cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 202 Documents
 17   18   19   20   21 
DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PERMEN KP 2/2023 TERHADAP BONGKAR MUAT KAPAL PERIKANAN PASCAPRODUKSI DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU Altieus Muhammad Fachrezy; Lantun Paradhita Dewanti; Fittrie Meyllianawaty Pratiwy; Asep Agus Handaka Suryana
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 18, No 1 (2026): (Mei) 2026
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.18.1.2026.9-17

Abstract

Aktivitas bongkar muat kapal perikanan merupakan salah satu kegiatan utama di pelabuhan perikanan. Penerapan kebijakan PNBP Pascaproduksi melalui PERMEN KP No. 2 Tahun 2023 memunculkan perubahan signifikan dalam praktik tersebut, khususnya di PPN Palabuhanratu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap jumlah kapal pascaproduksi, fasilitas bongkar muat, serta tenaga kerja di pelabuhan. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan dan wawancara yang dilaksanakan pada 17 Juli hingga 5 Agustus 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kapal pascaproduksi mengalami peningkatan dari 60 unit menjadi 87 unit, yang disebabkan oleh migrasi izin dan perpindahan pelabuhan pangkalan. Namun, fasilitas bongkar muat belum mengalami perubahan signifikan selain penambahan selasar bongkar muat. Di sisi lain, tidak terdapat penambahan tenaga kerja, melainkan hanya perubahan formasi shift untuk mendukung efisiensi kegiatan bongkar muat.The loading and unloading of fishing vessels are among the main activities at fisheries ports. The implementation of the post-production non-tax state revenue policy under Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries No. 2 of 2023 has brought significant changes to this practice, particularly at PPN Palabuhanratu. This study aims to analyze the policy's impact on the numbers of post-production fishing vessels, unloading facilities, and labor at the port. The research employed field observations and interviews conducted from July 17 to August 5, 2024. The findings indicate an increase in the number of post-production vessels from 60 to 87 units, driven by license migration and changes in base ports. However, unloading facilities have not undergone substantial improvements, apart from the addition of an unloading corridor. Moreover, there has been no increase in supporting labor; only a shift reformation was made to improve operational efficiency.
TINJAUAN HISTORIS PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN SKALA KECIL DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Muhamad Ariston; Luky Adrianto; Dietriech G Bengen; Handoko Adisusanto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 18, No 1 (2026): (Mei) 2026
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.18.1.2026.19-26

Abstract

Terbatasnya pemahaman tentang sejarah perkembangan kebijakan perikanan skala kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong dilakukannya penelitian ini. Tinjauan historis ini menguraikan evolusi kebijakan pengelolaan perikanan skala kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara dari masa ke masa. Sejak masa Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah perkembangan kebijakan perikanan skala kecil sejak berdirinya Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai dari masa pemerintahan gubernur pada masa Orde Lama dan Orde Baru sampai Era Reformasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi yang digunakan untuk menggali/ membedah tulisan atau muatan-muatan teks komunikasi yang manifest atau bersifat nyata. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi evolusi signifikan dalam pendekatan kebijakan terhadap sektor perikanan. Pada masa Orde Lama, politik dan ekonomi merupakan hambatan utama terhadap implementasi kebijakan di semua sektor, termasuk sektor perikanan. Sementara pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi menjadi fokus utama dengan peningkatan pada sektor infrastruktur dan sektor ekonomi, termasuk sektor perikanan. Era Reformasi terjadi pergeseran fokus ke pertumbuhan dan produksi perikanan dengan investasi dalam industri unggulan seperti rumput laut dan pengolahan hasil perikanan. Penelitian ini memotret terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perikanan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan. The loading and unloading of fishing vessels are among the main activities at fisheries ports. The implementation of the post-production non-tax state revenue policy under Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries No. 2 of 2023 has brought significant changes to this practice, particularly at PPN Palabuhanratu. This study aims to analyze the policy’s impact on the numbers of post-production fishing vessels, unloading facilities, and labor at the port. The research employed field observations and interviews conducted from July 17 to August 5, 2024. The findings indicate an increase in the number of post-production vessels from 60 to 87 units, driven by license migration and changes in base ports. However, unloading facilities have not undergone substantial improvements, apart from the addition of an unloading corridor. Moreover, there has been no increase in supporting labor; only a shift reformation was made to improve operational efficiency

Page 21 of 21 | Total Record : 202

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2026): (Mei) 2026 Vol 17, No 2 (2025): (November) 2025 Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025 Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024 Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024 Vol 15, No 2 (2023): (November) 2023 Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023 Vol 14, No 2 (2022): (November) 2022 Vol 14, No 1 (2022): (Mei) 2022 Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021 Vol 13, No 1 (2021): (Mei) 2021 Vol 12, No 2 (2020): (November) 2020 Vol 12, No 1 (2020): (Mei) 2020 Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019 Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019 Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018 Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018) Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017) Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017) Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016) Vol 7, No 2 (2015): (November 2015) Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015) Vol 6, No 2 (2014): (November 2014) Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014) Vol 5, No 2 (2013): (November 2013) Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013) Vol 4, No 2 (2012): (November 2012) Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012) Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011) Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010) Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010) Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009) Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009) More Issue