Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 341 Documents

16 17 18 19 20

PIDANA PENJARA TERBATAS : SEBUAH GAGASAN DAN REORIENTASI TERHADAP KEBIJAKAN FORMULASI JENIS SANKSI HUKUM PIDANA DI INDONESIA Abdul Kholiq; Barda Nawawi Arief; Eko Soponyono
LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penggunaan jenis sanksi pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) selama ini mendapatkan kritik-kritik terutama dikaitkan dengan dampak negatif dari jenis pidana tersebut. Adanya dampak negatif yang melekat dalam penjatuhan pidana penjara bagi pelaku kejahatan dapat berupa stigmatisasi dan prisonisasi. Berbagai upaya pembaharuan jenis pidana telah dilakukan seperti mencari alternatif pidana perampasan tersebut yang berupa pidana penjara terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah jenis penelitian normatif (doctrinal), yaitu melakukan penelitian dalam teori-teori atau doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam undang-undang yang berlaku, selanjutnya melakukan komparasi dengan ketentuan yang berlaku di beberapa negara asing. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analitis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui/menganalisis kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam hukum positif di Indonesia dan negara lain; dan untuk mengetahui/menganalisis kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian tesis ini ditemukan bahwa kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam hukum positif di Indonesia tidak merumuskan secara limitatif, akan tetapi dalam upaya memberikan alternatif dari pidana penjara telah dirumuskan pidana bersyarat atau pidana percobaan yang di atur dalam Pasal 14a-14f KUHP (WvS), selain itu jenis pidana pengawasan juga dirumuskan di luar KUHP. Kebijakan formulasi pidana penjara terbatas di masa yang akan datang, pada dasarnya jenis pidana penjara terbatas merupakan sanksi alternatif dari perampasan kemerdekaan yang dalam pelaksanaannya pelaku hanya menjalani sebagian pidana di dalam lembaga dan sisanya dijalani di luar lembaga dengan tetap adanya pengawasan terhadap terpidana.

REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM REKLAMASI PANTAI DI KOTA SEMARANG Ali Maskur
LAW REFORM Vol 6, No 1 (2010)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pemekaran kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan 1. Peningkatan jumlah penduduk akibat pertambahan penduduk alami maupun migrasi. 2. Kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal ditengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraanya. 3. Penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untuk menampung semua kegiatan yang tidak bisa difasilitasi dalam kota. Sejak diundangkannya Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Hal ini disebutkan dalam pasal 18. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undangundang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan wilayah pantai, maka perlu adanya komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mengelola kelautan yang berada dalam wilayah kewenangannya secara berkelanjutan 1. Bagaimana Pengaturan Hukum yang ada dalam Bidang Reklamasi Pantai di Kota Semarang? 2. Bagaimana Prospek Pengaturan Hukum Reklamasi Sebagai Suatu Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Kota Semarang di masa datang?Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui aturan hukum yang ada di Kota Semarang yang dalam pelaksanaan reklamasi pantai selama ini. 2. Untuk mengkaji pengaturan Hukum di Kota Semarang tentang HukumReklamasi pantai yang telah direkonstruksi kembali dikaitkan Undang-undang yang berlaku dan memperhatikan semua kepentingan stakeholder

OBSTRUKSI PELAKSANAAN LISENSI WAJIB PATEN DALAM RANGKA ALIH TEKNOLOGI PADA PERUSAHAAN FARMASI DI INDONESIA Niken Sari Dewi; Suteki Suteki
LAW REFORM Vol 13, No 1 (2017)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Intervensi pemerintah dalam pelaksanaan lisensi wajib patendalam rangka alih teknologi pada perusahaan farmasi di Indonesia sangat berpengaruh bagi pembangunan perekonomian Indonesia pada umumnya dan kemaslahatan masyarakat pada khususnya.Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan Socio-Legal Research. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa obstruksi pelaksanaan lisensi wajib paten disebabkan karena peraturan menterinya belum dibentuk, ditetapkan dan diimplementasikan sejak pertama kali Undang-Undang Paten dibuat. Urgensi pelaksanaan lisensi wajib paten pada perusahaan farmasi di Indonesia memberikan kontribusi sebagai metode/saluran alih teknologi bagi perusahaan farmasi di Indonesia, sebagai akses kesehatan bagi masyarakat Indonesia, dan pembangunan perekonomian Indonesia.

PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA Freedom Abetnego Siahaan
LAW REFORM Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

BUMN merupakan pelaku ekonomi yang sangat vital perannya dalam Pembangunan Nasional. Peran BUMN yang sangat vital tersebut ternyata tidak diikuti dengan kinerja BUMN yang membaik justru sebaliknya, kinerja BUMN malah mengecewakan. Salah satu cara yang dapat ditempuh guna mengembangkan BUMN agar menjadi perusahaan yang kinerjanya baik, efisien, profesional dan transparan adalah melalui mekanisme privatisasi. Privatisasi BUMN merupakan salah satu bagian dari upaya pembenahan guna mendayagunakan dan mengembangkan BUMN sehingga BUMN dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada negara. Dalam pelaksanaan privatisasi hendaknya semua pihak yang terkait mampu untuk bekerja sama dan saling mendukung sehingga pelaksanaan program privatisasi dapat berjalan dengan efektif.Kata Kunci: Privatisasi, BUMN.

LEGAL POLITICAL OF WELL-KNOWN TRADEMARK PROTECTION REVIEWED FROM DEVELOPMENT OF TRADEMARK LAW IN INDONESIA TO AVOID FRAUDULENT COMPETITION Moch Alfi Muzakki; Kholis Roisah; Rahandy Rizki Prananda
LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

The achievement of a Trademark in order to become famous is not an easy job, the obstacle of building a Trademark into a well-known trademark is a factor that encourages the emergence of fraudulent competition that is detrimental to others. The Issuance of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications is deemed unable to accommodate fraudulent competition. This study aims to examine the law politics of famous Trademark protection in terms of the development of Trademark law in Indonesia and to compare the protection of famous Trademarks in Indonesia with other countries to avoid fraudulent competition in the use Trademarks. This study is applied a normative juridical approach. The results of the study show that even though Indonesia has made amendment toward Trademark Law (UUM) 5 times, there is no specific definition of a well-known brand within Indonesia. Indonesia does not yet have arrangements regarding fraudulent competition in the brand, even though Indonesia has anti-competition laws, but fraudulent competition in Indonesia does not use it as a legal basis.Keywords: Trademark; Well-Known Trademark; Fraudulent Competition.

URGENSITAS MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH di PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA Nita Triana
LAW REFORM Vol 15, No 2 (2019)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur peran mediator dalam mediasi. Namun, kenyataannya hal ini sering tidak dianggap penting dan cenderung diabaikan sehingga mediasi sering tidak berhasil dan sengketa pada akhirnya diselesaikan dengan jalur litigasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis urgensi peran mediator di Pengadilan Agama Purbalingga dalam keberhasilan mediasi di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Pengadilan Agama Purbalingga mediator memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi di bidang ekonomi syariah. Mediator di Pengadian Agama Purbalingga memiliki keterampilan dan taktik. Keterampilan yang paling dibutuhkan adalah keterampilan berunding/negosiasi dengan tetap mempertahankan perdamaian, sedangkan taktik yang paling dibutuhkan adalah taktik yang bersifat informatif dan mendesak para pihak untuk mengadakan pertemuan, dan melakukan tawar menawar.

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CUKA! TERHADAP KETAATAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK DALAM MEMBAYAR CUKAI (STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A2 KUDUS) Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito
LAW REFORM Vol 4, No 1 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Cukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai. Sebagai konsekuensi dan fungsi tersebut, cukai memberikan kontnbusi penerimaan negara yang cukup berarti. Sebagai pungutan Negara, cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. KPPBC Kudus merupakan salah satu kantor yang menyumbang penerimaan cukai terbanyak, di samping jumlah industn rokoknya menempati jumlah tertinggi dibandingkan KPPBC lainnya. Peredaran rokok illegal di wilayah pengawasan KPPBC Kudus juga mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap penerimaan Negara di sektor cukai..Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (i) bagaimana fungsi utama Undang-Undang Cukai dalam membatasi peredaran rokok tanpa hams meniadakan fungsi budgeter? (ii) Pengusaha rokok seperti apa yang tidak taat dalam membayar cukai? (iii) Bagaimana penegakan hukum jajaran DJBC dalam mengantisipasi peredaran rokok illegal? (iv) Apakah ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai mampu menjawab permasalahan peredaran rokok illegal? dan (v) Bagaimana implikasi Undang-Undang Cukai terhadap ketaatan pengusaha rokok dalam membayar cukai?Metode pcndekatan yang digunakan pada penelitian mi adalah pendekatan yuridis normatif, yang ditunjang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini. karena titik tolaknya adalah mengungkapkan kaedah-kaedah normatif. menelaah materi muatan. landasan filosofis dan ratio legis dan Undang-Undang Cukai. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menggali asas-asas, latar belakang pernikiran dan nilai-nilai yang mendasari adanya pungutan cukai serta peran masyarakat terutama kelompok pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukaiKata kunci: Undang-Undang Cukai - Rokok Ilegal— Pengusaha Tidak Membayar Cukai

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) RI - GAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM L. Tri Setyawanta R.
LAW REFORM Vol 1, No 1 (2005)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Dalam perspektif hukum perjanjian Internasional, MoU RI-GAM merupakan suatu "gentlement's agreement" dan bukan merupakan suatu perjanjian Internasional karena GAM memang bukan berstatus sebagai subyek hukum Internasional. Sebagai suatu "gentlement's agreement" implementasi MoU tersebut sangat tergantung pada etikad baik kedua belah pihak sebagai suatu kewajiban politis atau moral untuk mewujudkan harapan mengenai apa yang akan diciptakan oleh kesepahaman tersebut. Langkah selanjutnya ke depan, khususnya di bidang hukum adalah perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam, karena adanya beberapa ketentuan hukum nasional yang perlu untuk direvisi atau diamandemen dalam rangka implementasi MoU, diantaranya adalah tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, Partai Politik, dan Pemerintahan Daerah.Kata Kunci : Nota Kesepahaman, Gentlement's Agreement, Perjanjian Internasional

AKIBAT HUKUM TERHADAP EKSEKUSI LELANG DENGAN TANPA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Pengadilan Agama Semarang) A Hashfi Luthfi; Ro’fah Setyowati; Siti Malikatun Badriyah
LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Dalam penulisan ini membahas mengenai masalah eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang. Penulisan hukum ini berusaha untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan pada sengketa ekonomi syariah, hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana penanggulangan terhadap hambatan-hambatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahn yang ada bahwa eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan tanpa adanya putusan pengadilan dapat dilakukan parate eksekusi melalui balai lelang swasta atau dapat eksekusi berdasarkan title eksekutorial dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Eksekusi lelang melalui pelelangan umum cenderung lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya daripada eksekusi dengan pertolongan hakim karena tidak memerlukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan. Akan tetapi dalam hal adanya perlawanan debitor balai lelang swasta ataupun KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta lelang. Hal tersebut terjadi karena Pengadilan menganggap bahwa terhadap Objek Lelang yang dijual oleh Balai Lelang Swasta tidak terdapat peletakkan sita (beslag) oleh badan Peradilan. Sementara prosedur hukum untuk melakukan eksekusi pengosongan mewajibkan harus adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan. Hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan adalah karna adanya perlawanan dari pihak tereksekusi yang mencoba menghalangi proses lelang dengan cara premanisme dan adanya perlawanan dari pihak ketiga.

COPYLEFT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI PERBEDAAN PANDANGAN TENTANG HAK CIPTA DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA Nayla Alawiya
LAW REFORM Vol 8, No 1 (2012)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Perkembangan masyarakat dunia telah membuat sebagian masyarakat dunia menggunakan copyright untuk memonopoli hak eksklusif secara berlebihan. Sebagian masyarakat dunia yang lain mengajukan gerakan copyleft sebagai bentuk perlawanan. Terdapat gerakan sejenis yang dilakukan oleh kelompok gerakan Islam baru. Gerakan ini juga merambah ke wilayah Indonesia dan menggunakan hukum Islam sebagai dasar pergerakan menentang hak cipta. Sementara itu ada kelompok Islam moderat yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia mengeluarkan fatwa perlindungan terhadap hak cipta. Penulisan hukum ini berjudul “COPYLEFT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI PERBEDAAN PANDANGAN TENTANG HAK CIPTA DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA”.Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah: 1. Apa prinsip dasar copyright dan copyleft, 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap copyright dan copyleft, 3. Apakah copyleft dapat menjadi alternatf solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia.Metode pandekatan yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode studi kepustakaan atau literature study. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian.Kajian penulisan hukum ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia antara lain: Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli; Hak cipta timbul secara otomatis dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran; Hak cipta harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan; Hak cipta bukan hak mutlak; Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dibedakan. Prinsip copyleft antara lain: bebas menggunakan, bebas mendistribusikan ulang, bebas memodifikasi, tetap mempertahankan hak moral, 2. Terdapat perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia, yakni antara kelompok Islam moderat yang memandang hak cipta sebagai hak cipta eksklusif tidak mutlak dan kelompok gerakan Islam baru yang tidak mengakui hak eksklusif hak cipta, tetapi masih mengakui hak moral. 3. Copyleft dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi alternatif solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dengan pendekatan hukum wakaf.Kata kunci: copyright, masyarakat Islam Indonesia, copyleft

Page 18 of 35 | Total Record : 341

16 17 18 19 20

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 2 (2025): Law Reform Vol 21, No 1 (2025) Vol 20, No 2 (2024) Vol 20, No 1 (2024) Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA