cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 198 Documents
 16   17   18   19   20 
STATUS PERIKANAN PURSE SEINE DAN KEBIJAKAN PENGELOLAANNYA DI PPS KENDARI, SULAWESI TENGGARA DAN IMPLIKASINYA PADA PERIKANAN BERKELANJUTAN Laksmana, Bayu Arif Pasa; Yasman, Yasman; Hernuryadin, Yayan
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.2.2024.111-123

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi hasil tangkapan purse seine di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, fokus pada ikan cakalang dan tuna sirip kuning di Laut Banda. Analisis ukuran ikan pada Agustus dan September menunjukkan variasi signifikan, dengan mayoritas ikan berukuran juvenile pada Agustus dan sebagian memenuhi ukuran layak tangkap pada September. Meskipun terjadi peningkatan produksi tuna dalam dua tahun terakhir, kebijakan moratorium tampaknya berdampak negatif. Dominasi cakalang dan tuna sirip kuning menyoroti pentingnya pengelolaan perikanan yang efektif, terutama dalam menetapkan peraturan ukuran mata jaring. Dinamika musim penangkapan ikan pelagis besar, seperti cakalang dan tuna sirip kuning, di Laut Banda, membutuhkan pengelolaan adaptif dan praktik penangkapan selektif untuk menjaga keberlanjutan perikanan. Rekomendasi kebijakan mencakup pengelolaan musim penangkapan yang terkoordinasi, peningkatan pengawasan selama bulan dengan tingkat tangkapan tinggi, dan pemantauan suhu permukaan laut serta klorofil. Kebijakan konservasi, termasuk penetapan ukuran minimum tangkapan untuk melindungi ikan juvenil, harus diterapkan, sambil melibatkan nelayan dan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan melalui program edukasi. Dukungan untuk riset lebih lanjut mengenai pertumbuhan dan perilaku ikan cakalang serta tuna sirip kuning menjadi esensial. Kerjasama antara pemerintah, nelayan, industri perikanan, lembaga riset, dan LSM diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan laut, terutama di WPP 714 dan 715 di Indonesia Timur.This research evaluates the catch results of purse seine fishing at the Samudera Fishing Port (PPS) Kendari, focusing on skipjack and yellowfin tuna in the Banda Sea. The analysis of fish sizes in August and September reveals significant variations, with the majority being juvenile in August and some reaching catchable sizes by September. Despite increased tuna production over the past two years, the moratorium policy seems to have negatively impacted the catch. The dominance of skipjack and yellowfin tuna underscores the importance of effective fisheries management, particularly in enforcing regulations regarding mesh size. The dynamics of large pelagic fishery seasons, such as skipjack and yellowfin tuna in the Banda Sea, require adaptive management and selective fishing practices to ensure sustainability. Policy recommendations include coordinated management of fishing seasons, enhanced monitoring during high catch months, and improved monitoring of sea surface temperature and chlorophyll. Conservation policies, including setting minimum catch sizes to protect juvenile fish, should be implemented, involving fishermen and local communities in decision-making through educational programs. Further research support on the growth and behavior of skipjack and yellowfin tuna is essential. Collaboration between the government, fishermen, the fishing industry, research institutions, and NGOs is necessary to achieve a balance between human needs and marine environmental conservation, especially in WPP 714 and 715 in Eastern Indonesia.
IDENTIFIKASI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI SUB SEKTOR PERIKANAN PADA KAWASAN EKONOMI BARU DI PROVINSI JAMBI Ridwansyah, Muhammad; Desmaryani, Susi; Irmanelly, Irmanelly; Musnaini, Musnaini; Suman, Ali; Fazri, Andang
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.1.2024.39-50

Abstract

Kawasan SENTUSA direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebagai kawasan ekonomi baru yang mencakup tiga kabupaten (Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi). Kawasan SENTUSA termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan yang memiliki potensi perikanan laut mencapai 77.980 ton per tahun. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui basis potensi dan strategi untuk pengembangan sub sektor perikanan di Kawasan SENTUSA. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei, penelusuran dokumen atau laporan, dan Fokus Group Diskusi. Metode analisis data terdiri dari metode Location Question (LQ) dan analisa SWOT. Hasil analisis menunjukkan perikanan laut merupakan basis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, sementara budidaya perikanan darat, basis di Kabupaten Muaro Jambi. Skor kekuatan lebih baik dari kelemaham, namun ancaman lebih besar dari peluang untuk mengembangkan komoditas perikanan ke sektor industri olahan.The SENTUSA region has been planned by Government of Jambi Province as a new economic zone where coverage three distructs (Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi). The SENTUSA area includes the Exclusive Economic Zone (EEZ) of the South China Sea which has marine fisheries potential reaching 77,980 tonnes per year. This paper aims to find out a base of fisheries subsector development in SENTUSA. The data collection was conducted in the three ditsricts using survey, documents or reports review, and Focuses Group Discussion. The analysis method used include the Location Question and SWOT quantitiave. The results of the study show that The results of the analysis show that marine fisheries are based in West Tanjung Jabung and East Tanjung Jabung Regencies, while land fisheries cultivation is based in Muaro Jambi Regency. The strength score is better than weaknesses, but the threat is greater than the opportunity for developing the secondary sector.
STRATEGI KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI PESISIR KOTA DUMAI RIAU MELALUI PENDEKATAN ANALISIS MACTOR Fatwa, Esa Buana; Hariyadi, Sigid; Taryono, Taryono
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.2.2024.85-98

Abstract

Penelitian ini mengatasi masalah mendesak polusi plastik di sepanjang wilayah pesisir, dengan fokus pada Kota Dumai di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayah pesisir Dumai, seperti banyak wilayah lain di seluruh Indonesia, menghadapi pencemaran plastik yang parah, dengan 90% disebabkan oleh limbah plastik. Meskipun regulasi telah ada, pengelolaan seringkali kurang mendekati dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Penelitian ini mengadopsi kerangka kerja MACTOR, mengidentifikasi dan mengevaluasi pemangku kepentingan kunci seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Komunikasi dan Informasi. Ini juga menganalisis faktor-faktor terkait pengelolaan limbah plastik, mulai dari pengurangan volume hingga pertimbangan lingkungan. Penelitian ini menilai pengaruh dan saling ketergantungan di antara pemangku kepentingan, memvisualisasikannya melalui peta dan mengevaluasi konvergensi dan divergensi. Terutama, aktor di kuadran I yang memiliki pengaruh yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Komunikasi dan Informasi, menunjukkan peran yang sanat krusial. Penelitian ini mengungkapkan potensi konvergensi tinggi di antara para aktor ini, menekankan perlunya kolaborasi intensif. Namun, penelitian ini mengidentifikasi aktor Informal sebagai memiliki divergensi tinggi, menunjukkan potensi konflik. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi strategis, menekankan upaya kolaboratif, sensitivitas terhadap aktor yang bergantung, dan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk pengelolaan limbah plastik yang efektif di wilayah pesisir Kota Dumai
ANALISIS KESESUAIAN PENEMPATAN KERAMBA JARING APUNG IKAN KERAPU DI SELAT MADURA: PERTIMBANGAN KUALITAS AIR LAUT Muhammad, Iqbal; Nurdjaman, Susanna
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.1.2024.51-60

Abstract

Budidaya perikanan sangatlah penting untuk menyeimbangkan produksi ikan yang ada di Indonesia yang saat ini terlalu mengandalkan pada sektor perikanan tangkap. Salah satu alternatif budidaya perikanan adalah dengan keramba jaring apung (KJA). Ikan kerapu merupakan komoditas yang cocok untuk budidaya dengan KJA. Dalam penelitian ini, dilakukan uji kelayakan kualitas air laut sekitar perairan di Selat Madura dengan menggunakan standar baku mutu kualitas air laut untuk ikan kerapu, selanjutnya dilakukan pemetaan kesesuaian lokasi untuk budidaya dengan metode KJA. Data yang digunakan adalah data kualitas air laut dari Marine Coppernicus pada tahun 2021. Kesesuaian lokasi perairan untuk budidaya KJA dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu sangat sesuai (S1), sesuai (S2), dan tidak sesuai (N). Dari hasil pemetaan lokasi kesesuaian perairan untuk budidaya ikan kerapu dengan KJA di Selat Madura, menunjukkan bahwa bagian barat Selat Madura yang meliputi: perairan sekitar Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Bangkalan, sebagian pesisir Probolinggo dan Sampang masuk pada kategori sesuai (S2) dengan rata-rata skor 56,4 sedangkan untuk perairan sekitar Situbondo, Pamekasan, Sumenep dan sebagian pesisir Probolinggo dan Sampang masuk pada kategori sangat sesuai (S1) dengan rata-rata skor 71,6. Kesesuaian tersebut sangat dipengaruhi beberapa parameter penting seperti batimetri dan kecerahan di daerah tersebut.Fish farming plays a crucial role in Indonesia's efforts to manage its fish production, especially considering the heavy reliance on the capture fisheries sector. One promising method in fish farming involves using floating net cages, known locally as Keramba Jaring Apung (KJA). Grouper fish (Epinephelus fuscoguttatus) are particularly suitable for cultivation using KJA. This study examined the feasibility of seawater quality in the Madura Strait area by applying standard quality criteria tailored for grouper fish. Additionally, it mapped out suitable locations for KJA-based cultivation. The data utilized in this study included seawater quality data from Marine Copernicus for the year 2021. The suitability of locations for KJA farming was classified into three categories: highly suitable (S1), suitable (S2), and not suitable (N). Mapping results revealed that the western part of the Madura Strait, including Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Bangkalan, and parts of Probolinggo and Sampang coastal areas, fell into the suitable (S2) category with an average score of 56.4. Conversely, Situbondo, Pamekasan, Sumenep, and parts of Probolinggo and Sampang coastal areas were classified as highly suitable (S1) with an average score of 71.6. The suitability of these locations is influenced significantly by crucial parameters such as bathymetry and water clarity in the respective areas.
STRATEGI IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA LAUT BAGI AWAK KAPAL PERIKANAN: STUDI KASUS DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA Nugroho, Kun Budi; Suherman, Agus; Mudzakir, Abdul Kohar; Hernuryadin, Yayan
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.1.2024.85-94

Abstract

Perjanjian kerja laut (PKL) dibuat sebagai perlindungan atas risiko kerja bagi awak kapal perikanan. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ) merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia, sehingga PKL menjadi sangat penting untuk diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PKL di PPSNZ, merumuskan alternatif strategi, dan menentukan prioritas strategi implementasi PKL di PPSNZ.  Penelitian dilaksanakan pada Desember 2022 sampai April 2023. Metode deskriptif digunakan dengan pendekatan studi kasus. Wawancara dilakukan terhadap 100 responden yang ditentukan melalui purposive sampling. Analisis SWOT dan AHP digunakan dalam menganalisis data. Implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edwards III (1980). Hasil penelitian menunjukan bahwa PKL bagi awak kapal perikanan telah diimplementasikan di PPSNZ. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi PKL di PPSNZ seperti: adanya awak kapal yang kabur, keterbatasan pemahaman awak kapal, lemahnya basis data dan kurangnya peran asosiasi awak kapal. Urutan prioritas strategi implementasi PKL di PPSNZ adalah mengoptimalkan sumber daya, menciptakan sistem berbasis elektronik dan terintegrasi, pendampingan dan pemberlakuan sanksi, serta sosialisasi.Sea work agreements (PKL) are made as protection against the work risks for fishing vessel crew. Nizam Zachman Ocean Fishing Port (PPSNZ) is the largest fishing port in Indonesia, so PKL is very important to be implemented. This research aims to analyze the implementation of PKL in PPSNZ, formulate alternative strategies, and determine strategic priorities for implementing PKL in PPSNZ. The research was carried out from December 2022 to April 2023. A descriptive method was used with a case study approach. Interviews were conducted with 100 respondents determined using purposive sampling technique. SWOT and AHP analysis were used to analyze the data. Policy implementation refers to the theory of George C. Edwards III (1980). The research results show that PKL for fishing vessel crews has been implemented at PPSNZ. There are several obstacles in the implementation of PKL in PPSNZ such as: crew members who run away, limited understanding of fishing vessel crews, weak databases, and lack of role of ship crew associations. The order of priority for the PKL implementation strategy at PPSNZ is optimizing existing resources, creating an electronic and integrated system, assistance and imposition of sanctions, and socialization.
EKSPLORASI METODE SROI SEBAGAI ALAT PENGUKURAN DAMPAK PROGRAM KELAUTAN PERIKANAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Syaifullah, Tornanda; Saptono, Ari; Purnawa, Dedi
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.1.2024.61-71

Abstract

Overfishing, IUU fishing, ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah dengan potensi sumber daya ikan, dan tantangan besar sektor kelautan dan perikanan lainnya dalam menyeimbangkan ekonomi, ekologi, dan sosial mendorong perlunya transformasi tata kelola melalui program blue economy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas inovasi sosial terhadap sebuah program, sehingga dampaknya dapat terukur dengan tepat secara berkelanjutan. Penelitian dilakukan dengan metode systematic literature review pada 37 penelitian yang memenuhi syarat dalam 5 (lima) tahun terkahir. Hasil penelitian menunjukan bahwa analisis SROI dapat digunakan dalam mengukur dampak dari program atau kebijakan di 37 penelitian tersebut, sehingga dapat digunakan dalam mengukur dampak dalam implementasi program blue economy. Pendekatan ini dapat menjadi bahan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program dalam mencapai tujuan SDGs.The phenomenon of overfishing, the unbalance between the Regional Gross Domestic Product of the Fisheries sector and the potential fish stocks of a region, and the significant challenges faced by the maritime and fisheries sector in balancing economic, ecological, and social aspects, underscore the need for governance transformation through blue economy programs. This study aims to analyze the effectiveness of social innovations within a program, enabling their sustainable impacts to be accurately measured. Conducted through a systematic literature review method encompassing 37 eligible studies over the past 5 years, the analysis utilizing Social Return on Investment (SROI) demonstrates that the blue economy program significantly positively impacts social, economic, and ecological dimensions. Such an approach could serve as a policy instrument to enhance program effectiveness in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).
ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM CERDAS PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN 711 Budianto, Sahono; Wiryawan, Budy; Purbayanto, Ari; Wisudo, Sugeng Hari; Riyanto, Mochamad
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.2.2024.125-134

Abstract

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) merupakan salah satu permasalahan pengelolaan perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. Sementara itu, terdapat keterbatasan Pemerintah Indonesia dalam pengawasan penangkapan ikan, salah satunya belum didukung dengan teknologi terintegrasi dan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Untuk itu perlu adanya sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebutuhan sistem cerdas pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 sebagai alternatif rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait. Penelitian menggunakan analisis situasional dan analisis kebutuhan untuk melihat kondisi objektif terkini aspek teknologi pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711. Berdasarkan hasil penelitian, maka sistem cerdas pengawasan yang dibutuhkan, yaitu sistem yang mampu menganalisis dugaan pelanggaran secara cepat dan akurat serta menyampaikan peringatan dini pelanggaran kepada nakhoda/pemilik kapal.Illegal fishing activities are one of the problems with capture fisheries management in the Indonesian Fisheries Management Area (WPPNRI) 711 which includes the Karimata Strait, Natuna Sea, and South China Sea. Meanwhile, there are limitations of the Indonesian government in fishing surveillance, one of which is not supported by integrated technology and utilizing artificial intelligence. For this reason, there is a need for an artificial intelligence-based surveillance system that will increase the effectiveness and efficiency of surveillance. The research aims to determine and analyze the need for a smart fishing surveillance system at WPPNRI 711 as an alternative recommendation for relevant stakeholders. The research uses situational analysis and needs analysis to see the current objective conditions of the technological aspect of fishing surveillance at WPPNRI 711. Based on the research results, the smart surveillance system needed can analyze suspected violations quickly and accurately and provide early warnings of violations of the ship's captain/owner.
ANALISIS INDIKATOR DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) (STUDI KASUS SENTRA IKAN NILA (Oreochromis niloticus) KABUPATEN BENGKULU UTARA) Muflihani, Andra Rizky; Romdhon, M Mustopa; Novanda, Ridha Rizki
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.1.2024.1-25

Abstract

Sentra ikan nila merupakan salah satu lokasi strategis dalam pengembangan budidaya ikan nila. Desa Tambak Rejo merupakan sentra ikan nila. Pada 5 tahun terakhir, produksi ikan nila mengalami fluktuasi yang mengakibatkan ketidakmampuan beberapa petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis relevansi indikator SDGs di sentra ikan nila Kabupaten Bengkulu Utara, dan 2) mendesain strategi pengembangan SDGs di sentra ikan nila Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini dilakukan di Desa Tambak Rejo Kabupaten Bengkulu Utara. Responden dalam penelitian ini  berjumlah 138 petani dan 8 responden pakar. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, serta analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis relevansi indikator SDGs dan menggunakan metode matriks banding berpasang untuk mendesain strategi pengembangan SDGs di sentra ikan nila Desa Tambak Rejo Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil analisis didapatkan bahwa 8 SDGs yang relevan dengan sentra ikan nila dan 6 SDGs tidak relevan dengan sentra ikan nila. Strategi pengembangan SDGs dapat dikembangkan melalui susunan prioritas 1) Tanpa kemiskinan; 2) Pendidikan berkualitas; 3) Industri, inovasi dan infrastruktur; 4) Desa dan permukiman yang berkelanjutan; 5) Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; dan 5) Ekosistem daratan.Tilapia fish center is one of the strategic locations in the development of tilapia aquaculture. Tambak Rejo Village is a center for tilapia. In the last 5 years, tilapia production has fluctuated which resulted in the inability of some farmers to meet their daily needs. This study aims to 1) analyze the relevance of the SDGs indicators in the tilapia centers of North Bengkulu Regency, and 2) design a strategy for developing SDGs in the tilapia centers of North Bengkulu Regency. This research was conducted in Tambak Rejo Village, North Bengkulu Regency. Respondents in this study amounted to 138 farmers and 8 expert respondents. The data used are primary and secondary data, as well as data analysis using descriptive analysis to analyze the relevance of the SDGs indicators and using the paired comparison matrix method to design a SDGs development strategy in tilapia centers in Tambak Rejo Village, North Bengkulu Regency. The results of the analysis found that 8 SDGs were relevant to tilapia centers and 6 SDGs were not relevant to tilapia centers. The SDGs development strategy can be developed through an arrangement of priorities 1) No poverty; 2) Quality education; 3) Industry, innovation and infrastructure; 4) Villages and sustainable settlements; 5) Responsible consumption and production; and 5) Terrestrial ecosystems.
ANALISIS KESESUAIAN WISATA PANTAI UNTUK KATEGORI REKREASI DI KOTA AMBON Hiariey, Lilian Sarah; Papilaya, Renoldy Lamberthy; Hiariey, Johanis; Abrahamsz, James; Retraubun, Alex S. W.
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.1.2024.73-84

Abstract

Penentuan kawasan wisata pantai perlu dilakukan dengan pendekatan analisis kesesuaian secara spasial menggunakan parameter-parameter oseanografi dan ekologi. Kota Ambon merupakan ibukota Provinsi Maluku yang terletak di pesisir pulau Ambon dan di Teluk Ambon memiliki potensi keanekaragaman hayati dan jasa kelautan untuk dikembangkan di sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kawasan wisata pantai kategori rekreasi di wisata pantai Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pengumpulan data primer diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui observasi in situ, yaitu observasi tipe pantai, kecerahan, pengukuran kecepatan arus, pengukuran kemiringan pantai, serta pengukuran lebar pantai. Data sekunder menggunakan literatur peta Batimetri dan literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan analisis indeks kesesuaian wisata kategori rekreasi pantai dengan penambahan parameter kesesuaian berdasarkan kondisi pada lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks kesesuaian wisata (IKW) kategori rekreasi berstatus “Sangat Sesuai” untuk 3 (tiga) dari 5 (lima) lokasi penelitian yaitu Pantai Namalatu dan Santai Beach sementara nilai indeks kesesuaian wisata termasuk dalam kategori “Sesuai” untuk 2 (dua) lokasi penelitian yaitu Pantai Ronawiska dan Pantai Kolam BlandaThe determination of coastal tourist areas needs to be done with a spatial conformity analysis approach using oceanographic and ecological parameters. Ambon City, the capital of Maluku Province, is located on the coast of Ambon Island and in Ambon Bay. It has the potential for biodiversity and marine services to be developed in the tourism sector. This study aims to analyze the suitability of the coastal tourist area in the recreation category in Nusaniwe Beach District, Ambon City. Primary data collection is obtained directly at the research site through in situ observation, including observing the beach type, brightness, current speed, coastal slope, and beach width. Secondary data include the Bathymetry map literature and other supporting literature. The study results were analyzed using descriptive methods and an analysis of the fitness index of beach recreation category tourism with the addition of conformity parameters based on conditions at the study location. The results showed that the tourism conformity index (IKW) value of the recreational category is "Very Suitable" for three (3) of the five (5) research sites, namely Namalatu Beach and Santai Beach. In contrast, the tourist suitability index value is included in the "Suitable" category for two (2) research locations, namely Ronawiska Beach and Blanda Pool Beach.
PENGARUH KEBIJAKAN PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) TERHADAP BISNIS PERIKANAN LAUT Zulbainarni, Nimmi; Umam, Saiful; Maarif, Syamsul
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.2.2024.99-109

Abstract

Penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) yang terjadi di perairan Indonesia berpotensi merugikan bisnis perikanan laut. Pemerintah berupaya untuk mengatasi kerugian akibat illegal fishing tersebut melalui kebijakan pengawasan  dengan penambahan armada kapal pengawas, meningkatkan operasi melalui laut dan udara dan memanfaatkan teknologi informasi. Pengawasan illegal fishing merupakan kebijakan publik yang perlu diukur dampak dan manfaatnya, untuk megukur dampak dan manfaat dari kebijakan tersebut diperlukan valuasi ekonomi sebagai dasar menyatakan kebijakan itu layak serta memberikan manfaat yang disajikan dalam suatu nilai (value). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak langsung dan tidak langsung kebijakan pengawasan Illegal fishing terhadap bisnis perikanan dilaut. Metode penelitian menggunakan surplus produsen dan analisis menggunakan Extended Cost Benefit Analysis (ECBA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan pengawasan memberikan manfaat (benefit) yang positif sebesar Rp.1,8 Triliun/tahun dibandingkan dengan sebelum kebijakan, sehingga kebijakan tersebut layak untuk dilakukan. Kebijakan peningkatan pengawasan illegal fishing memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi bisnis perikanan sebesar Rp.466,9 miliar/tahun dan setelah kebijakan peningkatan pengawasan menjadi Rp.2,3 Triliun/tahun. Kebijakan peningkatan pengawasan tersebut berpengaruh terhadap bisnis perikanan di laut yaitu memenuhi kebutuhan dan suplai ikan untuk bahan baku industri perikanan, meningkatkan produktivitas hasil tangkapan, menyerap tenaga kerja sebagai ABK di kapal, mencukupi stok BBM  yang berdampak juga pada peningkatan penerimaan negara dari PNBP dan pajak perikanan.Illegal fishing that occurs in Indonesian waters has the potential to harm the marine fisheries business. The government seeks to overcome losses due to illegal fishing through  policies and surveillance programs through increasing the fleet of surveillance vessels, increasing operations by sea and air and utilizing information technology. Surveillance  of illegal fishing is a public policy, in  order to measure the impact and benefits of the policy, economic valuation is needed as a basis for stating that the policy is feasible and provides benefits presented in a value. This study aims to analyze the direct and indirect impact of illegal fishing Surveillance policies  on the marine fisheries business. The research method uses producer surplus and analysis uses Extended Cost Benefit Analysis (ECBA). The results showed that  the policy of increasing Surveillance provides  positive benefits of Rp.1.8 trillion/year compared to the situation before the policy, so the policy is feasible. The policy has the potential to save economic and social losses on the fisheries business obtained amounted to Rp.466.9 billion / year before the policy and after the policy increased Surveillance to Rp. 2.3 trillion / year. The policy of increasing supervision greatly affects the fisheries business at sea, namely the needs and supply of fish for raw materials for the fishery industry are met, increasing the productivity of catches, absorption of labor as fishermen on ships, sufficient fuel stocks and for the government, state revenues from PNBP and fisheries taxes increase.

Page 18 of 20 | Total Record : 198

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): (November) 2025 Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025 Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024 Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024 Vol 15, No 2 (2023): (November) 2023 Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023 Vol 14, No 2 (2022): (November) 2022 Vol 14, No 1 (2022): (Mei) 2022 Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021 Vol 13, No 1 (2021): (Mei) 2021 Vol 12, No 2 (2020): (November) 2020 Vol 12, No 1 (2020): (Mei) 2020 Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019 Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019 Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018 Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018) Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017) Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017) Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016) Vol 7, No 2 (2015): (November 2015) Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015) Vol 6, No 2 (2014): (November 2014) Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014) Vol 5, No 2 (2013): (November 2013) Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013) Vol 4, No 2 (2012): (November 2012) Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012) Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011) Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010) Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010) Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009) Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009) More Issue