cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizanizarli
Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 14126303     EISSN : 2549001X     DOI : 10.18592/sjhp.v22i1.4843
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Syariah specializes on Law and Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 21, No 1 (2021)" : 7 Documents clear
Recording Siri's Marriages In Obtaining Legal Certainty (Reflections on the rise of Siri marriages in Aceh) Zainuddin Zainuddin; Zaki Ulya
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.947 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v1i1.3276

Abstract

Abstract:Fenomena pernikahan sirri marak terjadi di Indonesia, termasuk di Aceh. Pernikahan sirri dilakukan secara tersembunyi dengan hanya diketahui oleh beberapa orang saksi, serta tidak dilakukan pencatatan nikah pada pejabat yang berwenang. Pelaksanaan pernikahan sirri dinilai sah menurut agama namun tidak sah menurut negara. Amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan setiap pernikahan wajib dilakukan pencatatan. Guna menanggulangi maraknya pernikahan sirri di Aceh, Pemerintah Aceh telah melakukan pembahasan atas Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga, dimana setiap warga yang melakukan nikah sirri dapat dicatat pada pejabat yang berwenang. Dan, dalam rancangan qanun tersebut pula diberikan hak untuk nikah poligami. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membahas pengaturan hukum pernikahan sirri dalam rancangan qanun hukum keluarga sehingga dapat bertujuan meminimalkan pernikahan sirri di Aceh. Dan, orientasi rancangan qanun keluarga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat guna meminimalkan pernikahan sirri di Aceh. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan sirri di Aceh dapat diselenggarakan pasca ditetapkan putusan peradilan dan berdasarkan Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga menyebutkan setiap pihak yang menikah diwajibkan melakukan pencatatan atas pernikahannya. Faktor terjadinya pernikahan sirri diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan terkait pengaturan poligami sebagai jalan keluar pernikahan sirri dapat dikaji ulang oleh pemerintah Aceh sebelum disahkan.Kata Kunci: Pencatatan Nikah, Nikah Sirri, Kepastian Hukum  Abstract: The phenomenon of Sirri marriage is rife in Indonesia, including in Aceh. Sirri marriages are conducted in secret with only a few witnesses known, and marriage records are not made to the authorized official. The implementation of Sirri marriage is considered legal according to religion but not legal according to the state. The mandate of Law Number 1 of 1974 emphasizes that every marriage must be registered. In order to cope with the rise of Sirri marriages in Aceh, the Government of Aceh has been discussing the 2019 Aceh Qanun Draft on Family Law, whereby every citizen who engages in Sirri marriage can be recorded with the authorized official. And, in the draft qanun also given the right to polygamy marriage. The purpose of writing this article is to discuss the Sirri marriage legal arrangements in the draft family law qanun so that it can aim to minimize Sirri marriages in Aceh. And, the orientation of the family qanun design in raising public awareness to minimize Sirri marriages in Aceh. The results of the study show that the registration of Sirri marriages in Aceh can be held after a judicial ruling is stipulated and based on the Aceh Qanun Draft on Family Law, it is stated that each married party is required to make a record of his marriage. The factor of sirri marriages is due to the lack of public understanding of the importance of marriage registration and related to the regulation of polygamy as a way out of sirri marriages can be reviewed by the Aceh government before being legalized.Keywords:Marriage Registration, Sirri Marriage, Legal Certainty.  
THE RED YARN OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW REFORM: A Critical Study of Abdullahi Ahmed An-Na'im's Thought Asman Asman
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.441 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v1i1.4193

Abstract

Abstract: This study analyzes the thoughts of Abdullahi Ahmed an-Na'im in Islamic law reform, Abdullahi Ahmed an-Na'im, a Sudanese intellectual figure. The objective of this study is for discovering Naskh's thinking conceptually, as an object for Islamic law studies. This critical study emphasizes that it is a need to review the naskh principle, for an-Na'im, which lies in the requirement to treat the texts in the Quran relevantly to fillenough Islamic law reform in a modern context. By comprehending the naskh verses in the Koran as a form of delaying their implementation to the right time, He uses logic or paradigm reversed from the conventional naskh principles, by re-streamlining the principles of Islamic teachings contained in the verses in the Mecca phase, which in conventional naskh theory have stated by the Madaniyyah verses that came down later. For him, reversing the naskh process is an evolutionary principle of interpretation. The methods used are descriptive, hermeneutic, and phenomenological methods. In practical terms, his naskh thinking which is aimed at revitalizing the interpretation of Islamic teachings in the context of the modern world can be useful for its application for the benefits of the ummah in the renewal of Islamic law in Islamic legal reform.Keywords: reform, Islamic law, critical, Abdullahi Ahmed Na'in Abstrak: Kajian ini menganalisis pemikiran Abdullahi Ahmed an­-Na'im dalam reformasi hukum Islam, Abdullahi Ahmed an-Na’im adalah salah seorang tokoh intelektual Sudan. Arah tujuan dalam kajian ini diarahkan untuk menguak pemikiran naskh secara konseptual, sebuah objek kajian yang diletakkan sebagai bagian dari kajian studi hukum Islam dalam pembahruan. Studi kritis ini menegaskan bahwa perlunya peninjauan kembali prinsip naskh, bagi an-Na'im yang terletak pada keharusan untuk memperlakukan teks-teks al-Quran secara relevan demi mewujudkan pembaruan hukum Islam yang memadai dalam konteks modern. Dengan memahami naskh ayat-ayat dalam al­-Quran sebagai suatu bentuk penundaan pelaksanaannya hingga waktu yang tepat, ia menggunakan logika atau paradigma terbalik dari prinsip naskh konvensional, yaitu dengan mengefektifkan kembali prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdapat pada ayat-ayat fase Makkah, yang dalam teori naskh konvensional dinyatakan telah oleh ayat­-ayat Madaniyyah yang turun belakangan. Baginya, membalikkan proses naskh merupakan prinsip interpretasi yang evolusioner. Metode yang digunakan metode deskriptif, hermeneutika, dan fenomenologi. Secara praktis, bahwa pemikiran naskhnya yang ditujukan untuk merelevansikan penafsiran ajaran Islam dalam konteks dunia modem, dapat berguna penerapannya bagi kebaikan dan kemaslahatan umat dalam pembaharuan hukum Islam dalam reformasi hukum Islam.Kata kunci: reformasi, hukum Islam, kritis, Abdullahi Ahmed Na'in
Performance Of Islamic Law In Indonesia In The Fields Of Civil, Private Law, Public Law And Ethics Zarul Arifin
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.069 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v1i1.4161

Abstract

Abstrak.Wacana tentang hubungan Islam dan negara masih menjadi pembahasan yang menarik. Masalahnya, Indonesia negara yang mayoritas warganya beragama Islam tidak menjadikan hukum Islam sebagai dasar konstitusinya, namun Indonesia juga bukan negara sekuler. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang moderat, dimana hukum ketatanegaraan tidak bertentangan dengan hukum Islam Hukum Islam di tengah masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih penting dari pada dua ciri hukum lainnya yaitu hukum positif dan hukum hukum, tetapi tentunya tidak secara normatif atau ideologis. rasa ordogmatis, lebih secara tekstual tetapi secara kultural. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia tentunya sangat mempengaruhi gaya hidup bangsa Indonesia. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, hukum Islam merupakan bagian penting dari ajaran agama dan Islam merupakan ruang utama ekspresi pengalaman beragama dan menentukan keberlangsungan serta identitas sejarahnya.Kata kunci. Kinerja, Hukum Islam, Indonesia.Abstract. The discourse on the relationship between Islam and the state is still being discussedwhich are interesting. The problem is that Indonesia is a country with a majority of its citizensbeing Muslim does not make Islamic law the basis of its constitution.However, Indonesia is also not a secular country. Indonesia cansaid to be a moderate country, where the constitutional law does not contradict Islamic lawIslamic law in the midst of Indonesian society has a positionwhich is more important than the two other legal features, positive law and lawadat, but certainly not in a normative or ideological sense ordogmatic, more so textually but culturally. Islam, as the religion embraced by the majority of Indonesia's population, certainly greatly influences the lifestyle of the Indonesian nation. In the view of Indonesian society, Islamic law is an important part of religious teachings and Islam is a space for the main expression of religious experience and determines its continuity and historical identity.Keyword. Performance,  Islamic Law, Indonesia.
Application of The Properties of Naqli And Aqli in Positive Law with Respect to Islamic Contract Law Irena Dwi Fetraningtyas; Yunanto Yunanto
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.826 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v21i1.4140

Abstract

Abstrak: Konsep bertransaksi dalam Ekonomi Islam disebut sebagai akad. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. Semua perikatan atau transaksi yang dilakukan oleh para pihak, dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan sejalan dengan kehendak sya’riat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, tidak boleh bertransaksi yang mengandung unsur maisir, gharar, riba dan bathil. Serta tidak boleh bertransaksi dengan barang atau harta yang diharamkan, maal ghairu mutaqawwim. Dalam bertransaksi secara ekonomi Islam, terdapat dalil Naqli dan Aqli. Dalil naqli dapat diartikan sebagai tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Al-Quran, dalil tersebut kebenarannya merupakan mutlak atau hakiki. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil Aqli adalah dalil yang dapat dinalar oleh akal fikiran. Dua dalil tersebut lahirlah dasar atau prinsip ekonomi Islam yang tidak boleh menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadits. Hal tersebutlah yang akan melahirkan asas-asas kebolehan dalam ekonomi Islam. Penelitian ini akan membahas bagaimana fungsi dalil Naqli dan Aqli dalam Hukum Ekonomi Islam, dan bagaimana penerapan Dalil Naqli dan Aqli dalam Hukum Positif Berkenaan Dengan Hukum Akad (Perjanjian) Islam. Kata Kunci: Akad, Ekonomi Islam, Dalil Naqli dan Aqli. Abstract: the concept of dealing in Islamic economics is called contract. An contract is an agreement that is determined by consent and qabul based on the provisions of syara’ have an impact on the object. All agreement or transactions made by the parties, two or more parties may not deviate and in accordance with the wishes of the faith. There must be no agreement to deceive others, no transactions containing elements of maisir, gharar, usury and bathil. And may not deal with goods or property that is forbidden, called as Maal ghairu mutaqawwim. In transacting economically in Islam, there is the proposition of Naqli and Aqli. Naqli theorem can be interpreted as evidence or indications from the text of the verses of the Quran, the argument is the truth is absolute or haqiqi. The argument of the Aqli is the proposition that can be reasoned by logic. These two propositions were born as the basic principles of Islamic economics that must not deviate from the Al-Quran and Al-Hadith. This research will discuss how the function Naqli and Aqli arguments are in Islamic Economic Law, and how the application of Naqli and Aqli propositions in Positive Law with regard to Islamic contract Law.Key Words: Contract, Economic Islam, Propositions of Naqli and Aqli. 
Strategies of Career Women at Islamic Universities in Kalimantan in Carrying Out Household Obligations from the Perspective of Maqashid as-Syari'ah Norcahyono Norcahyono; Muhammad Arni
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.337 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v21i1.4143

Abstract

Abstract: The problem of this research is the dual role of female officials (hereinafter referred to as “career women”) at Islamic universities in Kalimantan. The reasons for the research are (1) Knowing the constraints of the role played by career women at Islamic universities in Kalimantan in carrying out their obligations as housewives. (2) Revealing the role strategy of career women at Islamic universities in Kalimantan in carrying out household obligations from the Maqashid Syari'ah perspective. This research method is descriptive analytical with a normative approach. The results of the study are (1) The obstacles for career women in carrying out their obligations as housewives are not having enough productive time at home, feeling beyond their capabilities by playing multiple roles, and feeling tired. (2) The role strategy that is carried out to complete household obligations is carried out by adopting students, preparing household assistants, asking for help from family or other people, and cooperating with husbands. It can be concluded that in the perspective of Maqashid Syari'ah, the role strategy carried out by female officials in completing household obligations belongs to the Maqashid al-Hajiyyah level, namely the efforts made by career women to eliminate their difficulties in carrying out household obligations assigned to them to be the responsibility together in the family. Abstrak: permasalahan dalam penelitian ini adalah peran ganda yang dilakukan pejabat perempuan (selanjutnya disebut “wanita karir”) pada perguruan tinggi Islam di Kalimantan. Adapun alasan dari penelitian adalah (1) Mengetahui kendala peran yang dilakukan wanita karir pada perguruan tinggi Islam di Kalimantan dalam melaksanakan kewajibanya sebagai ibu rumah tangga. (2) Mengungkap Strategi peran yang dilakukan wanita karir pada perguruan tinggi Islam di Kalimantan dalam melaksanakan kewajiba dalam rumah tangga perspektif Maqashid Syari’ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian adalah (1) Kendala wanita karier dalam melaksanakan kewajibannya sebagi ibu rumah tangga adalah tidak memiliki waktu produktif yang cukup ketika dirumah, merasa diluar kemampuan dengan memerankan peran ganda, dan merasa kelelahan. (2) Strategi peran yang dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban rumah tangga dilakukan dengan mengadopsi mahasiswa, menyiapkan asisten rumah tangga, meminta bantuan keluarga atau bantuan orang lain, dan bekerjasama dengan suami. Dalam perspektif Maqashid Syari’ah strategi peran yang dilakukan pejabat perempuan dalam menyelesaikan kewajiban rumah tangga tergolong pada tingkatan maqashid al-Hajiyyah yaitu upaya yang dilakukan wanita karir untuk menghilangkan kesulitannya dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga yang dibebankan kepadanya untuk menjadi tanggungjawab bersama dalam keluarga.Kata Kunci: Peran ganda, wanita karir, maqashid as-Syari’ah
Government Efforts to Prevent Potential Violence Against Women During the Covid-19 Pandemic in Indonesia Devid Frastiawan Amir Sup
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.278 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v21i2.4146

Abstract

The implementation of large-scale social restrictions in Indonesia to prevent the wider spread of the Covid-19 pandemic, ultimately has socio-economic impacts, which then on a household scale also has the potential to cause violence in it. Women are those who are vulnerable to becoming victims of violence, especially during this pandemic. This research aims to describe the efforts taken by the government in Indonesia in preventing potential violence against women during the Covid-19 pandemic. This research uses qualitative-descriptive-textual methods. The results of this research are, to overcome these socio-economic impacts, the government has taken efforts through social safety net programs. Furthermore, to prevent the potential for violence against women during this pandemic, the government took the effort by implementing the Protocol on the Handling of Cases of Violence Against Women in the Covid-19 Pandemic Period. The value of this research are, to explain that the government has special attention to ensure the availability of protection services for victims of violence against women during this pandemic. Furthermore, through this research, the researchers invite together to work together in support of the efforts taken by the government to minimize the socio-economic impact of the Covid-19 pandemic, so that it can be resolved immediately.
THE PROBLEMS OF THE KHI ON ARTICLE 7 ABOUT THE MARRIAGE ISBAT IN A RELIGIOUS COURT Muhammad Sabir; Aris Aris; Iin Mutmainnah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.069 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v21i1.3994

Abstract

Abstrak: Sebelum melangsungkan perklawinan, terdapat beberapa rukun dan syarat yang mesti dipenuhi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Salah satunya adalah pencatatan perkawinan.  Syarat tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan pengakuan hukum bahwa sebuah perkawinan pernah terjadi. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak perkawinan  tidak dicatat atau didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Pengadilan Agama selaku pelaksanan kekuasaan kehakiman dalam menangani masalah perkawinan dibutuhkan kejelian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis pelaksanaan pasal 7 dalam KHI di Pengadilan agama  tentang isbat nikah daln melihat penyebab sehingga terjadi isbat nikah. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis, hasil dari penelitian ini bahwa masih banyak terjadi perkawinan bawah tangan  yang dijumpai di pengadilan agama. Hal demikian terjadi karena berbagai faktor. Olehnya itu dibutuhkan kejelian pengadilan agama dalam menagani perkara tersebut dan dibutuhkan kehadiran Negara agar menyelesaikan sehingga praktik perkawinan tersebut  tidak terjadi lagi.Kata kunci: Perkawinan, isbat nikah, Pengadilan Agama Abstract: Before entering into a marriage, there are several pillars and conditions that must be fiilfulled which have been stipulated by law. One of them is marriage registration. These requirements are to provide legal certainty and recognition that a marriage has occurred. However, in reality there are still many marriages that are not recorded or registered with the authorized marriage registrar. The Religious Court as the exercise of judicial power in handling marital problems requires carefulness to resolve these problems. This study aims to analyze the implementation of article 7 the KHI in the religious court regarding the isbat of marriage and to see the causes that lead to marriage isbat. By using a sociological and juridical approach, the results of this study show that there are still many under-handed marriages that are found in religious courts. The type marriage happened because of various factors. Therefore, religious courts need to be careful in handling these cases and the presence, help of the State is needed to resolve it so that the practice of marriage does not occur again.Keywords: Marriage, isbat, religious courts. 

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25 No 2 (2025): Rekonstruksi dan Integrasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontempore Vol 25 No 1 (2025) Vol 24 No 2 (2024) Vol 24 No 1 (2024) Vol 23 No 2 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 23 No 1 (2023) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21 No 1 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019) Vol 19, No 1 (2019): (in Press) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) More Issue