cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota madiun,
Jawa timur
INDONESIA
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2019)" : 7 Documents clear
ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Nurma Mustika Hasna; Nurhadji Nugraha; Indriyana Dwi Mustikarini
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.247 KB) | DOI: 10.25273/citizenship.v7i2.5917

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji mengenai dampak pemberian PKH dan dampak pemberian pelatihan Family Development Sessioni(FDS) secara online bagi penerima PKH. Penelitian dilakukan pada masyarakat Desa Karanganyar yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode interaktif dan melakukan triangulasi untuk keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH memberikan dampak positif dan negatif berupa meningkatnya taraf pendidikan, partisipasi sekolah, dan meningkatkan kualitas kesehatan. Selain itu pemberian materi secara online dapat dilakukan dengan langkah berikut mempersiapkan materi, sosialisasi, pembuatan grup, sharing materi, dikusi, dan kuis.
UPAYA MENUMBUHKAN RASA SOLIDARITAS KEBANGSAAN ANAK USIA DINI MELALUI PERMAINAN BAKIAK Ike Fari Fadila Sumual; Budiyono Budiyono; Pryo Sularso
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.595 KB) | DOI: 10.25273/citizenship.v7i2.5922

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni untuk melihat upaya menumbuhkan solidaritas kebangsaan anakusia dini melalui permainan bakiak. Metode penelitian ini menggunakan Jenis penelitian penelitian deskriptif kualitatif. Dengan subjek penelitian anak-anak yang tinggal di desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang dihasilkan dari wawancara, observasi. Sedangkan data skunder merupakan data yang dihasilkan dari dokumen. Instrumen yang digunakan yakni merupakan peneliti sendiri dan memakai tahapan obsrvasi dan lembar pedoman wawancara yang dimana pada lembar wawancara tersebut merupakan pedoman peneliti untuk mengetahui pendapat dari orang tua anak usia dini yang dilaksanakan di desa lembah kecamatan dolopo kabupaten madiun Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan permainan Bakiak pada Anak Usia Dini di desa lembah kecematan dolopo kabupaten madiun, dapat menumbuhkan rasa solidaritas kebangsaan pada diri Anak Usia Dini yang tercermin dari kemampuan anak usia dini dalam membangun kebersamaan, rasa simpati, rasa empati, kekompakan dan mewujudkan tujuan atau kepentingan bersama.
PEMBENTUKAN SMALL CLAIM COURT (SCC) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Titin Herawati Utara; Fitriya Dessi Wulandari
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.787 KB) | DOI: 10.25273/citizenship.v7i2.5914

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah melihat pentingnya penerapan Small Claim Court (SCC) di Indonesia.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum  normatif.  Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan data-data sekunder atau data kepustakaan. Hasil penelitian ini menujukan bahwa dengan pembentukan SCC di Indonesia, akan semakin meningkatkan akses menuju keadilan, bukan hanya bagi masyarakat pencari keadilan namun juga bagi pembangunan ekonomi bangsa secara keseluruhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah sebagai implementasi Sila ke-lima (5). Masyarakat biasa-pun dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang menyenangkan tanpa membutuhkan biaya besar, tanpa penundaan, tanpa prosedur teknik dalam pengajuan gugatan, yang didukung oleh perangkat hukum yang sederhana dan terpadu sehingga membuka praktik peradilan bagi orang awam melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih bersifat informal dan kekeluargaan
URGENSI KARAKTERISTIK WARGANEGARA DEMOKRATIS PADA ABAD KE DUA PULUH SATU Muslih Muslih; Risti Aulia Ulfah
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.277 KB) | DOI: 10.25273/citizenship.v7i2.5923

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan Menemukan Karakteristik Ideal Warganegara Di Abad 21.  Jenis penelitian yang digunakan termasuk ke dalam jenis penelitian deksriktif kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode analisis isi. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam isi berita pada media massa, media online maupun buku mengenai radikalisme di Indonesia Hasil dari kajian ini menunjukan bahwa setiap negara harus memiliki warga negara demokratis untuk dapat mengatasi permasalahan pada abad ke-21. Namun, selain dari pihak warga negara sendiri, pemerintah juga harus berupaya untuk mengatasi permasalahan pada abad ke-21 dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung untuk mengatasi bahkan memberantas permasalahan pada abad ke-21 seperti hak asasi manusia, terorisme, energi, lingkungan hidup, dan pemanasan global serta korupsi.
INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI Dwi Riyanti; Danang Prasetyo
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.306 KB) | DOI: 10.25273/citizenship.v7i2.5185

Abstract

This study aims to determine the process of internalizing Pancasila values in higher education. The reason for this research is because over time Pancasila among the younger generation who are often called millennials is fading. This research is a descriptive study using qualitative approach. This research was conducted at Ahmad Dahlan University aimed at Pancasila courses by determining research subjects using puposive sampling techniques. Data collection techniques using interviews and documentation and using data analysis techniques using triangulation of sources. The results of this study are that the Pancasila course is more effective using a contextual approach by developing academic potential, preparing to live side by side in the community, and building a living culture according to Pancasila values. The way to internalize Pancasila to students is by: (1) providing knowledge about Pancasila as a state ideology so that students refuse other ideologies besides Pancasila. (2) provide exemplary examples such as discipline, tolerance, and religious attitude. (3) visit to the Pancasila Village in the City of Yogyakarta to learn the success of civilizing life based on the value of Pancasila, raising funds for social services. Therefore, students increasingly understand and are able to practice the precepts of Pancasila. 
KEADILAN SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN KLINIK KECANTIKAN DI INDONESIA I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Pujiyono Pujiyono; Siska Diana Sari
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/citizenship.v7i2.5925

Abstract

Klinik kecantikan berkembang pesat, namun penyelenggaraannya harus disertai nilai keadilan sosial bagi stakeholder yaitu pasien pemerintah dan klinik kecantikan.  Artikel ini mengkaji keadilan sosial dalam penyelenggaraan klinik  kecantikan estetika. Kajian dilakukan dengan metode yang digunakan Socio Legal Studies yang dianalisis secara kualitatif, Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial ini meliputi pemenuhan hak dan kewajiban stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan klinik kecantikan estetika, yaitu pasien, pemerintah dan klinik kecantikan estetika itu sendiri. Keadilan sosial dalam penyelenggaraan klinik kecantikan estetika di Indonesia dalam hal pemenuhan hak atas kondisi sehat, pelayanan kesehatan, jaminan perlindungan hukum, kepastian hukum, hak dan kewajiban pasien pemerintah dan klinik kecantikan
DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA Galih Puji Mulyono; Rizal Fatoni
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.833 KB) | DOI: 10.25273/citizenship.v7i2.2257

Abstract

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7