATA[Cahyarini, Luluk Lusiati]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.41297
<![CDATA[AbstractPPAT in making the deed must first ensure that the Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) has been paid in advance with proof BPHTB deposit. This writing aims to analyze roles, responsibilities, and legal consequences of PPAT in calculating BPHTB payments in order to realize legal certainty. This research method uses normative juridical approach, namely using the positivist legis concept. The role and taxes of PPAT in calculating value payments for land and/or building purchase transactions, namely PPAT's obligation making deed must first ensure that Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) has been paid with proof BPHTB deposit. PPAT must report the making of deed Regent through official no later than following 10 (ten) months. PPAT's responsibility help clients make online submissions on websites provided by the Government. The legal consequences for PPAT in assisting taxpayers do not yet have a strong regulatory basis so that if PPAT violates the BPHTB deposit, it can subject to appropriate sanctions in case can be in form of criminal sanctions, if PPAT doesn’t help taxpayers or PPAT does not help taxpayers make monthly reports Regional heads will only be subject to sanctions in form of fines.Keywords: ppat; bphtb; legal certaintyAbstrakPPAT dalam membuat akta ialah terlebih dahulu wajib pastikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut telah dibayar dengan memperlihatkan bukti setoran BPHTB. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran, tanggung jawab, dan akibat hukum PPAT dalam perhitungan pembayaran pajak BPHTB demi mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep legis positivis. Peran dan tanggung jawab PPAT dalam perhitungan nilai pembayaran pajak atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan, yaitu kewajiban PPAT dalam membuat akta ialah terlebih dahulu wajib pastikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut telah dibayar dengan memperlihatkan bukti setoran BPHTB. PPAT wajib melaporkan pembuatan aktanya kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Tanggung jawab PPAT adalah membantu klien melakukan pengajuan online dalam website yang disediakan oleh Pemerintah. PPAT dalam membantu wajib pajak belum memiliki landasan peraturan yang kuat sehingga apabila PPAT melakukan pelanggaran terhadap penyetoran BPHTB dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai. PPAT yang tidak membantu wajib dalam membuat laporan bulanan kepala daerah hanya akan dikenakan sanksi berupa denda.Kata kunci: ppat; bphtb; kepastian hukum]]>
<![CDATA[Bantuan Hukum dan Pendampingan Oleh INI Kepada Notaris Dalam Proses Peradilan Perdata ]]>
<![CDATA[Rafidah, Nur Atika]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.41225
<![CDATA[AbstractLegal issues between the two interested parties who are bound by an authentic deed made by a Notary as a general official resulted in not a few notaries being dragged both as defendants and co-defendants in a civil case. The method used is to use normative juridical legal research methods. Based on the discussion it can be known that the legal basis of supervision and protection measures by the Ikatan Notaris Indonesia is based on the provisions of Article 6 paragraph (5) of the Ikatan Notaris Indonesia Household Budget so that the issuance of association regulation number 08/PERKUM/INI /2017; Efforts to protect the Ikatan Notaris Indonesia against Notaries in civil cases are in the form of assistance and legal assistance starting from legal consultation to assist in the stages of the court case.Keyword: notary; notary protection; legal aid AbstrakPermasalahan hukum antara kedua belah pihak yang yang berkepentingan yang terikat berdasarkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum mengakibatkan tidak sedikit notaris ikut terseret baik sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam suatu perkara perdata. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum/yuridis Normatif. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa dasar hukum tindakan pengawasan dan perlindungan oleh Ikatan Notaris Indonesia ialah berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, sehingga diterbitkannya peraturan perkumpulan nomor 08/PERKUM/INI/2017; Upaya perlindungan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris dalam perkara perdata ialah berupa pendampingan dan bantuan hukum dimulai dari konsultasi hukum hingga turut membantu dalam tahapan-tahapan perkara di peradilan.Kata kunci: notaris; perlindungan notaris; bantuan hukum]]>
<![CDATA[Penerapan Sistem Resi Gudang Atas Komoditas Hasil Pertanian Di Kabupaten Cilacap ]]>
<![CDATA[Hapsari, Indri]]>;
<![CDATA[Sarono, Agus]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42367
<![CDATA[AbstractWarehouse receipt is a certificate of ownership of collateral that is specifically registered and issued by the warehouse manager with the approval of the supervisory agency. The purpose of writing a journal is to find out the application of the warehouse receipt system for agricultural commodities in Cilacap and the role the Cilacap Regency local government in implementing the warehouse receipt system for agricultural commodities. The research method used is empirical juridical research method. The results is issueance of the Warehouse Receipt system in Cilacap starting when the request is made by the owner of the goods individually and collectively. The implementation of the warehouse receipt in the Cilacap Regency has not been running well due to the lack of socialization of warehouse receipts from the Cilacap Regency Government and the insufficient budget from the central government or local government. The conclusion is the implementation of the warehouse receipt for agricultural commodities in the Cilacap Regency which has only been running for a year has noot been running effectively with regulated number 9 of 2011 and there is a lack of socialization from the local government of Cilacap Regency in implementing warehouse receipts to farmers.Keyword: warehouse receipt; local government; agriculture.AbstrakResi gudang merupakan surat kepemilikan atas barang jaminan yang terdaftar secara khusus dan dikeluarkan pengelola gudang dengan persetujuan dari badan pengawas. Tujuan penulisan jurnal penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan sistem resi gudang atas komoditas hasil pertanian di Cilacap dan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam penerapan sistem resi gudang komoditas pertanian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dari pembahasan jurnal ini yaitu penerbitan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Cilacap dimulai saat permohonan oleh pemilik barang secara individu kolektif. Pelaksanaan sistem resi gudang di Kabupaten Cilacap yang belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai resi gudang dari Pemerintah Kabupaten Cilacap dan belum tercukupinya anggaran dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan sistem resi gudang atas komoditas pertanian di Kabupaten Cilacap yang baru berjalan setahun belum berjalan dengan efektif sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2011 dan terdapat kendala kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan resi gudang kepada petani.Kata kunci: resi gudang; pemerintah daerah; pertanian.]]>
<![CDATA[Pemungutan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Secara Online Di Kabupaten Tangerang ]]>
<![CDATA[Arwi, Fauzan]]>;
<![CDATA[Ispriyarso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42412
<![CDATA[AbstractThe Customs for the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) is a form of tax that is mandatory in accordance with the provisions of Law no. 21 of 1997 concerning Fees for Acquisition of Land and Building Rights jo. UU no. 20 of 2000 concerning Amendments to Law no. 21 of 1997. The law states that BPHTB must be submitted online. This study aims to find out and analyze the background and procedures for depositing BPHTB online. This research is doctrinal in nature with two approaches, namely statutory and conceptual approaches. The legal material used is literature which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the aspect behind the online BPHTB deposit is to make it easier for taxpayers to pay BPHTB obligations due to buying and selling transactions, inheritance and will grants. The steps for depositing BPHTB are done manually and online. The manual steps are to collect physical evidence.Keywords: tax; bphtb; electronicAbstrakBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah bentuk pajak yang bersifat wajib sesuai dengan ketetapan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa BPHTB harus disetorkan secara online. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisa latar belakang dan tata cara untuk menyetorkan BPHTB secara online. Penelitian ini bersifat doktrinal dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu kepustakaan yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yang melatarbelakangi penyetoran BPHTB secara online adalah guna memudahkan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban BPHTB sebab transaksi jual-beli, waris dan hibah wasiat. Tahapan dalam penyetoran BPHTB ini dilakukan secara manual dan online. Adapun tahapan secara manual ini untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik. Kata kunci: pajak; bphtb; elektronik]]>
