Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Kebijakan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam Oleh Pemerintah Gampong Lamgugob Kota Banda Aceh War diman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPamplet tamu wajib Lapor 1x24 menjadi hal yang biasa dilihat di ganggang gampong di Aceh. Kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam untuk mendukung ketertiban di Gampong Lamgugob, namun masih banyak praktek asusila kendatipun pamplet tersebut sudah terpasang dimanamana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam oleh Pemerintah Gampong Lamgugob serta hambatannya. Penelitian ini menggunakan teori proses implementasi kebijakan serta teori kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam didasari oleh Reusam Gampong bukan perundang-undangan. Kacamata proses implementasi kebijakan seperti standar dan sasaran kebijakan ditunjukkan kepada para pendatang atau masyarakat luar gampong Lamgugob yang menetap melebih 1x24 jam; Sumber daya dan karaktersitik pelaksana kebijakan dipegang oleh Perangkat Gampong, terutama Ulee Jurong dan kepala sektor, namun dalam implementasi kebijakan ini belum ada alokasi anggaran khusus. Masih ada kendalakendala dalam proses implementasi kebijakan, Hambatan Pemerintah Gampong Lamgugob dalam implementasi kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam berupa hambatan karena kurangnya kesadaran sosial masyarakat, terutama mahasiswa-mahasiswi kos-an di Gampong Lamgugob serta para penyewa toko. Kondisi kewilayahan Gampong Lamgugob yang cukup luas dan dipenuhi lingkungan ekonomi seperti pertokoan, kos-an, warung kopi, hotel dan lainnya, juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam. Saran dari hasil penelitian kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai landasan untuk membuat perundang-undangan tentang ketertiban umum yang menyebutkan secara langsung tentang tamu wajib lapor 1x24.Kata Kunci : Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam, Gampong Lamgugob, Implementasi Kebijakan.

Reformasi Birokrasi Lembaga Keistimewaan Aceh (Studi Terhadap Terminasi political Institutional BPN Kepada DPA) Raja Ansari; Effendi Hasan; Novita Sari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perpres No. 23 Tahun 2015 memuat secara tegas bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh (Kanwil BPN Aceh) dialihkan menjadi Dinas Pertanahan Aceh (DPA). Dalam implementasinya Pemerintah Pusat cenderung tidak memiliki political will. Terbukti pengalihan kewenangan BPN ke DPA terus mengalami hambatan. Hal ini merupakan salah satu persoalan political Institusional Pemerintah Pusat untuk menghegemoni kekuasaan di bidang pertanahan di Aceh. Reformasi birokrasi dalam pengalihan kewenangan ini menjadi upaya yang harus segera diselesaikan, karena wewenang yang sama antara keduanya akan menghambat terciptanya good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika political institusional dalam proses pengalihan wewenang BPN terhadap DPA, serta mengetahui terminasi reformasi birokrasi dalam proses pengalihan wewenang BPN terhadap DPA. Masalah ini dianalisis dengan teori institusional dan konsep reformasi birokrasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika political institusional dalam proses pengalihan kewenangan Kanwil BPN Aceh kepada DPA berupa proses pembentukan DPA yang tidak sesuai Perpres No. 23 Tahun 2015. Seharusnya Kanwil BPN Aceh yang menjadi DPA, bukan membentuk lembaga baru. Dinamika ini yang membuat pengalihan kewenangan mengalami hambatan. Terminasi reformasi birokrasi dalam proses pengalihan wewenang BPN kepada DPA adalah dengan menggabungkan kedua lembaga tersebut menjadi satu lembaga, yaitu Kanwil BPN Aceh mengubah dirinya menjadi DPA dengan mengacu pada konsep reformasi birokrasi. Hasil penelitian ini menyarankan kepada Pemerintah Aceh, agar Kanwil BPN Aceh merubah dirinya menjadi DPA dengan mekanisme konsolidasi dan koordinasi bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, sesuai dengan amanah dari Perpres No. 23 Tahun 2015. Kata Kunci : BPN dan DPA, Political Institusional, Reformasi BirokrasiABSTRACT Presidential Decree Number 23 of 2015 explicitly states that the Regional Office of the Aceh National Land Agency (Kanwil BPN Aceh) has been transferred to the Aceh Land Service (DPA). In its implementation, the Central Government tends not to have political will. It is evident that the transfer of authority from BPN to DPA continues to experience obstacles. This is one of the Central Government Institutional political issues to hegemony power in the land sector in Aceh. Bureaucratic reform in the transfer of authority is an effort that must be resolved immediately, because the same authority between the two will hinder the creation of good governance. This study aims to determine the dynamics of institutional politics in the process of transferring BPN's authority to DPA, and to determine the termination of bureaucratic reform in the process of transferring BPN's authority to DPA. This problem can be analyzed with institutional theory and the concept of bureaucratic reform. The research method used is a descriptive-qualitative approach. The results of this study indicate that the institutional political dynamics in the process of transferring the authority of the Aceh BPN Regional Office to the DPA are in the form of a misguided DPA formation process, should the Aceh BPN Regional Office become DPA. Not even forming a new institution. Even though in institutional theory DPA already has a physical structure, it still does not have the power to make policies. Whatever efforts made by the Aceh Government and the DPRA will not receive a response from the Central Government. The termination of bureaucratic reform in the process of transferring the authority of BPN to DPA is to combine the two institutions into one institution, namely the Aceh Regional Office of BPN changing itself into DPA by referring to the concept of bureaucratic reform. The results of this study suggest to the Aceh Government, that the Aceh BPN Regional Office transforms itself into a DPA with a joint consolidation and coordination mechanism between the Aceh Government and the Central Government, in accordance with the mandate of Presidential Regulation Number 23 of 2015. Keywords: BPN and DPA, Institutional Political, Bureaucratic Reform

KONSEP DIRI REMAJA PUTRI PEMAKAI JILBAB SYAR’I DAN JILBOOBS TERHADAP PEMAKNAAN PENUTUP KEPALA DI BANDA ACEH Suci Safitri Rahma Dewi; Dr. Hamdani M. Syam, MA; Maini Sartika, MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Aceh sebagai salah satu daerah istimewa yang diperbolehkan membuat aturan daerahnya sendiri yang disebut Qanun. Dalam Qanun tersebut menetapkan cara berpakaian bagi warganya yang beragama Islam, namun fakta di lapangan masih belum sesuai. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berjudul “Pemaknaan Penutup Kepala Pada Remaja Putri Pemakai Jilbab dan Jilboobs di Banda Aceh” dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh karakteristik responden terhadap pemaknaan penutup kepala pada remaja putri pemakai jilbab dan jilboobs. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk pengumpulan penelitian ini juga menggunakan Purposive sampling. Hasil uji hipotesis membuktikan tidak ada pengaruh karakteristik responden dengan pemaknaan penutup kepala. Hasil penelitian menunjukan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini terdistribusi normal dan uji analisis regresi linier sederhana dari variabel X dan variabel Y didapatkan hasil uji Koefisien Determinasi R2 sebesar 0,003. Nilai tersebut menunjukan bahwa karakteristik responden memiliki pegaruh sebesar 0.3% dan masuk pada tingkat hubungan yang sangat rendah terhadap pemaknaan penutup kepala pada remaja putri pengguna jilbab dan jilboobs di Banda Aceh sedangkan 99.7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini."The Meaning of Head Covers in Adolescent Girls Wearing Hijabs and Jilboobs in Banda Aceh"ABSTRACK Aceh as one of the special regions is allowed to make its own regional regulations called Qanun. The Qanun defines a dress code for Muslim citizens, but the facts on the ground are still not appropriate. Based on this, this research is entitled "The Meaning of Head Covers in Adolescent Girls Wearing Hijabs and Jilboobs in Banda Aceh" with the aim of knowing whether or not there is an influence of respondents' characteristics on the meaning of head coverings on adolescent girls who wear headscarves and jilboobs. This study uses a quantitative approach, using a questionnaire distributed to respondents for the collection of this study also using purposive sampling. The results of the hypothesis test prove that there is no effect of the respondent's characteristics with the meaning of the head covering. The results showed that the normality test in this study was normally distributed and the simple linear regression analysis test of the X and Y variables obtained the R2 Determination Coefficient of 0.003. This value indicates that the respondent's characteristics have an influence of 0.3% and enter at a very low level of relationship to the meaning of head coverings in adolescent girls who wear headscarves and jilboobs in Banda Aceh, while 99.7% is influenced by other factors outside this study.

IMPLEMENTASI PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH Andre Julio Prasetyawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini berjudul: Implementasi Pemanfaatan E-Government dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Banda Aceh. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pemanfaatan e-government dalam meningkatkan pelayanan publik oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh, apa hambatannya, serta apa langkah-langkah yang dilakukan saat menyelesaikan hambatan penerapan e-government? Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, dengan jenis deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pemanfaatan e-government dalam meningkatkan pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh ialah dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelayanan yang diberikan berbentuk layanan digital atau online. Dalam kaitan dengan e-government di dalam dua bentuk yaitu berbasis web dan berbasis aplikasi. Layanan berbasis web dapat diakses melalui situs resmi Disdukcapil, dan layanan berbasis aplikasi dapat diakses melalui whatsapp, aplikasi “Sekejap” yang dapat didownload melalui aplikasi playstore. Hambatan yang dialami Disdukcapil jaringan yang kurang baik. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Disdukcapil dalam menyelesaikan hambatan penerapan e-government adalah penabahan SDM yang memiliki keahlian teknis bidang teknologi informasi, kemudian modifikasi dan pembaruan aplikasi “Sekejap”, tampilan situs resmi Disdukcapil. Terhadap hambatan tersebut, Disdukcapil Kota Banda Aceh perlu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam bentuk media luar ruang ataupun melalui media cetak dan online mengenai keberadaan aplikasi “Sejekap”, kemudian diharapkan mampu untuk menunjang kualitas SDM bidang teknologi informasi dalam upaya memaksimalkan sistem layanan khususnya berbasis web dan aplikasi.Kata Kunci : Implementasi, E-Government, Pelayanan Publik

PENGARUH MODAL SOSIAL DALAM PEMENANGAN ILYAS PADA PILEG 2019 DI DAPIL I KABUPATEN GAYO LUES Dedi Muliadi; Ubaidullah, MA; Novita Sari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fenomena pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka saat ini banyak juga popularitas kandidat melebihi popularitas partainya di dalam masyarakat, sehingga pribadi kandidat menjadi hal menarik yang lebih diperhatikan oleh masyarakat dari pada kedudukan partainya. Pada popultaritas dan elektabilitanya, Partai PBB di Gayo Lues sejak periode pemilihan 2014 sampai 2019 saat ini tidak bisa dikatakan tinggi karena dari calon-calon yang di usung dalam pileg 2014 hanya 1 orang yang berhasil duduk di parlemen DPRK Kabupaten Gayo Lues, begitu juga pada pemilu tahun 2019 saat ini yaitu Ilyas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk modal sosial yang digunakan Tim Pemenangan Ilyas dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Gayo Lues dan untuk mengetahui pemanfaatan modal sosial terhadap pemenangan Ilyas pada Pileg 2019 di Kabupaten Gayo Lues. Jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk modal sosial yang digunakan tim pemenangan Ilyas dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Gayo Lues meliputi beberapa hal yaitu: 1) Figur Ilyas dimata masyarakat kabupaten Gayo Lues, 2) Etnisitas/Kesukuan, 3) Prestasi yang dimiliki oleh Ilyas sebagai anggota legislatif. Sedangkan pemanfaatan modal sosial terhadap pemenangan Ilyas pada Pileg 2019 di Kabupaten Gayo Lues yaitu: 1) Pemanfaatan modal sosial dari segi ranah (Field), dan 2) Pemanfaatan modal sosial dari segi figur oleh tim pemenangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah modal sosial yang digunakan oleh Ilyas dan tim pemenangannya menjadi point utama pada pileg 2019 di kabupaten Gayo Lues dengan memanfaatkan beberapa aspek yang sangat mempengaruhi perolehan suaranya pada pileg tahun 2019 di Kabupaen Gayo lues. Saran dari penelitian ini adalah bentuk-Bentuk modal sosial yang digunakan oleh Ilyas dan tim Pemenangan merupakan langkah yang sangat baik terhadap pemenangan Ilyas. Namun, baik dari tim pemenangan maupun kedepannya dapat melakukan hal yang sama terhadap calon-calon anggota lain yang berada di dalam partai yang sama sehingga partai juga ikut merasakan dampak terhadap modal sosial tersebut. Pemanfaatan modal sosial yang dilakukan tidak hanya dilakukan pada saat kampanye atau saat pemilu akan dilaksanakan. Akan tetapi Ilyas juga harus mampu melakukan pemanfaatan modal sosial tersebut sebagai seorang anggota DPRK terpilih. Sehingga masyarakat tidak memiliki penyesalan untuk memilihnya sebagai anggota legislatif. Kata Kunci : Ilyas, Modal Sosial, Pemilu

Efektivitas Kebijakan Dinas Syariat Islam Dalam Menurunkan Pelanggaran Qanun Jinayat di Kota Langsa Ikmal Jamilan Latif; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat terhadap jarimah khalwat, maisir dan khamar telah dilakukan sejak berlakunya Qanun tersebut, akan tetapi dari tahun 2017 sampai tahun 2019 menunjukan bahwa jarimah khamar meningkat pelanggarannya, oleh sebab itu perlu kajian mendalam mengenai efektivitas dari kebijakan dinas dalam menurunkan pealnggaran khamar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas kebijakan Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam upaya menurunkan pelanggaran Qanun Jinayat serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam menurunkan pelanggaran Qanun Jinayat. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Teori efektivitas dan kebijakan penulis menggunakan untuk menganalisa permasalahan yang penulis angkat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan Dinas Syariat Islam secara preventif dan kuratif dalam bentuk penegakan hukum Jinayat telah memiliki implikasi yang sangat luas bagi terciptanya lingkungan sosial kemasyarakatan yang aman dan tentram. Kondisi tersebut terlihat dari menurunnya jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun. Namun dalam penerapannya juga masih berhadapan dengan berbagai faktor penghambat seperti, kurangnnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kegiatan operasional WH serta penerapan hukum Jinayat masih berbenturan dengan hukum adat maupun aturan hukum pidana sehingga kebijakan yang dikeluarkan masih belum efektif, diharapkan pemerintah daerah meningkatkan jumlah anggaran operasional untuk Dinas Syari’at Islam dan WH sehingga pelaksanaan hukum Jinayat dapat dilaksanakan secara lebih efektif The Effectiveness of Islamic Services Policy in Reduce The Violations of Qanun Jinayat in Langsa City The implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning the Jinayat law against khalwat, maisir and khamr has been carried out since the enactment of the Qanun, but from 2017 to 2019 it shows that the violation of khalwat khalwat, maisir and khamr is needed, therefore an in-depth study of the effectiveness of service policies in reduce khamr violations. This study aims to analyze the effectiveness of the policies of the Langsa City Islamic Syariat Service in an effort to reduce the violations of the Qanun Jinayat and to find out the factors that hinder the Langsa City Islamic Syariat Service in reducing the Jinayat Qanun violations. Descriptive qualitative method was used in this study with interviews and documentation as data collection techniques. The theory of effectiveness and policy the author uses to analyze the problems that the author raises. The results of this study indicate that the preventive and curative policies of the Islamic Shari'a Service in the form of Jinayat law enforcement have had very broad implications for the creation of a safe and peaceful social environment. This condition can be seen from the decrease in the number of violations from year to year. However, in its implementation, it is also still faced with various inhibiting factors such as the lack of government budget allocated for WH operational activities and the application of the Jinayat law is still in conflict with customary law and criminal law rules so that the policies issued are still not effective, it is hoped that the regional government will increase the amount of the operational budget for Department of Islamic Shari'ah and WH so that the implementation of the Jinayat law can be implemented more effectively

ANALISIS KETERLAMBATAN PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN (AKD) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) PERIODE 2019-2024 Angga Ramadhana; Effendi Hasan; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Alat kelengkapan Dewan (AKD) mempunyai tugas membantukelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di setiap pembuatankebijakan. Seharusnya penetapan AKD tepat waktu, namun hal ini tidak terjadikarena berbagai kondisi yang diduga adanya kepentingan anggota legislatif danelit partai. Proses pembentukan AKD DPRA periode 2019-2024 mengalamibeberapa penundaan, hingga Januari 2020, sehingga berpengaruh kepada tugasdan fungsi DPRA itu sendiri, pengawasan, legislasi dan anggaran. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui faktor keterlambatan penetapan AKD, dan untukmengetahui dampak keterlambatan penetapan AKD DPRA Periode 2019-2024.Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,dan data dikoleksi melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penelitianmenggunakan teori Kekuasaan dan Konsep legislatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa keterlambatan penetapan AKD DPRA Periode 2019-2024disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah terbentuknya Koalisi AcehBermartabat (KAB) dan Non Koalisi di DPRA, kepentingan elit partai politik,beda kesepahaman antar anggota legislatif terhadap PP Nomor 12 tahun 2018.Dampak keterlambatan penetapan AKD terhadap fungsi DPRA Periode 2019-2024 adalah adanya dampak terhadap fungsi merumuskan kebijakan (legislasi),dan fungsi pengawasan (oversight), sedangkan terhadap fungsi mengalokasikansumberdaya (budgeting). tidak berdampak secara langsung karena penetapanAPBA tahun 2020 telah disahkan oleh DPRA periode sebelumnya. Kesimpulandari penelitian ini adalah perebutan kekuasaan antara koalisi KAB dan non koalisidi DPRA terkait dengan perebutan posisi strategis didalam AKD membuatpenetapan AKD DPRA periode 2019-2024 menjadi terlambat sampai april 2020bahkan badan kehormatan baru dibentuk pada September 2020, ini membuktikanbahwa DPRA lebih mementingkan kepentingan kelompok lebih penting dari padakepentingan rakyat.

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP KOMUNIKASI ANTARPRIBADI DOSEN PEMBIMBING DAN MAHASISWA DALAM BIMBINGAN SKRIPSI Nadhiratul Fadhilah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas tentang bagaimana persepsi mahasiswa terhadap komunikasi antarpribadi dosen dan mahasiswa dalam proses bimbingan skripsi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui komunikasi antarpribadi dosen dan mahasiswa dalam bimbingan skripsi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi mahasiswa dalam berkomunikasi dengan dosen pembimbing skripsi pada Prodi Ilmu Komunikasi di USK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan berdasarkan Model Komunikasi Sirkuler oleh Wilbur Schram yang mengacu pada umpan balik yang terjadi antara mahasiswa maupun dosen sehingga proses komunikasi berjalan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarpribadi dosen dan mahasiswa terjalin dengan berbagai bentuk gaya komunikasi, yaitu gaya pasif, agresif, dan asertif. Dosen dan mahasiswa juga mengalami kendala dalam proses bimbingan skripsi, yaitu proses komunikasi yang hanya didominasi oleh dosen (satu arah) dan intensitas pertemuan yang tidak maksimal. Penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa, agar dapat menjalin komunikasi dengan baik terhadap dosen pembimbing sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kata Kunci: Komunikasi Antarpribadi, Gaya-gaya Komunikasi, Bimbingan Skripsi

Strategi Pemenangan Partai Lokal Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Banda Aceh Dendy Sakti Anugerah; Ubaidullah, MA; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPerolehan kursi Partai Lokal di Kota Banda Aceh semakin merosot, mulai dari 10 kursi pada Pemilu 2009, merosot menjadi 5 kursi pada Pemilu 2014 dan merosot lagi menjadi 3 kursi pada Pemilu 2019. Merosotnya perolehan kursi ini, didasari atas marketing politik kurang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika marketing politik merosotnya perolehan kursi Partai Lokal di Kota Banda Aceh pada Pemilu 2019, serta strategi marketing politik yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan teori marketing politik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinamika marketing politik merosotnya perolehan kursi Partai Lokal pada Pemilu Legislatif 2019, pada Partai Aceh memiliki masalah internal yang menjadi penghambat utama. PNA tidak dapat membangun basis di setiap kecamatan serta ketokohan di PNA Kota Banda Aceh masih sangat minim. PDA memiliki kegagalan pengelolaan partai di tingkat DPW Kota Banda Aceh, Ketua Umum Partai lebih mementingkan kemenangan dirinya sendiri pada tingkat DPRA. Partai SIRA telat mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu Legislatif 2019. Strategi marketing politik Partai Lokal Pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh adalah dengan menjadikan ketokohan sebagai syarat utama dalam menetapkan Calon Legislatif. Melakukan pemetaan lapangan tentang kebutuhan masyarakat, lalu membuat program kerja sesuai kebutuhan masyarakat. Pada Pemilu berikutnya harus memanfaatkan Medsos sebagai media kampanye setiap kegiatan yang dilakukan oleh Politisi dan Partai Lokal secara kontinu sebagaimana tuntutan era digital dalam membangun positioning politik. Kata Kunci : Partai Lokal, Perolehan Kursi, Marketing politik.

Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kota Banda Aceh Nada Nafira Almanzani; Alfi Rahman; Saddam Rassanjani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Pasal 13A ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19. Namun realitanya, banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang enggan divaksin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan hambatan dari kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 belum berjalan optimal ditandai dengan aspek kejelasan dan konsistensi komunikasi belum efektif, aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana belum optimal, aspek SOP pada struktur birokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya, serta terdapat delapan hambatan, diantaranya rendahnya partisipasi masyarakat, keterpaparan terhadap hoax, keterbatasan petugas vaksinasi COVID- 19, insentif petugas vaksinasi COVID-19 yang belum memadai, dosis vaksinasi COVID-19 yang rusak, keraguan terhadap vaksin, aplikasi dan jaringan yang bermasalah, dan pelayanan vaksinasi COVID-19 yang tidak sesuai dengan SOP. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, UPTD Puskesmas Kota Banda Aceh untuk lebih menggencarkan penyuluhan atau sosialisasi, meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor, pemberian penghargaan kepada lansia yang sudah divaksin, penambahan SDM petugas vaksinasi COVID-19 dan penambahan sarana dan prasarana, perencanaan dan proses untuk mengalokasikan anggaran untuk tim vaksinasi COVID-19, dan menciptakan inovasi program satu keluarga satu lansia untuk meningkatkan cakupan vaksinasi lansia.Implementation of COVID-19 Vaccination Policy in Banda Aceh CityPresidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic Article 13A paragraph (2) states that everyone who has been designated as the target recipient of the COVID-19 vaccine must participate in the COVID-19 vaccination. 19. But in reality, many people in Banda Aceh City are reluctant to get vaccinated. The purpose of this study was to determine the implementation and obstacles of the COVID-19 vaccination policy in Banda Aceh City. This study uses a qualitative approach by analyzing the theory of policy implementation by Edward III which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the COVID-19 vaccination policy has not run optimally marked by aspects of clarity and consistency of communication that have not been effective, aspects of human resources, budget, facilities and infrastructure have not been optimal, aspects of SOPs in the bureaucratic structure have not worked properly, and there are eight obstacles, such as low community participation, exposure to hoaxes, limited COVID-19 vaccination officers, inadequate incentives for COVID-19 vaccination officers, defective COVID-19 vaccination doses, doubts about vaccines, problematic applications and networks, and COVID-19 vaccination services that do not comply with the SOP. For this reason, it is expected that the Banda Aceh Government, Banda Aceh City Health Office, Banda Aceh City Health Center UPTD to intensify counseling or socialization, increase cross-sectoral collaboration, give awards to the elderly who have been vaccinated, increase human resources for COVID-19 vaccination officers and increase facilities and infrastructure, planning and processes for allocating budgets for the COVID-19 vaccination team, and creating innovations for the one family one elderly program to increase vaccination coverage for the elderly.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA