NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
631 Documents
<![CDATA[MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PT ASIATIC PERSADA PEMEGANG HGU DI ATAS TANAH ULAYAT SUKU ANAK DALAM BATHIN SEMBILAN KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[Maulana, M Rizki]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5690
<![CDATA[Â Di Propinsi Jambi terdapat sekelompok Masyarakat Hukum Adat yang mendiami Tanah Hak Ulayat yaitu Suku Anak Dalam Bathin Sembilan. Sejak bedirinya PT Bangun Desa Utama, sekarang bernama PT Asiatic Persada tahun 1984, muncul sengketa kepemilikan tanah Ulayat. HGU yang dimiliki oleh PT Asiatic Persada ternyata berada di atas Tanah Hak Ulayat SAD Bathin Sembilan. Hal ini mengakibatkan sengketa selama bertahun-tahun antara kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan model penyelesaian sengketa, juga untuk menentukan alat bukti bagi SAD Bathin Sembilan atas Tanah Hak Ulayat sebagai syarat eksistensi Hak Ulayat sesuai pasal 3 UUPA. Hasil penelitian ini memperlihatkan model penyelesaian melalui musyawarah dengan mediator pemerintah daerah dan hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam akta perdamaian notaris. Bukti eksistensi adanya Hak Ulayat SAD Bathin Sembilan dapat dilihat dari surat-surat buatan Belanda yang masih disimpan oleh Kepala Suku, dan Tanah Ulayat tersebut hingga saat ini masih terus dimanfaatkan oleh SAD Bathin Sembilan. Akhirnya dari penelitian ini sebaiknya pemerintah daerah berlaku aktif dan kantor pertanahan sebaiknya melakukan pemetaan ulang bagi Tanah Hak Ulayat.]]>
<![CDATA[JAMINAN GADAI DEPOSITO DALAM PERJANJIAN BANK GARANSI DI PT. BANK VICTORIA SYARIAH JAKARTA ]]>
<![CDATA[FITRIAMADEWI BEY, ERRIZKA]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5890
<![CDATA[Bank Garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu yang akan diberikan kepada pihak penerima jaminan. Bank garansi termasuk perjanjian penanggungan (borgtocht), yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 – 1850, yang mengatur masalah penanggungan hutang secara umum (Das Sollen). Pada prakteknya perjanjian yang dapat dilayani dengan bank garansi tidak dibatasi hanya pada perjanjian-perjanjian tertentu. Salah satunya adalah perjanjian kerjasama antara Kontraktor dengan Owner. Pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah (Das Sein). Problem yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Jaminan Gadai Deposito dalam perjanjian Bank Garansi Di PT. Bank Victoria Syariah Jakarta. Bagaimanakah penyelesaian kreditnya apabila debitor melakukan Wanprestasi. Penyusunan tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan objek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan tentang pelaksanaan jaminan gadai deposito dalam perjanjian bank garansi di PT Bank Victoria Syariah Jakarta. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemberian bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara kontraktor dengan owner merupakan jenis bank garansi pelaksanaan, dimana bank garansi diberikan kepada owner sebagai jaminan pelaksanaan dalam suatu pekerjaan pengadaan barang/jasa. Dalam proses tersebut pihak yang dijamin oleh bank wajib memberikan sejumlah jaminan lawan kepada bank sebagai jaminan terhadap resiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Proses penyelesaian yang ditempuh oleh bank apabila pihak yang dijamin (Kontraktor) melanggar janji merupakan penyelesaian yang sederhana. Dalam hal debitur wanprestasi maka bank dapat langsung membuka pemblokiran deposito dan selanjutnya bank mengambil pelunasan terhadap bank garansi. Karena dengan menjadi aktifnya / adanya tuntutan dari pihak penerima bank garansi, maka perjanjian bank garansi berubah menjadi perjanjian kredit antara bank dengan pihak yang dijamin (owner). Saran dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang membutuhkan adanya suatu jaminan maka kedua belah pihak harus memahami kesepakatan yang telah dibuat. terkait pelaksanaan jaminan deposit dengan Bank Garansi sebaiknya dibuatkan akta perjanjian yang mempertegas posisi bank garansi jika debitur wanpresasi]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL PENGEMBANGAN LAHAN PERUMAHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAPHAK PENGELOLAAN LAHAN ]]>
<![CDATA[Sawitri, Galuh]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (651.493 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v11i1.23125
<![CDATA[Abstract The unity of PT Pradipta Ratnapratala as the owner of the asset with PT Citra Mitra Properti (Ciputra Group) as investor in the Land Development Cooperation Agreement gave birth to a new business entity entity by the parties named "Citra Pradipta KSO".. The formulation of issues that can be stated is the legal standing of the parties in the Cooperation of Cooperation Agreement / KSO of Land Development, how the implications of the legal status of the parties to the right of land management and whether efforts can be made to the rights and obligations of the parties in the operational cooperation agreement to be balanced and equivalent. The research used empirical juridical approach method with qualitative data analysis. The result of this research is the position of the parties in the Cooperation Agreement of Land Development Cooperation, namely PT Pradipta Ratnapratala as the holder of the land of cooperation / as the owner of the asset tends to passive, which then affects the loss of PT Pradipta Ratnapratala's right as the owner of the rightful owner or the right land of cooperation land, to be involved in the implementation process of housing project development. Efforts that can be made is to improve and / or add clauses in the agreement and include the owner of the asset in the operational activities of land development, although in practice the authority will be given with certain limitations.. Abstrak Bersatunya PT Pradipta Ratnapratala selaku pemilik asset dengan PT Citra Mitra Properti (Ciputra Grup) selaku investor dalam Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan melahirkan sebuah entitas pelaku usaha baru yang oleh para pihak diberi nama “Citra Pradipta KSOâ€.Rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah kedudukan hukum para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasional/ KSO Pengembangan Lahan, bagaimana implikasi dari kedudukan hukum para pihak tersebut terhadap hak pengelolaan lahan serta apakah upaya yang dapat dilakukan agar hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama operasional menjadi seimbang dan setara. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan analisa data kualitatif.Hasil penelitian ini adalah kedudukan para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Pengembangan Lahan yaitu pihak PT Pradipta Ratnapratala selaku pemegang hak atas tanah lahan kerjasama/selaku pemilik asset cendrung pasif, yang kemudian berdampak pada hilangnya hak PT Pradipta Ratnapratala selaku pemilik asset atau pemegang hak yang sah terhadap tanah lahan kerjasama, untuk ikut terlibat pada proses pelaksanaan pembangunan proyek perumahan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperbaiki dan/atau menambahkan klausul-klausul dalam perjanjiandan mengikut sertakan pihak pemilik asset dalam kegiatan operasional pengembangan lahan, walaupun dalam pelaksanaannya kewenangan tersebut akan diberikan dengan batasan tertentu. ]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA OTENTIK DENGAN MEMASUKKAN KETERANGAN TIDAK BENAR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010) ]]>
<![CDATA[Yuristiani, Santik]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5681
<![CDATA[Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Permasalahan  dalam penelitian ini adalah, mengenai akibat hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta partij yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar. Kemudian mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap keterlibatan Notaris yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta partij yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar serta penjatuhan sanksi pidana bagi Notaris tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akibat hukum dari seorang Notaris dalam pembuatan akta partij yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar maka aktanya bisa dibatalkan oleh Hakim di Pengadilan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap keterlibatan Notaris yang memuat keterangan tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 266 ayat (1), yaitu “turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentikâ€.]]>
<![CDATA[Urgensi Penerapan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Asuransi Syariah (Studi Pada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Semarang) ]]>
<![CDATA[Juhaida, Azazah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5713
<![CDATA[Dalam asuransi syariah, DPS memiliki peran penting, yaitu bertanggung jawab memastikan bahwa semua produk dan sistem operasional asuransi syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta membantu mewujudkan corporate culture yang Islami. Permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan fungsi DPS pada lembaga asuransi syariah dan hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan fungsi DPS pada lembaga asuransi syariah. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis-empiris yang menekankan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan melakukan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti, dan bagaimana pelaksanaannya dalam praktik. Penerapan fungsi DPS pada lembaga asuransi syariah berdasarkan studi pada PT. Syarikat Takaful Indonesia sudah baik, hanya kurang maksimal, karena sistem pengawasan hanya diberlakukan di tingkat pusat saja. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan fungsi DPS ada dua yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi sistem pengawasan DPS PT. Syarikat Takaful Indonesia yang hanya mengawasi di tingkat pusat, terbatasnya jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi sebagai DPS, serta masih adanya SDM pendukung yang kurang memahami syariat Islam. Hambatan eksternal meliputi Keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Angota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah yang memperbolehkan anggota DPS melakukan rangkap jabatan dan adanya anggota DPS yang memiliki profesi selain menjadi DPS.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yuwono, Muhammad Yusron]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.159 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v8i2.10265
<![CDATA[Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui  kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai salah satu organ dalam Perseroan Terbatas. Tujuan lainnya untuk mengetahui pengaturan kewenangan organ Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat dekriptif preskriptif dan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan historis, dengan pendekatan secara sosial-legal dari ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan pengaturan RUPS. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa anggaran dasar suatu perseroan adalah menetapkan hal-hal yang dianggap perlu dan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu, dalam menyusun akta pendirian atau anggaran dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga masalah mendasar dapat dituangkan secara jelas dan lengkap Anggaran Dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua pemegang saham, direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan RUPS, dan kekuatan mengikat itu tidak dapat dikesampingkan oleh siapa pun juga, sekali pun diambil keputusan oleh RUPS dengan suara bulat. RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT, dan RUPS mengangkat Direksi dan Komisaris. Kemudian          keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi Perseroan, yaitu perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan, hak kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru dan pembagian/ penggunaan     keuntungan     yang dibuat Perseroan sepenuhnya menjadi wewenang RUPS.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PENGADAAN LAHAN RELOKASI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PASAR SURYOKUSUMO TLOGOSARI DI SEMARANG ]]>
<![CDATA[Syarif Prakoso, Ramzy]]>;
<![CDATA[Aminah, Aminah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.741 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v12i1.23774
<![CDATA[The relocation of Tlogosari street vendors to the street park Suryokusumo road shelter is still reaping polemics among traders. Process of land acquisition for market street vendor Suryokusumo Tlogosari relocation is carried out by the Semarag City government because the distance is not so far from the initial location. Granting of HPL on HGB must be based on a written agreement. Granting of HGB is used by street vendors for only 3 years and can be guaranteed only 2 years for which 1 year is used for an extension application. The implication of relocation is that the location where the relocation to the Suyokusumo shelter is not strategic has resulted in many people not knowing the whereabouts of the relocation, having the status of a trading place and business certainty, a quiet relocation environment far from the reach of buyers. Keywords : Relocation, The land acquisition, Street Vendors    Abstrak Relokasi pedagang kaki lima Tlogosari ke shelter jalan Taman Suryokusumo masih menuai polemik diantara para pedagang. Proses pengadan lahan untuk relokasi pedagang kaki lima pasar Suryokusumo Tlogosari dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang karena jaraknya tidak begitu jauh dari lokasi awal. Pemberian Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolan harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis. Pemberian Hak Guna Bangunan digunakan oleh pedagang kaki lima hanya 3 tahun dan bisa di jaminkan hanya 2 tahun yang 1 tahun digunakan permohonan perpanjangan. Adapun implikasinya terhadap relokasi adalah Lokasi tempat relokasi ke shelter Suyokusumo yang tidak strategis mengakibatkan banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaan relokasi tersebut, lingkungan relokasi yang sepi jauh dari jangkauan pembeli.            Kata Kunci : Relokasi, Pengadaan Lahan, Pedagang Kaki Lima]]>
<![CDATA[PENGHINDARAN PAJAK MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA JUAL YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DI JAKARTA UTARA ]]>
<![CDATA[Handayani, Esti]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (83.935 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v1i1.1125
<![CDATA[Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang tujuannya untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dihitung berdasarkan tarif final yang telah ditentukan dikalikan dengan nilai transaksi sebagai dasar pengenaan pajak. dalam kondisi perekonomian yang masih terpuruk, banyak dari antara masyarakat yang melakukan transaksi penjualan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang menderita kerugian, akan tetapi pajaknya tetap harus dibayar, padahal seharusnya PPh baru dipungut apabila Wajib Pajak mendapat keuntungan (ability to pay). Hal ini menimbulkan upaya penghindaran pajak dalam transaksi tanah, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan jalan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Kuasa Jual di hadapan Notaris.Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Pengikatan Jual Beli, Kuasa JualPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1125]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM MEWARIS MENURUT HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG MENGENAI PERADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[-, Nurhasanah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5704
<![CDATA[Mengenai ahli waris perempuan, banyak terjadi polemik yang berkembang di masyarakat sekarang ini, sehingga sebagian masyarakat mengharapkan kesetaraan dalam pembagian waris antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Sehingga antara ahli waris laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta waris sang pewaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif perbandingan hukum. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder,menggunakan spesifikasi penelitian deskriftif analitis, sumber data sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, tekhnik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam tidak lagi memiliki opsi atau pilihan hukum ke pengadilan umum (pengadilan negeri) atau pengadilan Agama. setelah undang-undang tentang Peradilan Agama di amandemen untuk pertama kalinya dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Mengenai kedudukan ahli waris anak perempuan dalam putusan-putusan pengadilan agama diketahui telah terlepas dari sistem kewarisan adat dan kewarisan perdata barat. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara waris di Pengadilan Agama di dasarkan pada hukum Islam yang berpedoman pada Al Qur’an, hadits dan kompilasi hukum Islam.]]>
