Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 341 Documents

4 5 6 7 8

ANALISIS YURIDIS AKIBAT PERUBAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH TERHADAP DAERAH TERTINGGAL (STUDI DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR) Aprilianita Khusnul A’in; Budi Ispriyarso
LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

PBB merupakan pajak pusat yang hasil penerimaannya 90% untuk daerah, 10% untuk pusat kemudian dibagi ke daerah secara merata. Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, maka PBB P2 menjadi pajak daerah dengan hasil penerimaan PBB P2 100% sebagai penerimaan daerah, dimana semua daerah diharuskan mandiri. Perubahan PBB P2 memudarkan semangat gotong-royong sebagai falsafah negara Indonesia sehingga terjadi kesenjangan antar daerah.Kemudian, perubahan PBB P2 pada Kabupaten Situbondo sebagai daerah tertinggal mengakibatkan meningkatnya penerimaan PBB P2, namun pemerintah Kabupaten Situbondo perlu merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah agar klausul PBB P2 dimasukan dalam jenis pajak daerah.

PEMBERDAYAAN HUKUM MELALUI KONTRAK ALIH KETRAMPILAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING Vivi Avianti
LAW REFORM Vol 1, No 2 (2006)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Kajian ini bertujuan yntuk mengetahui hasil dari pelaksanaan kontrak alih ketrampilan dan kendala-kendala yang dihadapi. Demikian pula untuk mengetahui pemberdayaan hukumnya sehingga kontrak alih ketrampilan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaan. Metode pendekatan adalah socio-legal research dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview), sedangkan analisis data dilakukan secara analisa kualitatif. Kontrak alih ketrampilan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja lokal, mengurangi ketergantungan kepada pihak pemilik teknologi, serta meningkatkan devisa negara. Sedangkan beberapa kendala yang dihadapi adalah rendahnya produktifitas tenaga kerja, teknologi yang dialihkan telah usang, belum adanya pengaturan hukum secara khusus, kurang dikuasainya bahasa hukum yang dipergunakan, dan masih terdapat banyak pungutan liar. Oleh karena itu pemberdayaan hukum kontrak alih ketrampilan, dilaksanakan dengan pemberdayaan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kata Kunci : Pemberdayaan Hukum, Kontrak Alih Ketrampilan, Sumber Daya Manusia

PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA MELALUI PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA SUATU PERUSAHAAN (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung) Dani Amran Hakim; Budi Ispriyarso
LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Berdasarkan UUPT Pasal 74 mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR. Kebijakan CSR di PT. GGP adalah berperan aktif dalam upaya memberdayakan ekonomi, sosial dan lingkungan, terutama di wilayah sekitar operasional perusahaan. Upaya PT. GGP terhadap pemenuhan hak-hak pekerjanya adalah dengan membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. GGP dan SPSI. PKB ini memuat tentang hak-hak normatif/dasar pekerja yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu PT. GGP juga memahami bahwa selain yang diatur PKB, perusahaan juga wajib memenuhi hak-hak tenaga kerja yang tidak diatur di PKB maupun peraturan perundang-undangan dengan tujuan mensejahterakan pekerjanya. Bentuk-bentuk CSR untuk pekerja di PT. GGP adalah program pendidikan dan bea siswa untuk anak pekerja, program fasilitas tempat tinggal untuk pekerja, program sosial di Balai Pengobatan, penghargaan masa kerja, rekreasi dan keakraban antar pekerja, program pelatihan dan keterampilan pekerja, program pensiun sehat.

“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP POLA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN BERBASIS OUTSOURCING GUNA MENCAPAI POLA IDEAL HUBUNGAN KERJA DI PT. SUKSESINDO” Pratama Herry Herlambang
LAW REFORM Vol 8, No 1 (2012)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi membuat semakin meningkatnya permintaan pasar dan akan membuat persaingan antara para pelaku ekonomi semakin ketat. Oleh sebab itu maka setiap perusahaan harus membuat sesuatu yang berbeda dan cepat respon agar tetap bisa bertahan. Hal inilah yang membuat perusahaan bergerak cepat dan efisien, salah satunya adalah dengan cara pengalihdayaan tenaga kerja agar tenaga kerja lebih efisien dan lebih produktif.Pengaturan mengenai pengalihdayaan/outsourcing terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang menjadi payung hukum bagi perusahaan dan tenaga kerja dalam hak serta kewajiban. Namun, dalam kenyataannya banyak hal yang merugikan khususnya mengenai hak para pekerja. Hak para pekerja seperti upah yang dibawah minimum, Jamsostek yang tidak diberikan, THR yang tidak diberikan dan cuti yang diabaikan. Hal inilah yang menjadi undang-undang ini ditentang oleh para pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja.Tesis ini menganalis apakah benar bahwa pekerja/buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan pola ideal hubungan hukum dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003.Metode penelitian ini didasarkan atas data yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan lapangan (data primer/data dasar). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, majalah, internet, dan sebagainya. Sedangkan data primer atau data dasar penulis dapat dari lapangan yaitu PT. Suksesindo. Data tersebut merupakan sumber utama bagi penulisan tesis ini, yang diperoleh dengan wawancara dan observasi.Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa benar pelaksanaan praktek outsourcing sangat merugikan pekerja/buruh outsourcing, sekalipun pelaksanaan outsourcing tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini karena ketidakjelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dengan pekerja/buruh outsourcing.Kata Kunci: pola hubungan hukum, perlindungan hukum, outsourcing

IMPLIKASI PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA DI KOTA PADANG Karlina Sofyarto; Nabitatus Sa’adah
LAW REFORM Vol 14, No 1 (2018)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan. Perda tersebut berfungsi sebagai regulasi bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Padang. Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hal yang dikaji yaitu bagaimana kebijakan hukum Pemerintah Kota Padang dalam mendorong peningkatan investasi di bidang pariwisata. Kedua, bagaimana dampak pemberian insentif pajak terhadap peningkatan investasi di bidang pariwisata di Kota Padang. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang didukung dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) merupakan salah satu cara menarik investor berinvestasi. Upaya tersebut mengalami peningkatan meskipun belum mencapai target yang diharapkan.

KEBIJAKAN APLIKASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG Ika Ratna Utami
LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pelindungan kepada anak dalam suatu tindak pidana khusususnya tindak pidana narkotika menjadi hal yang sangat penting, anak merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap anak yang meakukan tindak pidana narkotika saat ini; juga menjelaskan kebijakan aplikasi ketentuan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dan mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta asas hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika saat ini masih menimbulkan kerancuan dalam penerapan peraturan perundang-undangan ke dalam praktek peradilan, karena tidak ada sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadilan anak. Diperlukan kajian perbandingan berbagai negara tentang pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika agar masa yang akan datang tidak menimbulkan kerancuan dalam praktek penerapan peraturan perundang-undangan di pengadilan.Kata Kunci: Kebijakan, Tindak Pidana, Narkotika Anak

REVERSE ENGINEERING PROGRAM KOMPUTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA DAN PATEN DI INDONESIA MALAYSIA. Ariyanti Ariyanti
LAW REFORM Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Perkembangan teknologi canggih berupa komputer telah membawa manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia di mana pemanfaatannya meliputi beberapa sektor. Keadaan yang demikian berpotensi menimbulkan tindakan monopolistik. Tindakan monopolistik, meskipun terkait dengan hasil yang sama tetapi tetap memiliki perbatsan-perbatasan tertentu, Salah satu bentuk pembatasan terhadap tindakan monopolistik hak cipta khususnya program komputer dapat dilakukan dengan reverse engineering (RE) program komputer RE merupakan suatu proses menemukan prinsip-prinsip teknologi suatu produk kemudian mencoba untuk membuat alat/produk atau program baru yang lebih unggul tanpa menyalin apapun dari aslinya. Namun RE program komputer ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang. Metode penelitiannya mengunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengiventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan hukum primer yaitu UU no. 19 tahun 2002, akta hak cipta 1987, UU no. 14 tahun 2001, Akta Paten 1983, serta bahan hukum skunder berupa dokumen atau hasil-hasil penelitian, bahan hukum tersier berpa kamus hukum dan ensiklopedia. Kata Kunci : Program Komputer, Reverse Engineering

PROSPEK EKSISTENSI YAYASAN CIPTA BUKU INDONESIA (YCBI) DALAM PENARIKAN ROYALTI BUKU DI INDONESIA Sulton Miladiyanto
LAW REFORM Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pembajakan buku di Indonesia menempati posisi ketiga setelah pembajakan software, film dan lagu. Pembajakan ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak ekonomi dari pencipta/ pemegang hak. Tidak terpenuhinya hak ekonomi juga dikarenakan keterbatasan kemampuan para pencipta/ pemegang hak dalam mengelola hak ekonomi yang berupa Royalti. Untuk itu, perlu adanya lembaga yang membantu pengelolaan dan pengadministrasian royalti untuk kepentingan pencipta/ pemegang hak. Di Indonesia lembaga yang bertugas untuk melakukan pengelolaan terhadap royalty buku ialah Yayasan Cipta Buku Indonsesia (yang selanjutnya disebut dengan YCBI). YCBI ini merupakan yayasan yang masih baru dalam memungut dan mengelola royalty dari pencipta/ pemegang hak dari buku Melihat kondisi tersebut, penelitian ini akan menjawab permasalahan (1). Bagaimana prospek eksistensi Yayasan Cipta Buku Indonesia dalam penarikan royalti buku di Indonesia? (2).Bagaimana mekanisme penarikan royalty buku yang dilakukan Yayasan Cipta Buku Indonesia ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prospek eksistensi YCBI dalam penarikan royalti buku di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penarikan royalti buku yang dilakukan Yayasan Cipta Buku di Indonesia. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengiventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, bahan hukum sekunder berupa dokumen atau hasil-hasil penelitian, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa. YCBI merupakan reproduction rights organization yaitu lembaga profesi yang bertugas memungut royalti kepada user dalam hal perbanyakan buku dengan menggunakan perjanjian lisensi. YCBI ini merupakan badan hukum yang tunduk pada regulasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan yang memiliki tujuan kemanusiaan berupa usaha pemenuhan hah ekonomi pencipta/ pemegang hak berupa royalti.. Secara garis besar prospek alur Mekanisme dalam hal pemungutan royalti dimulai dari pemberian kuasa oleh pencipta/ pemegang hak kepada YCBI, kemudian YCBI memberikan lisensi kepada user dan konsekuensinya user membayar sejumlah royalti kepada YCBI. Selanjutnya YCBI mendistribusikan royalti yang didapat dari user kepada pencipta/pemegang hak. Kata kunci : Yayasan Cipta Buku Indonesia, Lisensi, Royalti.

EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN WAYANG ORANG SRIWEDARI SURAKARTA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM HAK CIPTA Maharsidewi Kusharyani; Budi Santoso; Fifiana Wisnaeni
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Wayang Orang Sriwedari Surakarta merupakan salah satu pertunjukan kesenian budaya yang harus dilestarikan dan dilindungi. Wayang Orang Sriwedari adalah ekspresi budaya tradisional atau folklor yang berhak mendapat perlindungan Hak Cipta. Wayang Orang Sriwedari Surakarta dapat dilindungi apabila pertunjukan tersebut masih tetap eksis Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi dan perlindungan Wayang Orang Sriwedari Surakarta ditinjau dari hukum Hak Cipta dan untuk mengetahui peran dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk melestarikan dan melindungi Wayang Orang Sriwedari Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis. Hasil penelitian mengajukan bahwa Wayang Orang Sriwedari Surakarta hingga saat ini masih dapat mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat sebagai salah tontonan pertunjukan tradisional yang masih diminati masyarakat. Wayang Orang Sriwedari Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional atau folklor berhak memperoleh perlindungan hukum Hak Cipta. Unsur-unsur yang ada dalam Wayang Orang Sriwedari Surakarta yang dapat dilindungi Hak Cipta adalah berupa folklor lisan atau tulisan, musik, gerak atau tari, teater, sandiwara, pertunjukan. Peran dan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam melestarikan Wayang Orang Sriwedari Surakarta adalah dengan mengangkat pemain Wayang Orang Sriwedari Surakarta menjadi Pegawai Negeri Sipil dan melakukan regenerasi pemain dengan membuka rekruitmen pemain baru.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI INVESTASI PMA/PMDN DALAM ERA OTONOMI DAERAH Sumarsono Sumarsono
LAW REFORM Vol 3, No 1 (2007)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Keadaan ekonomi Idonesia sejak terjadinya krisis ekonomi, mengalami kemerosotan daya beli masyarakat secara terus menerus, tingkat pengangguran meningkat, perbedaan tingkat hidup yang makin menonjol, keadaan seperti ini hendaknya jangan dibiarkan terus menerus, sehingga segera diambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa. Untuk mencapai peningkatan produksi barang dan jasa dapat melalui penanaman modal atau investasi, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen, Dalam rangka ini penananman modal memegang peranan yang sangat penting. Sehingga modal harus diberikan tempat yang sewajarnya, sesuai arti dan pentingnya dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan ekonomi tidak akan mungkin berjalan tanpa adanya pemupukan modal baik dari dalam sendiri maupun modal dari luar negeri, Apalagi dengan pemberian Otonomi yang luas kepada daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan akan mempengaruhi kebijakan dibidang investasi di Indonesia, karena dengan berlakunya otonomi daerah maka pemerintah daerah-lah yang akan memegang peranan penting dalam menentukan perekonomian daerahnya termasuk dalam urusan perizinan yang berkaitan di bidang investasi.Dalam penelitian ini mengangkat tiga masalah pokok yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah, manfaat dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah mengenai investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah, untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dengan adanya kebijakan investasi dalam Era Otonomi Daerah, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dengan adanya kebijakan Investasi dalam Era Otonomi Daerah.Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah mengenai investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN selalu mengalami perubahan, penambahan dan bahkan pencabutan, namun dalam pelaksanaannya yang digunakan sebagai acuap dasar adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Investasi PMA/PMDN, Otonomi Daerah

Page 6 of 35 | Total Record : 341

4 5 6 7 8

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 2 (2025): Law Reform Vol 21, No 1 (2025) Vol 20, No 2 (2024) Vol 20, No 1 (2024) Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA