Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 1 (2017)"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB SIAPA, BILA TERJADI SERTIFIKAT GANDA ATAS SEBIDANG TANAH ]]>
<![CDATA[Darwis Anatami]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (538.31 KB)
<![CDATA[Tanah merupakan Anugrah Allah yang harus dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, demikian bunyi Pasal 33 (3) UUD NKRI Tahun1945.Negara ditugaskan untuk menguasai dan bukan untuk memiliki, oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum tentang kepemilikan sebidang tanah, melalui permohonan hak dan pendaftaran tanah, agar dilakukan pengukuran sebagai dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 (2), 23 (2), 32 (2) dan Pasal 38 (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan, banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang perlu mendapat perhatian yang serius dan seksama, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam penyajian data pengusahaan/pemilikan tanah dan penyimpanan data tersebut.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN ATURAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA, MEWUJUDKAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Agusmidah Agusmidah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (667.361 KB)
<![CDATA[Pekerja rumah tangga (PRT) dianggap sebagai pekerjaan sektor informal, dan sejauh ini baru ada peraturan menteri tenaga kerja (No.2 Tahun 2015) mengatur perlindungan bagi PRT dan itupun dinilai belum maksimal. Kondisi kerja PRT yang jauh dari kata layak bahkan rentan pelanggaran HAM bisa disaksikan dan didengar di sekitar kita. Penindasan hak-hak PRT sebagai pekerja, tindakan semena-mena yang memperlakukan PRT menyimpang dari harkat dan martabat manusia merupakan manifestasi dari praktek perbudakan domestik (domestic slavery). Kebutuhan membuat aturan payung bagi perlindungan PRT dalam bentuk UU sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Peraturan mana akan memuat aturan main tentang hak dan kewajiban para pihak (PRT, majikan, dan penyalur), serta penegakan sanksi bagi pihak yang melanggarnya.]]>
<![CDATA[PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING ]]>
<![CDATA[Mhd Bahlian]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (740.051 KB)
<![CDATA[Penanaman modal di Indonesia perlu dilakukan peningkatan guna mendorong perekonomian Negara Indonesia. Aspek penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Baik maupun buruknya perkembangan investasi penanaman modal tentu didukung perusahaan yang mempunyai kapasitas yang jelas. Legalitas pendirian perusahaan diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setiap perusahaan wajib menjaga kestabilan lingkungan (Coorporate Social Responsibility) dalam menjalankan usahanya, termasuk perusahaan asing. Terkait hubungan CSR dalam investasi dijelaskan dalam Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007. Dewasa ini kesadaran akan lingkungan sudah meningkat. Masalah pencemaran sudah banyak menarik minat, mulai lapisan bawah sampai lapisan atas.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMASUNGAN ORANG YANG MENDERITA SKIZOFRENIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Andi Khadafi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (764.612 KB)
<![CDATA[Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Adapun Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasungan Orang Yang Menderita Skizofrenia Di Indonesia Pada Saat Ini Pemasungan tidak diatur secara khusus dalam KUHP, namun tindakan pemasungan dapat dikategorikan sebagai tindakan perampasam kemerdekaan. Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa belum adanya kualifikasi yuridis antara kejahatan dan pelanggaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan permasalahan yuridis dalam penerapannya dan harus adanya Permufakatan jahat (samenspanning, conspiracy) dan pengulangan (recidive) serta unsur-unsur yang termasuk kedalam pertanggungjawaban korporasi dikarenakan apabila tidak adanya kejelasan akan menimbulkan permasalahan yang konflik.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM JINAYAT TERHADAP KHAMAR SEBELUM DAN PASCA PEMBERLAKUAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DI KABUPATEN ACEH TAMIANG ]]>
<![CDATA[IRIANSYAH IRIANSYAH]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (861.038 KB)
<![CDATA[Peredaran gelap dan penyalahgunaan minuman khamar dan sejenisnya di Kabupaten Aceh Tamiang dewasa ini, sudah mencapai pada tahap yang serius dan mengkhawatirkan serta menimbulkan ancaman, bukan saja terhadap penyalahgunaan saja tetapi juga bagi keselamatan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, kita harus melakukan gerakan pemberantasan dan pemusnahan terhadap penyalahgunaan Khamar ini. Upaya mengaplikasikan Syariat islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menghentikan laju perkembangan Khamar adalah melalui penjatuhan hukuman yang dapat memberikan efek jera dan keinsyafan dalam mengembalikan kepada keadaan sebelum perbuatan pelanggaran dilakukan adalah melalui pemberlakuan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya sebagaimana telah digantikan dan dikodifikasikan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah melalui penerapan dan penjatuhan hukuman cambuk.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PERIZINAN TERHADAP IZIN USAHA DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Elly Musliyati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan perekonomian di Kota Banda Aceh telah mengalami perkembangan yang pesat pasca musibah tsunami. Banyak pengusaha baik dalam bentuk usaha makro, mikro dan menengah yang berkembang. Satu sisi, pemerintah menanggapi hal tersebut dengan menentukan regulasi hukum yang bertujuan untuk menertibkan setiap usaha, termasuk regulasi bidang perizinan. Salah satu regulasi tersebut yaitu Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Setiap pelaksanaan usaha dapat dikontrol oleh pemerintah yang bertujuan menjaga ketertiban sehingga sesuai dengan tatanan ruang kota. Melihat berbagai macam realita yang ditemui di lapangan, maka dapat diteliti terkait fungsi izin usaha baik dari proses pemberian izin usaha hingga pengawasan izin usaha di Kota Banda Aceh.]]>
<![CDATA[MEWUJUDKAN KESELAMATAN PENERBANGAN DENGAN MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BAGI STAKEHOLDERS MELALUI PENERAPAN SAFETY CULTURE ]]>
<![CDATA[Hasim Purba]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (596.637 KB)
<![CDATA[Dalam rangka mendukung pembangunan nasional di segala bidang, maka peranan transportasi mempunyai kedudukan yang strategis. Salah satu modal transportasi penting dalam melayani kebutuhan jasa transportasi di Indonesia adalah kegiatan transportasi udara. Pelaksanaan transportasi udara baik untuk angkutan penumpang maupun untuk angkutan barang perlu diatur dalam regulasi yang khusus baik menyangkut aturan penyelenggaraannya maupun aturan yang memberikan perlindungan bagi para penumpang (pengguna jasa) transportasi udara.Menyadari perlunya peranan transportasi udara dalam mendukung pembangunan dan melayani kebutuhan masyarakat maka salah satu faktor yang harus diperhatikan adalahperihal keselamatan penerbangan. Memang harus dipahami bahwa untuk mewujudkan suatu keselamatan penerbangan terkait dengan berbagai faktor yang saling terkait, artinya masing-masing faktor mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung dalam perwujudan keselamatan penerbangan.Salah satu faktor yang mempengaruhi keselamatan penerbangan adalah kesadaran semua stakeholder dalam mematuhi segala peraturan-peraturan hukum baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, beserta peraturan pelaksananyamaupun konvensi-konvensi internasional bidang keselamatan penerbangan.]]>
<![CDATA[KONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA ]]>
<![CDATA[Muhammad Iqbal Asnawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (690.713 KB)
<![CDATA[Keberadaan suatu negara tidak lepas dari hubungannya dengan negara lainnya. Dimana setiap negara mengharapkan perdamaian dari pada peperangan. Hal tersebut merupakan suatu cita-cita setiap negara guna menghindari konflik. Persoalan konflik dan perang menjadi sebuah pembicaraan yang hangat dalam hubungan antar Negara. Konvensi Jenewa 1949 menjadi sebuah hukum positif internasional yang menjadi bagian dari kaidah hukum internasional. Kajian ini ingin membahas tentang keterkaitan antara hubungan internasional dan kekuasaan negara yang berakibat pada munculnya konflik. Dan, bagaimana pula kedudukan HHI dalam hukum internasional serta keberadaan ICRC dalam mengawal Konvensi Jenewa 1949.]]>
<![CDATA[STRATEGI IMPLEMENTASI PERIZINAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI PEMBATASAN TERHADAP KEBEBASAN BERTINDAK ]]>
<![CDATA[Nur Asiyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (699.697 KB)
<![CDATA[Asas legalitas merupakan asas yang membatasi kekuasaan pemerintahan, dan pembatasan pemerintahan ini bukan berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan (sturing) kehidupan masyarakat. Adapun izin diartikan sebagai pengecualian terhadap segala sesuatu hal yang pada prinsipnya dilarang atau tidak boleh dilakukan, jadi pemberian izin adalah pengualian terhadap larangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dan data yang terdiri dari Studi Kepustakaan (Liberary Research), Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Penerapan sanksi administratif dalam suatu izin merupakan pembatasan terhadap kebebasan untuk bertindak. Izin sebagai instrumen hukum dalam membatasi kebebasan bertindak bagi seseorang harus bertumpu pada aturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penerapan sanksi administratif dalam suatu perizinan berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan atau mengarahkan kebebasan bertindak seseorang untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM LEGALITAS PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA DALAM KEGIATAN BISNIS ]]>
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (590.389 KB)
<![CDATA[Perusahaan selalu terhubung dengan pihak ketiga dan ingin melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur ("te goeder trouw"), maka sangat penting arti legalitas suatu perusahaan dalam kegiatan bisnis. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Bentuk-bentuk Legalitas Perusahaan Ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu: nama perusahaan, merek perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan. Sedangkan manfaat dari legalitas perusahaan adalah sebagai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek dan mempermudah pengembangan usaha. Banyaknya perusahaan yang didirikan tanpa melegalkan perusahaan, sangat merugikan perusahaan lain yang menjalankan kegiatan bisnisnya secara jujur.]]>
