Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 341 Documents

21 22 23 24 25

AKIBAT HUKUM KEBIJAKAN DEREGULASI PENINGKATAN HAK ATAS TANAH PERUMAHAN TERHADAP PERJANJIAN KPR YANG MEMUAT KLAUSULA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN Tamsil Rahman
LAW REFORM Vol 6, No 1 (2010)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Menjelang pergantian Pemerintahan Orde Baru oleh Pemerintahan “Reformasi” pada penghujung Tahun 1997-1998, terjadi perkembangan menarik menyangkut Deregulasi Kebijakan Pertanahan Nasional, ketika pemerintah secara berturut-turut mengeluarkan 5 (lima) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tentang Deregulasi Perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) Atas Tanah Perumahan. Kebijakan deregulatif ini semula ditujukan untuk masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (GEL) dengan Kategori Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana (RSS/RS). Namun kemudian, Kebijakan itu diperluas berlakunya kepada pemegang Hak atas tanah yang habis masa berlakunya, Untuk rumah tinggal yang dibeli PNS dari Pemerintah, serta yang luas tanahnya tidak lebih dari 600 m2. Kebijakan deregulatif peningkatan Hak atas perumahan untuk Golongan Ekonomi Lemah (GEL) itu tidak serta merta dimanfaatkan dengan baik, karena banyak faktor yang mempengaruhi (faktor pendorong dan penghambat). Disisi lain, Realisasi proses perubahan HGB menjadi HM oleh pihak kreditur/Bank disinyalir tidak dilaksanakan secara benar dan konsisten, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak –terutama bagi Kreditur/Bank. Penelitian ini dimaksudkan untuk (1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi (pendorong dan penghambat) pemegang hak untuk merealisasikan pengajuan Perubahan/peningkatan HGB menjadi HM atas tanah yang dibebani atau memuat klausul Pembebanan Hak Tanggungan, (2) untuk mengetahui Realisasi pengikatan Perjanjian KPR yang memuat klausul pembebanan Hak Tanggungan. Data temuan di lapangan menunjukkan sebagai berikut : (1.1.) faktor pendorong (a) Perubahan HGB menjadi HM akan memberikan kepastian hak tanpa batas waktu berlaku;(b) status HM memberikan ketentraman psikologis dalam rumah tangga;(c) Peningkatan HGB menjadi HM dapat meningkatkan Harga jual atau nilai ekonomis tanah;(d) Peningkatan HGB menjadi HM diharapkan dapat menambah jumlah pinjaman; dan (e) Prosedur perubahan HGB menjadi HM lebih sederhana (deregulatif); Sedangkan (1.2.) faktor penghambat (a) pemegang hak merasa kesulitan mendapat persetujuan pihak kreditur/Bank;(b) menurut mereka, biaya jasa notaris mahal;(c) biaya formulir permohonan perubahan hak di BPN tidak sesuai tarif resmi;(d) Perubahan HGB menjadi HM tidak mendesak (urgen);(e) biaya yang akan mereka keluarkan lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh; dan (f) Developer tidak memberikan opsi peningkatan hak kepada Konsumen menjelang transaksi jualbeli. Realisasi perubahan/peningkatan HGB menjadi HM tidak langsung diikuti dengan perubahan dokumen yuridis, seperti perubahan akad kredit, APHT, SKMHT dan sertifikat HT, padahal obyek haknya sudah berubah; Akibat Hukum yang dapat timbul adalah diantara para pihak, tidak lagi terikat pada klausul agunan kredit atau klausul pembebanan hak tanggungan dalam Perjanjian KPR. Implikasi yuridis lain, kedudukan Kreditur/Bank tidak lagi sebagai kreditur preference(diutamakan). Kata Kunci : Kebijakan Deregulasi, Peningkatan Hak Atas Tanah, Perjanjian KPR, Klausula Pembebanan Hak Tanggungan, HGB, Hak Milik

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK PECANDU NARKOTIKA Afni Zahra; RB Sularto
LAW REFORM Vol 13, No 1 (2017)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Adanya putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara dari pada tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pemidanaan dalam hukum pidana anak. Dengan meningkatnya jumlah penyalahguna narkotika khususnya pecandu yang menjerat anak di bawah umur membuat mereka harus berurusan dengan proses peradilan yang panjang. Sanksi pidana dijadikan sarana pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak. Sanksi pidana harusnya menjadi suatu (ultimum remedium) obat terakhir apabila sarana lain dirasa tidak mampu menanggulangi. Anak yang terjerat kasus hukum terutama disebabkan penyalahgunaan narkotika tidak sepenuhnya adalah pelaku dan penjahat yang harus di hukum layaknya orang dewasa, mereka juga merupakan korban yang belum dapat bertanggungjawab seluruhnya atas perbuatannya maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak pecandu narkotika. Selain itu asas ultimum remedium menjadi sangat penting karena pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam mengembalikan kondisi anak menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana negara ini memiliki payung hukum dalam melindungi anak penyalahgunaan narkotika dan mengetahui optimalisasi penerapan asas ultimum remedium terhadap pecandu narkotika yang dilakukan oleh anak. Dalam mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah kepustakaan baik secara hukum maupun teori yang dianalisis dan dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang konkrit. Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan itu meliputi upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Penerapan asas ultimum remedium terhadap anak menjadi upaya terakhir dengan adanya ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum untuk dilakukan upaya diversi sebelum dilakukan upaya peradilan dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat non- custodial.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK SEBAGAI SUATU KEKAYAAN INTELEKTUAL Ghandis Clarinda Tiara Harum
LAW REFORM Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Masyarakat hukum adat sangat berperan penting dalam mengungkap manfaat-manfaat sumber daya genetik tertentu. Namun ironisnya, tidak sepeser pun keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat hukum adat di Indonesia sementara negara-negara maju melalui rezim HKI memperoleh banyak keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik yang berasal dari pengetahuan masyarakat hukum adat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji: apakah Rezim HKI mampu mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual? Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual di Indonesia pada saat ini dan masa mendatang? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Rezim HKI tidak mampu mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik Kebijakan di Indonesia saat ini masih berpedoman pada sistem pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Sumber Daya Genetik

SEVERAL STRATEGIES TO ABOLISH THE DEATH PENALTY IN DEVELOPING COUNTRY Diastama Anggita Ramadhan
LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

The death penalty practice have been an issue in various country. Since the deployment of the ICCPR, there are many country have succesfully abolish the practice of the death penalty or put it in to a moratorium. This international regulation is also affected the developing country. From all over country around the world, several developing countries are still actively use the death penalty as their capital punishment. They argued that executing people have successfully decrease the level of crime in their country. However, it is important to understand that the international regulation are ordered country to abolish the death penalty. This article then will give several strategies for developing country in order to promote the abolishment of the death penalty in all condition.Keyword: Death Penalty; Abolition; Strategy.

Patenting Deal in Indonesia, Article 20 of The Patent Law in The Political Perspective of International Trade Law Mahoro Jean Claude Geofrey; Kholis Roisah
LAW REFORM Vol 16, No 1 (2020)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

The research at hand analyses the legal foundation of Article 20 of the Indonesian Patent Law No 13 of 2016. It assesses its conformity with the WTO Agreements known as the Uruguay Round, specifically the TRIPS Agreement. Those agreements have a character of ‘hard law,’ which compels all the WTO Members to be bound by them. Patent law and other Intellectual Property Rights (IPRs), any WTO Member must implement the minimum standards stipulated under the TRIPS Agreement in its national legal system without discrimination. In this light, Indonesia, as a WTO member since 1994, must comply with all WTO Agreements,. Therefor, it made various law reforms in the protection of IPRs. However, the Patent Law raised a debate that it contradicts the principles of international trade law as it embodies a discriminatory provision that only safeguards the people of Indonesia. As a result, the present found that, based on limited exceptions stipulated in the TRIPS and the Paris Convention, Indonesia did not violate the TRIPS as it applied a given leeway for implementing the TRIPS Agreement in a domestic context. Thus, it had reasonable grounds to secure its nationals’ mutual interest without violating general provisions and principles stipulated in the WTO Agreements.

Revealing The Relation between Global Capitalism and Television Industry Aditya Yuli Sulistyawan; Eka Padmahantara Antonius
LAW REFORM Vol 16, No 1 (2020)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

The television industry is a broadcasting industry that requires much higher investment than other media. This is due to the need to provide broadcasting infrastructure, television technology that continues to grow, and because of the funding needs of the program. This need will become even bigger in line with increasing competition. The implication of these conditions is the creation of entry-barriers for independent investors with limited capital so that more likely to enter the market are large investors who have networks with broader business systems, which are very likely to initially be engaged in core businesses that are not related to the media. This paper is intended to reveal the relationship between global capitalism in the television industry which is increasingly troubling at the moment. The problem raised is how is the relation between the interests of global capitalism in the television industry in Indonesia? Such ownership patterns ultimately have an impact on broadcast content. Commercial television stations cannot be expected to present content that challenges policies that benefit large capital owners while harming labor interests. Thus, the tendency of the media to only present content that is not critical of capitalism cannot by itself be read as the fruit of the orders of the owners of capital or because of the ideology of media workers who are indeed pro-capitalism.

Supervisory Role of The Financial Services Authority in Utilizing Equity Crowdfunding in Indonesia Irawati Irawati
LAW REFORM Vol 16, No 1 (2020)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

In order to provide legal certainty and protection for those involved in investment in Indonesia, the Financial Services Authority has officially issued regulations relating to the collection of funds through information technology-based stock offers or equity crowdfunding. This article aims to review the role of supervision by the Financial Services Authority and the form of mitigation risks to obstacles and problems in utilizing Equity Crowdfunding in Indonesia. The research method used is normative juridical with, using secondary data which is then analyzed qualitatively. The results showed that the Financial Services Authority in conducting supervision of the use of Equity Crowdfunding can be done off site, or On Site. Risk mitigation must be carried out by the Financial Services Authority both through regulations and concrete steps. In the implementation of risk mitigation, the Financial Services Authority can also involve the Indonesian Fintech Association to address risks in order to provide a sense of security for investors and publishers in the use of the Equity Crowdfunding platform in Indonesia.

Design of General Election in Indonesia Muhammad Syafei; Muhammad Rafi Darajati
LAW REFORM Vol 16, No 1 (2020)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

The 2019 general elections in Indonesia have been held differently from the previous period. The 2019 general elections held simultaneously five boxes. This article discusses how the implementation of the 2019 general election and how the rather election should be carried out in the future. The author concludes that the implementation of simultaneous general elections in 2019 caused tremendous complexity for participants, voters, and organizers. The complexity and constraints that occur make the selection process not run well and less efficient and effective time spent. Then for the coming period, the elections should be carried out using the design of simultaneous national elections and simultaneous regional elections. In the simultaneous national election, it held to elect the President and Vice President, members of the House of People’s Representative, and members of the Regional Representative Board. Then in the simultaneous regional election, it held to elect the Governor, Regent/ Mayor, Provincial Legislative Council, and Regency/ City Legislative Council.

Issuance of a Search Warrant for Narcotics Crime in Indonesia Sahuri Lasmadi
LAW REFORM Vol 16, No 1 (2020)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Concerning narcotics crime in Indonesia in addition to the Police Investigator, the National Narcotics Agency (BNN) also has the authority to conduct investigations and investigations. Search is part of the investigation process, but is often constrained by a search warrant. The research method used is a normative legal research method. This method uses a statutory approach and a conceptual approach. This research puts forward secondary data in the form of binding legal material such as Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law), books and other legal research journals. The results of this study indicate Article 81 of the Narcotics Law states that Police Investigators and BNN investigators are authorized to conduct investigations of the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors. One of them is that an ordinary search or normal search can be carried out by the investigator after first obtaining permission from the head of the District Court, then searching under extraordinary and urgent circumstances, ie the investigator can search without first obtaining permission from the head of the local District Court, however after a search the investigator must immediately seek the approval of the head of the District Court.

Reformulating The Concept of State Principles Based on Ideological and Technocratic Strategic as A Sustainable Development Direction Bagus Oktafian Abrianto; Farid Ibrahim; Xavier Nugraha
LAW REFORM Vol 16, No 1 (2020)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

National development planning model with its long-term time dimension in Indonesia is carried out with the National Long-Term Development Plan (RPJPN) which replaces the Planned Overall National Development (PNSB) and the General Outlines of the Principles of the State (GBHN). Based on the analysis of the data obtained, it can be seen that since 2004 the use of the RPJN has turned out to cause fluctuating dynamics in the existing development outcomes. The occurred changes resulted in inconsistencies in the direction of development when there was a change of state development actors such as President, Governor, Regent/ Mayor, and other state institutions. The reason for this is that there is no permanent structure that can be used as a reference for a long-term development program that will be carried out by the managing state institutions, particularly the government. Based on this, the aim of this study was to create a form of reformulation of the principles of the state. This research was a normative research with a statutory, historical and conceptual approaches. To answer this problem, the idea of the state principles was born which departed from combining the advantages of PNSB, GBHN, and RPJPN which were then packaged into a new state principle system, with ideological principle and technocratic strategy.

Page 23 of 35 | Total Record : 341

21 22 23 24 25

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 2 (2025): Law Reform Vol 21, No 1 (2025) Vol 20, No 2 (2024) Vol 20, No 1 (2024) Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA