Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 341 Documents

3 4 5 6 7

Audit Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Pengelolaan Risiko Kerugian Bisnis Bagi Perusahaan Kusnadi Kusnadi
LAW REFORM Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian bertujuan untuk mengetahui audit hak kekayaan intelektual sebagai bagian pengelolaan resiko kerugian bisnis bagi perusahaan. Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia. Apabila mengingat terhadap nilai ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan aset berwujud lainnya (tangible assets). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sehingga sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaa. Data hasil penelitian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil Penelitian ditemukan bahwa konsep Audit HKI berbasis risiko dapat digunakan oleh perusahaan dengan cara mengetahui terlebih dahulu peran dan posisinya dalam perusahaan, kemudian waktu yang tepat dan ruang lingkup identifikasi pelaksanaan audit Audit HKI berbasis risiko serta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan audit HKI berbasis risiko kerugian bisnis. Fenomena risiko muncul dari pemeliharaan dan penjagaan aset hak kekayaan intelektual yang tidak dikaji secara spesifik dan terukur.Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Audit HKI, Aset Perusahaan, Risiko Bisnis1

KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA DALAM DELIK KESUSILAAN (PERZINAHAN) YANG BERBASIS NILAI KEADILAN RELIGIUS Adiansyah Nurahman; Eko Soponyono
LAW REFORM Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Sila pertama menunjukan bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan, oleh sebab itu, sebagai negara yang religius, maka aturan ketentuan pidana tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian ini membahas ketentuan pidana dalam delik kesusilaan (perzinahan) yang berlaku saat ini telah berbasis nilai keadilan religius dan kebijakan formulasi ketentuan pidana yang berkeadilan religius. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisa kualitatif,. Hasil penelitian bahwa ketentuan pidana dalam delik kesusilaan yang berlaku saat ini belum berlandaskan nilai keadilan religius. Kebijakan formulasi ketentuan pidana yang berkeadilan religius dalam delik perzinahan dilakukan dengan mempeluas makna zina yang ada dalam ketentuan pidana dengan merujuk pada kitab suci (Al-Quran).

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013 PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Yudhitiya Dyah Sukmadewi
LAW REFORM Vol 10, No 1 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahDaerah Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan UUNo.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalampelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan danbahan kepustakaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerahdi bidang pendidikan pada tahun 2013, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telahsesuai dengan amanat UU No.32 Tahun 2004, namun masih terdapat beberapa program kerjayang belum dapat memenuhi indikator kinerja. Yang menjadi hambatan, meliputi: rendahnyatingkat kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan; masih terbatasnya sarana dan prasarana;persebaran tenaga kependidikan yang berkualitas dan berkompeten, serta pengembangankurikulum dan metode pembelajaran yang belum merata sehingga Dinas Pendidikan haruslebih aktif lagi melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan,dan menyediakan sarana prasarana.Kata Kunci: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2013, DinasPendidikan Provinsi Jawa Tengah, Otonomi Daerah

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL Anggiat Ris Hardinata
LAW REFORM Vol 4, No 1 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan dimana sistem pemidanaanfiskal harus terintegrasi dalam aturan umum (Buku I) KUHP atau dapat pula membuataturan khusus yang menyimpang dari aturan umum tersebut. Konsekuensi logis darikedudukannya sebagai sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan, aturan umumdalam Bab I s/d VIII (Pasal 1 s/d 85) Buku I KUHP dapat diberlakukan terhadap aturanaturanpidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 103 KUHP. Menjadi masalah apabila aturan-aturan pidana dalamperaturan perundang-undangan di bidang fiskal tersebut tidak terintegrasi dalam aturanumum Buku I KUHP atau bahkan tidak diatur dalam aturan umum Buku I KUHP. Hal inidapat berpengaruh di dalam pengaplikasian aturan-aturan pidana tersebut yang padaakhirnya menjadi tidak operasional.Masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah masalahkebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal yangdiatur dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana kebijakan kriminalisasi danpertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal di masa yang akan datang ditinjaudari sudut pembaharuan hukum pidana dalam ruang lingkup peraturan perundangundanganfiskal di bidang pajak, kepabeanan, cukai, pajak daerah dan restribusi daerahserta di bidang penerimaan negara bukan pajak. Pendekatan masalah dilihat dari sudutpandang kebijakan hukum pidana yang ditinjau dari fungsionalisasi hukum pidanakhususnya pada tahap formulasi.Oleh karena permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan salah satumasalah sentral dalam kebijakan kriminal, khususnya kebijakan hukum pidana, makapembahasan objek penelitian ini yang berkisar pada masalah penetapan suatu perbuatanmenjadi perbuatan yang dapat dipidana beserta pertanggungjawaban pidananya dilakukandengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) yangditempuh lewat pendekatan yuridis normatif, dengan bertumpu pada data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian hampir seluruhnya ketentuan-ketentuan pidana yangtercantum di dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal saat ini tidak memberikualifikasi yuridis, dimana KUHP yang saat ini berlaku masih membedakan antara“kejahatan” dan “pelanggaran” dimana hal ini berpengaruh terhadap sistempertanggungjawaban pidana dalam hal percobaan, menyuruh melakukan (doenplegen),2turut serta melakukan (medeplegen), menganjurkan (uitlokken), dan pembantuan(medeplichtige). Demikian pula halnya dengan masalah recidivie yang diatur tersendiridalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal namun tanpa disertai aturanpelaksanaannya dan perumusan ancaman sanksi pidana yang menyimpang dari KUHP,tetapi tidak ada pedoman pemidanaannya. Oleh karena itulah apabila terhadap aturanaturanpidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal tersebut hendakdiadakan pembaharuan, maka perancang undang-undang seyogianya tetap bertumpu padasistem pemidanaan atau sistematika KUHP yang berlaku.Kata kunci: fiskal, kebijakan, kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana

ASPEK HUKUM KEBIJAKAN GEOTHERMAL DI INDONESIA Muhamad Azhar; Suhartoyo Suhartoyo
LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum kebijakan pemerintah Indonesia dalam menguasai, mengatur hingga mengelola Geothermal Energi dalam bentuk kebijakan. Selain itu juga untuk menguraikan upaya hukum apa yang telah dilakukan yang berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan rangka pembangunan ketahanan energi nasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian eksplanatoris, serta menggunakan sumber data sekunder yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain penjelas dari peraturan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan Geothermal Energi masih belum optimal sehingga belum dapat mendukung ketahanan energi nasional. pemanfaatan geothermal energi dalam rangka ketahanan energi nasional belum sepenuhnya maksimal jika dikaitkan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Energy panas bumi hanya termanfaatkan sejulam 05 % dari keseluruhan sumberdaya panas bumi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kedepan, sudah saatnya pemerintah mulai mengoptimalkan pengelolaan Geothermal Energi demi terwujudnya pembangunan ketahanan energi nasional.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAYI Herlina Herlina
LAW REFORM Vol 1, No 2 (2006)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Kajian ini ditujukan untuk mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan bayi dalam hukum pidana pada saat ini dan prospek kebijakan di masa mendatang. Kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan bayi dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak mengenal tindak pidana perdagangan bayi. KUHP hanya mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum cukup umur dimana tujuannya berbeda dengan tujuan perdagangan bayi. Demikian pula korporasi dalam KUHP tidak diakui sebagai subjek hukum sehingga hal ini menyulitkan dalam pertanggungjawaban pidananya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara tegas mengatur tentang perdagangan bayi namun secara implisit telah dapat mengakomodir tindak pidana perdagangan bayi. Tetapi undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci perbuatan-perbuatan apa saja yang sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana perdagangan anak termasuk bayi. Kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan bayi dalam hukum pidana di masa mendatang, baik itu dalam konsep KUHP tahun 2004 maupun dalam RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak belum ada pasal yang khusus mengatur perdagangan bayi, oleh sebab itu perlu dikaji kembali dan perlu adanya perbandingan dengan negara lain untuk mencapai hasil yang maksimal.Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Perdagangan Bayi

FORMULASI IDE PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA Aristo Evandy A.Barlian; Barda Nawawi Arief
LAW REFORM Vol 13, No 1 (2017)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Substansi Buku 1 Kuhp saat ini merupakan pedoman induk dalam sistem pemidanaan di Indonesia, namun pedoman dalam perumusan pidana saat ini hanya terpaku pada ketentuan adanya tindak pidana dan kesalahan tanpa memasukan tujuan dan asas dari pemidanaan.Oleh karena itu hukum pidana saat ini dirasa kaku dan tidak berkemanusiaan dalam aplikasinya pada kasus-kasus kecil yang dipandang memerlukan keadilan sosial. Rumusan sistem induk yang tidak memilki tujuan dan asas dalam pedoman pemidanaan tidak akan melahirkan hukum yang efektif, saat ini telah hadir sebuah ide yaitu Rechterlijk Pardon sebagai salah satu konsep dalam pembaharuan pidana yang telah digunakan oleh pelbagai negara yang menerapkan civil law sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ide Rechterlijk Pardon dalam tahap formulasi dan aplikasi yang ada pada saat ini dan dalam formulasi sistem induk pidana yang akan datang di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah penelitian hukum kualitatif normatif, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (statute appproach), pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis kualitatif normatif terhadap data yang disajikan secara kuantitatif, berpijak pada analisis deskriptif dan prediktif. Hasil analisa pada penelitian ini ditemukannya 6 (enam) pasal yang berkaitan dengan nilai permaafan dalam formulasi kuhp saat ini namun bukanlah nilai permaafan yang murni dan ditemukannya 5 (lima) aplikasi peradilan pidana yang telah memiliki nilai permaafan namun masih belum dapat diterapkan dengan baik karena tidak adanya formulasi permaafan dalam pidana saat ini. Diformulasikannya ide permaafan hakim “Rechterlijk Pardon” dengan memasukannya tujuan dan asas pemidanaan dalam syarat pemidanaan yaitu pada Pasal 55, 56 dan 72 RUU KUHP 2015, nantinya akan menjadikan sistem hukum pidana di Indonesia yang akan datang dapat lebih integral, fleksible, humanis, progress dan nasionalis. Disarankan kepada anggota Parlemen untuk dapat membuat dan melegitimasi rancangan perumusan sistem hukum pidana yang telah ada sampai sekarang. Mereformasi sistem hukum pidana merupakan bagian penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana di masa depan. sistem peradilan pidana sangat membutuhkan reformasi yang signifikan seperti masuknya tujuan dan asas hukum pidana sehingga terwujudnya sistem peradilan pidana yang efektif di Indonesia.

“IMPLEMENTASI ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM ASPEK PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL) Ibnun Aslamadin
LAW REFORM Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pemerintah sebagai organisasi pemerintahan terbawah dan terdekat dengan masyarakat sehingga memegang peranan yang strategis dalam rangka mewujudkan good governance khususnya dalam memenuhi asas profesionalisme.Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengatur mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan. Perubahan status ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatPenelitian ini ditulis dengan metode pendekatan Yuridis Empiris.Hasil penelitian adalah alih status desa menjadi kelurahan di Kecamatan Slawi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2009 yang dibuat mengacu kepada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 beserta aturan pelaksananya. Terdapat Hambatan dan kendala dalam penerapan alih status ini berasal dari aturan yang belum lengkap, perangkat desa dan masyarakat yang tidak mau diubah menjadi kelurahan, dan kesalahpahaman terhadap status Kelurahan.Kata Kunci : Implementasi, Good Governance, asas profesionalisme, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa, Kelurahan1 Mahasiswa

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LOKASI TANJUNG SARI KABUPATEN BANGGAI Nasrun Hipan; Nirwan Moh Nur; Hardianto Djanggih
LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa tanah di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai, Adapun status tanah tersebut telah menempuh proses hukum yang panjang dan sangat rumit dan mengakibatkan ketidakpastian bagi pihak yang bersengketa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis yakni mengkaji hukum berdasarkan fenomena-fenomenas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai yang dimulai dari proses pengadilan secara bertahap sampai pada ekseusi putusan pengadilan terjadi perbedaan atau perselidihan antara pihak-pihak yang berpekara terhadap objek tanah tersebut. Sengketa tanah tersebut yang telah berjalan cukup panjang akan berdampak pada ketidakpastian hak penguasaan atas tanah oleh pihak-pihak yang bersengketa jika tidak diselesaikan dengan hukum yang tepat. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Tanah; Tanjung Sari.

THE LEGAL PROTECTION OF LENDERS IN PEER TO PEER LENDING SYSTEM Budiharto Budiharto; Sartika Nanda Lestari; Gusto Hartanto
LAW REFORM Vol 15, No 2 (2019)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Financial technology based on Peer to Peer Lending is one of the new breakthroughs in financial services institutions in Indonesia. The peer to peer lending platforms are essentially online markets that match the supply and demand of funds as one of the alternative financing mechanisms for individual or business. But there is still few of regulation regarding peer to peer lending. We address two questions by theoretical legal research by examining secondary data through literature studies. First, the mechanism of credit agreements with a peer to peer lending; second, analyze lender’s legal protection in credit agreements in peer to peer lending. Based on the the research, we found that the mechanism of lending through a peer to peer lending credit agreement is in line with Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. Futhermore, the protection of legal lenders peer to peer lending from the aspect of law public has been sufficient but in private law, OJK has not been able to provide maximum protection.

Page 5 of 35 | Total Record : 341

3 4 5 6 7

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 2 (2025): Law Reform Vol 21, No 1 (2025) Vol 20, No 2 (2024) Vol 20, No 1 (2024) Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA