cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 631 Documents
 8   9   10   11   12 
PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE Cahyaningtyas, Irma
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.68 KB) | DOI: 10.14710/nts.v8i2.10355

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang; kedua, mengetahui pembaharuan pembinaan anak pidana dalam perspektif restorative justice di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di  masa datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal. Penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang, Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Anak Pria Tangerang diselenggarakan melalui pendidikan, pelatihan, konseling dan keagamaan Pada pelaksanaannya, pembinaan tersebut masih menemukan kendala khususnya kurangnya partisipasi dari pihak lain dalam rangka memenuhi kepentingan terbaik anak. Upaya pembaharuan pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dilakukan, yaitu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan filosofis dan menerapkan konsep restorative justice yang melibatkan pihak terkait sehingga dapat menghilangkan stigma pada diri anak dan memulihkan kembali  kondisi yang terjadi di dalam masyarakat.   Kata kunci :  Pembinaan  anak pidana, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Restorative Justice
IMPLEMENTASI HAK-HAK AHLI WARIS ERFSTELLING TERHADAP HARTA WARISAN Lukmandan, Aden; Djais, Moch
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.597 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26886

Abstract

PERBEDAAN GOLONGAN PENDUDUK DALAM PROSES PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN Andraini, Fitika
Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.101 KB) | DOI: 10.14710/nts.v1i1.1129

Abstract

The rights for enrolling the land onwed is an ordinary enrollment activity held by BPN in the effort to guarantee the assurance of law of the land owned. Government rules No.24 year 1997 obliged the society to enroll the passing rights due to inheritaged in order to give law protection to the beneficiary and to make the administration activity in order so that the saved and published data are always up dated.  Chapter 111 verse (1) the rules made by Minister of Agraria/Head of BPN No. 3 year 1997 about the action for the government rule no.24/1997 arranges that the application for passing rights of land owned or house owned or apartment is enclosed with the proof of legal beneficiary letter.. Based on this rule, the making of the beneficiary proof is determined by the ethnic, the form as well as the officer who made, is for Indonesian citizen, the letter of beneficiary made by the legal beneficiary is made by the local authorities namely the head of the village (kelurahan) and head of district (camat) when the inheritor died, and for Tionghoa, the certificate for the beneficiary right for the land owned is made by the noctary and for the foreign east ethnic, the certificate is made by the Balai Harta Peninggalan.The Rules above do not match accordingly with some rules that are higher in hierarchy namely UUD 1945, UUPA, UU No.12 year 2006 and UU No.26 year 2006. Those rules do not differ the Indonesian citizen.The way to overcome the obstacle is conducting a survey using yuridiction emphirical methode. The study specification is analytical descriptive in nature, the data are collected through the primary and secondary data and then are analyzed qualitatively.The different citizen is an inheritage from the Dutch Colonial that differs the citizen into three social classes namely foreign east society (Tionghoa and non Tionghoa) and   Indonesian natives based on the chapter 131 juncto chapter 163 from IS. The rules caused each social class has their own inheritaged law and made them obey their own law. The inheritaged pluralism law caused the making of the ethnic based inheritaged law. The reorientation for the arrangement of inheritaged law is needed to be unified for the function and purpose.Kata Kunci : Social Classes, Land Enrollment, Inheritaged lawPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1129
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN RAHASIA JABATAN TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA JIKA TERJADI SENGKETA -, Mariyantini
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5708

Abstract

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum Notaris terhadap akta yang dibuatnya ketika terjadi sengketa serta bagaimana batasan Notaris dalam memberikan keterangan terhadap akta yang dibuatnya ketika terjadi sengketa di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian terhadap hukum yang berada di dalam perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap Notaris ketika terjadi sengketa di pengadilan telah diatur pada Pasal 66 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal memberikan kesaksian, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian maupun keseluruhannya, karena hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya, karena akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban tersebut mengesampingkan kewajiban umum yang tercantum dalam Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdata karena adanya hak ingkar dari profesi notaris, sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya.
RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA Azhar, Muhamad
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.051 KB) | DOI: 10.14710/nts.v8i2.10260

Abstract

Penelelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi penerapan asas asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya melakukan kajian terhadap mulai berlakunya Undang-undang nomor 30 Tahun 2015Tentang Administrasi Pemerintaha.  Penelitian merupakan penelitian hukum normative yang dilakukan melalui pendekatan statutory approach dan conceptual approach. Setelah mengunakan pendekatan tersebut data akan dianalisis dengan menggunakan analisis sinstesi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa asas asas umum pemerintahan yang baik merupakan ‘ruh’ bagi terselenggarannya administrasi pemerintahan negara republic Indonesia, khususnya dalam rangka terselenggaran pemerintahan bersih yang berdasarkan pada kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.     Kata Kunci    : Asas Hukum, AUPB, Administrasi, Pemerintahan
KETERKAITAN ASAS TERJANGKAU DARI PENDAFTARAN TANAH DENGAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH BERUPA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI TERHADAP PIHAK TERTENTU Ardani, Mira Novana
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.043 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.23763

Abstract

The series of land registration activities requires expenditures in the form of tariffs charged at each stage. The principle that we can associate with the provisions of Article 9 paragraph (4) of the UUPA is an affordable principle, in the government regulation, the costs related to land registration are regulated, provided that the people who are not able to be released are paid for the fees. we can also find it in Government Regulation Number 128 of 2015 concerning Types and Rates of Types of Non-Tax State Revenues that Apply to the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency. How is the affordable principle of land registration with the land registration service in the form of the first land registration service for certain parties? This study uses a normative juridical approach. Affordable principles in land registration can be seen in Government Regulation No. 128 of 2015, Article 22 and Article 24, which will certainly ease the burden on certain designated parties, so that they can reach those who need, especially the poor. Keywords: Affordable Principle, Land Registration, First Time, Parties Abstrak Rangkaian kegiatan pendaftaran tanah memerlukan pengeluaran berupa tarif yang dikenakan pada masing-masing tahapannya. Asas yang dapat kita kaitkan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) UUPA adalah asas terjangkau,dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.Peraturan pemerintah yang dimaksud pun dapat kita jumpai pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Bagaimana keterkaitan asas terjangkau dari pendaftaran tanah dengan pelayanan pendaftaran tanah berupa pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali terhadap pihak tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Asas terjangkau dalam pendaftaran tanah dapat dilihat penerapannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor  128  Tahun  2015, Pasal 22 dan Pasal 24, tentu akan meringankan beban bagi pihak tertentu yang ditunjuk tersebut, sehingga dapat menjangkau pihak-pihak yang memerlukan, khususnya masyarakat tidak mampu. Kata Kunci: Asas Terjangkau, Pendaftaran Tanah, Pertama kali, Pihak Tertentu
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH Kusumawati, Sandra; Kelib, Abdullah
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.046 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.27734

Abstract

PERAN MPD DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN APABILA TERJADI PEMBATALAN AKTA OTENTIK YANG TERBUKTI CACAT HUKUM Zuhri, Saifudin
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5699

Abstract

Suatu akta otentik dapat dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu perjanjian. Perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian. Majelis Pengawas Daerah hendaknya disamping sebagai pengawas terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris, juga mempunyai fungsi  ??? (aslinya tidak ada kelanjutannya) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Pembatalan akta notaris tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materil suatu akta notaris. Hakim mengganggap bahwa perbuatan tergugat melawan hukum dan peralihan hak atas tanah terperkara mengandung cacat hukum, sehingga materi akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum. Wewenang notaris adalah membuat akta otentik sehingga peran dan tanggung jawab notaris sangat penting.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Kain Tapis Khas Lampung TRI AULIA, NORMA
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5899

Abstract

Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan kesempatan bagi karya ciptaan masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum. Khususnya bagi Kain Tapis Khas Lampung. Namun dalam prakteknya, untuk memperoleh Hak Cipta dari suatu karya di Indonesia tidaklah begitu mudah untuk dilaksanakan. Banyak kendala yang muncul dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Cipta. Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya perlindungan hukum hak cipta oleh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kain tapis khas Lampung dan apakah hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan hukum hak cipta terhadap kain tapis khas Lampung. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu kepada hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian ini pada akhirnya menjelaskan tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap kain tapis khas Lampung dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara legal dan non legal. Secara legal, Pemerintah Provinsi Lampung belum membuat suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang penggunaan hasil kerajinan tangan kain tapis khas Lampung, kemudian kain tapis tidak dapat didaftarkan hak ciptanya karena tergolong sebagai folklor, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa negara memegang hak cipta atas folklor. Secara non legal, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan hukum hak cipta terhadap kain tapis khas Lampung, seperti mengadakan sosialisasi dan promosi. Harapan penulis semoga Pemerintah Provinsi Lampung dapat membuat Perda tentang penggunaan kain tapis khas Lampung dan diharapkan adanya kerjasama yang baik antar para pemangku kepentingan untuk melindungi kain tapis sebagai folklor, mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kain tapis, dan mengeksplorasi nilai ekonomis yang terkandung dalam kain tapis. Sehingga kain tapis akan menjadi warisan budaya Lampung yang membanggakan secara kultural dan menyejahterakan secara finansial. Saran dari penelitian ini adalah Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, diharapkan dapat membuat suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang penggunaan hasil kerajinan tangan daerah Lampung, khususnya kain tapis. Hal ini sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap kain tapis secara legal.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 KHUSUSNYA MENGENAI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KABUPATEN MALUKU TENGAH Latuconsina, Fachrul Rozy
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.192 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.23462

Abstract

Abstract PPAT is needed by the community to provide services in the field of land, especially in making a written evidence of authentic deed PPAT. An area that is not enough to have PPAT positions can be appointed a Head of Sub-district as PPAT Temporary according to Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998. Central Maluku District still lack PPAT position and has not been appointed Camat as PPAT-Temporary. Problems in this research are: 1) how the implementation of GR Number 37 of 1998, especially about Camat as PPAT-Temporary in Central Maluku District?, 2) factors influencing the implementation of the rule?, so the purpose of this research is to know the implementation of Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998 in Central Maluku District and to determine the factors that affect its implementation. The research method used is empirical juridical method with primary data source and secondary data. Primary data obtained from direct research with interview technique to resource person. Secondary data sources were obtained from literature study using primary and secondary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively. The result of the research shows that the implementation of Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998 in Central Maluku Regency has not run well, seen from there are only 3 (three) PPAT and 1 (one) Camat as PPAT-Temporary by 18 subdistrict, this is influenced by several factors , among others are: 1) Interest of Head of Sub-district to become PPAT-Temporary because every there socialization activity from District Office of Camat usually assign its staff to follow the socialization; 3) The geographical condition of Central Maluku District is vulnerable to the control so that the Camat does not have time to submit a request for appointment as PPAT-Temporary. Suggestions that can be submitted is to achieve the purpose of land registration and public service tasks to the community then it is better the appointment of the Camat as well as PPAT-Temporary by building and improving the facilities and means of transportation so that people can reach the Office PPAT easily. Keywords: PPAT-Temporary, Public Service of Land Administration Abstrak PPAT sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan di bidang pertanahan khususnya dalam pembuatan suatu alat bukti tertulis yaitu akta otentik PPAT. Suatu daerah yang belum cukup terdapat jabatan PPAT maka dapat diangkat seorang Camat sebagai PPAT Sementara sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a PP Nomor 37 Tahun 1998. Kabupaten Maluku Tengah masih kekurangan jabatan PPAT dan belum diangkat Camat sebagai PPAT-Sementara.  Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaimana implementasi PP Nomor 37 Tahun 1998 khususnya mengenai Camat sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Maluku Tengah, 2) faktor yang mempengaruhi implementasi aturan tersebut?, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Pasal 5 ayat (3) huruf a PP 37 Tahun 1998 di Kabupaten Maluku Tengah dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian secara langsung dengan teknik wawancara kepada narasumber. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Pasal 5 ayat (3) huruf a di Kabupaten Maluku Tengah belum berjalan dengan baik, terlihat dari hanya terdapat terdapat 3 (tiga) orang PPAT dan 1 (satu) orang Camat sebagai PPAT Sementara dari 18 Kecamatan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah : 1) Minat Camat untuk menjadi PPAT Sementara karena setiap ada kegiatan sosialisasi dari Kantor Pertanahan Camat biasanya menugaskan stafnya untuk mengikuti sosialisasi tersebut; 2) Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tengah yang rentan kendali sehingga Camat tidak sempat untuk menyerahkan permohonan pengangkatan sebagai PPAT-Sementara. Saran yang dapat disampaikan adalah untuk mencapai tujuan pendaftaran tanah dan tugas pelayanan publik kepada masyarakat maka sebaiknya pengangkatan Camat sekaligus sebagai PPAT-Sementara dengan membangun dan memperbaik fasilitas dan sarana transportasi agar masyarakat dapat menjangkau Kantor PPAT dengan mudah. Kata Kunci: PPAT-Sementara, Pelayanan Publik bidang pertanahan.

Page 10 of 64 | Total Record : 631

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue