cover
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 198 Documents
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA PERIKANAN BERBASIS EKOSISTEM DI SUNGAI KAMPAR PROVINSI RIAU: STUDI KASUS LUBUK LARANGAN Prianto, Eko; Jhonnerie, Romie; Oktorini, Yossi; Fauzi, Muhammad
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.1.2024.27-37

Abstract

Sumber daya ikan di Sungai Kampar memainkan peran penting bagi masyarakat setempat, namun saat ini menghadapi ancaman overfishing. Salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah ini melalui pengelolaan perikanan berbasis Hak Pengelolaan Perikanan (HPP), yang banyak diadopsi oleh masyarakat adat Indonesia melalui kearifan lokal. Salah satu model pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal yang banyak diterapkan disepanjang Sungai Kampar adalah "lubuk larangan”. Tujuan penulisan ini adalah untuk menggambarkan penerapan lubuk larangan sebagai instrumen pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis ekosistem di Sungai Kampar dan implikasi didalam penerapannya. Penerapan lubuk larangan sepenuhnya di bawah tanggung jawab ninik mamak dengan dukungan aktif dari masyarakat. Hasil lubuk larangan sepenuhnya diperuntukkan untuk pembangunan dan kegiatan sosial seperti membangun masjid, jalan, menyantuni anak yatim, kegiatan olah raga dan sebagainya. Penerapan "lubuk larangan" menunjukkan aspek penting dalam pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, termasuk konservasi sumber daya perikanan, dukungan terhadap keseimbangan ekosistem, perlindungan spesies terancam punah, peningkatan hasil tangkapan jangka panjang, distribusi sumber daya ikan secara adil, pendekatan terpadu dalam pengelolaan, serta partisipasi dan pengawasan masyarakat.Fish resources in the Kampar River play an important role for local communities but are currently facing the threat of overfishing. One approach to overcome this problem is through fisheries management based on Fishery Management Rights, which is widely adopted by Indonesian indigenous communities through local wisdom. One fisheries management model based on local wisdom widely applied along the Kampar River is "lubuk larangan". The purpose of this paper is to describe the application of lubuk larangan as an instrument for ecosystem-based fisheries resource management in the Kampar River and the implications in its implementation. The full implementation of lubuk larangan is below ninik mamak's responsibility with active support from the community. The proceeds from lubuk larangan are fully intended for development and social activities such as building mosques, roads, assisting orphans, sports activities, etc. The application of "lubuk larangan" shows an important aspect in ecosystem-based fisheries management, including conservation of fisheries resources, support for ecosystem balance, protection of endangered species, increase in long-term catches, fair and equitable distribution of fish resources, an integrated approach to management, and community-based participation and supervision.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN UNTUK OPTIMASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA CUMI-CUMI DI LAUT ARAFURA (WPP 718) Faizah, Ria; Kasim, Kamaluddin
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 15, No 2 (2023): (November) 2023
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.15.2.2023.105-113

Abstract

Armada penangkapan yang beroperasi di Laut Arafura terus meningkat, mencapai sekitar 1500 kapal dengan berbagai ukuran pada 2019, dan 40% diantaranya adalah armada penangkap cumi-cumi. Armada kapal penangkap cumi cumi yang beroperasi di Laut Arafura datang dari utara Jawa dan Bali, dengan basis pendaratan di Muara Baru, Cirebon, Probolinggo, dan Benoa. Sampai saat ini permintaan izin alokasi penangkapan kuhususnya armada squid jigging masih terus bertambah, sedangkan disisi lain kondisi sumberdaya dan kapasitas penangkapan cumi-cumi belum diketahui. Kondisi ini telah menimbulkan berbagai permasalahan yang beragam, yang dalam hasil kajian ini dipetakan meliputi daya dukung sumberdaya cumi-cumi, teknologi penangkapan dan tenaga kerja, serta masalah rantai pasok serta sosial budaya. Rekomendasi disampaikan untuk rencana aksi pengelolaan perikanan cumi-cumi di WPP718.The number of active fishing vessels in the Arafura Sea has increased significantly in recent decades. About 1500 fishing fleets have registered with licenses, while 40% of that vessels are squid-targeting vessels. The fleet predominantly originated from the North of Java and Bali, with ports based in Muara Baru Jakarta, Cirebon, Probolinggo, and Benoa-Bali. Currently, the fishing license demand from Java and Bali fishers is still high and tends to increase yearly. Still, the stock status and fishing capacity of all the fleets targeting squids in the Arafura Sea are unknown. This situation spurs challenges to the management measures, including assessing the carrying capacity of this valuable squid fishery, identifying labor challenges, limiting technological input, identifying and managing the supply chain, and knowing the social culture of the fishery. Recommendations have been addressed to develop the Squid Fishery Management Action Plan in FMA 718 (the Arafura Sea).
FUNGSI FISH SHELTER SEBAGAI PERLINDUNGAN HABITAT SUMBAR DAYA IKAN KARANG DI KABUPATEN BREBES Mahulette, Ralph Thomas; Nugroho, Duto; Taufik, M.; Nurulludin, Nurulludin; Panggabean, Anthony S; Nurdin, Erfind; Prihatiningsih, Prihatiningsih
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.17.1.2025.%p

Abstract

Fish Shelter atau hunian ikan merupakan struktur bangunan bawah air yang dibuat secara permanen dan dirancang untuk berperan sebagai tempat berlindung bagi ikan, terutama ikan-ikan demersal dan karang. Fungsi dari fish shelter ini sebagai alat untuk mengembalikan kesuburan dari habitat dan ekologi sekitar pesisir pantai. Tujuan dari penelitian ini adalah pemulihan stok sumberdaya ikan melalui tempat perlindungan ikan (fish shelter) untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Metodologi pengumpulan data dilakukan  pencatatan langsung hasil tangkapan di sekitar fish shelter oleh nelayan sebagai enumerator, selama 8 bulan dari bulan Maret – Oktober 2023. Semenjak fish shelter ditempatkan tahun 2015 lokasi tersebut selalu ada kegiatan penangkapan ikan. Fungsi fish shelter menjadi tempat mencari makan (nursery ground) dan perlindungan (shelter) yang baik untuk beberapa ikan demersal, seperti  kakap, kerapu, kuro dan lain-lain. Frekuensi penangkapan menjadi lebih banyak, dan dalam waktu 1 jam dapat di tangkap 5 – 8 kg ikan. Jumlah ikan ekonomis penting yang ditangkap nelayan adalah yang terbanyak disekitar fish shelter ikan kakap sebanyak 1.729 kg, kerapu 165 kg, cracas 1.234 kg, layang 726 kg, dan kuro (senangin) 125 kg. Komposisi berat ikan demersal 54,80 % dan ikan pelagis 45,20 %. Fish shelter yang di perairan Brebes, sangat bermanfaat untuk mengembangkan perikanan karang atau demersal ditandai dengan hasil tangkapan nelayan jenis ikan ekonomis penting disekitar fish shelter. A fish shelter is a permanently constructed underwater structure designed to act as a refuge for fish, especially demersal and reef fishes. The function of this fish shelter is as a tool to restore the fertility of the habitat and ecology around the coast. The aim of this study is the recovery of fish stocks through fish shelters for sustainable utilisation. The methodology for data collection was direct recording of catches around the fish shelter by fishermen as enumerators, for 8 months from Maret to November 2023. Since 2015 the fish shelter the location has any fishing activities. However, the fish shelter fungsion provides a good nursery ground and shelter for several demersal fish, such as kuro, snapper, grouper and others. The frequency of fishing becomes more, and within 1 hour, 5 - 8 kg of fish can be caught. The number of economically important fish caught by fishermen was the highest around the fish shelter with 1.729 kg of snapper, 165 kg of grouper, 19 kg, 1.234 kuwe, 726 kg layang and 125 kg of kuro (senangin) fish. The weight composition of demersal fish was 54.80 % and pelagic fish was 45.20 %. Fish shelters in Brebes waters are very useful for developing reef or demersal fisheries, indicated by the catch of economically important fish species around fish shelters.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU Sutisna, Muhammad Aziz Rizal; Koestoer, Raldi Hendrotoro Seputro; Lukijanto, Lukijanto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.17.1.2025.1-10

Abstract

Pengelolaan pelabuhan perikanan semakin berkaitan dengan isu lingkungan akibat meningkatnya aktivitas operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas kebijakan pengelolaan sampah di pelabuhan perikanan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan dan analisis deskriptif di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu belum memiliki regulasi yang mengatur pengelolaan sampah secara spesifik. Selain itu, terbatasnya sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan pengelolaan sampah masih dilakukan secara konvensional. Tingginya volume sampah dari aktivitas nelayan, pedagang ikan, dan masyarakat pengguna jasa, menuntut penerapan pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis kemitraan guna mengurangi limbah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu.The management of fishing ports is increasingly associated with environmental issues due to an increased in operational activities. This research aims to review the waste management policies in fishing ports. The method used is a qualitative approach through field observations and descriptive analysis at the Karangantu Nusantara Fishing Port. The research results indicate that the Karangantu Nusantara Fishing Port has not yet established specific regulations governing waste management. In addition, limited resources and low community participation have resulted in waste management still carried out using conventional methods. The high volume of waste generated by fishermen, fish traders, and service users necessitates the implementation of sustainable waste management through partnerships to reduce waste at Karangantu Nusantara Fishing Port.
EVALUASI MULTITEMPORAL INDEKS KESEHATAN KARANG DI KAWASAN KONSERVASI PULAU PIEH DAN LAUT SEKITARNYA (2021-2024): ANALISIS BIOFISIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGELOLAAN BERBASIS EKOSISTEM Noferya, Efi; Bengen, Dietriech Geoffrey; Zamani, Neviaty Putri; Ismet, Meutia Samira; Muslim, Ryan Adhitia; Arisandi, Defrian Marza; Rahmat, Fadhlan Basiluddin; Ilham, Yuwanda; Utama, Agung Putra; Yennafri, Yennafri; Samsuardi, Samsuardi; Miswandi, Muhammad
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.17.1.2025.59-75

Abstract

Terumbu karang merupakan ekosistem laut yang memiliki peran penting dalam menjaga biodiversitas dan ketahanan lingkungan pesisir. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, degradasi terumbu karang terus meningkat akibat aktivitas antropogenik dan perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Indeks Kesehatan Karang (Coral Health Index / CHI) di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan perairan sekitarnya dalam periode 2021-2024 menggunakan pendekatan biofisik dan statistik. Analisis dilakukan terhadap 16 stasiun pengamatan, menggunakan data parameter bentik (tutupan karang hidup, resiliensi) dan biomassa ikan karang yang diperoleh melalui metode Underwater Photo Transect (UPT) dan Underwater Visual Census (UVC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai CHI berkisar antara 3 hingga 10, dengan beberapa stasiun menunjukkan tren peningkatan sementara lainnya mengalami stagnasi atau penurunan. Analisis Spearman correlation mengindikasikan bahwa parameter kualitas air (pH, DO, suhu, dan salinitas) tidak memiliki hubungan signifikan terhadap CHI pada semua tahun pengamatan (p-value > 0,05). Analisis Principal Component Analysis (PCA) menunjukkan bahwa faktor kualitas air bukan penentu utama perubahan CHI, tetapi tekanan ekologis dan aktivitas antropogenik lebih berperan dalam menentukan kondisi kesehatan terumbu karang. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengelolaan berbasis ekosistem guna menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang.Coral reefs are marine ecosystems that play a crucial role in maintaining biodiversity and coastal environmental resilience. However, in recent decades, coral reef degradation has continued to increase due to anthropogenic activities and climate change. This study aims to analyze the Coral Health Index (CHI) in the Pieh Island Conservation Area and its surrounding waters from 2021 to 2024 using biophysical and statistical approaches. The analysis was conducted at 16 observation stations using benthic parameters (live coral cover, resilience) and reef fish biomass data collected through the Underwater Photo Transect (UPT) and Underwater Visual Census (UVC) methods. The results indicate that CHI values range from 3 to 10, with some stations showing an increasing trend while others experience stagnation or decline. Spearman correlation analysis indicates that water quality parameters (pH, DO, temperature, and salinity) do not have a significant relationship with CHI in all observation years (p-value > 0.05). Principal Component Analysis (PCA) shows that water quality factors are not the main determinants of CHI changes; instead, ecological pressure and anthropogenic activities play a more significant role in determining coral reef health. This study provides recommendations for ecosystem-based management to ensure the sustainability of coral reef ecosystems.
ANALISIS BIOEKONOMI GORDON-SCHAEFER CUMI-CUMI DI PPN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN Sholehudin, Muhammad; Yektiningsih, Endang; Setiawan, Risqi Firdaus
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.17.1.2025.23-34

Abstract

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong menjadi salah satu penyumbang hasil tangkapan cumi-cumi yang cukup besar. Namun, masih bergantungnya hasil tangkapan di alam memberikan gambaran bahwa resiko eksploitasi dan penangkapan berlebih. Kondisi nelayan Indonesia yang identik dengan kemiskinan diperlukan pemanfaatan cumi-cumi secara berkelanjutan sehingga upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan tetap dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi nelayan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat biomassa, hasil tangkapan, upaya penangkapan, rente ekonomi cumi-cumi di PPN Brondong pada kondisi Maximum Sustainable Yield (MSY), Maximum Economic Yield (MEY), dan Open Access (OA) dengan menggunakan metode analisis bioekonomi Gordon-Schaefer. Hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa kondisi yang memberikan keuntungan secara maksimal adalah pada kondisi Maximum Economic Yield (MEY) dengan nilai rente ekonomi terbesar diantara ketiga kondisi pengelolaan bioekonomi. Sedangkan, kondisi yang memberikan potensi lestari secara maksimal adalah kondisi Maximum Sustainable Yield (MSY) dengan nilai hasil tangkapan terbesar. Hasil perbandingan analisis pada tiga kondisi pengelolaan bioekonomi dengan kondisi aktual menunjukkan bahwa upaya penangkapan secara aktual telah mencapai status tangkap lebih secara ekonomis (economic overfising).Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong is one of the major contributors to the squid catch. The reliance on natural catches illustrates the risk of exploitation and overfishing. The condition of Indonesian fishermen, which is synonymous with poverty, requires sustainable utilization of squid so that efforts to preserve fisheries resources can still provide economic benefits for fishermen. The purpose of this study was to analyze the level of biomass, catch, fishing effort, economic rent of squid at PPN Brondong under the conditions of Maximum Sustainable Yield (MSY), Maximum Economic Yield (MEY), and Open Access (OA) using the Gordon-Schaefer bioeconomic analysis method. The results of the research conducted found that the condition that provides maximum profit is in the Maximum Economic Yield (MEY) condition with the largest economic rent value among the three bioeconomic management conditions. Meanwhile, the condition that provides maximum sustainable potential is the Maximum Sustainable Yield (MSY) condition with the largest catch value. The results of the comparison analysis on the three bioeconomic management conditions with the actual conditions show that the actual fishing effort has reached the status of economic overfishing.
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERDASARKAN NILAI MANFAAT SUMBERDAYA DI KABUPATEN TANA TIDUNG KALIMANTAN UTARA Arshad, Mazlan; Yulianda, Fredinan; Yulianto, Gatot; Rachmawani, Dori
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.17.1.2025.11-22

Abstract

Ekosistem mangrove berada di wilayah peralihan antara darat dan laut, ekosistem ini memiliki peran yang sangat penting baik secara ekologi maupun ekonomi sehingga mangrove dijuluki sebagai ekosistem yang multifungsi. Manfaat dari mangrove yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah tambak dan biota asosiasi yang memiliki nilai ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah merancang pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Metode pendekatan menggunakan analisis nilai manfaat langsung dan pengelolaan berkelanjutan serta model nilai ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu manfaat langsung dari mangrove di Kabupaten Tana Tidung adalah budidaya tambak dan kepiting bakau yang memiliki nilai ekonomi tinggi, nilai produksi tambak menghasilkan sekitar 108.600 kilogram pertahunnya dengan nilai rupiah sekitar Rp 6.035.900.000 dari dua jenis komoditi yakni ikan bandeng (Chanos chanos) dan udang windu (Penaeus monodon) dari luasan tambak sekitar 49.310,20 ha. Hasil tangkapan sampingan pembudidaya tambak yakni kepiting bakau sebesar Rp 102.600.000 pertahun. Hasil tambak menunjukkan bahwa perikanan budidaya di Kabupaten Tana Tidung memiliki berpotensi ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan perekonomian dibidang perikanan budidaya sehingga pengelolaan berkelanjutan dan model nilai ekonomi sebagai salah satu kebijakan alternatif dapat diterapkan di Kabupaten Tana Tidung. Model pengelolaan ini memperhatkan keberlanjutan ekosistem, dan dapat diimplementasikan oleh masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemanfaatan ekosistem mangrove yang dilakukan harus kegiatan usaha yang ramah lingkungan seperti tambak silvofishery sehingga terbentuknya keseimbangan antara ekologi dan ekonomi ekosistem mangrove di Kabupaten Tana Tidung.Mangrove ecosystems are found in the coastal and estuarine areas. Because of their significant ecological and economic role, mangroves are known as multifunctional ecosystems. Ponds and the associated biota are two examples of the direct and indirect benefits of mangrove ecosystems. The aims of this reaserch is design management sustainable of mangrove ecosystem. Utilizing direct benefit-value analysis is the approach method. The findings demonstrated that one of the direct advantages of mangroves in Tana Tidung Regency is the cultivation of highly valuable mangrove crabs and ponds. The value of pond production in Tana Tidung Regency generates approximately 108.600 kilograms annually, valued at Rp 6.035.900.000, from two types of commodities: tiger shrimp (Panaeus monodon) and milkfish (Chanos chanos). from an approximate 49,310.20 hectacre pond. Mangrove crab bycatch amounts to Rp 102.600,000 annually. This demonstrates the significant economic potential of aquaculture in Tana Tidung Regency, indicating the necessity for management to maintain the sustainability of the ecosystem while also improving the aquaculture industry's economic standing. Tana Tidung Regency should consider implementing the sustainable management and economic value model, as it takes the sustainability of the ecosystem into account. Following the establishment of these groups, it is imperative to modify eco-friendly economic sectors, including silvofishery ponds, to maintain equilibrium between the mangrove ecosystem's ecology and economy in Tana Tidung Regency.
KONSERVASI DAN MORFOMETRIK INDUK PENYU YANG MENDARAT PADA PERIODE FEBRUARI - APRIL 2022 DI PULAU KAPOPOSANG DAN TAMBAKHULU, PROVINSI SULAWESI SELATAN Rosalina, Dwi; Awaluddin, Awaluddin; Melinda, Melinda
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.17.1.2025.%p

Abstract

Identifikasi dan morfometrik induk penyu ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional untuk mengidentifikasi jenis induk penyu yang mendarat, pengukuran terhadap morfometrik induk penyu, serta mengetahui kondisi lingkungan ditempat mendaratnya induk penyu pada periode Februari sampai dengan Maret 2022. Metode yang dilakukan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil Penelitian didapatkan dua jenis induk penyu yaitu jenis penyu hijau dan jenis penyu sisik, sebanyak 10 induk penyu yang berhasil diukur morfomteriknya dengan panjang tubuh rata-rata 110-133 cm, panjang karapas 83-103 cm dan jumlah total telur sebanyak 1.957 butir yang ditemukan juga sebanyak 1.726 yang berhasil menetas jadi tukik selama penelitian. Adapun habitat tempat penyu mendarat memiliki pasir yang bertekstur halus berbatu dengan kemiringan pantai peneluran di pulau Kapoposang dan pulau Tambakhulu termasuk kategori landai dan disukai penyu untuk mendarat dengan kemiringan pantai 15º-18º, suhu pasir rata-rata 28˚C-30ºC, dan kelembaban pasir rata-rata 1 RH-4 RH, dengan vegetasi tumbuhan yaitu beruwas laut (Scaevola taccada), Bay Bean (Canavalia rosea), Cemara (Casuarina equisetifolia), Pohon stigi (Pemphis acidula).Identification and morphometrics of mother turtles is a routine activity carried out by the National Marine Conservation Area Office to identify the type of mother turtle that landed, measure the morphometrics of the mother turtle, and determine the environmental conditions where the mother turtle landed in the period February to March 2022. The method used using observation, documentation and interview methods. The research results showed that there were two types of turtle parents, namely the green turtle and the hawksbill turtle. A total of 10 turtle parents had their morphological measurements measured with an average body length of 110-133 cm, carapace length of 83-103 cm and a total number of eggs found of 1,957. There were also 1,726 who successfully hatched into hatchlings during the research. The habitat where the turtles land has sand with a fine, rocky texture with a slope of the nesting beaches on Kapoposang Island and Tamba Khulu Island which is in the gentle category and turtles prefer to land with a beach slope of 15º-18º, an average sand temperature of 28˚C-30ºC, and humidity. sand average 1 RH-4 RH, with plant vegetation namely sea bean (Scaevola taccada), Bay Bean (Canavalia rosea), Pine (Casuarina equisetifolia), Stigi tree (Pemphis acidula).
KAJIAN EFEKTIVITAS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI METODE IMMEDIATE OUTCOME (IO) Suligar, Hendar
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.2.2024.135-148

Abstract

Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di daerah, termasuk pada sektor kelautan dan perikanan. DAK sering kali digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antar daerah dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mendukung keberlanjutan pembangunan bidang kelautan dan perikanan sangat diperlukan untuk memberikan stimulus pembangunan kelautan dan perikanan di daerah dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Studi ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas DAK dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Metode Immediate Outcome (IO) digunakan dalam studi ini untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK di sektor kelautan dan perikanan. Data dianalisis dari 24 provinsi dan 150 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas DAK bidang Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2022. Hasil menunjukkan bahwa 47,5% daerah berada pada kategori patuh dan mencapai target (optimal), 11,7% patuh namun tidak mencapai target (belum optimal), dan 40,8% tidak patuh. Studi ini menunjukkan beberapa gap, seperti kurangnya analisis kualitatif, variasi konteks lokal, dampak jangka panjang, keterlibatan stakeholder, pengukuran dampak sosial dan ekonomi, serta inovasi dan adaptasi kebijakan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi para pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan penggunaan DAK untuk keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan.The Special Allocation Fund (DAK) aims to finance various development activities in regions, including the marine and fisheries sectors. DAK is often used to enhance public services across regions and reduce income disparities. The effectiveness of DAK in supporting sustainable development in the marine and fisheries sectors is crucial for stimulating regional development and informing policymakers for local economic growth. This study evaluates the effectiveness of DAK in supporting sustainable development in the marine and fisheries sectors. The Immediate Outcome (IO) method is used to monitor and evaluate planning, budgeting, and implementation policies of DAK in these sectors. Data were analyzed from 24 provinces and 150 districts/cities prioritized for DAK in the Marine and Fisheries sectors for the 2022 fiscal year. Results indicate that 47.5% of the regions were compliant and achieved their targets (optimal), 11.7% were compliant but did not meet their targets (suboptimal), and 40.8% were non-compliant. These findings provide valuable insights for policymakers to optimize the use of DAK for sustainable development in the marine and fisheries sectors.
ANALISIS KESESUAIAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI KABUPATEN TEGAL BERDASARKAN KEPMEN-KP-NOMOR 52-A-2013 Utami, Farras Widiaputri; Jayanto, Bogi Budi; Boesono, Herry
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.2.2024.149-160

Abstract

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu prasarana yang menunjang kegiatan perikanan serta meningkatkan pendapatan di Kabupaten Tegal. Di Kabupaten Tegal terdapat dua TPI yaitu TPI Larangan dan TPI Suradadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi standar kondisi prasarana dan menganalisa kesesuaian TPI di Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 A Tahun 2013. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2022 di Desa Munjung Agung dan Desa Suradadi dengan menggunakan metode deskriptif. Untuk menganalisis kesesuaian TPI di Kabupaten Tegal digunakan analisis skor dengan mengamati kondisi fisik TPI dan membandingkannya dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52 A Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa fasilitas sarana dan prasarana TPI di Kabupaten Tegal khususnya TPI Larangan dan TPI Suradadi dalam kategori cukup memenuhi syarat dengan presentase 64% untuk TPI Larangan dan 63% untuk TPI Suradadi. Skor yang diperoleh TPI Larangan untuk kriteria tempat pendaratan ikan yaitu 1,9 dan skor 1,8 pada kriteria tempat pemasaran ikan. Sedangkan untuk TPI Suradadi skor yang didapat 1,9 dalam kriteria tempat pendaratan ikan dan skor 1,8 utuk kriteria tempat pemasaran ikan. Beberapa fasilitas TPI perlu untuk ditingkatkan seperti fasilitas sanitasi, tempat pembuangan limbah cair, dan kebersihan serta ketertiban pengguna TPI menjadi aspek yang harus diperhatikan.Fish Auction Centers (TPI) play a crucial role in supporting fishing activities and enhancing revenue in Tegal Regency. Within Tegal Regency, there are two TPIs: TPI Larangan  and TPI Suradadi. This study aims to identify the standard conditions of facilities and analyze the suitability of TPIs in Tegal Regency based on the Minister of Marine Affairs and Fisheries Decree Number 52 A Year 2013. The research was conducted in September 2022 in the villages of Munjung Agung and Suradadi, using a descriptive methodology. To assess the suitability of TPIs in Tegal Regency, a scoring analysis was used by examining the physical conditions of the TPIs and comparing them with the Minister of Marine Affairs and Fisheries Decree of the Republic of Indonesia Number 52 A Year 2013. The research findings reveal that several facilities and infrastructure of TPIs in Tegal Regency, particularly TPI Larangan and TPI Suradadi, fall within the category of meeting the minimum requirements with a percentage of 64% for TPI Larangan and 63% for TPI Suradadi. The score obtained for TPI Larangan regarding the criteria for fish landing sites is 1.9, and the score is 1.8 for the fish marketing site criteria. Meanwhile, for TPI Suradadi, the score obtained is 1.9 for fish landing site criteria and 1.8 for fish marketing site criteria. Some TPI facilities need improvement, such as sanitation facilities, liquid waste disposal areas, and the cleanliness and orderliness of TPI users, which must be considered as crucial aspects.