cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herianto
Contact Email
Muslimhid@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lppm.stishid@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Ulumul Syar\'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan
ISSN : 20860498     EISSN : 26224674     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Arjuna Subject : -
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
Harta Bersama Perkawinan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sambas (Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs) Asman
Ulumul Syar'i Vol 8 No 1 (2019): Ulumul Syar'i
Publisher : Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian, Persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Responden dalam penelitian yaitu hakim di Pengadilan Agama Sambas. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : (1) Persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama Sambas, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. (2) Perbedaan menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. (3) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.
PACARAN MENURUT MUHAMMAD SHODIQ MUSTIKA (Studi Terhadap Catatan di Situs www.pacaranislami.wordpress.com) Ahmad; Arfan
Ulumul Syar'i Vol 8 No 1 (2019): Ulumul Syar'i
Publisher : Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Shodiq Mustika melalui blognya www.pacaranislami.wordpress.com, menyatakan bahwa pacaran tidaklah haram. Pacaran termasuk perkara muamalah, sehingga butuh dalil sebagai pengharamannya. Ia membolehkan berduaan (khalwat), melihat dan menyentuh antar lawan jenis yang bukan mahram. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif dan diuraikan secara deskriftif-analitik. Pacaran termasuk perkara muamalah adalah pemahaman yang keliru bila dilihat pada pengertian muamalah itu sendiri. Adapun pendapatnya tentang bolehnya berduaan (khalwat), melihat dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram terkesan memudahkan tanpa meninjau akibat yang akan muncul setelahnya. Meskipun beberapa pendapatnya sejalan dengan syariat, namun pendapat-pendapatnya dalam meng-interpretasikan kaidah dan hadits tersebut cenderung terburu-buru, kurang luas dan mendalam. Pendapatnya juga bertolak belakang dengan konsep maqasidus syari?ah tentang larangan yang bersifat preventif dalam pergaulan antar lawan jenis yang bukan mahram.
Pendapat Imam SyafiÊ» i Tentang Penangguhan Harta Warisan Orang Hilang (Studi Kitab Al-Umm) Faslul Rahman
Ulumul Syar'i Vol 8 No 1 (2019): Ulumul Syar'i
Publisher : Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi atas perbedaan pendapat Imam Sy?f??? dan Imam mazhab lainnya mengenai warisan orang hilang. Para ulama berbeda pendapat sampai kapan penangguhan dilakukan, apakah ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu saja atau diserahkan kepada ijtihad hakim. Ada dua pertimbangan hukum dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum orang yang hilang ini. Inilah yang mendasari peneliti tertarik untuk meneliti pendapat para ulama mengenai warisan orang hilang, dan peneliti menfokuskan pada pendapat Imam Sy?f???. Melalui teknik analisis data yang mencakup content analysis (analisis isi), pendapat Imam Sy?f??? tentang warisan orang hilang yaitu hartanya tidak boleh dibagikan terlebih dahulu sebelum diketahui dengan yakin oleh ijtihad hakim di setiap tempat akan meninggalnya orang hilang tersebut.
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PEMAIN PERSATUAN SEPAK BOLA INDONESIA BALIKPAPAN (PERSIBA) Muh. Zaim Azhar; Ridwan Ponamon
Ulumul Syar'i Vol. 8 No. 1 (2019): Ulumul Syar'i
Publisher : Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (809.027 KB)

Abstract

Pernikahan adalah merupakan sesuatu yang sakral yang bertujuan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan menyatukan dua insan yang berbeda, seorang suami memiliki tanggung jawab kepada istri dan anaknya untuk mendidik, mengayomi, dan menafkahi, keberadaan suami ditengah-tengah keluarganya sangat dibutuhkan agar dapat memberikan keteladanan dalam membimbing anak dan istrinya agar terwujudnya keharmonisan dalam keluarga. Lantas bagaimanakah kondisi keluarga yang sering ditinggal oleh kepala keluarganya demi tuntutan profesi atau untuk mencari nafkah, hal inilah yg terjdi dalam beberapa kasus dengan keluarga pesepak bola. Keharmonisan dalam rumah tangga adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, demikian juga dengan keharmonisan keluarga pemain sepak bola.
Tinjauan Kritis Implementasi Wasiat Wajibah Beda Agama dalam Hukum Waris Islam di Indonesia Wahab, Aco; Kamaluddin, Imam
Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah Vol. 12 No. 1 (2023): Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah
Publisher : LPPM STIS Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52051/ulumulsyari.v12i1.202

Abstract

This article aims to understand the implementation of mandatory bequests (wasiat wajibah) for interfaith heirs in Indonesia and the arguments supporting it, as well as critique the implementation. This study is a library research using a qualitative approach. Primary data sources were obtained from the Supreme Court of Indonesia’s decision No. 368.K/AG/1995, related decisions, and the Compilation of Islamic Law. The implementation of mandatory bequests in Indonesia has experienced an expansion of meaning as seen in the Supreme Court's decision No. 368.K/AG/1995, which grants inheritance to interfaith heirs through mandatory bequests. This decision has subsequently become jurisprudence used by judges in resolving similar cases. The decision aims to ensure the welfare of all heirs; however, it contradicts the hadith prohibiting inheritance between people of different religions. Moreover, the Supreme Court’s decision allows interfaith heirs to receive inheritance through mandatory bequests, leading to the perception that religious differences are not a barrier to obtaining inheritance
Al-Hadm dalam Talak Bain Sughra Menurut Imam Malik Altafiah, Ahmad; Andrayuni, Lilik
Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah Vol. 12 No. 1 (2023): Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah
Publisher : LPPM STIS Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52051/ulumulsyari.v12i1.209

Abstract

Imam Malik and Abu Hanifah have different opinions regarding divorce (talak). According to Imam Malik, talak one and talak two are not nullified if a woman marries another man and then returns to her first husband. Only talak three can nullify the previous divorces. Abu Hanifah believes that such a marriage can nullify talak three as well as the preceding divorces before talak three is pronounced. This research is a literature study using a normative approach to determine the legal basis for nullifying the number of divorces in specific situations. The deductive-inductive method is employed to draw conclusions from the research findings. Imam Malik utilizes various sources, including the Qur'an, Sunnah, ijma' Ahl Madinah, fatwas of the Companions, khabar ahad, qiyas, istishan, Al-maslahah Al-mursalah, and sad al-Zara'i, to establish the legal rulings. He refers to the fatwas of the Companions, particularly the jurisprudence of Umar Ibn Khattab, to explain al-hadm (continuation of the remaining divorces) in talak sughra. The purpose is to encourage husbands and wives to exercise caution and not misuse divorce, providing an opportunity for husbands to mend the broken bonds of marriage. However, Imam Malik's opinion is less relevant to the development of Islamic law in Indonesia. In Indonesian marriage fiqh, talak three nullifies the preceding divorces, aligning with the opinion of Abu Hanifah based on the Qur'anic foundations.
Analisis Sejarah Hukum Terhadap Perubahan Atas Undang Undang Tentang Perlindungan Anak Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat
Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah Vol. 12 No. 2 (2023): Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah
Publisher : LPPM STIS Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52051/ulumulsyari.v12i2.272

Abstract

This study aims to analyze the legal history of Law Number 35 of 2014 which is an amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This analysis will identify existing legal gaps in the law, taking into account the historical context and evolution of child protection law in Indonesia. This study uses a normative juridical research method and is descriptive-analytical. The main data used are laws related to child protection, including Law Number 35 of 2014 and Law Number 23 of 2002. In addition, historical documents, court decisions, and related literature are also analyzed to understand the context and interpretation of the law used. relevant. Data collection techniques involve literature study and document search. The results of the study show that the legal history of changes to child protection laws is due to significant changes in terms of social development, paradigm shifts, and increased awareness of children's rights related to child protection arrangements. The focus of the application of child protection law boils down to fulfilling optimal protection for witnesses and victims where the current conditions make it possible for violence and sexual crimes to occur, the perpetrators of which are children.

Page 4 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2023): Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah Vol. 12 No. 1 (2023): Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah Vol 8 No 1 (2019): Ulumul Syar'i Vol. 8 No. 1 (2019): Ulumul Syar'i Vol 9 No 2 (2018): Ulumul Syar'i Vol 7 No 2 (2018): Ulumul Syar'i Vol 7 No 2 (2018): Ulumul Syar'i Vol 7 No 1 (2018): Ulumul Syar'i Vol 6 No 2 (2017): Ulumul Syar'i Vol 6 No 1 (2017): Ulumul Syari