Articles
221 Documents
<![CDATA[OPTIMALISASI ALOKASI DANA DESA PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUMBERDADAP ]]>
<![CDATA[Widiantoro, Shendik]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v3i2.6557
<![CDATA[Pembangunan ialah salah satu cara untuk mengikuti perkembangan zaman. Pembangunan juga sebagai perencanaan untuk perubahan dan pertumbuhan suatu tempat. Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan juga berupa perubahan untuk Negara. Dimana tujuan pembangunan nasional masyarakat Indonesia adalah mensejahterakan rakyat dengan adil dan makmur. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap, dan Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong serta menghambat pembangungan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dimana untuk penggalian data dilakukuan wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses pengalokasian dana desa yang meliputi pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan dengan baik, transparan dan sudah sesuai dengan prosedur. Dan tujuan pemerintah desa sumberdadap untuk mensejahterakan rakyatnya sudah sesuai dengan realitanya. Masyarakat desa sumberdadap juga merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut. Akan tetapi pemerintah desa sumberdadap kurang baik dalam menetapkan waktu pembangunan, dimana prmbangunan dilakukan pada waktu musim hujan.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kumala Sari, Ratna]]>;
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4686
<![CDATA[salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan negara ialah kemampuannya di dalam menegakkan Hak Asasi Manusia. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Artikel ini, yaitu Bagaimana perkembangan pengaturan HAM dalam hukum di Indonesia? Di dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif ini kemudian dapat disimpulkan bahwa perkembangan pengaturan HAM dalam hukum di Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan yang relatif baik dan memadai jika dibandingkan masa lalu. Hal ini berarti penghormatan dan pengakuan HAM secara normatif oleh negara telah memperoleh kedudukan yang dalam hukum di Indonesia. Persoalannya adalah seberapa banyak setumpuk regulasi tersebut untuk dapat diimplementasikan sebagai upaya memberikan perlindungan dan jaminan konstitusional sekaligus penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia.]]>
<![CDATA[Syariat Islam dan Hukum Negara : Sebuah Kontemplasi ]]>
<![CDATA[Aksin, Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 1 (2018): Meta-Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v1i1.2863
<![CDATA[Syariah, apabila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti halnya kehidupan dan tatanan sosial, maka sebenarnya, kedua hal ini tidaklah saling bertentangan, dengan kata lain keduanya tersebut saling melengkapi satu sama lain, dan dapat dikatakan pula bahwa, syariah tersebutlah yang menciptakan keteraturan dalam berkehidupan sosial. Oleh karenanya, patutlah bagi kita untuk mengetahui dan menelaah lebih lanjut terkait apa yang ada dalam sebuah hukum Islam (syariah) dalam hubungannya dengan hukum tettulis yang merupakan hukum yang dibuat oleh negara.. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada literatur dan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum tertulis Indonesia sudah mendidik seseorang, menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana komponen pembentuk rahmah yang menjadi dasar bagi syariat islam Sebagai umat yang tinggal saling berdampingan dengan umat lainnya, maka alangkah baiknya apabila kita lebih mengedepankan apa yang sepatutnya dapat menjaga sebuah kemajemukan yang merupakan sunatullah tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang nantinya akan hilang dan rusak.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERORISME ]]>
<![CDATA[Puspitasari, Ikka]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v3i2.5841
<![CDATA[Tindak Pidana Terorisme adalah kejatahatan yang telah mendunia yang terjadi diberbagai belahan dunia. Tindak pidana terorisme ini mengancam keselamatan warga negara yang terutama yang terjadi di Indonesia. Aksi terorisme biasanya berkaitan dengan ideologi. Aksi terorisme diduga telah menjadi idiologi perlawanan dari kelompokkelompok anti kemapanan di Indonesia. Tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia dalam hukum di Indonesia sering digunakan untuk mengimplementasikan bentuk keagamaan yang merupakan bagian dari strategi perjuanga. Tindak pidana terorisme ini berbeda dengan kcjahatan biasa. Kejahatan Tindak Pidana Terorisme Kejahatan terorisme yang dipandang melanggar dan menindas HAM mengalami pertentangan apabila pelakunya adalah seorang anak. Bagi seorang anak perlu mendapatkan perlindungan terhadap hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULASI ANCAMAN PIDANA MINIMAL KHUSUS SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA YANG AKAN DATANG ]]>
<![CDATA[Hadi Prayitno, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v2i1.3545
<![CDATA[Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam praktiknya telah menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya adalah berkaitan dengan penerapan penjatuhan pemidanaan yang dirasa masih kurang adil, contohnya seseorang swasta dalam perkara tindak pidana korupsi hanya merugikan keuangan negara sejumlah Rp.50.000.000.00 di pidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun untuk Pasal 2 dan seseorang yang mempunyai jabatan dan merugikan keuangan negara Rp.500.000.000.00 di nyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan di pidana dengan pidana selama 1 tahun, serta dalam praktiknya terdakwa yang tidak menikmati hasil korupsi dan hanya sebagai seseorang yang turut serta membantu kejahatan juga di pidana penjara sama dengan pelaku utama tindak pidana korupsi, hal tersebut dilakukan oleh hakim karena belum adanya aturan atau pedoman penjatuhan ancaman pidana minimal khusus dalam undangundang tindak pidana korupsi. Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 200 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya mengatur tentang ancaman pidana maksimal dan minimal, sedangkan untuk tahap aplikasi, ancaman pidana minimal khusus dalam Undang-undang Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ada karena tidak adanya pedoman atau aturan dalam penjatuhan pidana minimal khusus sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana dibawah batas minimal ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang.]]>
<![CDATA[FUNGSI RANCANGAN UNDANG- UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI ]]>
<![CDATA[luhukay, Roni]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v3i1.5621
<![CDATA[Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk menggantikan peraturan peraturan atau undang undang yang ada sebelumnya. hal ini tak terlepas dari kelebihan yang dimiliki oleh omnibus law itu sendiri. Sebagai suatu peraturan yang mengandung lebih dari satu muatan peraturan, Omnibus Law mampu dalam mengatasi tumpang tindihnya regulasi. penerapan Omnibus law dapat menyederhanakan peraturan dengan cara mencabut atau mengubah sejumlah Undang-Undang yang telah berlaku sebelumnya. Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, ketenagakerjaan menjadi salah satu klaster yang dibahas, Selain karena masih kurang sesuainya Undang Undang ketenagakerjaan dengan situasi dan perkembangan saat ini, Indonesia juga masih dihadapi dengan masalah lain berupa kurang kondusifnya iklim ketenagakerjaan, investasi dan iklim usaha serta belum optimalnya penciptaan lapangan kerja di tanah air. Melalui Omnibus Law, pemerintah akan melakukan penyempurnaan substansi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan mendukung iklim investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.dengan mengatur pemenuhan hak konstitusi pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 dengan mengatur Tenaga Kerja Asing, Outsourcing, Pemutusan Hubungan Kerja, Jam Kerja,dan upah minimum]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring ]]>
<![CDATA[Ningsih, Ayup Suran]]>;
<![CDATA[Hediyati Maharani, Balqis]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v2i1.3440
<![CDATA[Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hak cipta bisa memberi dampak buruk bagi penciptanya, sering kali pelanggaran hak cipta membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Dalam hal ini, tentunya perlindungan hukum hak cipta harus ditegakkan. Karya sinematografi yaitu film yang seharusnya dilindungi hak penciptanya oleh UndangUndang Hak Cipta, tetapi dalam kenyataannya banyak yang melakukan pembajakan digital dan illegal downloading dari film aslinya. Kemajuan teknologi sekarang ini membawa dampak yang baik sekaligus dampak yang buruk. Pembajakan digital di era sekarang yang semakin marak. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum hak cipta merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta seperti download film online. Artikel ini membahas tentang bagaimana dampak buruk download film melalui cara yang tidak legal atau pembajakan digital serta penegakan hak cipta dalam menghadapi masalah illegal downloading. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan Statute Approach.]]>
<![CDATA[Perbandingan Sistem Pendaftaran Merek Negara Indonesia Dengan Zimbabwe ]]>
<![CDATA[Galang Windi Pratama, Toebagus]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 1 (2018): Meta-Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v1i1.2905
<![CDATA[Perkembangan Hak Merek di Indonesia memang cukup signifikan, sebagaimana dapat dilihat dari jumlah merek yang terdaftar sebanyak 818 580 terhitung hingga 24 November 2016. Kondisi ini tidaklah cukup baik karena masih jauh tertinggal dari negara negara maju sehingga perlu dilakukan komparasi sistem hukum merek dengan negara lain seperti zimbabwe. Negara ini walaupun dari segi perekonomian jauh dibawah Indonesia namun juga memiliki beberapa aspek terutama dalam perlindungan merek yang patut dijadikan contoh oleh Indonesia sehingga untuk dapat mengupasnya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Hasil komparasi menunjukkan bahwa walaupun sistem hukum merek baik Indonesia maupun Zimbabwe merujuk pada TRIPs, namun banyak terdapat perbedaan. Perbedaan yang dimaksud ialah Zimbabwe dengan Banjul Protocol nya yang membuat sistem pendaftran merek secara sentral di ARIPO dan sama halnya dengan Cina dengan Amerika Serikat dengan Pengakuan Dilusi Mereknya. sehingga masukan yang dapat diberikan bagi sistem hukum merek di Indonesia yang mengakui sistem dilusi merek, agar merek terkenal di Indonesia dapat lebih terlindungi. dan yang terpenting sebagaimana dapat dilihat dari hasil Komparasi dengan Sistem hukum merek di Zimbabwe ialah kewenangan organisasi regionalnya. ARIPO sama halnya dengan ASEAN merupakan organisasi regional yang menaungi regional tertentu. Dalam hal ini dengan adanya banjul protocol di ARIPO amat membantu negara negara berkembang di Afrika termasuk zimbabwe dalam menghadapi persaingan global. Dan hal ini apabila diterapkan di ASEAN akan berdampak besar bagi arus perdagangan di Asia tenggara terlebih sejak MEA digalakkan sehingga persaingan semakin tinggi maka adanya protokol ini tentu akan bermanfaat bagi Indonesia.]]>
<![CDATA[JUKSTAPOSISI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ]]>
<![CDATA[Edi Atmaja, A.P.]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v3i2.6694
<![CDATA[Tulisan ini berupaya untuk membedah permohonan uji materi atas tugas Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tulisan ini hendak menganalisis dua permasalahan. Pertama adalah mengenai dalil-dalil para pemohon yang tertuang dalam alasan permohonan (posita) dan kedua ialah kedudukan hukum (legal standing) para pemohon. Kesimpulan tulisan ini menunjukkan bahwa, pertama, para pemohon tidak memahami—bahkan keliru secara fatal dalam memahami—pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga permohonan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Kedua, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Tulisan ini merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).]]>
<![CDATA[EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>;
<![CDATA[Kumala Sari, Ratna]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4689
<![CDATA[Anak Merupakan Generasi Penerus bangsa maka dari itu keberadaannya harus dilndungi oleh negara. Berangkat dari pemikiran di atas maka berkaitan dengan penulisan dalam makalah ini akan membahas mengenai: Bagaimana eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak di Indonesia? Dan Bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui proses diversi? Hasil penelitian yang bersifat yuridis normatif ini menunjukkan bahwa Restorative justice merupakan tujuan dari dilaksanakannya diversi untuk menyelesaikan perkara pidana anak di Indonesia. Restorative justice sebagai tujuan dari pelaksanaan diversi sudah diatur dalam peraturan tertulis dan telah lama digunakan oleh masyarakat adat, namun eksistensi restorative justice dikalangan aparat penegak hukum masih menjadi persoalan dikarenakan proses diversi itu sendiri belum diatur secara tegas. Penerapan restorative jusctice terhadap tindak pidana anak mengikuti mekanisme pelaksanaan diversi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana dengan syarat ancaman pidana nya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan.]]>
