NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
648 Documents
<![CDATA[Akibat Hukum Pemenang Lelang Dan Kesalahan Membuat Akta Risalah Lelang ]]>
<![CDATA[Muhammad Afif Boby Wijaya]]>;
<![CDATA[Edith Ratna M.S.]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46062
<![CDATA[The minutes of auction are binding authentic evidence, the legality of an auction document. The purpose of this research is to see and analyze the legal consequences if the auction participants who have been declared winners of the auction do not fulfill their obligations within a predetermined time limit. As well as to find out and analyze the legal consequences if the Class II Auction Officer had an error when compiling the auction minutes deed. The method used in this research is juridical empirical by conducting field studies. This research finds that auction participants who have become auction winners do not fulfill their obligations within the stipulated time limit, there are sanctions imposed on the auction buyers, in accordance with Article 50 paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Finance No. 40 / PMK.07 / 2006. If the Class II Auction Officer has an error when compiling the auction minutes deed, it can be corrected immediately and there is no write-off of any existing mistakes, if it is correct then printing is done..Keywords: Minutes of Auction Deed; Collateral Object; Auction OfficerAbstrakRisalah lelang merupakan bukti otentik yang mengikat, keabsahan suatu dokumen lelang. Tujuan dalam penelitian yakni guna melihat serta menganalisa akibat hukum jika peserta lelang yang sudah dinyatakan menjadi pemenang lelang tak memenuhi kewajiban hingga batas waktu yang sudah ditetapkan. Serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila Pejabat Lelang Kelas II terdapat kesalahan ketika menyusun akta risalah lelang. Metode yang dipakai pada penelitian yakni Yuridis Empiris dengan melakukan studi lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa peserta lelang yang sudah menjadi pemenang lelang tak memenuhi kewajiban hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, terdapatnya sanksi yang dijatuhkan ke pembeli lelang, sesuai dengan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 40 / PMK.07 / 2006. Apabila Pejabat Lelang Kelas II terdapat kesalahan ketika menyusun akta risalah lelang bisa langsung dilakukan perbaikan dan tidak terdapat pencoretan terhadap kekeliruan yang ada, jika telah tepat barulah dilakukan pencetakan.Kata Kunci: Akta Risalah Lelang; Objek Jaminan; Pejabat Lelang]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Jual Beli Dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ]]>
<![CDATA[Rusti Yani]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46023
<![CDATA[Abstract The implementation of the Sale and Purchase of Apartments is generally carried out by making a Sale and Purchase Agreement (PPJB) which is made under the hand with a standard contract model made unilaterally by the developer and the buyer only has to sign it. This article discusses whether a PPJB that is made under the hand can be considered an illegal act because the PPJB creation should have been carried out in front of a notary, especially PPJB where the position of the parties is not balanced. This article uses empirical normative research, which is carried out using secondary data by analyzing existing legal principles related to the implementation of PPJB for apartments and separation of ownership rights from apartments and continued with primary data through interviews. The result of this research is that PPJB which is made under hand does not provide legal certainty to consumers. Keywords: buy and sell; certificate of ownership of flat units; flats Abstrak Pelaksanaan Jual Beli Apartemen pada umumnya dilakukan dengan permbuatan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang dibuat secara dibawah tangan dengan model kontrak baku yang dibuat sepihak oleh pengembang dan pembeli hanya tinggal menandatanganinya. Artikel ini membahas apakah sebuah PPJB yang dibuat secara dibawah tangan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena seharusnya pembuatan PPJB dilaksanakan di hadapan notaris khususnya PPJB yang kedudukan para pihaknya tidak seimbang. Artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder dengan menganalisis kaidah hukum yang ada dan berkaitan dengan pelaksanaan PPJB apartemen serta pemisahan hak kepemilikan dari apartemen dan dilanjutkan dengan data primer yang dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB yang dibuat dibawah tangan tidak memberikan kepastikan hukum kepada konsumen.Kata kunci : jual beli; sertifikat hak milik atas satuan rumah susun; rumah susun]]>
<![CDATA[Efektifitas Perjanjian Konversi Hutang Menjadi Saham/Convertible Bond Agreement Sebagai Alternatif Restrukturisasi Hutang Bank Untuk Melindungi Perseroan Terbatas Dari Kepailitan ]]>
<![CDATA[Calvin Pradono]]>;
<![CDATA[Luluk Lusiati Cahyarini]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46040
<![CDATA[Corporation or usually refered as (PT) are one of the most demanded forms of legal entities by most of the entrepreneurs and capital owner who started their own business. Corporation is a capital alliance, that mean the company prioritizes the accumulation of capital as much as possible. Unfortunately, the capital deposited by shareholders is often insufficient for the company's operations, so directors as the person in charge are faced with a choice between conducting an initial public offering or borrowing capital through a financial institution, namely a bank or other party. This journal will discuss how the effectiveness of the debt-to-stock conversion/ convertible bond agreement to save the company from bankruptcy. the debt conversion agreement as shares, as an alternative action for companies as debtors to borrow additional capital as well as being effective for creditors as a means of investing with minimal risk. The analysis Resultof this research explains that even though there is no law that specifically regulates this conversion agreement, this conversion agreement can be carried out to provide benefits for both parties, both indebted creditors and indebted debtors. Keywords: Corporation, Capital, Debt, Conversion AbstrakPerseroan Terbatas atau disebut sebagai (PT) sebagai suatu bentuk badan hukum yang paling diminati oleh pengusaha dan pemilik modal yang ingin menjalankan usahanya. Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal artinya perseroan mengutamakan terkumpulnya modal sebanyak-banyaknya. Sayangnya modal yang disetorkan oleh para pemegang saham sering tidak dapat mencukupi untuk kegiatan operasional perusahaan, sehingga direksi sebagai penanggungjawab dihadapi dengan pilihan antara melakukan penawaran umum perdana atau melakukan peminjaman modal melalui lembaga pembiayaan yaitu bank maupun pihak lain. Jurnal ini akan membahas bagaimana efektifitas perjanjian pengalihan hutang menjadi saham untuk melindungi perusahaan dari kebangkrutan. perjanjian konversi hutang sebagai saham/convertible bond, sebagai salah satu tindakan alternatif bagi perusahaan sebagai debitor untuk meminjam modal tambahan sekaligus efektif bagi kreditor sebagai alat untuk berinvestasi dengan resiko yang minimal. Hasil Analisis dalam penelitian menerangkan bahwa walau belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai perjanjian konversi ini, namun perjanjian konversi ini dapat dilakukan memberikan keuntungan kedua belah pihak baik kreditor yang berpiutang maupun debitor yang berhutang.Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Modal, Hutang, Konversi]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Penetapan Lokasi Tanah Milik Masyarakat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Sangga Yulia Sudrajat]]>;
<![CDATA[Edith Ratna M.S.]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46056
<![CDATA[The consideration of the implementation of this research is that there are problems that arise in land owners who are the object of land acquisition for development for the public interest, as a result of the provisions of Article 27 paragraph 3 of Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest, which is essentially "After determining the location of development for Public Interest, the Entitled Party can only transfer their land rights to the agency requiring land through the Land Agency". Meanwhile, after the Determination of Location and the payment of compensation by the Government it takes a long time, under these conditions the community does not have certainty about their land ownership rights. The results showed that: Land acquisition for the public interest according to the laws and regulations must be for the greatest prosperity of the people, carried out and owned by the Government, not for profit. Its implementation according to laws and regulations is not entirely in line with the principles and objectives of Land Acquisition for Public Interest. This research is a juridical-normative legal research, a qualitative form using secondary data consisting of primary legal materials.Keywords: land acquisition; public interest. AbstrakPertimbangan melaksanakan penelitian ini yaitu ada permasalahan di masyarakat pemilik tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah sebagai onjek pembangunan untuk kepentingan umum, sebagai akibat dari Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Tahun 2012 No. 2 tentang Pengaadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang intinya “Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan”. Sementara itu, sesudah Penetapan Lokasi hingga pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah memerlukan cukup lama waktu, dengan kondisi tersebut masyarakat tidak memperoleh kepastian tentang hak-hak kepemilikan tanahnya. Hasil penelitian memperlihatkan: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut hukum peraturan perundangan harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dijalankan dan dimiliki oleh Pemerintah, tidak mencari keuntungan. Pelaksanaannya menurut peraturan perundangan tidak seluruhnya sesuai tujuan dan asas dari Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis-normatif, berbentuk kualitatif melalui penggunaan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer.Kata Kunci : pengadaan tanah; kepentingan umum.]]>
<![CDATA[Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Batang ]]>
<![CDATA[Muchamad Satria Endriana]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46035
<![CDATA[The issue of ownership of land rights became a concern of the government, so that the Basic Agrarian Law was created to regulate the hierarchy of land tenure rights. Ownership of land rights through sale and purchase must be carried out over the name followed by making certificates in the name of the new owner. This article discusses the implementation of reversing the title of title to land title in buying and selling and the obstacles encountered. The method used is normative juridical. The results of this research show that in the process of buying and selling land there are 3 (three) stages, namely preparation before carrying out the process of buying and selling land, making a Sale and Purchase Deed, and reversing the name of the land certificate being traded. The obstacles in the process of changing the name, namely; Standard Operating Procedure (SOP), the process of transferring the name of a certificate whose proof of ownership is still in the form of Letter C Kelurahan, sale and purchase of land rights from inheritance proceeds, unpaid PBB payments, and length of time in processing a certificate at the "Batang Regency National Land Agency Office".Key words: ownership rights; name transfer process; land certificateAbstrakPermasalahan kepemilikan hak atas tanah menjadi perhatian pemerintah, sehingga dibuat Undang-Undang Pokok Agraria untuk mengatur mengenai hierarki hak-hak penguasaan atas tanah. Kepemilikan hak atas tanah melalui jual beli harus dilakukan balik nama dilanjutkan pembuatan sertifikat atas nama pemilik baru. Artikel ini membahas mengenai pelaksanaan balik nama sertipikat hak milik atas tanah dalam jual beli dan hambatan yang ditemukan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dalam proses transaksi jual beli tanah terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan sebelum melakukan proses jual beli tanah, pembuatan Akta Jual Beli, dan balik nama sertifikat tanah yang diperjual-belikan. Hambatan dalam proses balik nama yaitu; Standar Operasional Prosedur (SOP), proses balik nama sertifikat yang bukti kepemilikannya masih berupa Letter C Kelurahan, jual beli hak atas tanah dari hasil warisan, tunggakan pembayaran PBB, dan lamanya waktu dalam mengurus sertipikat di “Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang”.Kata kunci : kepemilikan hak; proses balik nama; sertipikat tanah]]>
<![CDATA[Penunjukan Camat Sebagai Ppat Sementara Di Wilayah Kerja Yang Formasi PPAT Telah Terpenuhi ]]>
<![CDATA[Rizki Fitria Sari]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa’adah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46051
<![CDATA[The Land Deed Official, every year continues to increase, and the role of the sub-district head as a temporary PPAT is needed because the PPAT formation is unfulfilled in the working area. While the number of PPATs in the East Java Region is quite a bit, however in several districts in East Java with a large number of PPAT there are also have Temporary PPAT. Based on this legal issue, this study aims to determine the role of the sub-district head as a temporary PPAT and what the consequences will be with the appointment of a sub-district head in areas where the PPAT formation has been fulfilled. The research method used in this writing is juridical and empirical, because in this study it will try to find and find the extent of the implementation of the applicable positive law. The results showed that the role of the sub-district head was still needed by Pertanahan Office, sub-district head was considered an official who was able to know the characteristics of his area. Meanwhile, the result of the appointment of the camat led to competition for services between the sub-district head as temporary PPAT and notary PPAT.Keyword : The Landeed Official; Sub-District Head; The Land OfficeAbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah setiap tahunnya terus meningkat, dan peran camat sebagai PPAT Sementara diperlukan karena kurang terpenuhinya formasi PPAT di wilayah kerja tersebut. Jumlah PPAT Sementara di Wilayah Jawa Timur tergolong sedikit namun dibeberapa kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah PPAT yang banyak masih juga terdapat PPAT Sementara. Berdasarkan isu hukum tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat sebagai PPAT Sementara dan bagaimana akibat yang ditimbulkan dengan tetap dilakukannya pengangkatan camat di wilayah yang formasi PPAT telah terpenuhi. Metode peneltian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis dan empiris, karena dalam penelitian ini akan berusaha mencari dan menemukan sejauh mana implementasi hukum postif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan camat masih diperlukan oleh Kantor Pertanahan, camat dirasa sebagai pejabat yang mampu mengetahui karakteristik wilayahnya. Sementara itu akibat dari penunjukan camat menimbulkan persaingan jasa antara camat sebagai PPAT Sementara dan PPAT Notaris. Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah; Camat; Kantor Pertanahan]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Pasuruan ]]>
<![CDATA[Shendy Adityo Wiratmoko]]>;
<![CDATA[Achmad Busro]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46028
<![CDATA[Land or the basis of land rights is an important matter, in fact, it is not uncommon for land disputes or cases over land to occur. In order to take a legal measure to ensure legal certainty, therefore it is obligatory for every land owner to register the land he has controlled, in order to ensure the highest rights that the community has over land. This article was carried out on the basis of the ability of the Land Office, especially the City of Pasuruan, to implement the Complete Systematic Land Registration program quickly, responsively and quickly to the low desires of the community. The problems examined in this article are regarding the Complete Systematic Land Registration program, along with the obstacles and efforts made by the Pasuruan City Land Office. This article uses an empirical juridical approach, analytical descriptive research specifications, and taxonomic qualitative data analysis methods. The process of implementing a complete systematic land registration in Pasuruan City has generally been going well. The obstacles faced include the lack of openness of the applicant and the occurrence of land tenure disputes. Keywords: PTSL; land registration; public service AbstrakPertanahan atau alas hak atas tanah adalah suatu hal yang penting, bahkan tidak jarang terjadinya sengketa atas tanah atau perkara atas tanah. Untuk melakukan suatu upaya hukum agar menjamin kepastian hukum, maka dari itu mewajibkan setiap pemilik tanah untuk mendaftarkan tanah yang telah dikuasainya, guna memastikan hak paling tertinggi yang dimiliki masyarakat atas tanah. Artikel ini dilaksanakan dengan dasar kemampuan Kantor Pertanahan khususnya Kota Pasuruan dalam pelaksanaannya terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara cepat, tanggap dan cepat terhadap keinginan masyarakat yang masih rendah. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, beserta hambatan dan upaya yang dilakukan oleh kantor Pertanahan Kota Pasuruan. Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridisi empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data kualitatif secara taksonomis. Proses pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Pasuruan secara umum telah berjalan dengan baik. Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya keterbukaan dari pemohon dan terjadinya sengketa penguasaan atas tanah. Kata kunci: PTSL; pendaftaran tanah; pelayanan publik]]>
<![CDATA[Prosedur Eksekusi Objek Lelang Hak Tanggungan Dimana Objek Masih Dikuasai Pihak Lain ]]>
<![CDATA[Hikmah Nurul Hidayah]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46046
<![CDATA[Civil cases arise from a hindrance relationship in which the debtor's performance obligations and the creditor's right to performance will be without hindrance if each party fulfills its obligations. Execution is an attempt by a creditor to realize his rights by force because the debtor does not fulfill his obligations voluntarily. The definition above the purpose of writing this law is to find out how the legal protection given to the auction winner for the auction object which is still controlled by another party, along with the execution procedure and the obstacles it encounters. Procedure for legal protection that can be given to auction subjects, first the winner of the auction submits a request for vacant execution at the Semarang District Court, then the Chairperson of the Semarang District Court gives Aanmaning to carry out voluntary vacating, if it has not been heeded then Aanmaning will be carried out again so that he will be executed heeding the warning from the Chairman Semarang District Court, then if the person executed continues to control the auction item, the Chief Justice will order a bailiff to vacate.Keywords: Execution; Auction; Civil CasesAbstrakPerkara perdata timbul dari suatu hubungan perintangan dimana debitur memiliki memiiki kewajiban untuk mendapatkan prestasi dan kreditur berhak terhadap prestasi, akan tanpa hambatan jika seluruh pihak melakukan pemenuhan kewajiban yang mengenainya. Eksekusi menjadi usaha kreditor menjadikan hak secara paksa menjadi nyata sebab kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh debitor secara sukarela. Definisi diatas tujuan penulisan hukum ini adalah guna melihat bagaimana pemenang lelang dilindungi oleh hukum atas objek lelang yang masih dikuasai pihak lain, berikut prosedur eksekusinya serta hambatan-hambatan yang ditemuinya. Prosedur Perlindungan hukum yang dapat diperoleh subjek lelang, terlebih dahulu pemenang lelang melakukan pengajuan di Pengadilan Negeri Semarang terkait permohonan eksekusi pengosongan, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Semarang memberikan Aanmaning untuk melakukan pengosongan secara sukarela, bilamana belum diindahkan maka akan dilakukan Aanmaning lagi supaya tereksekusi mengindahkan teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, maka bila tereksekusi masih terus menguasai barang lelang Ketua Pengadilan akan memerintahkan seorang juru sita untuk melakukan pengosongan.Kata Kunci : Ekskusi; Lelang; Perkara Perdata]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Oleh Hakim Dalam Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl ]]>
<![CDATA[Selma Azama Shibghatillah]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46024
<![CDATA[AbstractLand as one of the important objects in human life can be made transitional, one of which is traded which must be preceded by Deed. The practice of buying and selling land in fact allows for a dispute which results in Akta Jual Beli (AJB) that can be submitted for cancellation, one of which is AJB No.032 / 2012 with Decision No. 73 / Pdt.G / 2013 / PN.Btl. The research method in this article uses the normative juridical method, which is a study of the principles of positive law written in legislation with the technique of collecting literature study data from secondary data. The research results of this article include: first, the Judge's consideration of the cancellation of AJB No. 032/2012 because Defendant I was not known to exist and did not provide the remainder of the payment and fines to the Plaintiffs so that the Defendant I had broken its promise / default. Second, the legal consequences of canceling the deed of sale and purchase of land no. 73 / Pdt.G / 2013 / PN.Btl can be seen from the consequences for the parties, that is: for the Plaintiffs to get the return of SHM No.03763, for Defendant I could not own the plot of land on which the house building SHM No.03763, and for the Defendant II submission to the Plaintiffs the documents, receipts for taking SHM No. 03763. Key words: legal consequences; cancellation; deed of sale and purchase of land; judge. AbstrakTanah sebagai salah satu objek yang penting dalam kehidupan manusia dapat dilakukan peralihan, salah satunya diperjual belikan yang harus didahului dengan Akta. Praktik jual beli tanah kenyataanya memungkinkan adanya sengketa yang mengakibatkan Akta Jual Beli (AJB) bisa diajukan pembatalan, salah satunya AJB No.032/2012 dengan Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dari data sekunder. Hasil penelitian dari artikel ini meliputi: pertama, Pertimbangan hakim atas pembatalan AJB No.032/2012 karena Tergugat I tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberikan sisa pembayaran serta denda kepada Penggugat dengan demikian Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi. Kedua, Akibat hukum pembatalan akta jual beli tanah putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl dapat dilihat dari akibat bagi para pihak, yaitu: bagi Penggugat berhak untuk mendapatkan pengembalian SHM No.03763, bagi Tergugat I tidak bisa memiliki tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah SHM No.03763, dan bagi Tergugat II penyerahan kepada Penggugat surat-surat, kwitansi untuk pengambilan SHM No.03763. Kata kunci: akibat hukum; pembatalan; akta jual beli tanah; hakim.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umroh/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum ]]>
<![CDATA[Wahyu Hidayat]]>;
<![CDATA[Agus Sarono]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46041
<![CDATA[Minister of Religion Regulation No. 8 of 2018 concerning the implementation of Umrah worship expeditions has provided a sufficient basis for protection for Umrah pilgrims, including in the form of health protection, life insurance coverage, incidents, or management of congregational documents that have disappeared during the worship expedition. The limited funds that travel operators often feel cause obstacles when providing the protection facilities that have been mentioned, due to the low costs imposed on the congregation by cutting insurance costs. The type of research used in this article is normative juridical research in the case approach, because it will conceptualize law as something that refers to legal norms and principles contained in statutory regulations and court decisions. It is known that there are also umrah organizers who from the beginning did not intend to insure the Umrah congregation. Such a situation, among others, is the absence of routine controls on the organizers of the Umrah trip, through repressive steps, namely the government acts when there is a complaint from the congregation.Keywords: Umrah travel; legal protection; Umrah pilgrims.Abstrak Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ekspedisi Ibadah Umroh telah memberikan landasan proteksi yang cukup bagi Jemaah Umroh, antara lain berupa proteksi kesehatan, jaminan asuransi jiwa, insiden, ataupun pengelolaan dokumen Jemaah yang lenyap sepanjang ekspedisi beribadah. Keterbatasan dana yang kerap dirasakan penyelenggara travel menyebabkan hambatan ketika menyediakan fasilitas perlindungan yang telah disebutkan, disebabkan dari rendahnya biaya yang diberlakukan untuk Jemaah dengan memangkas beban asuransi. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif dalam pendekatan kasus, karena akan mengkonsepkan hukum sebagai sesuatu yang mengacu kepada norma dan prinsip hukum yang tercantum pada peraturan undang-undang dan putusan pengadilan. Diketahui terdapat pula pelaku usaha umroh yang sejak awal tidak berniat mengasuransikan jemaah umroh. Keadaan seperti itu antara lain dengan tidak terdapatnya pengendalian rutin pada penyelenggara perjalanan umroh, melalui langkah bersifat represif, yaitu pemerintah bertindak apabila ada pengaduan dari Jemaah.Kata Kunci : travel umroh; perlindungan hukum; jemaah umroh.]]>
