Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 341 Documents

19 20 21 22 23

FUNGSI DAN IMPLEMENTASI TARIF PROGRESIF DALAM PAJAK KENDARAAN BERMOTOR” (Kajian Empiris di Provinsi DKI Jakarta). Yohanes Permandi
LAW REFORM Vol 8, No 1 (2012)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai landasan penyelenggaraan otonomi daerah saat ini. Kegiatan otonomi daerah dibiayai oleh pemasukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dari Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing.Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Saat ini, kebijakan penerapan pajak daerah dan retribusi daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa hal yang baru dalam penerapannya di Indonesia, salah satunya adalah mengenai penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor pribadi.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tarif progresif ini akan memberikan beban tambahan dalam hal biaya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dan Pemerintah Daerah mendapatkan pendapatan yang lebih banyak untuk mengelola dan mengembangkan ruas-ruas jalan raya dan moda transportasi umum di daerahnya.Penelitian menggunakan metode penelitian campuran, yaitu metode yuridis normatif (kualitatif) dan metode yuridis empiris (kuantitatif). Hasil dari pungutan pajak kendaraan bermotor akan lebih menambah kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola dan mengembangkan ruas-ruas jalan raya dan moda transportasi umum di daerahnya. Namun, fungsi regulasi yang ingin dicapai melalui Pajak Kendaraan Bermotor, tidak akan pernah mencapai tujuannya. Kendalanya terletak pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pola hidup subjek pajak dari pajak kendaraan bermotor di Jakarta.Pembenahan ke depan diarahkan pada revisi kebijakan yang mengatur tentang penerapan besaran tarif progresif. Pemerintah juga harus mampu membuat kebijakan lain yang dapat mendukung keberhasilan dari penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor ini.Kata Kunci : Fungsi dan Implementasi, Tarif Progresif, Pajak Kendaraan Bermotor, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MODUS OPERANDI KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH PNS Muhammad Rezza Kurniawan; Pujiyono Pujiyono
LAW REFORM Vol 14, No 1 (2018)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Praktek Korupsi di Indonesia semakin meluas, dilihat dari pelaku, cara melakukan korupsi, serta besar kerugian negara yang ditimbulkan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pelaku tindak pidana korupsi terbanyak justru berlatar belakang dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menempati urutan teratas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara/modus seorang PNS melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta sejauh mana cara/modus tersebut berpengaruh pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatifs. Pegawai Negeri sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi karena jabatan dan wewenang yang disalahgunakan dapat mengakibatkan kerugian negara. Pegawai Negeri melakukan tindak pidana korupsi dengan cara atau prosedur yang berbeda dan berciri khusus, meletakan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana disebut modus operandi. Modus operandi yang dilakukan oleh PNS dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi dalam semua tahap pengadaan yaitu tahap persiapan,pengadaan, dan pelaksanaan. Modus operandi juga berpengaruh pada putusan pidana pelaku terkhusus pada tinggi rendahnya pidana. Semakin tercela perbuatan semakin tinggi pula pidananya.

KEDUDUKAN TIDAK SEIMBANG PADA PERJANJIAN WARALABA BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN KONDISI WANPRESTASI Etty Septiana Rahma
LAW REFORM Vol 10, No 1 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian tertulis antara para pihak, yangberupa perjanjian baku yang pada umumnya ditentukan secara sepihak olehpemberi waralaba sehingga cenderung memberikan posisi tawar yang lebih baikbagi pemberi waralaba daripada penerima waralaba..Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatifyang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturanperundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional, dengandata berupa data kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.Analisis dari hasil penelitian tesis ini membahas mengenai perjanjian padawaralaba, substansi perjanjian waralaba dan kedudukan tidak seimbang padaperjanjian waralaba terutama berkaitan dengan pemenuhan kondisi wanprestasi.Kesimpulan penelitian ini, pertama, perjanjian waralaba telah memenuhiketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007, tetapiterdapat beberapa ketentuan dalam pasal-pasalnya yang masih memberikankedudukan yang lebih secara yuridis terhadap pemberi waralaba. Kedua, jalanyang dapat ditempuh untuk meminimalisir kedudukan tidak seimbang padaperjanjian waralaba dapat dilakukan dengan memberikan peluang bagi penerimawaralaba untuk melakukan negosiasi melalui addendum perjanjian. Selain itu,juga perlu dilakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian waralaba tersebut.Kata kunci : Kedudukan Tidak Seimbang, Perjanjian Waralaba, Wanprestasi

KEBIJAKAN MODEL BISNIS BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI SOLUSI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT Hari Sutra Disemadi; Kholis Roisah
LAW REFORM Vol 15, No 2 (2019)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. BWM sebagai lembaga keuangan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memeberikan permodalan serta pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan (regulasi) mekanisme kerja BWM sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pendirian BWM saat ini masih berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya. Hadirnya kebijakan terkait BWM bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pengoperasionalisasinya. Kehadiran BWM merupakan dukungan yang komprehensif dalam upaya” mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal.

OPEN SOURCE SEBAGAI ALTERNATIF PENGURANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA Nuzulia Kumala Sari
LAW REFORM Vol 4, No 1 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Program komputer sebagai hasil pemikiran intelektual dari pembuat program atau pencipta diakui sebagai suatu Karya Cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta, rasa dan karsa nya yang dilindungi dengan hak cipta. Pelanggaran Hak Cipta di bidang program komputer pada saat ini marak terjadi di Indonesia.Berdasarkan pengamatan UTR (United Trade Representative) Indonesia berada dalam kelompok negara Priority Watch list, yaitu daftar negara yang dianggap perlu diawasi karena penegakan hukumnya di anggap lemah terhadap pelanggaran Hak Milik Intelektual, dan menobatkan Indonesia sebagai nomor tiga dalam daftar “20 Country with the Highest Piracy Rates”. Penelitian ini bermaksud memperoleh kejelasan masalah: (a) pelanggaran hak cipta program komputer di Indonesia; (b) perlindungan hak cipta program komputer dalam UU Hak Cipta di Indonesia; (c) Open Source sebagai alternatif mengurangi tingkat pelanggaran hak cipta program komputer di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif yaitu melihat hukum dalam perspektif hukum positif atau hukum di konsep kan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang- undangan. Dalam pendekatan ini lebih jauh melihat substansi, asas, doktrin, maupun peraturan dalam hukum positif mengenai hak cipta. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data Sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Gejala pelanggaran hak cipta program komputer dilakukan dengan lima kategori (b) Di Indonesia, program komputer termasuk dalam salah satu karya yang dilindungi dengan hak cipta (c) Dengan menggunakan open source hak ekonomi dari pemegang Hak Cipta telah dilepas dari semula, sehingga setiap pengguna dapat dengan bebas untuk memperbanyak, mendistribusikan ulang, menyewakan bahkan merubah atau menambah Source Code dari suatu program, jadi biaya lisensi dapat dikatakan menjadi nol rupiah. Atas dasar penelitian tersebut, direkomendasikan:(a)sosialisasi terhadap penggunaan software open source yang relatif masih baru ini sehingga masyarakat pengguna software dapat mengetahui adanya software alternatif yang aman digunakan dan mudah untuk dioperasikan. Aman artinya software yang digunakan tersebut tidak melanggar hukum dan mudah dioperasikan artinya pengoperasiannya tidak jauh berbeda dengan sistem operasi yang sekarang ada; (b) penggunaan software open source dapat dioptimalkan pemanfaatannya karena berbagai potensi dan keunggulan yang dimilikinya, sehingga dapat digunakan dalam berbagai bidang. Kata Kunci: Hak Cipta ; Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer ; Open Source

PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI PENDIDIKAN MANUSIA Satjipto Rahardjo
LAW REFORM Vol 1, No 1 (2005)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Hukum modern telah menimbulkan perubahan paradikmatik dari orde keadilan menjadi orde undang-undang dan prosedur dengan adanya rasionalisasi, strukturisasi, formulasi serta birokratisasi hukum. Fokus perhatian juga bergeser dari manusia atau kemanusiaan, ke arah penekanan pada peraturan, struktur, dan prosedur. Dengan demikian hukum telah merubah menjadi suatu teknologi yang harus dikuasai secara formal oleh tenaga ahli yang khusus dididik di lembaga formal. Demikian pula kapitalisme dalam hukum dan pembelajaran hukum telah menjadikan hukum sebagai suatu komoditas yang lebih diukur secara ekonomi dan materi daripada memperjuangkan suatu keadilan. Untuk mewujudkan pendidikan hukum yang berdimensi manusia dan kemanusiaan, maka filsafat yang mendasari pendidikan hukum harus diusahakan bergeser "dari professional menjadi pro-manusia". Demikian pula para pengelola program pendidikan hukum harus mampu mendekonstruksi hal-hal dan cara-cara yang selama ini dijalankan. Fakultas Hukum sebagai lembaga pendidikan hukum di Indonesia juga harus mengartikan hukum sebagai institusi manusia dan kemanusiaan, sehingga pendidikan hukum juga menjadi bastion dari manusia dan kemanusiaan.Kata Kunci : Pendidikan Hukum, Hukum Modern, Pendidikan Manusia dan Kemanusiaan

IDE DASAR KESEIMBANGAN DALAM PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN OLEH KEKUASAAN KEHAKIMAN di INDONESIA Saddam Setia Gultom; RB Sularto
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi warga negara, ide dasar keseimbangan di kabulkannya penetapan status tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan, bagaimana rekonstruksi pengaturan penetapan status tersangka pasca Putusan Nomor 21/PUU/XII/2014 dalam konteks kekuasaan kehakiman. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan maksud untuk mendapat gambaran dan penjelasan mengenai ide dasar keseimbangan tentang dikabulkannya penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan, serta bagaimana rekonstruksi penetapan status tersangka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ide dasar keseimbangan dalam penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan adalah keseimbangan antara masyarakat/individu/tersangka dengan aparat penegak hukum serta keseimbangan antara tersangka dengan masyarakat, tujuannya tidak lain adalah untuk perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Sehingga pasca putusan tersebut diperlukan adanya perubahan terhadap kitab undang-undang hukum acara pidana yang lebih modern dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

INTEGRASI NILAI LOKAL DALAM HUKUM NASIONAL (Studi Fungsionalisasi Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejijong Dan Kontribusinya Dalam Pencapaian Tujuan Hukum Uundang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta) Hendra Wahanu
LAW REFORM Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pada tahun 2006, perajin Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejijong. Substansi peraturannya berasal dari nilai-nilai yang dipraktekkan sehari-hari oleh masyarakat. Peraturan tersebut berlaku secara efektif karena sejak ditetapkan hanya terjadi dua kali pelanggaran. Kondisi Desa Bejijong yang menjalankan hukum secara berbeda dengan pola hukum hak cipta nasional tersebut perlu dikaji lebih mendalam untuk melengkapi kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat.Permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimanakah kronologis kelahiran Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Desa Bejijong, bagaimanakah proses integrasi nilai-nilai lokal dalam Undang-Undang tersebut dan bagaimanakah fungsionalisasinya; serta kontribusi apakah yang diberikan Desa Bejijong terhadap pencapaian tujuan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan memaparkan kronologis pembuatan Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong; mengetahui proses integrasi nilai lokal dalam undang-undang tersebut dan fungsionalisasinya; serta menjelaskan kontribusi Desa Bejijong terhadap pencapaian tujuan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.Pendekatan penelitian ini adalah socio-legal research yang masuk dalam tradisi penelitian empiris non doktrinal. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan dan wawancara. Analisis datanya menggunakan model analisis interaktif.Kronologis pembentukan Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong melalui tahap identifikasi permasalahan; konsolidasi dan perencanaan; perancangan; penyusunan dan pembahasan; pemilihan judul; dan pengesahan. Proses integrasi nilai lokal dalam Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong diidentifikasi menjadi dua proses yaitu integrasi dalam proses legislasi dan integrasi dalam substansi. Dari sisi fungsionalisai terungkap bahwa efektivitas penegakan hukumnya didukung oleh loyalitas masyarakat terhadap kelompok tertentu serta bekerjanya faktor budaya. Sedangkan kontribusi yang diberikan secara internal adalah Desa Bejijong telah berkontribusi dalam penguatan organisasi masyarakat dalam proses pecapaian tujuan hukum hak cipta. Sedangkan kontribusi eksternalnya adalah telah secara aktif menyebarkan nilai yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak cipta dan berperan dalam penyebarluasan informasi untuk menguatkan komitmen pelaksanaan nilai hak cipta kepada wilayah lain.Kata Kunci: Integrasi, Fungsionalisasi, Nilai Lokal

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Abdul Atsar
LAW REFORM Vol 13, No 2 (2017)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian bertujuan untuk mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Secara spesifik ingin menjelaskan upaya perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional melalui hak cipta dan undang-undang kemajuan kebudayaan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang depagang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisonal (Pasal 5). Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan (Pasal 22), pemeliharaan (Pasal 24), penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradsional dan ekspresi budaya tradsional jika dikelola secara baik dan memperoleh perlindungan oleh hukum maka kedua hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat adat, Karena memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi tradisional maka masyarakat adat tersebut dapat mempunyai hak ekonomi.

UPAYA PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Bayangsari Wedhitami
LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan ekspresi budayatradisional dengan melalui peraturan daerah. Secara spesifik ingin menjelaskanarti penting upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional, menjelaskankedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional danmenjelaskan materi muatan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresibudaya tradisional. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptifanalitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Ekspresi budaya tradisional perlumendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Upaya pemerintah untukmelindungi ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan dengan membentukkebijakan perlindungan ekspresi budaya tradisional di daerah. Pentingnyapembentukan peraturan daerah perlindungan ekspresi budaya tradisional adalahsebagai kebijakan daerah yang melindungi hak kekayaan intelektual di bidangkebudayaan. Kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budayatradisional sebagai kebijakan daerah terhadap perlindungan ekspresi budayatradisional harus tetap mengacu pada kerangka hukum hak kekayaan intelektualyang berlaku.Kata Kunci: Perlindungan, Ekspresi Budaya Tradisional, Peraturan Daerah

Page 21 of 35 | Total Record : 341

19 20 21 22 23

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 2 (2025): Law Reform Vol 21, No 1 (2025) Vol 20, No 2 (2024) Vol 20, No 1 (2024) Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA