Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Privat Law Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Lex Scientia Law Review Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Journal of Social Research Hang Tuah Law Journal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum International Journal of Law International Conference on Social Science
Pujiyono Pujiyono
Faculty Of Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Menerobos Prinsip Kerahasiaan Bank Guna Mencegah Risiko Gagal Bayar dan Kejahatan Lintas Negara Menggunakan Letter of Credit Diah Rahma Kusumaningrum; Pujiyono Pujiyono
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p09

Abstract

L/C is a means of payment for international trades which, to date, is considered to have a high level of security due to the sharing of risks for the parties involved. What distinguishes the L/C payment method is the involvement of banks as "third parties" outside the Sales Contract, acting as the risk "guarantor". However, even though it is considered as the safest payment method, there are still risks lurking. Fraudulent practices can still be carried out by irresponsible persons by exploiting loopholes of L/C mechanism. This study aims to find alternatives to overcome and prevent this from happening thus prevent the Bank and related parties from losses, both materially and immaterially. Normative juridical research methods are used because the focus of this study departs from the vagueness of the norm. The statutory approach and analytical approach applied by analyzing legal norms in statutory regulations. The technique of tracing legal materials uses document study techniques and using qualitative analysis of law books, UCP, legal journals, and regulations. This study indicates that Bank can maximize its authority through the Prudential Banking Principle to "breakthrough" the Principles of Confidentiality to share information about importers' financial track records as an effort to strengthen due diligence thus implementing Prudential Banking. The legal instruments in Indonesia used to exercise this mechanismas are Banking Law article 44 and PBI 19 of 2017 article 56 paragraph (1) and (2). L/C merupakan sarana pembayaran transaksi perdagangan internasional yang sampai saat ini dianggap memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena adanya pembagian risiko bagi para pihak yang terlibat. Hal yang membedakan metode pembayaran L/C dengan yang lain adalah keterlibatan bank sebagai “pihak ketiga” di luar perjanjian jual beli yang menjadi penjamin risiko. Namun, meskipun dianggap sebagai metode pembayaran yang paling aman, masih ada risiko yang mengintai bagi Bank. Praktik-praktik kecurangan masih saja dapat dilakukan oleh oknum dengan memanfaatkan celah dari mekanisme penggunaan L/C. Penelitian ini bertujuan untuk mencari alternatif guna menanggulangi dan mencegah terjadinya hal tersebut sehingga dapat menghindarkan Bank dan para pihak yang terkait dari kerugian baik secara materiil maupun imateriil. Metode penelitian yuridis normatif digunakan karena fokus kajian muncul dari norma yang kabur (vague). Digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis dengan menganalisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Teknik studi dokumen digunakan untuk menelusuri bahan hukum, serta digunakan analisis kualitatif terhadap pustaka hukum, UCP, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank dapat memaksimalkan kewenangannya melalui Prinsip Kehati-hatian untuk “menerobos” Prinsip Kerahasiaan guna melakukan sharing information tentang rekam jejak (track record) keuangan nasabah atau importir, sebagai upaya memperkuat due diligence dan pelaksanaan terhadap Prudential Banking. Instrumen hukum di Indonesia yang digunakan sebagai dasar penerapan mekanisme tersebut, antara lain UU Perbankan pasal 44 serta PBI 19/2017 pasal 56 ayat (1) dan (2).
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN POJK NOMOR 45/POJK.03/2017 DALAM PENYELESAIAN KREDIT KECIL DAN MIKRO YANG MACET KARENA BENCANA ALAM Pujiyono Pujiyono; Moch Najib Imanullah; Ryan Ganang Kurnia
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.115 KB) | DOI: 10.29303/ius.v6i3.579

Abstract

Indonesia adalah negara dengan intensitas bencana alam yang cukup sering, khususnya gempa. Bencana alam telah menimbulkan dampak kerugian yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak. Pemerintah harus hadir sebagai bagian dari solusi, khususnya dalam memulihkan ekonomi. Salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian dilakukan dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Pemerintah melalui Otoritas jasa Keuangan membuat kebijakan khusus berupa pelonggaran aturan untuk restrukturisasi, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan syariah, dan/atau pemberian kredit/pembiayaan syariah baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Melalui kebijakan khusus ini, perusahaan pembiayaan dapat memberikan relaksasi kepada debitur berupa rescheduling pembayaran angsuran, diskon biaya administratif, dan penghapusan denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Di dalam implementasinya kebijakan ini menemui berbagai problematika.
Sharia Fintech as a Sharia Compliance Solution in the Optimization of Electronic-Based Mosque’s Ziswaf Management Umi Khaerah Pati; Pujiyono Pujiyono; Pranoto Pranoto
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Research data from the Center for Strategic Studies of Baznas on Zakat Mapping Potential Indicators (IPPZ), which analyzes the calculation of zakat potential based on sectoral and regional zakat objects, shows that Indonesia has the potential for zakat of IDR 233.8 trillion in 2019. However, only 3.5 percent of them can be managed. Therefore, Baznas has collaborated with fintech but it is not yet based on sharia. This study uses the Islamic Economic Research Method (Muamalah) with a descriptive normative approach. The results showed that the digitalization of ZISWAF through fintech was effective and the results exceeded the target. On the other hand, according to some scholars, several forms of fintech operations contain non-Islamic elements. Therefore, the Baznas agreement must explicitly state that fintech should separate ZISWAF funds from other fintech user funds so that they are not considered as float funds to be placed in BI; and do not utilize ZISWAF funds. Neither Baznas, muzakki, nor mustahik can benefit from depositing funds. Sharia fintech is a practical solution for UPZ Masjid to increase zakat inclusion. Unfortunately, Indonesia has no regulations related to sharia fintech.Fintech Syariah Sebagai Solusi Kepatuhan Syariah Dalam Pengoptimalan Pengelolaan Ziswaf Masjid Berbasis ElektronikAbstrakData penelitian Pusat Kajian Strategi Baznas tentang Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ) yang menganalisis perhitungan potensi zakat berdasarkan objek zakat sektoral maupun regional menunjukan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat mencapai nilai  Rp233.8 Triliun pada tahun 2019 namun hanya 3,5 persen yang dapat dikelola, oleh karenanya Baznas telah melakukan kerjasama dengan fintech namun belum berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah) dengan pendekatan deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi ZISWAF melalui fintech berjalan efektif dengan hasil penghimpunan melampaui target namun menurut sebagian ulama, beberapa bentuk operasional fintech mengandung unsur yang melanggar prinsip syariah, oleh karenanya, dalam perjanjian Baznas harus secara tegas menyebutkan agar fintech memisahkan dana ZISWAF dengan dana pengguna fintech lain sehingga tidak dipertimbangkan sebagai dana float yang akan ditempatkan pada BI, tidak mendayagunakan dana ZISWAF, serta baik Baznas, muzakki maupun mustahik tidak mengambil keuntungan dari pendepositan dana, Fintech Syariah merupakan solusi praktis bagi UPZ Masjid agar dapat meningkatkan inklusi zakat, namun di Indonesia belum ada regulasi terkait fintech syariah.Kata Kunci: baznas, fintech syariah, ziswaf masjid.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a3
KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA ARBITRASE Pujiyono Pujiyono
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 7, No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v7i2.241

Abstract

Arbitrase sebagai model resolusi sengketa bisnis diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Putusan yang dibuat oleh lembaga arbitrase bersifat final dan binding, yang bersifat mengikat dan tidak ada upaya hukum lain. Namun demikian, tidak jarang pihak yang tidak puas atas putusan arbitrase mengajukan gugatan pembatalan maupun gugatan atas pokok perkara ke pengadilan, dengan dalih pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh warga negara. Hal tersebut ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Akibatnya penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut dan tidak kunjung selesai. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perspektif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan content analysis dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan UU Arbitrase dan UU Kekuasaan Kehakiman adalah sederajat, oleh karena itu apabila ada benturan seharusnya digunakanasas lex spesialis derogat legi generale, peraturan yang khusus mengalahkan yang umum, sehingga UU Arbitrase harus didahulukan. Terhadap haltersebut berlaku courtlimitation sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase, bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa  kasus yang ada klausulnya arbitrase, bahkan hakim pengadilan negeri wajib menolak.
KEADILAN SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN KLINIK KECANTIKAN DI INDONESIA I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Pujiyono Pujiyono; Siska Diana Sari
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/citizenship.v7i2.5925

Abstract

Klinik kecantikan berkembang pesat, namun penyelenggaraannya harus disertai nilai keadilan sosial bagi stakeholder yaitu pasien pemerintah dan klinik kecantikan.  Artikel ini mengkaji keadilan sosial dalam penyelenggaraan klinik  kecantikan estetika. Kajian dilakukan dengan metode yang digunakan Socio Legal Studies yang dianalisis secara kualitatif, Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial ini meliputi pemenuhan hak dan kewajiban stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan klinik kecantikan estetika, yaitu pasien, pemerintah dan klinik kecantikan estetika itu sendiri. Keadilan sosial dalam penyelenggaraan klinik kecantikan estetika di Indonesia dalam hal pemenuhan hak atas kondisi sehat, pelayanan kesehatan, jaminan perlindungan hukum, kepastian hukum, hak dan kewajiban pasien pemerintah dan klinik kecantikan
of, and, in, the, as, a, for, th Application of Parallel Importation and Voluntary License in the Covid-19 Vaccines Patent as a Strategy for Handling the Health Emergency Situations in Indonesia Kukuh Tejomurti; Pujiyono Pujiyono; Pranoto Pranoto; Umi Khaerah Pati
Hang Tuah Law Journal VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v4i2.13

Abstract

This article examines how the application of Parallel Importation and Voluntary License in the Application of the Covid-19 Vaccine Patent as a Strategy for Handling Health Emergency Situations in Indonesia. The problem of the Covid-19 vaccine happens in many countries around the world, including Indonesia whos trying to find a vaccine that can neutralize the Covid-19 Virus. As a consequence of the tremendous demand for vaccines, the world pharmaceutical industry is encouraged to provide Covid-19 vaccines for the needs of 7.8 billion. This article uses normative legal research with a statute, conceptual, and comparative law approach. The results showed that mechanisms such as parallel importation and voluntary licenses could be reached to procure the Covid-19 vaccine. If parallel importation and voluntary licenses are not successful, then the Government shall take a win-lose approach, such as Compulsory Licensing and Use of Patents by the Government, or initiate an anti-monopoly lawsuit.
Legal Certainty to Protect Sport Industry Company Related to Technological Doping Among Athletes in Athletics Mohammad Choirul Anam; Pujiyono Pujiyono
Journal of Social Research Vol. 2 No. 3 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v2i3.715

Abstract

This study aims to analyze the legal problems of the phenomenon of technological doping in athletic sports, legal certainty for the protection of sports industry companies related to the phenomenon of technological doping among athletes in athletic sports, and the impact of world athletics policies on patent enforcement. The author uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach that is analyzed qualitatively with descriptive methods sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the legal problem of the phenomenon of technological doping in athletic sports is that there is no legal certainty regarding the characteristics of the elements of the use of sports equipment technology which is considered to provide unfair advantages for athletes in competition. So that regulations are needed that can explain how technology is considered to be able to provide unfair advantages in competition. Legal certainty for the protection of sports industry companies related to the phenomenon of technological doping among athletes in the field of athletics is through the examination of sports equipment by independent experts, the availability of products in general sales, the suitability of shoe soles based on a predetermined thickness, and sanctions against athletes and delegation members. However, the policies in World Athletics may result in the reduction of exclusive rights owned by inventors to products that have obtained patents. So that to obtain maximum benefits in patent registration for athletic sports products, it is necessary to consider several things including the originality of the invention against other products, the potential harm caused, and consideration of the time between patent filing and sales to the open market.
Reconstruction of Chemical Castration Sanctions Implementation Based on the Medical Ethics Code (Comparison with Russia and South Korea) Rian Saputra; M Zaid; Pujiyono Suwadi; Jaco Barkhuizen; Tiara Tiolince
Lex Scientia Law Review Vol 7 No 1 (2023): Law, Justice, and Development: Theories and Practices in Indonesia and Global Con
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lesrev.v7i1.64143

Abstract

This study aims to reconstruct the ideal setting in the implementation of chemical castration sanctions in Indonesia based on the medical code of ethics. This research is a normative legal research, the approach used is a case approach, comparative approach and a conceptual approach, with a literature study research technique. The granting of the authority to execute chemical castration by a doctor is contrary to the principles contained in the medical code of ethics, including: First, it contradicts the principle of autonomy at the level of implementation of the principle of Autonomy which is applied in the form of the principle of "informed consent" where in carrying out his duties a doctor must first choose approval from the family and the patient for all actions that result in a decrease in the patient's physical endurance. Second, it is against the principle of non-maleficence, which prohibits actions that harm or worsen the patient's condition. Third, it is against the principle of beneficence. The rules regarding the implementation of chemical castration for perpetrators of sexual crimes against children can actually be followed by referring to the provisions for the implementation of chemical castration in Russia and South Korea, both countries whose medical profession will only serve as an advisory opinion for law enforcers who have been given special competency training.
The Prevention of The Hoaxes Spreads in Papua Pujiyono Pujiyono; Pranoto Pranoto; Umi Khaerah Pati; Kukuh Tejomurti
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v6i2.3997

Abstract

Students face the rapid development of information technology to have such a huge impact in the social aspect of society. In the midst of the covid pandemic, the use of social media is increasing so that the frequency of students exposed to hoax information and potentially become hoax spreaders is getting bigger. This research is normative research with socio-legal science approaches, By looking at how the law regulates phenomena or events that occur in society. The Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia has established a method of tracking hoaxers and has arranged sanctions for perpetrators of hoaxes in the Information and Technology Law.
In Search of Forfeited Fiduciary Assurance: A Justice Approach Novi Rizka Permatasari; Hartiwiningsih Hartiwiningsih; Pujiyono Suwadi
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 33 No. 2 (2025): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v33i2.42371

Abstract

This study examines the legal consequences and proposes a fair model of confiscation that balances the interests of creditors, debtors, and the state. The research employs a normative legal approach, integrating John Rawls’ theory of justice and progressive legal theory, and applies descriptive methods and deductive syllogistic analysis to examine relevant doctrines, legal principles, and judicial practices. The findings reveal significant gaps in current fiduciary regulations, particularly the absence of mechanisms to address the consequences of state confiscation, to provide compensation to affected parties, and to protect receivables rights in cases of loss or damage. In response, the study proposes a reconstructed legal framework that introduces a sanctioning scheme coupled with proportional compensation, explicitly incorporated into court judgments. This model upholds procedural justice and equality among parties, aligning with Rawls’ difference principle. The study concludes that revising fiduciary regulations to include explicit provisions for state confiscation and associated compensation mechanisms should enhance legal certainty, ensure proportional protection of all parties, and promote a fair and effective enforcement system.
Co-Authors Abdurrahman Abdurrahman Diah Rahma Kusumaningrum Dicky Widianto Pamungkas Hartiwiningsih Hartiwiningsih Helarion Gema Bahagia I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Jaco Barkhuizen Kukuh Tejomurti Kukuh Tejomurti Lestari Dewi Savitri M Zaid M Zaid Moch Najib Imanullah Mohammad Choirul Anam Muhammad Zulkifli Novi Rizka Permatasari Pranoto Pranoto Pranoto Pranoto Pranoto Pranoto Rian Saputra Ryan Ganang Kurnia Siska Diana Sari Tegar Aji Payoga Tiara Tiolince Umarsyah Umarsyah Umi Khaerah Pati Umi Khaerah Pati