cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrizal
Contact Email
asrizalsaiin@umri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalequitable@umri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JOURNAL EQUITABLE
Published by Universitas Muhammadiyah Riau
ISSN : 25417037     EISSN : 26142643     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2017)" : 14 Documents clear
SANKSI PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN (HOAX) MELALUI MEDIA ONLINE Berlian, Cheny
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.083 KB)

Abstract

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada dasarnya juga terdapat dalam Pasal 390 KUHP, hanya saja dalam Pasal tersebut terdapat frase “menyiarkan kabar bohong”. dalam tindak pidana ini sarana yang digunakan adalah media elektronik. Internet merupakan salah satu fasilitas yang digunakan melalui media elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan dan mengkaji tentang pertanggungjawaban dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan, untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN SEKS KOMERSIAL DI KOTA PEKANBARU Ikhuanza, Rahmannur
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.277 KB)

Abstract

Trafiking masih umum di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Secara konstitusional negara wajib melakukan perlindungan bagi warganya. Berdasarkan pemahaman ini, penulisan Tesis ini merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dan korban di bawah umur perdagangan seks komersial di Kota Pekanbaru? Kedua, Apa saja faktor penghambat untuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dan korban di bawah umur dari perdagangan seks komersial di kota Pekanbaru?. Dari hasil masalah penelitian ada dua hal utama yang bisa disimpulkan. Pertama, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak-anak, konsekuensi hukum bagi perempuan dan anak-anak korban perdagangan adalah dalam bentuk perlindungan khusus melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Kedua, hambatan yang dihadapi dalam menerapkan perlindungan hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak, antara lain: Meningkatnya permintaan pasar, terutama untuk anak-anak, meningkatnya permintaan untuk pekerja migran (TKI), pengembangan jaringan perdagangan internasional, dan kualitas dan kuantitas hukum yang tidak memadai petugas penegak hukum, serta kesadaran hukum yang rendah dari masyarakat (korban dan pemerintah).
MONEY POLITICS DALAM PEMILU MENURUT BERBAGAI PERSPEKTIF Hikmatuloh, M
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.337 KB)

Abstract

Terkait hukum money politics dalam pemilu, para mayoritas peneliti muslim berpendapat haram, karena money politics sama dengan risywah (suap menyuap). Larangan tersebut ada dalam al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam. Namun ada ulama membolehkan risywah (penyuapan) yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya dan atau untuk mencegah kezhaliman orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa dengan menggunakan metode ijtihad fath al-dzari’ah, penulis menyimpulkan bahwa money politics diperbolehkan dengan beberapa catatan: pertama, tujuaan untuk mempertahankan hak dan mencegah kedzoliman. Kedua, money politics-nya untuk kemashlahatan umat, bukan perorangan, misalnya untuk semenisasi perumahan, sumur bor untuk masjid atau untuk masyarakat sulit air dan lain-lain.  Ketiga, sulit menghindar untuk tidak money politics, contoh kalau ingin menang dalam pemilu, politisi ingin mengumpulkan massa ingin sosialisai programnya. Maka ia harus mengeluarkan uang untuk biaya minum dan makan masyarakat, dan itu sulit untuk dihindari, dan itu termasuk bagian dari money politics.
THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF INVESTIGATION OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES TO THE STATE INSTITUTIONS Habibullah, Rizki
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.511 KB)

Abstract

The Right of Investigation based on article 77 (3) Law Number 7 of 2014 is the right of the House of Representatives in exercising to control the government policies. In the development the Right of Investigation is often used for the interests of the political parties. This research aim to evaluate the implementation of the Right of Investigation of the House of Representatives to the State Institutions particularly in case of the Corruption Eradication Commission and the Bank of Indonesia. This research by using constitutional and legislation approach. The results of this research found that the House of Representatives has reached the end of the process in making the Right of Investigation to the Bank of Indonesia, and the Corruption Eradication Commission that is the suggestion However there is no further implementation from the Government, the Bank of Indonesia, and the Corruption Eradication Commission. The House of Representatives has to make the Right of Investigation wisely. In the making of the Right of Investigation not merely in the basis of political interest.
LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Daeng, Yusuf; Ariga, Fikry
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.541 KB)

Abstract

Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan Muslim dengan non-muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “pernikahan beda agama”. Hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau. Seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-muslim. Dapat disimpulkan bahwa Jika Negara melegalkan pernikah beda agama di Indonesia maka sama saja Negara menabrak hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, dan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap warga Negaranya untuk memeluk agama dan ibadat menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan tiap-tiap agama mempunyai tata cara atau ibadat perkawinan yang berbeda-beda. Pandangan HAM di Indonesia seharusnya lebih merujuk kepada pengaturan HAM yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, bukan merujuk kepada DUHAM yang kita sendiripun tidak tahu siapa yang membuatnya dan bahkan apa agendanya bagi Negara yang masih kental keagamaannya.
UPAYA PENGEMBALIAN ASET TEMPAT WISATA SEBAGAI HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI Ali, La Ode Bunga; Mansyah, Muh Sutri
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.628 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan upaya Indonesia dalam melakukan upaya pengembalian aset tempat wisata sebagai hasil dari korupsi dalam kerangka undang-undang, dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada literatur. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pengembalian aset tempat wisata yang merupakan hasil dari korupsi menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia karena mengingat dampak yang diakibat dari pengembalian aset tersebut akan timbul masalah lagi, seperti tata pengelolaan yang harus direkonstruksi sehingga perlu terus dilakukan secara masif. Hasil laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kurang lebih Rp 3 triliun total kerugian negara yang ditimbulkan  dan 482 kasus korupsi sepanjang 2017, meskipun Indonesia memiliki lembaga yang fokus pada pemberantasan dan pencegahan korupsi seperti KPK. Selain itu, diperlukan juga kerjasama secara kolektif utuk membasmi korupsi serta menyelamatkan aset negara yang ada di Indonesia.
POLA RELASI DALAM KELUARGA MODERN PERSPEKTIF GENDER Yupidus, Yupidus
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.334 KB)

Abstract

Dalam relasi keluarga abad modern ini, sering beban istri menjadi lebih dibandingkan dengan beban suami dalam pemenuhan tugas domestik. Pola relasi seperti ini pada keluarga modern saat ini sangat tidak seimbang dan tidak berkeadilan gender. Perlu adanya gagasan baru dalam menyikapi hal ini dengan ditinjau perspektif gender. Dalam kajian ini, pola relasi suami istri dalam keluarga modern ditemukan ada tiga pola dilihat dari pola pembagian kerja dengan membandingkan pola relasi yang sudah ada, seperti  (1) pembagian kerja yang seimbang yang sama halnya dengan pola perkawinan equal partner, (2) pembagian kerja suami dan istri dengan sistem otonom yang sama halnya dengan pola perkawinan senior-junior partner, (3) pembagian kerja suami dan istri yang lebih berat pada istri yang sama dengan pola perkawinan owner-property. Jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok keluarga dengan pembagian kerja seperti ini, masih jauh dari harapan untuk menuju relasi yang seimbang antara istri dan suami walaupun berada pada abad modern saat ini.
UPAYA PENGEMBALIAN ASET TEMPAT WISATA SEBAGAI HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI La Ode Bunga Ali; Muh Sutri Mansyah
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan upaya Indonesia dalam melakukan upaya pengembalian aset tempat wisata sebagai hasil dari korupsi dalam kerangka undang-undang, dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada literatur. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pengembalian aset tempat wisata yang merupakan hasil dari korupsi menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia karena mengingat dampak yang diakibat dari pengembalian aset tersebut akan timbul masalah lagi, seperti tata pengelolaan yang harus direkonstruksi sehingga perlu terus dilakukan secara masif. Hasil laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kurang lebih Rp 3 triliun total kerugian negara yang ditimbulkan dan 482 kasus korupsi sepanjang 2017, meskipun Indonesia memiliki lembaga yang fokus pada pemberantasan dan pencegahan korupsi seperti KPK. Selain itu, diperlukan juga kerjasama secara kolektif utuk membasmi korupsi serta menyelamatkan aset negara yang ada di Indonesia.
THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF INVESTIGATION OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES TO THE STATE INSTITUTIONS Rizki Habibullah
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Right of Investigation based on article 77 (3) Law Number 7 of 2014 is the right of the House of Representatives in exercising to control the government policies. In the development the Right of Investigation is often used for the interests of the political parties. This research aim to evaluate the implementation of the Right of Investigation of the House of Representatives to the State Institutions particularly in case of the Corruption Eradication Commission and the Bank of Indonesia. This research by using constitutional and legislation approach. The results of this research found that the House of Representatives has reached the end of the process in making the Right of Investigation to the Bank of Indonesia, and the Corruption Eradication Commission that is the suggestion However there is no further implementation from the Government, the Bank of Indonesia, and the Corruption Eradication Commission. The House of Representatives has to make the Right of Investigation wisely. In the making of the Right of Investigation not merely in the basis of political interest.
SANKSI PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN (HOAX) MELALUI MEDIA ONLINE Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada dasarnya juga terdapat dalam Pasal 390 KUHP, hanya saja dalam Pasal tersebut terdapat frase “menyiarkan kabar bohong”. dalam tindak pidana ini sarana yang digunakan adalah media elektronik. Internet merupakan salah satu fasilitas yang digunakan melalui media elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan dan mengkaji tentang pertanggungjawaban dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan, untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 3 (2025) Vol 10 No 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 3 (2024) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 3 (2023) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 2 No 1 (2017) More Issue