NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
648 Documents
<![CDATA[Praktik Penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Kepada Pegawai Perusahaan ]]>
<![CDATA[Bernadete Sonia Surya Santika]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46032
<![CDATA[Nowadays, the practice of providing unsecured credit facilities (KTA) has been widely practiced. The provision of this facility is greatly supported by the application of the Fiduciary Principle, which was built on the results of the Bank cooperation with trusted customers. The interesting things to examine in this research is about realisation process of this KTA to employees of a company by considering the risk of loss even though it is based on the principle of trust. In this study using the Juridical Empirical method. The results of the research found that the principle of trust plays an important role in the process of granting credit, although in applying for Unsecured Credit Facilities, company employees are still required to comply with all requirements set by the bank. The KTA application process is also still going through an analysis procedure to consider whether the application is approved or not. Furthermore, the existence of Unsecured Loans has created a new trend for employees that can also bring positive and negative sides. From the emergence of these two impacts, it can be seen how effective the existence of Unsecured Loans is for employees.Keywords: Fiduciary Principle; Unsecured Credit; Bank PolicyAbstrakDewasa ini praktik Pemberian Fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) sudah banyak dilakukan. Pemberian fasilitas ini sangat ditunjang dengan penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) yang dibangun dari hasil Kerjasama Bank dengan nasabah yang terpercaya. Namun yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberian KTA terhadap pegawai sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan resiko kerugian meskipun dilandasi dengan asas kepercayaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti menemukan bahwa asas kepercayaan memegang peranan penting dalam proses pemberian kredit, meskipun dalam mengajukan Fasilitas Kredit Tanpa Agunan, para karyawan perusahaan tetap wajib mematuhi seluruh persyaratan yang ditentukan bank. Proses pengajuan KTA juga masih melalui prosedur analisa untuk mempertimbangkan apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak. Selanjutnya dengan keberadaan Kredit Tanpa Agunan ini memunculkan trend baru bagi karyawan yang juga dapat membawa sisi positif dan juga sisi negatif. Dari munculnya kedua dampak tersebut dapat terlihat sejauh mana keefektifan keberadaan Kredit Tanpa Agunan bagi karyawan.Kata kunci: Asas Kepercayaan; Kredit Tanpa Agunan; Kebijakan Perbankan]]>
<![CDATA[Urgensi Hukum Akta Notaris Terhadap Keabsahan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ]]>
<![CDATA[Arika Ulyanisa]]>;
<![CDATA[Kholis Roisah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46048
<![CDATA[Education plays very important role in life whether nation or state. Education aims to educate nation’s life and give influence to children growth. This research aims to determine Notary’s role in establisment Informal Early Childhood School. This research’s method uses normative legal research. The result of this research shows that The Early Childhood Education unit is part of the foundation and in establishing a foundation, a Notary Deed is required. Therefore the Notary Deed can be a perfect evidence if there will be a dispute because it has physical, formal and material evidentiary power, if the notary deed is made according to applicable provisions, then the deed will bind the parties as an authentic deed and include court who must receive a notary deed as perfect evidence.Keywords: Authentic Deed; Notarial Deed; Non Formal EducationAbstrakPendidikan berperan penting dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa bernegara. Tujuan pendidikan ialah untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia dan menuntun anak Indonesia memiliki karakter yang baik dan tumbuh kembangnya. Penelitian ini adalah penelitian yang menggabungkan ilmu ekonomi dalam dunia pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui peran notaris dalam pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia merupakan bagian dari yayasan dan dalam pendirian sebuah yayasan tersebut dibutuhkan adanya Akta Notaris. Oleh sebab itu Akta Notaris dapat menjadi alat bukti yang sempurna jika nantinya terdapat sengketa. Hal ini dikarenakan Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal maupun materiil, apabila akta notaris tersebut dibuat secara sah menurut ketentuan yang berlaku. Akta Notaris yang sah akan menimbulkan akibat hukum dan mengikat para pihak terkait sebagai sebuah akta otentik. Oleh karena itu di dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, hakim harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.Kata Kunci : Akta Autentik; Akta Notaris; Pendidikan Non Formal]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja ]]>
<![CDATA[Talitha Shabrina Faramukti]]>;
<![CDATA[Sukirno Sukirno]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46025
<![CDATA[AbstractThe development secrets in the scope of business is indicating an increase by each year, plenty of people are determined to start a business from small commerce into a fairly large one. However, in fact are vulnerable towards law disputes, for instance the leak and thievery of a secret recipe kept by the owner. This article aimed to acknowledge the possible effort that can be executed in protecting the confidentiality of recipes and the legal effort to secure of recipes if there is violation happening within the employment agreement. The approach method used is juridical empirical. Data used were secondary data which consists of primary, secondary and tertiary law materials. Collection data techniques used by the author are literary study, the usage of documents, and interviews. Data collected were analyzed qualitatively through descriptive analysis methods. The article generates an innovation and findings that consider as a trade secret if there’s an effort that is taken by the owner which is by keeping it as a secret. In a company if there’s a violation against the trade secret, states will be giving the law protection for the aggrieved party.Keywords: trade secret; protection of law; employment agreementAbstrakPerkembangan dalam lingkup bisnis tiap tahun mengalami peningkatan, banyak sekali para pelaku usaha yang memutuskan untuk memulai suatu usaha dari usaha kecil hingga usaha yang cukup besar. Namun kenyataannya dalam dunia bisnis ini sangat rentan mengalami suatu masalah hukum seperti pembocoran dan pencurian suatu resep yang dirahasiakan oleh pemiliknya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kerahasiaan resep masakan dan upaya hukum melindungi pada resep masakan apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dokumen, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Artikel ini menghasilkan suatu inovasi dan temuan yang dianggap sebagai rahasia dagang apabila ada upaya yang dilakukan oleh pemiliknya dengan cara merahasiakannya. Dalam suatu perusahaan apabila terdapat suatu pelanggaran mengenai rahasia dagang, Negara memberikan suatu perlindungan hukum bagi mereka yang yang merasa dirugikan akibat pembocoran tersebut.Kata kunci : rahasia dagang; perlindungan hukum; kontrak kerja]]>
<![CDATA[Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0 ]]>
<![CDATA[Betty Ivana Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46043
<![CDATA[A Notary is a public official that has the authority to create authentic deeds and other powers as referred in Act No. 2 of 2014. In the world of notaries, the notary standards of ethics have been described in the notary code of ethics determined by the Indonesian Notary Association and must be obeyed by all notaries concerned. These codes of conduct should be the self-regulation of the profession and its implementation. The start of the industrial revolution 4.0 brought many changes to the world. Ministry of industry on a large and comprehensive scale to create a business that processes simpler, faster, easier, and cheaper to Making Indonesia 4.0 become a reality. Notaries are expected to actively participate in the licensing service process that is integrated electronically, or can be called as Online Single Submission (OSS). The urgency of reforming the code of ethics for the professional posititon of a notary as the practice of Indonesian notary in the industrial revolution 4.0 era, for the sake of creating notaries who have high integrity and morality to carry out their duties.Keywords : Notary; Code of Ethics; 4.0 Era AbstrakNotaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.Di dalam dunia kenotariatan standar etik Notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan wajib dipatuhi oleh segenap Notaris.Kode Etik harus menjadi self-regulation dari profesi dan pelaksanaannya. Dimulainya revolusi industry 4.0 membawa banyak perubahan bagi dunia, Kementrian Perindustrian secara besar-besaran dan menyeluruh membuat business process menjadi lebih sederhana, cepat, mudah dan murah demi mewujudkan Making Indonesia 4. Para notaris diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik, atau online single submission (OSS). Urgensi pembaharuan kode etik jabatan notaris bagi praktik kenotariatan Indonesia di era 4.0 demi terciptanya notaris yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas jabatannya.Kata Kunci : Notaris; Kode Etik; Era 4.0]]>
<![CDATA[Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Permasalahan Yang Terjadi Di Pelaksanaan Praktik Notaris ]]>
<![CDATA[Riva Raditya]]>;
<![CDATA[Kholis Roisah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46060
<![CDATA[Notaries in carrying out their profession must be based on law Number 2 of 2014 and the Notary Code of Ethics. The purpose of writing this journal is to find out the problems that often occur regarding violations of the Notary Code of Ethics and the implementation of the Notary's Code of Ethics in Notary practice. The research method used is Normative. The results of the discussion of this journal are problems that usually occur in violations of the Notary Code of Ethics, namely the installation of a nameplate outside the scope of the office, promotions by sending condolences or congratulations, and determining honoraria that are not in accordance with the association agreement or the Notary's Code of Ethics, the second application of the Code. Notary ethics is not maximal due to lack of firmness and monitoring from the Honorary Council and the Supervisory Board in carrying out their duties. The conclusion from this journal is that the problems that often occur in the Notary Code of Ethics, namely the installation of name boards, congratulations and sorrows and determination of honoraria, the application of the Notary Code of Ethics is considered less than optimal and less effective.Keywords: notary; practice; notary code of ethicsAbstrakNotaris dalam melaksanakan profesinya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20l4 dan Kode Etik Notaris. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi terkait pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelaksanaan penerapan Kode Etik Notaris dalam praktik Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu Normatif. Hasil pembahasan jurnal ini adalah permasalahan yang biasa terjadi dalam pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu pemasangan papan nama di luar lingkup kantor, promosi dengan mengirimkan ucapan duka cita atau ucapan selamat, serta penetapan honorarium yang tidak sesuai dengan kesepakatan perkumpulan atau Kode Etik Notaris, kedua penerapan Kode Etik Notaris kurang maksimal karena kurang tegasnya dan pemantauan dari Dewan Kehormatan serta Majelis Pengawas dalam menjalankan tugasnya. Simpulan dari jurnal ini yaitu permasalahan yang sering terjadi dalam Kode Etik Notaris yaitu pemasangan papan nama, ucapan selamat dan duka serta penetapan honorarium, penerapan Kode Etik Notaris dinilai kurang maksimal dan kurang efektif.Kata kunci: notaris; penerapan; kode etik notaris]]>
<![CDATA[Kedudukan Informed Consent Sebagai Perlindungan Hukum Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek ]]>
<![CDATA[Chandra Akbar Eka Pratama]]>;
<![CDATA[Ngadino Ngadino]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46038
<![CDATA[AbstractThe relationship between doctor and patient is known as a therapeutic transaction. Before a therapeutic action is carried out, it is necessary to have informed consent, which involves the doctor's explanation to the pa.tient regarding the patient's disease condition and medical actions that will be taken as the doctor's effort to cure the patient. So it is hoped that both the patient and the patient's family can understand before approving medical action. Informed consent has a critical and absolute role in the relationship between doctor and patient. Informed consent can be used as a basis for providing a sense of security to both doctors or health workers who carry out medical services for health services and patients who receive health services. However, in carrying out his profession, it does not rule out carelessness. It can be leading to what is often known as malpractice. This writing aims to determine the role of informed consent to protect both health workers and patients about the relationship between doctors and patients to carry out the profession to cure patients' illnesses and avoid or overcome cases of malpractice in the therapeutic agreement of doctors and patients.Keywords: informed consent; doctor; patient; malpractice AbstrakHubungan dokter dengan pasien dikenal juga sebagai transaksi terapeutik. Sebelum adanya tindakan terapeutik dilakukan, perlu adanya informed consent yang menyangkut penjelasan yang dilakukan dokter kepada pasien berkaitan dengan kondisi pen.yakit pasi.en serta tindakan med.is yang akan dilakukan sebagai upaya dokter untuk kesembuhan pasien. Maka dari itu, diharapkan baik pasien maupun keluarga pasien dapat memahami sebelum memberikan persetujuan tindakan medis. Informed consent memiliki peran penting dan bersifat mutlak dalam hubungan dokter pada pasien dapat dijadikan dasar untuk memberikan rasa aman baik kepada dokt.er atau tena.ga kese.hatan yang melakukan tindakan medis pelayanan kesehatan maupun kepada pasien yang menerima pelayanan kesehatan.karena memahami kondisi penyakit yang diderita oleh pasien serta tindakan medis yang akan dilakukan sebagai usaha menyembuhkan penyakitnya. Namun dalam menjalankan profesinya tidak menutup kemungkinan terjadi ketidak hati-hatian yang sering dikenal secara umum dengan sebutan malpraktek. Sehingga tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran informed consent guna melindungi baik tenaga kesehatan maupun pasien berkaitan dengan hubungan dokter dan pasien dalam usaha menjalankan profesi guna kesembuhan penyakit pasien dan dapat tehindar maupun mengatasi kasus malpraktek pada perjanjian terapeutik dokter dan pasien.Kata kunci: info.rmed cons.ent; do.kter; pas.ien; malpraktek]]>
<![CDATA[Konsep Perbankan Syariah Pasca Spin Off: Perspektif Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Ilham Rysaldi]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46054
<![CDATA[Bank Indonesia stipulates that no later than fifteen years after the enactment of the Sharia Banking Law, Conventional Commercial Banks must separate themselves from the Sharia Business Unit. Separation can be carried out before 2023 as long as the asset value of the Sharia Business Unit has reached 50 percent of the total asset value of Conventional Commercial Banks. In Indonesia, there are two forms of Islamic banking structure, namely Fully Fledge Bank (BUS), Subsidiary Unit (UUS). This article discusses issues regarding Sharia Banking policy in Indonesia, and the impact of the spin off policy. The research method used in this article is empirical / sociological. The data analysis used was descriptive qualitative. The results of the study show that Islamic banking chooses the best way to respond to the spin-off policy, namely by adjusting the conditions of each Sharia Business Unit that will do the spin-off because the minimum capital requirement is 1 trillion, so that UUS readiness is needed. The impact of the spin-off policy requires strong capital for BUS, so that if the capital is not fulfilled it can result in the closure of the UUS.Keywords: islamic banking structure; spinoff; islamic business unit.AbstrakBank Indonesia menetapkan paling lambat lima belas tahun setelah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah, Bank Umum Konvensional harus memisahkan diri dari Unit Usaha Syariah. Pemisahan dapat dilaksanakan sebelum 2023 asalkan nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50 persen dari total nilai aset Bank Umum Konvensional. Di Indonesia terdapat dua bentuk struktur perbankan syariah yaitu Fully Fledge Bank (BUS), Subsidiary Unit (UUS). Artikel ini membahas permasalahan mengenai kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia, dan dampak dari adanya kebijakan spin off. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan empiris/sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perbankan syariah memilih cara yang terbaik menyikapi kebijakan spin off yaitu dengan menyesuaikan kondisi masing-masing Unit Usaha Syariah yang akan melakukan Spin off karena ketentuan permodalan yang ditetapkan minimal 1 triliyun, sehingga dibutuhkan kesiapan dari UUS. Dampak dari kebijakan spin off dibutuhkannya modal yang kuat bagi BUS, sehingga apabila permodalan tidak mampu terpenuhi dapat mengakibatkan ditutupnya UUS.Kata kunci: struktur perbankan syariah; spin off; unit usaha syariah.]]>
<![CDATA[Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Jual Beli Hak Atas Tanah Di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Annisa Putri Aprilia]]>;
<![CDATA[Edith Ratna M.S.]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46033
<![CDATA[Authority is a power that is owned by one or several parties whose existence is recognized by the prevailing laws and regulations. PPAT has the task of carrying out land registration, namely making deeds of transferring rights related to land. With no document in the form of a PPAT deed, BPN is prohibited from registering the deeds concerned. The sale and purchase of land rights is a legal act in the form of transferring property rights by the seller to the buyer who at that time also hands over the price to the seller. However, it is undeniable that in the everyday life of the people there are still many land sales and purchases carried out between sellers and buyers in an underhand manner, meaning without the intervention of PPAT. This buying and selling activity is only proven by a receipt as evidence of a sale and purchase. Buying and selling in this case also meets the requirements of 1320 Civil Code. However, to obtain a transfer of title to land (reversing name), the buyer must have a deed drawn up by PPAT because the transfer of land rights must be in a sale and purchase to be proven by a deed made by PPAT which has been previously registered. This is in accordance with Article 19 of the UUPA. Keywords :authority; PPAT; sale and purchase of land rightsAbstrakKewenangan merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki oleh satu atau beberapa pihak yang keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPAT memiliki tugas untuk melaksanakan pendaftaran tanah yakni melakukan pembutan akta pemindahan hak terkait tanah. Dengan tidak ada dokumen berwujud akta PPAT, BPN dilarang mendaftar perbuatan yang bersangkutan. Jual beli hak atas tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan cara dibawah tangan artinya tanpa adanya campur tangan PPAT. Kegiatan jual beli ini hanya dibuktikan dengan selembaran kwitansi sebagai bukti telah terjadi jual- beli. Jual beli dalam hal ini juga sudah memenuhi syarat 1320 KUHPerdata. Tetapi, untuk memperoleh peralihan hak milik atas tanah (balik nama) maka pembeli harus mempunyai akta yang dibuat oleh PPAT karena peralihan hak atas tanah harus dalam jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang sudah didaftarkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 UUPA. Kata kunci: kewenangan; PPAT; jual beli hak atas tanah]]>
<![CDATA[Urgensi Perkembangan Regulasi Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan Hipotek ]]>
<![CDATA[Maghfira Aulia]]>;
<![CDATA[Luluk Lusiati Cahyarini]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46049
<![CDATA[The national shipping industry is very close and cannot be separated in relation to an aspect of financing. Financing for the procurement of these ships can be obtained through credit or loan facilities because ships are objects that can be used as objects of collateral for debt repayment in the credit agreement. The purpose of this study is to provide an overview of the regulation of ships as objects of mortgage collateral in statutory regulations. The research method uses juridical empirical. The result of the research shows that the provisions regarding or ships as objects of mortgage collateral in Indonesia are one of the factors why banking institutions and financial institutions in the country are still reluctant to provide credit or loan facilities to the national shipping and shipping industry for marine financing. This is because the laws and regulations in Indonesia regulating the mortgage on ships are not clear, no longer in accordance with the times and the current needs regarding credit, banking, and national economic activities, and do not meet applicable international standards. Keywords: Mortgage; Guarantee; Ship.AbstrakIndustri perkapalan nasional sangat erat serta tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan suatu aspek pembiayaan. Pembiayaan untuk pengadaan kapal laut tersebut dapat diperoleh melalui fasilitas kredit atau pinjaman, karena kapal laut merupakan benda yang dapat dijadikan objek jaminan pelunasan hutang dalam perjanjian kredit.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran tentang pengaturan kapal laut sebagai objek jaminan hipotek didalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitiannya menggunakan yuridis empiris. Hasil dari penelitian bahwa ketentuan-ketentuan mengenai ataukapal laut sebagai objek jaminan hipotek di Indonesia merupakan salah satu faktor mengapa lembaga perbankan dan lembaga keuangan didalam negri masih enggan untuk memberikan fasilitas kredit atau pinjaman kepada industri perkapalan dan pelayaran nasional untuk pembiayaan kapal laut. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dalam hal ini mengatur mengenai, hipotek atas kapal laut tidak jelas, tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan dewasa ini tentang kegiatan perkreditan, perbankandanperekonomian nasional serta tidak memenuhi standar internasional yang berlaku. Kata kunci: Hipotek; Jaminan; Kapal Laut.The national shipping industry is very close and cannot be separated in relation to an aspect of financing. Financing for the procurement of these ships can be obtained through credit or loan facilities because ships are objects that can be used as objects of collateral for debt repayment in the credit agreement. The purpose of this study is to provide an overview of the regulation of ships as objects of mortgage collateral in statutory regulations. The research method uses juridical empirical. The result of the research shows that the provisions regarding or ships as objects of mortgage collateral in Indonesia are one of the factors why banking institutions and financial institutions in the country are still reluctant to provide credit or loan facilities to the national shipping and shipping industry for marine financing. This is because the laws and regulations in Indonesia regulating the mortgage on ships are not clear, no longer in accordance with the times and the current needs regarding credit, banking, and national economic activities, and do not meet applicable international standards. Keywords: Mortgage; Guarantee; Ship.AbstrakIndustri perkapalan nasional sangat erat serta tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan suatu aspek pembiayaan. Pembiayaan untuk pengadaan kapal laut tersebut dapat diperoleh melalui fasilitas kredit atau pinjaman, karena kapal laut merupakan benda yang dapat dijadikan objek jaminan pelunasan hutang dalam perjanjian kredit.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran tentang pengaturan kapal laut sebagai objek jaminan hipotek didalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitiannya menggunakan yuridis empiris. Hasil dari penelitian bahwa ketentuan-ketentuan mengenai ataukapal laut sebagai objek jaminan hipotek di Indonesia merupakan salah satu faktor mengapa lembaga perbankan dan lembaga keuangan didalam negri masih enggan untuk memberikan fasilitas kredit atau pinjaman kepada industri perkapalan dan pelayaran nasional untuk pembiayaan kapal laut. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dalam hal ini mengatur mengenai, hipotek atas kapal laut tidak jelas, tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan dewasa ini tentang kegiatan perkreditan, perbankandanperekonomian nasional serta tidak memenuhi standar internasional yang berlaku. Kata kunci: Hipotek; Jaminan; Kapal Laut.]]>
