Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Meta-Yuridis International Journal Law and Legal Ethics (IJLLE) Journal Legal Dialetics Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian
Puspitasari, Ikka
Universitas Selamat Sri
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Puspitasari, Ikka
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 8, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v8i1.908

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan maraknya penggunaan media elektronik mulai dari penggunaan handphone hingga komputer yang semakin canggih. Internet yang berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, karena melalui internet berbagai aktivitas di dunia maya seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan didalamnya, kapanpun dan dimanapun. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan pengetahuan ini juga berdampak pada berkembangnya tindak kejahatan. Pelaku kejahatan tidak mengenal tempat atau dengan cara apapun selama bisa dijadikan tempat melakukan kejahatan. Kejahatan yang terjadi di dalam Internet dikenal dengan istilah Cyber Crime (kejahatan dalam dunia maya).The development of rapid information technology has affected all aspects of life including law aspects. Information technology advances, among others, is marked by the rampant use of electronic media ranging from the use of mobile phones to increasingly sophisticated computer. The Internet is growing so rapidly as modern society culture, because through various internet activity on cyber as thinking, creating, and act can be expressed therein, whenever and wherever. It is undeniable that techonology and knowledge also have an impact on the rise of crime. The perpetrator of any crime does not know the place or in any way as long as it can be used as a place of crime. Crimes that occur in the Internet known as Cyber Crime (crime in cyberspace).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERORISME Puspitasari, Ikka
Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.5841

Abstract

Tindak Pidana Terorisme adalah kejatahatan yang telah mendunia yang terjadi diberbagai belahan dunia. Tindak pidana terorisme ini mengancam keselamatan warga negara yang terutama yang terjadi di Indonesia. Aksi terorisme biasanya berkaitan dengan ideologi. Aksi terorisme diduga telah menjadi idiologi perlawanan dari kelompok-kelompok anti kemapanan di Indonesia. Tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia dalam hukum di Indonesia sering digunakan untuk mengimplementasikan bentuk keagamaan yang merupakan bagian dari strategi perjuanga. Tindak pidana terorisme ini berbeda dengan kcjahatan biasa. Kejahatan Tindak Pidana Terorisme Kejahatan terorisme yang dipandang melanggar dan menindas HAM mengalami pertentangan apabila pelakunya adalah seorang anak. Bagi seorang anak perlu mendapatkan perlindungan terhadap hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia
CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF MONEY LAUNDERING PERFORMED BY CORPORATIONS Ikka Puspitasari
International Journal of Law and Legal Ethics Vol 3 No 2 (2022): Vol 3 Issue 2 Oct 2022
Publisher : DUTA BANGSA UNIVERSITY INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of economic globalization as well as technological advances, has the potential for criminal/crime in the economic field carried out by business actors in the form of corporations that can cause losses and victims. in other cases, these developments encourage the emergence of types of economic crime, or corporate crime. One of the main motives of corporate crime lies in fulfilling economic motives in the form of profits or profits carried out illegally or against the law. Money laundering as a form of crime that not only threatens economic stability and the integrity of the financial system, can also endanger the joints of life. society, nation and state. Money laundering is a form of crime that not only threatens economic stability. In Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. Observing Law Number 8 of 2010 in lieu of Law Number 25 of 2003 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANG PASIR TANPA IJIN DI WILAYAH HUKUM POLRES KENDAL Sitta Saraya; Ikka Puspitasari; Eka P
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.494 KB) | DOI: 10.51792/jld.v1i2.13

Abstract

ABSTRACT Sand mining without a permit is one of the mining business activities carried out without a people's mining permit (IPR) and a mining business permit (IUP). Many people in Kendal Regency use sand mining, both legally through permits and illegally to meet their economic needs. Law enforcement against unlicensed sand mining actors aims to determine the factors that cause sand mining activities without a permit and to find out the implementation of criminal law enforcement against unlicensed sand miners in order to enforce or function real legal norms and to find out the impact on surrounding environment. The research uses sociological juridical law research methods. Law enforcement in Kendal Regency based on Law No. 22 of 2011 concerning Mineral and Coal Mining authorizes enforcers in this case the police, prosecutors and courts with a maximum imprisonment of 3 (three) months and a maximum fine of Rp. 50,000,000.. Obstacles in law enforcement against the crime of illegal sand mining, namely geographical constraints, community economic problems, and low education problems
Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP Ikka Puspitasari; Erdiana Devintawati
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 2 (2018): Vol. 20, No. 2, (Agustus 2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v20i2.10661

Abstract

Artikel ini ingin menjawab bagaimana tindak pidana korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana di Indonesia menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu bagaimana kebijakan formulasi sistem pemidanaan dalam menanggu-langi tindak pidana korporasi pada masa yang akan datang. Artikel ini mengungkapkan bahwa eksistensi suatu korporasi memiliki andil yang cukup besar baik bagi kepentingan manusia ataupun bagi kepentingan negara. Suatu korporasi sering diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkan perbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana. Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir.Pada masa sekarang ini Korporasi sebagai Subyek Hukum dapat dikenai pidana.Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam RUU KUHP.  The Urgency of  Regulating Corporate Crimes Under Corporate Crime Liability According to Draft of Criminal Code Procedures The aims of this article, firstly, to answer the question on how coorporate crime liability to be considered as a crime under Indonesian criminal law based on Draft of Criminal Code  Procedures (RKUHP). Secondly, to understand the policy of sentencing system for coorporate crime in the near future. This article argue that the existence of coorporates  gives a significance constribution not only for human life but also for state interest. On the other hand, its also found that a coorporate that againts the law, both in private and criminal law. Coorporate crimes also categorized as well- organized trans-national crime. Nowdays, as a legal instituion, coorporates could be sentenced based on coorporate liability under Indonesian criminal law that regulated under RUU KUHP.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia Puspitasari, Ikka
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 8 No. 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.157 KB) | DOI: 10.26623/humani.v8i1.1383

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan maraknya penggunaan media elektronik mulai dari penggunaan handphone hingga komputer yang semakin canggih. Internet yang berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, karena melalui internet berbagai aktivitas di dunia maya seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan didalamnya, kapanpun dan dimanapun. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan pengetahuan ini juga berdampak pada berkembangnya tindak kejahatan. Pelaku kejahatan tidak mengenal tempat atau dengan cara apapun selama bisa dijadikan tempat melakukan kejahatan. Kejahatan yang terjadi di dalam Internet dikenal dengan istilah Cyber Crime (kejahatan dalam dunia maya)The development of rapid information technology has affected all aspects of life including law aspects. Information technology advances, among others, is marked by the rampant use of electronic media ranging from the use of mobile phones to increasingly sophisticated computer. The Internet is growing so rapidly as modern society culture, because through various internet activity on cyber as thinking, creating, and act can be expressed therein, whenever and wherever. It is undeniable that techonology and knowledge also have an impact on the rise of crime. The perpetrator of any crime does not know the place or in any way as long as it can be used as a place of crime. Crimes that occur in the Internet known as Cyber Crime (crime in cyberspace)
Aturan Hukum Terkait Cyberbullying Dalam Kuhp Nasional Nirwana, Muhammad Alfaruq; Ikka Puspitasari
JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)
Publisher : 3026-1791

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.45671/jihan.v2i1.31

Abstract

Pada dasarnya, bullying berupa menghina dengan ucapan kata-kata kasar seperti makian, cacian, dan/atau kata-kata tidak pantas, sekalipun dilakukan melalui sistem elektronik atau medsos, pelaku dapat dijerat dengan pasal tindak pidana penghinaan ringan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan , penelitian yuridis kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber data primer berupa KUHP dan UU ITE serta data sekunder berasal dari buku maupun sumber tertuis lainny. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam hukum Indonesia, ketentuan cyberbullying diatur dalam UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) dan (4), Tindak pidana penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 436 UU 1/2023 tentang KUHP baru.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI DAMPAK GALIAN TAMBANG TYPE C (STUDI DI KECAMATAN KALIWUNGU KABIPATEN KENDAL) Ikka Puspitasari; Sitta Saraya; Hilmi
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.712 KB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang ada di setiap daerah atau Kabupaten/ Kota. Kekayaan tersebut mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Kekayaan yang di miliki dan di kuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kerusakan lingkungan akibat maraknya galian C harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kendal.penelitian yang digunakan adalah menggunakan Jenis Penelitian Penelitian ilmiah ini memakai metode penelitian hukum pendekatan yuridis sosiologis. Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.
Co-Authors Eka P Erdiana Devintawati Hilmi Nirwana, Muhammad Alfaruq SITTA SARAYA