NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
631 Documents
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM SISTEM PRA PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK UNTUK PERTAMA KALI PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PATI ( Studi Tentang Pendaftaran Tanah Letter C di Desa Jepat Lor Kecamatan Tayu Kabupaten Pati ) ]]>
<![CDATA[-, SUYUTI]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5904
<![CDATA[Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum (Das Sollen), oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Persoalannya adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang harus diawali dengan penyertaan alas bukti hak atas tanah. Pemerintah Desa berperan untuk menyediakan data-data yang diperlukan sekaligus ikut langsung dalam proses penerbitan data fisik dan data yuridis tanah yang didaftarkan (Das Sein). Problem dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan aparat pemerintah desa dalam penyediaan data-data yang diperlukan dalam pendaftaran tanah? Bagaimana model sistem pra pendaftaran tanah di tingkat desa tersebut, yang merupakan awal dari proses pendaftaran tanah? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan sistem pendaftaran tanah pada umumnya dan pendaftaran tanah di tingkat desa khususnya, yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pada Kantor Pertanahan.                                                                                                Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kepastian peranan aparat pemerintah desa dalam proses pendaftaran tanah sekaligus kepastian model baku proses pra pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan yang menjadi payung hukumnya. Kedepan diharapkan bahwa pra pendaftaran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendaftaran tanah pada umumnya.                                                                                           Saran kepada pemerintah agar proses pra pendaftaran tanah menjadi bagian tak terpisahkan dan terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah. Peranan aparat pemerintah desa perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya agar data-data awal pertanahan yang disajikan benar-benar valid secara fisik dan yuridis.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN MAKAM SUNAN MURIA ]]>
<![CDATA[Riyatno, Jagi]]>;
<![CDATA[Sukirno, Sukirno]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (548.504 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v12i1.23759
<![CDATA[Horizontal conflict often occurs in people who have different interests. What often happens is a dispute over land ownership rights. But there are also conflicts in the form of tomb management disputes. As happened in the Tomb of Sunan Muria which is located in Colo Village, Dawe District, Kudus Regency. This study discusses how to settle cases before entering the judicial domain and after decisions from a number of levels of justice and whether the decision is in accordance with applicable regulations to the extent to which the local government acts on the case. This study uses a descriptive qualitative research method with a sociological juridical approach. Data collection is done by collecting data sources both primary and secondary data, which are adjusted to the research. The absence of enforcement of regulations on Cultural Heritage Objects. In each case, the court has not fully considered social factors and historical factors, it is seen that in terms of management of the object of the family dispute the caretaker is not involved at all. Keywords: Dispute Resolution, Management, Tomb of Sunan Muria  AbstrakKonflik horizontal sering terjadi pada masyarakat yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Yang sering terjadi ialah sengketa perselisihan kepemilikan hak atas tanah. Namun terdapat pula konflik yang berupa sengketa pengelolaan makam. Seperti yang terjadi pada Makam Sunan Muria yang terletak di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Penelitian ini membahas bagaimana penyelesaian kasus sebelum masuk pada ranah peradilan maupun setelah adanya putusan dari sejumlah tingkat peradilan.serta apakah putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku hingga sejauh mana PEMDA setempat bertindak atas kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan dilakukan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan penelitian. Belum adanya penegakan terhadap peraturan tentang Benda Cagar Budaya. Dalam setiap putusanya, pengadilan belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor sosial dan faktor historis, hal tersebut terlihat bahwa dalam hal pengelolaan atas objek sengketa pihak keluarga juru kunci sama sekali tidak dilibatkan.Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Pengelolaan, Makam Sunan Muria ]]>
<![CDATA[PELANGGARAN TERHADAP KARYA CIPTA SENI LUKIS I NYOMAN GUNARSA DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Studi Kasus Putusan Nomor : 244/Pid.B/2001/PN.Dps) ]]>
<![CDATA[Arini, Ni Kade]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5695
<![CDATA[PELANGGARAN TERHADAP KARYA CIPTA SENI LUKIS I NYOMAN GUNARSAÂ DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Studi Kasus Putusan Nomor : 244/Pid.B/2001/PN.Dps)]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA JIKA DEBITOR WANPRESTASI (STUDI KASUS DI BPR BANK DANA WIRA BUANA) ]]>
<![CDATA[HALOMOAN, JOKO]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5895
<![CDATA[Jaminan Fidusia mulai efektif dan diatur secara tegas dalam undang-undang setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Das Sollen), dalam praktik perkreditan di lingkungan bank masih ada perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti ‘droit de suite’ dan ‘hak preferen’ tidak melekat pada kreditor penerima fidusia (Das Sein). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang meneiiti data sekunder terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian ini menggunakan desktiptif analitis. Problem yang diangkat dalam penelitian ini terkait pelaksanaan perjanjian kredit dengan akta jaminan Fidusia di PT. BPR Bank Dana Wira Buana dan akibat hukum bagi penerima Fidusia terhadap akta jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia jika debitor wanprestasi. Hasil penelitian ini pada akhirnya menjelaskan bahwa dalam hal debitor wanprestasi, sedangkan objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012, maka tidak lahir jaminan fidusia, dan apabila tidak lahir jaminan fidusia, maka perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian utang piutang biasa, sehingga kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor konkuren. Perlindungan hukumnya bagi kreditor, apabila kreditor merasa dirugikan karena debitor wanprestasi dan ingin menuntut piutangnya kembali, maka kreditor dapat menuntut berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata. Saran dari penelitian ini adalah Terhadap pihak-pihak yang terkait dengan proses pendaftaran fidusia, hendaknya benar-benar konsekuen terhadap jangka waktu pendaftaran fidusia sebagaimana yang dijadwalkan, sehingga tidak memakan waktu terlalu lama, yang akan mengakibatkan pihak kreditor selaku penerima fidusia enggan mendaftarkan obyek jaminan fidusia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN AKTA HIBAH WASIAT ]]>
<![CDATA[Pramurti, Rifzki Dhiah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (538.759 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v11i1.23131
<![CDATA[ Abstract The transfer of rights to a trademark is provided in Article 41 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016, in which case the right to a registered mark may be transferred or transferred because of a grant of a will, in which case after the transfer of title to the mark takes place, Submission. The transfer of rights to a mark by an authentic deed made by a Public Official or Notary has legal certainty with the anatomy of the deed in accordance with the provisions of Article 38 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. Insofar as the contents of the transfer agreement of the grant will not be denied by the parties, the deed shall have the perfect proof power to be used as evidence in the Court. The transfer of Right to Trademark to another person has the consequence that the recipient of the right of a mark shall be obligated to administer and finance the recording of the transfer of rights to the mark officially to the Directorate of Trademark, Directorate General of Intellectual Property, in the event of a transition through the grant, the original owner of the mark shall provide the original certificate Brands and power of attorney to regulate the application for the transfer of rights to the mark.   AbstrakPengalihan hak atas merek diatur di dalam Pasal 41 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang dalam hal ini hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena hibah wasiat yang dalam hal ini setelah pengalihan hak atas merek terjadi, harus diikuti dengan penyerahan. Pengalihan hak atas merek dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum atau Notaris memiliki kepastian hukum dengan anatomi akta yang sesuai dengan sebagaimana diatur didalam pasal 38 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang tentang Jabatan Notaris. Sejauh isi perjanjian pengalihan hibah wasiat tersebut tidak dapat disangkal oleh para pihak, maka akta tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan. Peralihan Hak atas Merek kepada orang lain memiliki konsekuensi bahwa penerima hak merek wajib untuk mengurus dan membiayai pencatatan pengalihan hak atas merek secara resmi ke Direktorat Merek, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, dengan adanya peralihan melalui hibah wasiat tersebut, maka pemilik awal merek memberikan sertifikat asli merek dan surat kuasa utuk mengatur permohonan penyerahan hak atas merek.  ]]>
<![CDATA[DEBITOR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM “SEJAHTERA†KOTA MATARAM ]]>
<![CDATA[Putu Yuwinda, Ni Luh]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5686
<![CDATA[Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera di Mataram memberikan kredit keuangan dengan jaminan berupa hak tanggungan dari para calon debitor. Hal ini menarik untuk dikaji dan dilakukan penelitian seiring perkembangan dunia perkoperasian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjan kredit dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, serta tentang penyelesaian eksekusi jika debitor wanprestasi. Hasil penelitian ini akhirnya memperoleh tahapan pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera dimulai dengan tahap permohonan, penyidikan, loan komite, keputusan, tanda tangan akad kredit, pembandelan dokumen, dan pada tahap terakhir adalah pencairan dana pinjaman. Jika debitor wanprestasi terhadap kewajibannya, maka pihak koperasi akan mengeluarkan Surat Peringatan hingga 3 kali teguran, jika debitor masih belum bisa melaksanakan kewajibannya, maka koperasi akan mengajukan permohonan lelang atas jaminan milik debitor berdasarkan SKMHT. Jika hasil penjualan hasil penjualan melebihi pinjaman debitor maka hasil bersih yang berlebih tersebut dikembalikan kepada debitor.Dalam pelaksanaan penyaluran kredit diharapkan pihak koperasi selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehatian-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PARAMETER USIA DEWASA MENGENAI KECAKAPAN BERTINDAK DALAM BIDANG PROFESI NOTARIS DAN PPAT DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[HEDININGSIH, BUNGA PERMATA]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5886
<![CDATA[Kedewasaan mempunyai hubungan erat dengan kecakapan bertindak mesti dicermati oleh Notaris dan PPAT, kedua profesi tersebut menggunakan parameter usia dewasa yang berbeda (Das Sein). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 ayat (1) menentukan bahwa penghadap harus telah berusia 18 tahun, sedangkan PPAT menggunakan batas usia dewasa adalah 21 tahun yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Das Sollen). Perbedaan tersebut kurang memberi ketegasan terhadap batasan usia dewasa, sehingga kepastian hukum menjadi tidak jelas. Problem yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap perbedaan parameter usia dewasa dalam bidang kenotariatan dan PPAT? Bagaimana akibat hukum bilamana terjadi benturan parameter usia dewasa khususnya di bidang profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (socio legal). Pasal 39 ayat (1) UUJN hanya dapat diterapkan pada akta-akta yang berkaitan dengan akta Notaris saja, yang sifatnya umum dan tidak berkaitan dengan BPN. Terhadap akta-akta PPAT, harus tunduk pada ketentuan dewasa yang diberlakukan di BPN dengan dasar Pasal 330 KUHPerdata. Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap perbedaan parameter usia dewasa di bidang kenotariatan dan PPAT adalah dengan melalui penetapan Pengadilan Negeri dan upaya pendewasaan terbatas atau sepenuhnya. Akibat terhadap akta yang sudah dibuat bilamana terdapat perbedaan parameter usia dewasa adalah akta tersebut tetap sah menurut UUJN, hanya saja tidak dapat digunakan dalam pembuatan akta PPAT. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah perlu segera membuat suatu peraturan yang mengatur mengenai batas usia dewasa yang bersifat satu kesatuan secara nasional sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan tentang kedewasaan atau kecakapan bertindak. Kepada masyarakat dan Stakeholder yang akan melakukan perbuatan hukum sebaiknya dapat bersikap lebih aktif untuk menanyakan atas keragu-raguan kepada pihak-pihak yang dianggap mengerti mengenai batas usia dewasa.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KREDIT YANG OBYEK JAMINANNYA BUKAN ATAS NAMA DEBITUR ]]>
<![CDATA[Mahendra, Bagus Priyo]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (650.183 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v11i1.23120
<![CDATA[Abstract In order to ensure that the debtor performs its obligations, usually in the credit agreement is bound by a guarantee of mortgages or fiducia guarantees to avoid non-fulfillment of the debtor's liability when wanprestasi. The principle of prudence and the maximum crediting limit are important. In practice, the violation occurs as happened to PT BPR "X" in Semarang where the security object is not on behalf of the debtor and there is no power of attorney from the Land Certificate holder to the debtor. Normative legal research methods. The results show that PT BPR "X" has violated prudential principles and 5C principles. This is evidenced by the existence of clauses in the agreement that enlarge the guarantee of the Certificate of Property to the land which is not on behalf of the debtor. The legal consequence is that the guarantee can not be sold or auctioned. The position of the creditor is very weak and ineffective when settled through the court.    Abstrak Untuk menjamin debitur menjalankan kewajibannya, biasanya dalam perjanjian kredit diikat sebuah jaminan hak tanggungan atau jaminan fiducia untuk menghindari tidak terpenuhinya kewajiban debitur bilamana wanprestasi.Prinsip kehatia-hatian dan batas maksimum pemberian kredit penting. Dalam praktik, pelanggaran terjadi sebagaimana yang terjadi pada PT BPR “X†di Semarang di mana obyek jaminan tidak atas nama debitur dan tidak ada surat kuasa dari pemilik Sertifikat Tanah kepada debitur. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan PT BPR “X†telah melanggar prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C. Hal itu terbukti dengan adanya klausula dalam perjanjian yang mencatumkan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang bukan atas nama debitur. Akibat hukumnya adalah jaminan tersebut tidak bisa dijual atau dilelang.Posisi kreditur sangat lemah .dan tidak efektif bilamana diselesaikan melalui pengadilan.]]>
