Jurnal Ilmiah Administrasita'
Jurnal Ilmiah administrasita' adalah jurnal yang diterbitkan oleh program studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai, yang diterbitkan 2 kali setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Jurnal Ilmiah Administrasita' menerima artikel dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen yang dilaksanakan baik oleh dosen dalam dan luar kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai. Jurnal Ilmiah Administrasita' berisi artikel yang terkait dengan bidang ilmu sosial dan ilmu politik dengan memfokuskan pada bidang administrasi publik, kebijakan dan manajemen publik.
Articles
75 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI SDN MANGASA KABUPATEN GOWA ]]>
<![CDATA[Rahman, Rahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 8 No 02 (2017): Edisi Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Administrasita ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6.863 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan Pendidikan Gratis di SDN Mangasa Kabupaten Gowa. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian "deskriptif" dengan maksud memberikan gambaran secara komprehensif tentang sejauh mana proses implementasi kebijakan pendidikan gratis di lokasi penelitian ini berjalan. Sedangkan dasar penelitian ini adalah survei yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena faktual tentang proses implementasi kebijakan pendidikan gratis.
Hasil penelitian bahwa proses implementasi kebijakan pendidikan gratis (Perda Kab. Gowa No. 4 tahun 2008) di SD Negeri Mangasa telah terlaksana, kebijakan pendidikan gratis ini tidak terlalu sulit dilakukan di sekolah-sekolah terutama di SD Negeri Mangasa yang menjadi lokasi penelitian, karena tidak memerlukan perubahan yang besar dan drastis dari kebijakan sebelumnya, serta tidak terjadi perubahan organisasional. Hanya perubahan dari segi pendanaan Sekolah. Namun perubahan kecil yang dibawa oleh kebijakan ini ternyata menghasilkan dampak yang sangat positif di tengah-tengah masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan cukup banyak yang dikemukakan oleh para ahli. Tapi dalam penelitian ini faktor-Âfaktor yang digunakan ialah menurut Merilee S. Grindlee yaitu faktor implementor dan faktor sumber daya. Kedua faktor ini sama pentingnya dan bisa dikatakan kedua faktor ini sebagai faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan.]]>
<![CDATA[KINERJA PELAYANAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Santosa, Rudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 8 No 02 (2017): Edisi Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Administrasita ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6.863 KB)
<![CDATA[Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar yang merupakan komponen pemerintah Daerah Kota Makassar, dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari, juga dihadapkan pada masalah kinerja pegawainya. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar, merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian. Semestinya, di tengah era globalisasi seperti sekarang dunia birokrasi harus mampu mereformasikan dirinya secara menyeluruh. Bukan hanya menyangkut bidang manajemen organisasi dan keuangan melainkan juga peningkatan mutu dan profesionalisme sumberdaya manusianya. Karena persaingan global menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pelayanan mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan administrasi dalam hal mutasi sesuai dengan data interval tergolong sedang atau kurang sesuai dengan penjelasan pada latar belakang penelitian ini yang menjelaskan adanya pegawai yang tidak tepat waktu dan berada diluar saat jam kerja, para pelaksana atau penyelenggara pelayanan tidak memberikan kepuasan kepada pegawai yang akan dimutasikan. Berhubung kurang berdayanya sistem informasi kepegawaian dalam menyajikan data dan informasi kepegawaian secara cepat, tepat, dan akurat setiap saat dibutuhkan sehingga memungkinkan kurang lancarnya pelayanan, selain itu kurang adanya keterampilan petugas dalam melaksanakan fungsi dalam pelayanan mutasi yang dimaksud sehingga memperlambat proses mutasi tersebut.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF DAVID OSBORNE ]]>
<![CDATA[Madjid, La]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 8 No 02 (2017): Edisi Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Administrasita ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6.867 KB)
<![CDATA[Pelayanan publik saat ini telah menjadi isu yang semakin strategis karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalan aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian pelayanan publik sebagai tugas utama birokrasi atau aparatur Negara masih sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang lebih mengedepankan kekuasaan atau kewenangan. Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah dari berbagai aspek sampai saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Walau demikian pemerintah terus berupayah untuk mengadakan pembenahan serta pengembangan sistem pelayanan publik.
Dalam tulisan ini penulis ingin mengulas mengenai teori yang digagas oleh David Osborne dan Ted Gaebler dengan konsepnya mengenai Reinventing Government untuk dijadikan sebagai solusi alternatif dalam melakukan optimalisasi pelayanan publik dalam birokrasi. Gagasan Reinventing Government yang dicetuskan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992) adalah gagasan mutakhir yang mengkritisi dan memperbaiki konsep-konsep dan teori-teori klasik yang telah ada untuk optimalisasi pelayanan publik.Optimalisasi, Pelayanan, Publik]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA ADAT AMMATOA DALAM MEMPERTAHANKANADAT ISTIADAT KAJANG DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA ]]>
<![CDATA[Congge, Umar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 8 No 02 (2017): Edisi Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Administrasita ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6.867 KB)
<![CDATA[Dengan ditetapkannya Peraturan DaerahNomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang diharapkan bahwa masyarakat Adat Kajang Ammatoa tetap memiliki eksistensi dalam mempertahankan adat-istiadatnya melalui kepeminpinan lembaga adat yang tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian masyarakat adat Kajang Ammatoa tetap memiliki kesempatan untuk dapat menentukan nasib sendiri, mewakili dirinya sendiri melalui kelembagaan adatnya, menjalankan hukum adatnya serta memiliki dan menguasai tanah dan sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adatnya sesuai sistem dan aturan adat yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga Adat Ammatoa dalam mempertahankan adat istiadat masyarakat Kajang.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural). Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).
Berdasarkan hasil penelitian tentang peran lembaga adat dalam mempertahankan adat istiadat Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba emenunjukkan bahwa Peran lembaga adat dalam mempertahankan eksistensi tardisi kajang ammatoa adalah dengan cara mengajarkan kepada setiap generasi inti daripada ajaran Pasang sebagai prinsip hidup. Eksistensi Pasang sifatnya menjadi sebuah keharusan dan kewajiban untuk dilaksanakan menjadikan posisinya sama halnya dengan nilai wahyu dan atau sunnah yang dikenal dalam ajaran agama-agama samawi.Peran lembaga adat dalam menangkal pengaruh modernisasi dengan tetap menjaga perilaku hidup sederhana (kamase-mase) dan pola hidup tradisonalnya sebagai bentuk perlawanan dari pengaruh teknologi. Dalam hal ini lembaga adat kajang ammatoa berkewajiban untuk menjaga kearifan lokal dengan mempertahankan kelestarian hutan yang diyakini bahwa menjaga hutan adalah merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan memiliki kekuatan gaib yang dapat kewajiban yang harus ditunaikan untuk mensejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana manakala tidak dijaga kelestariannya.
Peran lembaga adat dalam menjaga nilai etika dan norma hukum yang ada, dengan merapkan segenap hukum-hukum sesuai dengan isi pasang serta memberikan sanksi kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya.]]>
<![CDATA[MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Syukri, Erwin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 8 No 02 (2017): Edisi Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Administrasita ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6.867 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Sinjai dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis lisan yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan. Menurut pendekatan ini diarahkan memberikan gambaran atau mendeskripsikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 tahun 2013 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah pemberi dan penerima Bantuan Hukum di Kabupten Sinjai melaui proses wawncara.Berdasarkan hasil penelitian dan pemabahasan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sinjai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No 18 Tahun 2013 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada dasarnya sudah cukup baik dimana dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai persyaratan, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum serta pendanaan. Namun mekanisme tersebut belum dapat direalisasikan dengan baik oleh Lembaga Bantuan Hukum Patuh Oi dan Lembaga Bantuan Hukum Sinjai. Hal tersebut karena belum adanya kesepakatan bersama antara pihak Lembaga Bantuan Hukum denngan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui peraturan Bupati. Dimana rancangan peraturan bupati tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan.]]>
<![CDATA[DISIPLIN KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA ]]>
<![CDATA[Mappakalu, Andi Mulawangsa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 3 No 2 (2013): April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Administrasita ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6.867 KB)
<![CDATA[Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi begitu cepat meningkat. Cara kerja di setiap organisasi senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan semakin canggih. Bagi para pemimpin harus dapat mencari solusi dalam menghadapi berbagai hambatan dan masalah yang pastinya akan muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi tersebut. Ada banyak faktor yang membuat suatu instansi dapat terus menjalankan operasinya, yaitu alam, modal, tenaga kerja dan keahlian. Keempat faktor tersebut daling terkait dan tidak berdiri sendiri, melainkan harus saling mendukung demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tetapi dari keempat faktor tersebut, faktor tenaga kerja atau manusialah yang terpenting karena manusia merupakan penggerak segala aktivitas yang ada pada organisasi. Titik berat pengelolaan sebuah organisasi adalah sumber daya manusianya yaitu karyawan/pegawai. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi. Suatu perusahaan/instansi akan tersendat dalam beroperasi tanpa peran serta yang aktif dari pegawai meskipun alat-alat yang dimiliki oleh perusahaan/instansi tersebut sangat canggih.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN PERENCANAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PASIR PUTIH KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Rasmalasani, Kiki]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 3 No 2 (2013): April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Administrasita ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6.867 KB)
<![CDATA[Sebuah pembangunan yang dilaksanakan perlu dipersiapkan dengan matang.Hal ini disebabkan karena pembangunan merupakan hal yang sangat urgen dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pembangunan yang dilaksanakan sudah selayaknya memiliki perencanaan yang matang agar dapat memberikan batasan dan koridor yang jelas tentang apa yang akan dituju dan bagaimana tujuan itu dicapai. Hal yang tidak kalah penting dalam pencapaian keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari kemanfaatan pembangunan itu sendiri bagi masyarakat. Sehingga, sudah selayaknya masyarakat dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan dari perencanaannya hingga pemanfaatan dari hasil pembangunan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara perencanaan dan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pertisipasi masyarakat memiliki kaitan yang erat dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain didukung oleh berbagai faktor, pembangunan yang terencana ternyata dapat dihambat oleh kendala-kendala yang turut muncul.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Adiputra, Muhlis Hajar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 3 No 2 (2013): April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Administrasita ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6.867 KB)
<![CDATA[Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara terarah, berkesinambungan dan realistis sesuai tahapannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif.. Penelitian kualitatif digunakan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program tersebut, tetapi tingkat penerimaan masyarakat terhadap program tersebut sangat tinggi. Jumlah pegawai yang kurang sehingga pelaksanaan pelayanan pada masyarakat tidak maksimal. Kurangnya pegawai pelaksana program tersebut berdampak pada kerjasama yang tidak baik pada pemberi layanan kesehatan dalam hal ini Puskesmas dan Rumah Sakit. Tidak disiplinnya peserta Jamkesda membayar premi menyebabkan banyaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi dana klaim. Sarana dan prasarana yang belum memadai yang menyebabkan kinerja pengelola tidak maksimal untuk melaksanakan program tersebut. Disimpulkan, jalannya suatu implementasi harus didukung oleh masyarakat. Pengelola yang cukup untuk memaksimalkan kerjasama dengan pihak lain, serta anggaran tersedia dengan prasarana yang memadai untuk mendukung kebijakan tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS MEKANISME HUBUNGAN KERJA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM MELAHIRKAN PERATURAN DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN SINJAI) ]]>
<![CDATA[Nur, Yudarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 3 No 2 (2013): April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Administrasita ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6.867 KB)
<![CDATA[Mekanisme Hubungan Kerja Eksekutif danLegislatif dalam melahirkan peraturan Daerah diKabupaten Sinjai.penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif Deskriptif dengan berdasar pada tabel persentase. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai berjumlah 30 orang dan BadanEksekutif 28 orang. Teknik penarikan Sampel dengan menggunakan sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian karena populasinya sedikit. Hasil penelitian melaporkan bahwa Mekanisme Hubungan Kerja Eksekutif dan Legislatif dalam melahirkan Peraturan Daerah di Kabupaten Sinjai berjalan cukup baik sesuai dengan mekanisme yang ada meski penulis melihat dinamika dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dari tahapan rancangan , pembahasan/penyusunan, penetapan serta evalusi dari Peraturan Daerah mengalami beberapa kendala disebabkan faktor penghambat yaitu pendidikan dan penganggaran.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK KETIGA DI KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Congge, Umar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 3 No 2 (2013): April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Administrasita ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6.867 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul tentang Mekanisme pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara Pemerintah daerah Dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga di kabupaten Sinjai, dengan melakukan analisis terhadap konsep utama, tentang mekanisme pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD, Sekdakab, Bagian pemerintahan dan Pembangunan, tokoh masyarakat,pimpinan partai (politisi), SKPD, LSM, KOPEL, pihak ketiga (Kontrakor). Analisis data secara deskriptif kualitatif melalui teknik pengolahan data dengan tahapan reduksi, display dan verifikasi data. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD kabupaten Sinjai tidak memiliki mekanisme atau model khusus dalam menjalankan pengawasan terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga di Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu peneliti telah mengajukan gagasan atau konsep tentang mekanisme pengawasan sebagaimana telah dikemukakan pada hasil penelitian.]]>
