Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 341 Documents

17 18 19 20 21

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGGUNA LAYANAN AGEN BRILINK PADA KEGIATAN PERBANKAN DI KANTOR CABANG BRI PARAKAN Rosa Kumalasari; Paramita Prananingtyas; Bagus Rahmanda
LAW REFORM Vol 14, No 1 (2018)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Agen merupakan pihak yang bekerjasama dengan bank penyelanggara laku pandai yang menjadi kepanjangtangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat. Laku Pandai merupakan program layanan perbankan tanpa kantor dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam operasionalnya serta membutuhkan kerjasama antara bank penyelenggara dengan pihak ketiga yakni nasabah sebagai kepanjangan tangan bank untuk memberikan layanan perbankan pada masyarakat yang belum mengenal, atau kesulitan dalam menggunakan dan atau mendapatkan layanan perbankan. Terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan Laku Pandai perihal peran bank penyelenggara dalam menentukan nasabah untuk membantu kegiatan perbankan dan berkenaan dengan peran bank penyelenggara dalam mengatur operasional agen Laku Pandai, juga permasalahan perihal perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi perbankan melalui Laku Pandai.Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, yang didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan, dan bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Laku Pandai dapat terselenggara dengan baik diperlukan upaya untuk memperbaiki atau menyediakan jaringan internet di lokasi agen Laku Pandai. Kerahasiaan data nasabah perlu aturan dan sanksi yang jelas mengenai kewajiban agen untuk memberikan perlindungan kepada nasabah agar nasabah tidak perlu merasa khawatir mengenai kebocoran data.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.8/4/PBI/2006 SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK GO PUBLIC Mujiburrahman Thontowi
LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian tentang implementasi Good Corporate Governance (GCG)berdasarkan Peraturan Bank Indonesai (PBI) No 8/4/PBI/2006 tentangpelaksanaan GCG bagi Bank Umum mengankat tiga permasalahan. Pertama,pengaturan selfassessment GCG bagi bank umum berdasarkan PBI. Kedua,kendala dalam melakukan self assessment GCG.Ketiga, pemikiran upaya untukmengatasi kendala dalam melakukan self assessment GCG. Penelitian inimenggunakan metode yuridis empiris. Pengumpulan data sekunder dalampenelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumentasi.analisa datamenggunakan analisa data kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasemua bank harus menjalankan kegiatanusaha sesuai dengan prinsip prinsip yangterkandung dalam peraturan bank Indonesia. Implementasi GCG diperlukan agarperusahaan Perbankan dikelola secara amanah, efisien, professional dan tidakmerugikan kepentingan stakeholders.Self assessment GCG mendorong tegaknyaprinsip transparancy, accountability, responsibility, independence dan fairness.Kendala yang dihadapi oleh perusahaan perbankan saat melaksanakan selffassessment GCG bersifat internal dan external.Kata kunci:Peraturan Bank Indonesia, Good Corporate Governance, Go Public

KONSEP PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH SEMARANG Rahadi Kristiyanto
LAW REFORM Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Perbangkan syaiah adalah suatu model perbangkan yang mulai digagas dan dirintis pada abad ke 1963. Merupakan tonggak sejarah perkembangan system perbangkan Islam dengan didirikannya MIT ghamr local saving bank di mesir. Sedangklan di indonesia bank syariah mulai berdiri tahun 1991 dengan berdirinya BPRS Bandung serta BPRS Hereukat di Aceh. Kemudian setelah diundangkanya UU No. 7 tahun 2002 tentang perbankan, bank dan lembaga keuangan syariah mulai tumbuh dengan baik, lebih-lebih setelah terbitnya undang-undang no. 10 tahun 1992 tentang Perbankan, dan bank dan lembaga keuangan syariah mulai tumbuh dengan baik, lebih-lebih setelah terbitnya undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU perbankan, maka perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah semakin mendapatkan tempat dalam menata hukum positif di Indonesia. Akan tetapi pertumbuhan jumlah perbankan syariah tidak diimbangi dengan asosiasi dan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Masih banyak masyarakat yang menganggap perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional yang mencari keuntungan dalam bisnisnya dengan jalan membugakan uang kepala para nasabahnya.Dalam tesis ini diteliti hal-hal yang berkaitan dengan (1) bagaimana konsep pembiayaan – pembiayaan dengan prinsip syariah jika dibandingkan dengan konsep kredit dalam system konvensional serta; (2) bagaimana aspek hukum dalam proses pemberian pembiayaan. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan tersebut dengan suatu penjelasan tentang konsep pembiayaan dengan prinsip syariah dan konsep kredit dalam sistem konvensional, juga aspek-aspek hukum yang mengikuti dalam proses pemberian pembiayaan syariah kepada calon nasabahnya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis–empiris dimana akan dilakukan suatu penelitian meninjau praktek pemberian pembiayaan dalam perbankan secara riil kemudian dikaji dengan sumber-sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif di Indonesia. Kata kunci: Pembiayaan, Prinsip Syariah, Aspek Hukum.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Sri Wahyuni
LAW REFORM Vol 3, No 2 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

AbstrakRelatif kecilnya perhatian pada korban tindak pidana kejahatan sebagaimanadapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya merumuskan hakkorban tindak pidana kejahatan dalam satu pasal, yaitu Pasal 14 c ayat (1) yang mengaturhak ganti kerugian bagi korban tindak pidana kejahatan yang bersifat keperdataan. Didalam KUHAP juga mengatur hak korban tindak pidana kejahatan dalam Pasal 98-101,yang mengatur tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada hakimmenjatuhkan putusannya yang berdasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas.Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimanakah kedudukan dan peranankorban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ;Bagaimanakah kebijakan hukum pidana melalui tanggungjawab aparat Peradilan Pidanadalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan dalamsistem peradilan pidana di Indonesia; Bagaimanakah mengupayakan pemberianperlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilanpidana di masa datang.Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis, Penelitianini merupakan jenis penelitian yang memadukan antara pendekatan normatif danpendekatan sosiologis. Artinya di samping mengkaji hukum dalam kontek teori jugamelihat langsung apa yang terjadi di masyarakatHasil Penelitian menunjukkan bahwa Hak atas perlindungan dan pemulihankepentingan hukum dalam proses peradilan pidana sebagaimana yang tertuang dalamUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan terumuskan pula secaramoral dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and abuse ofPower, yang meliputi : jalan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil, antaralain men cakup;hak atas suatu mekanisme dalam mendapatkan keadilan; berhakmemperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya; memungkinkan untukmendapatkan ganti kerugian dengan tatacara formal (hukum) maupun secara non formal(dengan arbitrase, praktek-praktek kebiasaan atau hukum adat), yang cepat, jujur, murahdan dapat diterima, Namun dalam realitasnya korban tidak memperoleh apa-apa.Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana - Perlindungan Korban – Sistem Peradilan Pidana

PENGATURAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN : STUDI TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN DAN BENDA TUMBUH DI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG Ida Bagus Gde Winaya; Lita Tyesta A.L.W
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, Bandar Udara dilengkapi dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). KKOP relatif sangat luas, mulai dari pinggir landas pacu sampai radius 15.000 m dengan ketinggian yang berbeda-beda sampai 150 m relatif terhadap Titik Reference Bandar Udara. Bangunan dan benda tumbuh di dalam KKOP harus diatur dan dikendalikan, tidak melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan. Penelitian menganalisis pengaturan pembangunan dan benda tumbuh di KKOP dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pembangunan dan benda tumbuh di KKOP Bandar Udara Ahmad Yani Semarang. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengaturan KKOP dirumuskan dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan berikut peraturan pelaksanaannya. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara tegas menetapkan penyerahan urusan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara, termasuk di dalamnya adalah KKOP. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan dan pengendalian KKOP Bandar Udara Ahmad Yani, baru dituangkan secara umum di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah baik di Propinsi Jawa Tengah maupun di Kota Semarang, belum ada Perda tentang rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERANANNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) Muhammad Rusmawardi
LAW REFORM Vol 2, No 2 (2007)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pembangunan khususnya dibidang ekonomi agar dapat berjalan lancar dan baik diperlukan adanya dana dan biaya sebagai faktor penunjang antara lain dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.Konsepsi dasar model pembiayaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, adalah penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah baik menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat, dan tenaga yang memadai, agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut.Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengeluarkan Peraturan-Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum (peraturan pelaksana) dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.Kata Kunci : Peraturan-Peraturan Daerah, Pajak, Retribusi Daerah

KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA Mira Novana Ardani
LAW REFORM Vol 13, No 2 (2017)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Orang asing yang berkedudukan di Indonesia memerlukan tanah yang akan dijadikan tempat tinggal mereka selama berada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis. Pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing di Indonesia, mulai dari mendapat izin tinggal berada di Indonesia sampai dengan memperoleh hak atas tanah untuk tempat tinggalnya perlu mendapat perhatian. Pelaksanaan dari aturan yang telah ada harus dilaksanakan secara konsisten.

Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Merek melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC), World Intellectual Property Organizations (WIPO) Arbitration Centre dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Putra Permata Mandiri Siregar
LAW REFORM Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penyelesaian sengketa merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah melalui jalur pidana, perdata, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingkan melalui peradilan umum.. Selain peraturan prosedur arbitrase, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan putusan asbritrase SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI. Penelitian ini ingin mengkaji (1) penyelesaian sengketa merek melalui SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari peratuan prosedur arbitrase masing-masing, dan (2) pelaksanaan putusan SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan metode yuridis doktrinal. Berdasarkan penelitian ini SIAC merupakan badan arbitrase yang memiliki keunggulan dibandingkan badan arbitrase yang lain.Kata-kunci : Penyelesaian Sengketa Merek, Pelaksanaan Putusan Arbitrase.

OPTIMALISASI PENINGKATAN KUALITAS KREDIT DALAM RANGKA MENGATASI KREDIT BERMASALAH Achmad Chosyali; Tulus Sartono
LAW REFORM Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Namun kredit juga merupakan kegiatan bisnis yang mempunyai risiko yang dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank dan kelangsungan usaha bank. Untuk dapat mengoptimalkan kualitas kredit menjadi sebuah pekerjaan penting yang harus dilakukan. Sehingga diperlukan penyaluran kredit yang penuh ketelitian supaya menghasilkan kredit yang maksimal.Kredit yang diberikan PT.Bank Mandiri cabang Semarang mengalami tingkat angka kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang tergolong kurang sehat. Sehingga perlu upaya dalam mengoptimalkan kualitas kredit yang dilakukan dengan cara pemberian kredit secara procedural, analisis yang teliti, pengambilan keputusan kredit dengan batas kewajaran serta adanya pemantauan jatuh tempo kredit. adapun upaya dalam rangka mengatasi kredit bermasalah yang dilakukan PT.Bank Mandiri cabang Semarang yaitu dengan penagihan intensif, klaim asuransi, rescheduling dan penjualan agunan/jaminan kredit.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA CYBER DI BIDANG PORNOGRAFI ANAK (CYBER CHILD PORNOGRAPHY) DI INDONESIA Syahriman Jayadi
LAW REFORM Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Child pornography (Pornografi anak) di Indonesia saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang cukup besar. Tetapi ternyata juga berdampak negatif luar biasa. Media pornografi anak semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap anak untuk melihat materi pornografi melalui internet, handphone, buku bacaan dan VCD. Kemudahan mengakses materi pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sesamanya.

Page 19 of 35 | Total Record : 341

17 18 19 20 21

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 2 (2025): Law Reform Vol 21, No 1 (2025) Vol 20, No 2 (2024) Vol 20, No 1 (2024) Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA