LAW REFORM
s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.
Articles
341 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN KORPORASI ]]>
<![CDATA[Evan Elroy S]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 5, No 1 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (90.383 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v5i1.668
<![CDATA[ABSTRAKPada saat ini, peran korporasi sudah sedemikian luasnya. Hampir seluruhaspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Dapat dilihatbahwa koporasi bergerak di berbagai bidang seperti industri pertanian, perbankan,hiburan dan sebagainya yang melibatkan perputaran uang yang tidak sedikit. Suatukenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadisangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terusmeningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinyatindakan pelanggaran hukum, bahkan memunculkan korban yang menderitakerugian. Walaupun demikian, banyak korporasi yang lolos dari kejaran hukumsehingga tindakan korporasi yang bertentangan dengan hukum tersebut semakinmeluas dan sulit dikontrol. Menjerat korporasi atas kejahatan yang dilakukannyamelalui adalah hal yang penting, namun yang tidak kalah pentingnya adalahmemberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kejahatan korporasi.Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yaknibagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadapkorban kejahatan korporasi saat ini, serta bagaimana kebijakan formulasipertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dimasa yang akan datang.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatifdengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan denganmengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumendokumenyang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatifdengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalamdokumen dan perundang-undangan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa saat ini kebijakan formulasipertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi belumdapat mewujudkan pertanggungjawaban korporasi terhadap korban. Oleh karenaitu, diperlukan reorientasi dan reformulasi pada kebijakan formulasi yang akandatang dengan menekankan pada keseragaman dan konsistensi dalam halpenentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi,siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan korporasi, sertasanksi-sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang melakukan kejahatan.Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Korban Kejahatan Korporasi]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL PERIKANAN TANGKAP TERPADU ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) BERDASARKAN PERMEN KP NO. 30 TAHUN 2012 ]]>
<![CDATA[Danang Hardianto]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 11, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.5 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v11i2.15764
<![CDATA[ZEEI ialah wilayah dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang memiliki potensi sumber daya ikan untuk dikelola dalam sistem bisnis perikanan yaitu menekankan penangkapan, pengolahan, produksi dan pemasaran. Pengaturan usaha perikanan tangkap terpadu ZEEI dalam sistem bisnis perikanan dapat dipadukan dengan kawasan berikat dan minapolitan Pola hukum investasi industri ini ialah pola-kerjasama, pola sewa beli dan pola lisensi. Industri ini dapat merangsang investor asing dan nasional serta memperdayakan masyarakat. Industri dapat menjadi industri pionir tertutama ditujukan kawasan pesisir di Wilayah Indonesia Timur sehingga terwujudkan kesejahteraan masyarakat dan industri perikanan yang berbasis kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability) dan kemakmuran (prosperity). ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA SUAP DALAM BIDANG POLITIK ]]>
<![CDATA[Yohanes Pande]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 6, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (621.088 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v6i2.12500
<![CDATA[Pembangunan hukum diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menagani dan menyelasaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) terutama suap menyuap yang menempati posisi yang strategis terhadap perkembangan tindak pidana korupsi yang lain. Suap menyuap yang terjadi secara masive dan bentuk money politics diberbagai Pemilihan umum tidak pernah dituntut di pengadilan bahkan di anggap sesuatu yang wajar, padahal dalam jangka panjang akan merusak mental bangsa. Untuk itu diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana, karena itu permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana suap dalam bidang politik dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan akan datang. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dlam sistem perundang-undangan. Spesifikasi penelitian adalan penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk mengambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode analisis data normatih-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengontruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Tindak Pidana Suap, Politik.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Haryanto Haryanto]]>;
<![CDATA[Joko Setiyono]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 13, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (114.473 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v13i1.15952
<![CDATA[Penelitian bertujuan Mengkaji dan menganalisis dasar yang melatarbelakangi Pemerintah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing dan Mengkaji dan menganalisis kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, dalam presfektif hukum pidana internasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif-analitik, dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan, pada dasarnya dimaksudkan agar kapal-kapal eks-asing tidak kembali dipergunakan untuk melakukan illegal fishing, memutus mata rantai pemanfaatan kembali kapal-kapal illegal di Indonesia, serta mengefektif dan mengefisienkan prosedur penanganan dan pemeliharaan barang bukti berupa kapal ikan asing yang digunakan untuk melakukan illegal fishing. Selain alasan-alasan teknis, penerapan kebijakan didasarkan pada alasan: pelaksanaan pilar keempat mewujudkan visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia; upaya untuk menimbulkan shock therapy; pelaksanaan kebijakan kriminal berupa kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan; penegasan dan pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan; upaya pemberantasan illegal fishing sebagai kejahatan utama di laut. Sedangkan dalam presfektif hukum pidana internasional, kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, merupakan : pelaksanaan teori kedaulatan negara; penerapan teori yurisdiksi kriminal; dan pelaksanaan teori penegakan hukum pidana internasional.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULASI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) SEBAGAI ALASAN PERINGANAN PIDANA DALAM RANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Rahmi Dwi Sutanti]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 8, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.072 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v8i2.12429
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) sebagai alasan peringanan pidana saat ini. Tujuan lainnya adalah mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) sebagai alasan peringanan pidana yang akandatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana saat ini mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, yang telah merumuskan adanya peringanan pidana. Data lainnya menjukan bahwa Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringanan pidana dapat dilakukan dengan memperhatikan Pengertian.Kata Kunci: kebijakan, Justice Collaborator, keringanan pidana,]]>
<![CDATA[FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BATANG ]]>
<![CDATA[Benny Abidin]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.647 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v14i2.20872
<![CDATA[Implementasi Perda APBD Kabupaten Batang pada periode 2016 dari sisi pengawasan DPRD sebagai mitra Kepala Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tulisan membahas dan menganalisa pola pengawasan DPRD terhadap perda APBD yang memiliki implikasi tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perda perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD). Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisa data bersifat kualitatif. Pengawasan DPRD Kabupaten Batang terhadap Perda APBD belum berjalan maksimal yang disebabkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Batang lebih didominasi pengawasan teknis-fungsional daripada pengawasan politik. Polla pengawasan DPRD Kabupaten Batang belum berorientasi pada visi-misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Batang 2012-2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan DPRD Batang terhadap pelaksanaan Perda APBD Batang 2016 adalah faktor hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana prasarana penegakan hukum dan faktor masyarakat (Budaya). Faktor hukum sendiri telah dapat menciptakan kondisi pengawasan DPRD berjalan efektif. Faktor aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana prasarana penegakan hukum dan faktor masyarakat (Budaya) masih menjadi menjadi penghambat pengawasan DPRD Batang terhadap pelaksanaan Perda APBD Batang 2016. Hambatan-hambatan tersebut adalah belum terjalin koordinasi dan sinergi antar aparat pengawasan fungsional dan DPRD Kabupaten Batang, belum digunakan dengan baik pola penganggaran berbasis kinerja, belum optimalnya penerapan budaya berbasis kinerja dan belum tersedianya mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran.Kata Kunci: Otonomi Daerah; Check and Balances; Good Governance; Pengawasan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL DALAM RANGKA MENUJU OPTIMALISASI KERJA ]]>
<![CDATA[Eko Prihartono, SH]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 5, No 1 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (68.282 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v5i1.239
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaanpengawasan fungsional dan tindak lanjutnya dalam pelaksanaan pengawasanuntuk menuju optimalisasi kenerja auditor di Inspektorat Jenderal DepartemenPertanian.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelitipersoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yangmerupakan data sekunder, yang selanjutnya disebut dengan penelitianpustaka. Untuk melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitianlapangan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara.Hasil penelitian ini adalah : (1). Inspektorat Jenderal DepartemenPertanian sebagai sub sistem pemerintahan, keberadaannya mempunyai andilbesar dalam terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bebas daripraktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Good Governance and CleanGovernance). .(2). Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsipengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikanberbagai macam permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik,ekonomi maupun sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkandalam suatu kebijakan pengawasan yang menyeluruh. (3) DepartemenPertanian berkepentingan dengan terwujudnya system pengawasan yangmemadai untuk menjamin tercapainya tujuan dan pelaksanaan kegiatansecara efektif, efisien dan ekonomis.. (4.) Tindak lanjut hasil pengawasanAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat diperlukan dalam rangkamemperbaiki manajemen pemerintah antara lain aspek ketatalaksaan danSumber Daya Manusia Aparatur, aspek kelembagaan serta dasar peniliaiankinerja pimpinan unit kerja, agar suatu temuan yang sama tidak terulangkembali. (5). Semakin gencarnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusipengawas termasuk Inspektorat Jenderal, secara tidak langsung menuntutadanya peningkatan kinerja dari tim auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan.Kata kunci : Pengawasan fungsional, Optimalisasi kerja.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM YANG ADIL ATAS HILANGNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN UDARA ]]>
<![CDATA[Rosalita Ardiani Putri]]>;
<![CDATA[Bambang Eko Turisno]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (83.308 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v11i1.15755
<![CDATA[ Keselamatan pada kegiatan pengangkutan udara menyangkut jiwa seorangpenumpang dan terhadap bagasi atau barang yang mereka bawa.Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang adil atas hilangnya bagasi penumpang dalam pengangkutan udara dan bagaimanakah putusan pengadilan tentang sengketa hilangnya bagasi penumpang menurut teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hilangnya bagasi pada pengangkutan udara dirasa belum cukup adil bagi para penumpang, terutama terlihat pada isi perjanjian pengangkutan dan besar ganti kerugian. Putusan hakim pengadilan mengenai tanggung jawab pengangkut udara yang dibahas dalam tesis ini telah sesuai dengan teori keadilan milik John Rawls “Justice as Fairness”, yaitu keadilan yang paling fair atau yang paling jujur yang harus dijadikan sebagai pedoman.]]>
<![CDATA[PERLUASAN RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA NASIONAL GUNA MELINDUNGI WNI DI LUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pantas Sianturi]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 1, No 2 (2006) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (13135.352 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v1i2.12211
<![CDATA[Kajian ini ditujukan untuk mengetahui formulasi ruang lingkup berlakunya hukum pidana nasional pada saat ini dan perluasannya dalam melindungi kepentingan hukum bangsa Indonesia di luar wilayah negara Indonesia. Metode pendekatan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan rekavensi. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, sedangkan analisis data dilakukan secara analisis yuridis historis dan yuridis komparatif. Asas nasional pasif dalam KUHP hanya melindungi kepentingan negara dari gangguan orang atau bangsa asing di luar negeri, sehingga jika terjadi suatu tindak pidana yang menimpa warga negara Indonesia, di luar negeri, maka proses hukumnya hanya diserahkan sepenuhnya terhadap hukum yang berlaku di negara tindak pidana itu dilakukan. Oleh karena itu formulasi pembaharuan kebijakan hukum pidana nasional dapat dilakukan melalui proses perbandingan dengan hukum pidana negara asing. Dalam Pasal 4 RUU KUHP tahun 2004 telah menempatkan kepentingan warga negara secara individual menjadi suatu kepentingan nasional, sehingga hukum pidana Indonesia akan dapat diterapkan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.Kata Kunci : Formulasi Kebijakan, Hukum Pidana Nasional, Perlindungan Warga Negara]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PANCASILA DALAM MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI (Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Proses Ratifikasi Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations Menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN) ]]>
<![CDATA[Rahmanto Putra]]>;
<![CDATA[Retno Saraswati]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (83.112 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v12i2.15878
<![CDATA[Indonesia telah meratifikasi Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Secara otomatis menjadikan Indonesia terikat dan memiliki kewajiban untuk tunduk pada perjanjian internasional. Di tengah carut-marut wajah kehidupan bangsa saat ini, apalagi dengan hadirnya arus globalisasi yang semakin nyata. Kini semua orang sadar bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus kembali bersandar pada kesepakatan yang disebut Pancasila. Publik Indonesia-pun berpendapat bahwa harus ada upaya sistematik, masif, dan terstruktur untuk menghadapi arus globalisasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji sejauhmana upaya politik hukum Pancasila. Lebih khusus dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi yang sedang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian yang diikuti dengan beberapa saran juga akan diuraikan.]]>
