cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2: Mei 2023" : 8 Documents clear
JUAL BELI TANAH BERDASARKAN HUKUM ADAT DI NAGARI LUBUAK GADANG KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT Hendrino Hendrino; T. Haflisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli tanah di Nagari Lubuak Gadang, mengapa harta pusaka rendah tidak boleh dijual kepada masyarakat dari luar Nagari Lubuak Gadang, akibat hukum dalam pelak sanaan jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Lubuak Gadang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini data-data nya diperoleh dari penelitian secara langsung ke lapangan baik dalam bentuk wawancara secara langsung ataupun penelitian dan juga berdasarkan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan yaitu menggunakan data sekunder dengan memepelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jenis tanah harta pusaka rendah tidak boleh dijual kepada masyarakat dari luar Nagari Lubuak Gadang melainkan harus dijual kepada masyarakat asli dalam Nagari Lubuak Gadang. Larangan ini dikeluarkan karena faktor kepemimpinan sebelumnya kurang baik dan belajar dari Nagari tetangga yang tidak memiliki tanah lagi karena bebas menjual kepada siapa saja dan dan juga mengikis kebiasaan adat istiadat dalam Nagari tersebut. Akibat hukum jika melanggar peraturan yaitu dapat dikenakan sanksi adat yaitu dapat berupa denda satu ekor kambing atau dapat dikeluarkan dari wilayah Nagari Lubuak Gadang dan jual beli tanah yang dilakukan dianggap tidak sah serta tanah nya dapat ditarik lagi oleh pimpinan adat Nagari Lubuak Gadang.Kata Kunci: Harta Pusaka, Jual Beli Tanah, Hukum Adat.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN SIDEMPUAN TENGGARA KOTA PADANG SIDEMPUAN) Sarah Mailan Siregar; Iman Jauhari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan penulisan penelitian ini untuk menjelaskan mengapa terjadi larangan perkawinan semarga pada masyarakat Padang Sidempuan Tenggara, dan faktor apa yang mempengaruhi penurunan larangan perkawinan semarga, dan akibat hukum larangan perkawinan semarga pada masyarakat Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan larangan perkawinan semarga Kecamatan Sidempuan Tenggara terjadi karena perkawinan semarga saat ini sudah perlahan tidak dilaksanakan lagi karena dalam Hukum dan Hukum Islam tidak melarang hal tersebut. Secara sosial adat itu akan menjadi pilihan atau belakangan. Faktor yang mempengaruhi penurunan perkawinan semarga yaitu cinta, perkawinan lari, agama, pendidikan, ekonomi, perkembangan zaman. Akibat hukum yang larangan perkawinan semarga di Kecamatan memberikan masyarakat setempat dengan memotong kerbau jantan, dan wanita mengambil marga dari ibu lakilaki, dan keturunan mereka kemudian dari laki-laki, anak tersebut tidak dibenarkjan mengambil anak perempuan dari saudara laki-laki. Disarankan kepada masyarakat Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara perkawinan semarga sebaiknya secara bertahap ditinggalkan. Karena membuat pola pikir masyarakat berubah, karena melihat adanya Undang-Undang perkawinan dan ajaran agama islam tidak melanggar perkawinan seseorang yang semarga.Kata Kunci: Hukum, Perkawinan Semarga
JUAL BELI OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Asri Simpati Siregar; Darmawan Darmawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi alasan konsumen membeli obat keras tanpa resep dokter di apotek dan upaya yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh dalam mencegah praktik jual beli obat keras tanpa resep dokter di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu menggunakan data sekunder dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian lapangan yaitu data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada konsumen yang membeli obat keras tanpa resep dokter di apotek. Alasan konsumen membeli obat keras tanpa resep dokter di apotek yaitu tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah khususnya terkait golongan obat sehingga tidak mengetahui golongan obat dan syarat dalam membeli obat keras, alasan selanjutnya yaitu untuk mendapatkan obat tersebut secara mudah dan cepat serta biaya yang dikeluarkan lebih kecil/sedikit. Adapun upaya yang dilakukan BBPOM di Banda Aceh dalam mencegah praktik jual beli obat keras di apotek yaitu melakukan edukasi kepada pelaku usaha apotek baik dengan cara edukasi langsung ke sarana apotek maupun melakukan edukasi bimbingan teknis dan melakukan pengawasan terhadap apotek dengan mewajibkan pelaku usaha apotek untuk rutin setiap bulannya melaporkan penjualan obat-obatan kepada BBPOM.Kata Kunci : Konsumen, Obat Keras, Edukasi, Pengawasan.
WANPRESTASI UPAH PEKERJA PADA WARUNG MAKAN MIKRO DI KABUPATEN ACEH TAMIANG M Iqbal Pratama P; M Adli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan perjanjian upah warung makan mikro yang menimbulkan wanprestasi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian upah pekerja dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam perjanjian upah warung makan mikro di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian upah pekerja pada warung makan mikro dilakukan secara lisan dengan upah di bawah UMP Kabupaten Aceh Tamiang dan bentuk wanprestasi yang dilakukan; tidak membayar upah pekerja, membayar upah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan menunda pembayaran upah. Faktor penyebab wanprestasi; pengusaha/pemilik warung makan mikro tidak mengetahui ketentuan yang mengatur besarnya upah pekerja berdasarkan UMP, hasil penjualan tidak mencukupi membayar upah pekerja, kesepatakan upah hanya menggunakan lisan, anggapan kesepakatan upah dapat dilakukan secara sepihak tanpa mendapat persetujuan pekerja terlebih dahulu, pengusaha warung makan mikro masih awam dengan peraturan yang berlaku. Upaya dilakukan pemerintah tidak memaksa membebankan pengusaha warung makan mikro membayar upah pekerja sesuai dengan UMP Kabupaten Aceh Tamiang, mengalihkan usaha, mengratiskan pekerja makan siang di warung makan dan melakukan pengurangan pekerja. Disarankan agar Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi untuk melakukan sosialisasi tentang UMP Kabupaten Aceh Tamiang, pekerja warung makan mikro agar membuat perjanjian pembayaran upah secara tertulis untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan pengusaha melaporkan tentang kondisi darurat usahanya kepada pemerintah sesuai dengan perundangan yang berlaku.Kata Kunci: Wanprestasi, Upah, Pekerja, Warung Makan
PENERAPAN PASAL 42 DAN PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA Yolandara Yolandara; Teuku Muttaqin Mansur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian bertujuan menjelaskan penerapan Pasal 42 dan Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan menjelaskan hambatan nazhir dalam mengelola harta benda wakaf secara produktif di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Penelitian menerapkan jenis yuridis empiris dimana data diperoleh melalui kajian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 42 dan Pasal 43 UU No. 41 tentang wakaf di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh utara yang dilihat belum terealisasikan dengan baik karena masih ada harta wakaf yang terbengkalai sejak lama dan belum diperuntukan sesuai amanah wakif. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf hanya sebatas tanah, karena masyarakat beranggapan bahwa harta wakaf hanya berbentuk benda yang tidak bergerak. Nazhir penangungg jawab harta wakaf dipercaya wakif dalam mengelola harta wakaf belum sepenuhnya mampu dalam melaksanakan pengembangan wakaf dengan produktif. Hambatan Nazhir dalam mengelola harta wakaf ialah kurangnya pengembangan tanah wakaf dikarenakan hilangnya Akta Ikrar wakaf, dana desa yang kurang untuk melakukan pembangunan aset wakaf, kebanyakan masyarakat lebih mengutamakan wakaf yang peruntukannya sesuai dengan kebutuhan desa, masyarakat masih menganggap pembangunan aset sarana keagamaan seperti madrasah atau PAUD yang belum dibutuhkan dan kurangnya pihak nazhir dalam mengelola harta wakaf. Disarankan kepada wakif agar membentuk sertifikat wakaf agar memiliki kekuatan hukum atas harta yang diwakafkan dan nazhir agar meningkatkan produktivitas dalam memanfaatkan harta wakaf sesuai peruntukan dan kemanfaatanya.Kata Kunci: Wakaf, Wakif, Nazhir, Produktif.
PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK OLEH COSTUMER TERHADAP DRIVER GOJEK PADA FITUR GO-FOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN Syahrupal Syahrupal; A. Malik A. Malik
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Permasalahan mengenai pembatalan pesanan secara sepihak oleh costumer yang dialami driver dalam hal ini pada aplikasi gojek pada fitur Go-Food. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tinjauan hukum, perlindungan hukum dan juga akibat hukum terhadap pembatalan secara sepihak pada pesanan Go-Food di aplikasi gojek. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum Normatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tertier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi: studi dokumen atau bahan pustaka. Penelitian kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Analisis yang digunakan yaitu Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini Menurut Kitab Undang-undang hukum perdata praktik pembatalan sepihak pemesanan Go-Food oleh customer ini merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum tersebut berupa ganti kerugian, pencarian win-win solution dan pengajuan sengketa ke pengadilan. Kemuadian akibat hukum dari pembatalan sepihak tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan ganti kerugian baik secara litigasi dan non litigasi. Disarankan seharusnya bentuk perjanjian Antara driver dan costumer dapat diuraikan secara jelas regulasi peraturan perundangundangan agar tidak terdapat simpang siur ketika terjadinya pembatalan pemesana makanan secara sepihak.Kata Kunci : Pembatalan Kontrak, Costumer, Driver Gojek, Go-Food, Hukum Perjanjian
KEWAJIBAN PENGANGKUT UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (Suatu Penelitian Pada Trayek Tapaktuan-Banda Aceh) Dinu Rahmatul; Teuku Ahmad Yani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewajiban pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang, menjelaskan pelaksanaan pemenuhan standar keamanan dan keselamatan penumpang yang diberikan oleh pengangkut, dan untuk menjelaskan upaya pengangkut dan pemerintah dalam menciptakan keamanan dan keselamatan penumpang selama perjalanan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya pemenuhan standar pelayanan yang membantu keamanan serta keselamatan penumpang ialah satu dari sekian penerapan kewajiban pengangkut, akan tetapi masih ada beberapa hal penting dari yang dijalankan pengangkut yang belum maksimal, misalnya minimnya pemenuhan standar keamanan dan keselamatan. Direkomendasikan supaya pengangkut dan pemerintah lebih mengawasi keamanan serta keselamatan angkutan orang. Khususnya dalam hal pemenuhan standar minimal keamanan serta keselamatan angkutan orang yang lebih maksimal, agar seluruh penumpang merasa diberi kepastian serta perlindungan hukum saat memakai jasa pengangkutan. KataKunci : Kewajiban Pengangkut, Keamanan, Keselamatan, Penumpang
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK OBAT DAN KOSMETIK IMPOR CINA YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI DALAM BAHASA INDONESIA DI KOTA BANDA ACEH Roudhatul Jannah; Yusri Yusri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan menjelaskan, pertama faktor yang membuat produk obat dan kosmetik impor China yang tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia banyak beredar di pasar. Kedua, Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk obat dan kosmetik impor China yang tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia di kota Banda Aceh. Dan ketiga untuk mengetahui dan menjelaskan peran dari lembaga terkait dalam mengawasi peredaran produk obat dan kosmetik impor China yang tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia. Penelitian literatur dan lapangan dilakukan untuk mendapatkan data untuk tulisan ini. Menggabungkan data sekunder dari buku dan data primer dari wawancara langsung dengan orang yang bekerja di lapangan, prosedur pengumpulan data digunakan baik di perpustakaan maupun di lapangan. Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya produk obat dan kosmetik impor China yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia beredar di pasar. Serta bentuk perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk obat dan kosmetik impor China merupakan bentuk preventif dan untuk perlindungan dalam bentuk represif sendiri sulit dilaksanakan, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus ketika terjadi ketidakcocokan, dan banyaknya marketplace menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen. Setiap produk yang beredar dipasaran tentunya diawasi oleh BPOM, BPOM melakukan pengawasan terhadap barang Impor dengan mengecek kelengkapan izin produk, seperti izin edar, Notifikasi Asia (NA), nomor BPOM dan lainnya.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Obat, Kosmetik, Informasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue