Articles
37 Documents
<![CDATA[Tafsir Ringkas Sebagai Metode Mempermudah Pemahaman Al-Quran ]]>
<![CDATA[Jannah, Miftahul]]>
<![CDATA[ JURNAL ULUMUL SYAR'I Vol 6 No 2 (2017): Ulumul Syar'i ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Hidayatullah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Munculnya persoalan-persoalan mendorong umat Islam dari generasi awal dan generasi-generasi berikutnya mencurahkan perhatian yang besar dalam menjawab problematika umat.Perhatian utama mereka tertuju kepada al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam. Para ulamamencurahkan seluruh perhatian mereka kepadanya, dan mengerahkan segenap upaya untukmenjelaskan makna-maknanya semaksimal yang dapat mereka lakukan. Berkat usaha itulah lahirkarya-karya besar berupa kitab-kitab tafsir monumental dengan ukuran yang sangat besar danberjilid-jilid. Di lain sisi, tafsir-tafsir ringkas dan singkat juga bermunculan. Ciri khas tafsir-tafsirringkas ini terletak pada ketelitian kandungan maknanya serta redaksinya yang ringkas. Tafsirringkas adalah penjelasan makna-makna Al-Qur’an dengan ungkapan yang ringkas dan kata-katayang sedikit. Tafsir ringkas merupakan salah satu upaya para ulama memahami makna-makna al-Qur’an dan memahamkannya kepada umat dengan cara yang lebih simple. Ada tiga kategori tafsirringkas berdasarkan ragam penulisannya, Pertama, sejumlah mukhtasir (mufassir peringkas)meringkas satu kitab tafsir asli dengan menggunakan metode sendiri-sendiri. Kedua, Masing-masing mukhtasir meringkas tidak lebih dari satu dari kitab tafsir asli. Ketiga, Sebagianmukhtasir menulis tafsir ringkasnya tidak bermaksud untuk meringkas kitab tafsir tertentu, tapimenulisnya secara independen.]]>
<![CDATA[Perspektif Arah Kebijakan Pembangunan Indonesia Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani ]]>
<![CDATA[Majid, Abdul]]>
<![CDATA[ JURNAL ULUMUL SYAR'I Vol 6 No 2 (2017): Ulumul Syar'i ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Hidayatullah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebijakan otonomi daerah merupakan satu bentuk pelimpahan kewenangan pemerintahpusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.. Kebijakan otonomidaerah ini memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan seluruhpotensi dan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dalamupaya mewujudkan masyarakat Madani. Pengembangan seluruh potensi dan sumber daya yangtersedia harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah Daerahharus mampu memanfaatkan keseluruhan sumber daya tersebut dengan memperhatikan asas-asas efisiensi, efektifitas dan transparansi. Asas-asas ini harus dijabarkan dalam kerangkakebijakan daerah Kabupaten dan Kota. Dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut,pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia harus mempunyai arah kebijakan yang tepat danbenar. Arah kebijakan ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pengembanganseluruh sumber daya yang tersedia yang dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagirakyat di Indonesia, sesuai dengan amanah konstitusi pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945. “Bahwabumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”]]>
<![CDATA[Uang Panai’ Dalam Tinjauan Syariah ]]>
<![CDATA[Marling, Nashirul Haq]]>
<![CDATA[ JURNAL ULUMUL SYAR'I Vol 6 No 2 (2017): Ulumul Syar'i ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Hidayatullah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam tradisi pernikahan di Indonesia terdapat keragaman dalam hal persiapan biayasaat mempersunting wanita. Daerah sulawesi, khususnya suku Bugis dikenal dengan uang panai'yang paling tinggi, dengan kisaran puluhan sampai ratusan juta. Uang panai itu sendirimerupakan biaya yang dihabiskan selama acara pernikahan. Selain itu juga terdapat istilahsompa, yang bermakna mahar, khusus dipegang oleh mempelai wanita, tetapi jumlahnya relatiflebih sedikit. Dalam pandangan suku bugis, keduanya merupakan kewajiban adat dan agama yangharus ditunaikan. Dalam Islam, uang panai merupakan tradisi yang secara hukum bisa diterimaselama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat suku Bugistanpa merasa terbebani dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk. Tradisipemberian uang panai’ juga sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam karena di dalamnyaterdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelaiperempuan dalam penentuan nilai uang panai’. Menurut syariat seharusnya jumlah uang panai’tidak ditentukan, apalagi jumlahnya sangat tinggi. Yang penting ada dan sesuai kemampuan laki-laki. Justru yang perlu jumlahnya tinggi adalah mahar atau sompa. Karena sompa adalah hakmilik istri yang akan digunakan ke depannya sedangkan dui’ menre akan habis terpakai untukmembiayai pesta perkawinan.]]>
<![CDATA[Agama dan Keluarga ]]>
<![CDATA[Paryadi, Paryadi]]>
<![CDATA[ JURNAL ULUMUL SYAR'I Vol 6 No 2 (2017): Ulumul Syar'i ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Hidayatullah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Agama tidak bisa dilepaskan dar kehidupan manusia. Sebab agama adalah ruh bagikehidupan manusia. Kemudian sistem kehidupan manusia yang paling kecil adalah unit keluarga.Sehingga agama dan keluarga adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam membangunsistem masyarakat kecil. Meskipun pemaknaan agama dan keluarga berbeda-beda, esensi darikebutuhan manusia terhadap agama tidak ada perbedaan.]]>
<![CDATA[Studi Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Konsep Nusyūz Dalam Qur’an Surah An-Nisā’ Ayat 34 ]]>
<![CDATA[Musyarrafah, Musyarrafah]]>;
<![CDATA[Masykur, Masykur]]>
<![CDATA[ JURNAL ULUMUL SYAR'I Vol 7 No 1 (2018): Ulumul Syar'i ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Hidayatullah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Muhammad Syahrur memiliki pemahaman baru tentang konsep nusyūz dalam surah An-Nisā’ ayat 34. Pemahaman tersebut menyelisihi pendapat para ulama yang menyepakati bahwa nusyūz dalam ayat tersebut adalah keluarnya istri dari ketaatan kepada suami. Sedangkan Muhammad Syahrur berpendapat bahwa nusyūz tersebut adalah keluarnya istri dari kasih sayang dalam memimpin keluarga. Di samping itu, cara terakhir untuk penyelesaian nusyūz menurutnya adalah dengan menarik kekuasaan kepemimpinannya tersebut. Adapun dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tentang nusyūz Syahrur cenderung memberikan perhatian terhadap perubahan sosial yang tejadi dan tidak menjadikan asbāb an-nuzūl dan sunnah Nabi sebagai sumber. Pendapat serta metode Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat tentang konsep nusyūz, dalam tinjauan hukum Islam ini tidak dapat diambil dan dijadikan pegangan, sebab pemahaman dan metode penafsiran Muhammad Syahrur keluar dari konsep penafsiran Al-Quran serta menyelisihi pendapat jumhur ulama.]]>
<![CDATA[Nafkah Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil Menurut Ibnu Qudamah ]]>
<![CDATA[Sholehah, Mahfuzah Amin]]>;
<![CDATA[Paryadi, Paryadi]]>
<![CDATA[ JURNAL ULUMUL SYAR'I Vol 7 No 1 (2018): Ulumul Syar'i ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Hidayatullah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ibnu Qudamah ulama fikih yang bermazhab Hanabilah menetapkan, bahwa istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil mendapatkan nafkah yang diambil dari seluruh harta peninggalan suaminya sampai melahirkan dikiaskan pada istri yang ditalak pada masa hidupnya, meskipun tidak secara tegas menyebutkan istilah qiyas, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari pendapat dan langkah-langkah berpikir beliau dalam menetapkan sebuah hukum kias. Namun pendapat yang paling rajih adalah pendapat jumhur ulama’ fiqih yang mengatakan gugurnya nafkah bagi istri tersebut dengan adanya kematian, karena harta si mayit berpindah tangan ke ahli waris dan menjadi hak mereka, dan nafkah bagi istri tersebut cukup diambil dari bagian kewarisannya juga janinnya, sesuai dengan yang ditetapkan.]]>
<![CDATA[Status Nasab Anak Hasil Sewa Rahim Menurut Yusuf Al-Qaradhawi ]]>
<![CDATA[Fatimah, Siti]]>;
<![CDATA[Abdurrohim, Abdurrohim]]>
<![CDATA[ JURNAL ULUMUL SYAR'I Vol 7 No 1 (2018): Ulumul Syar'i ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Hidayatullah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sewa rahim merupakan salah satu bentuk dari bayi tabung, hanya saja sewa rahim menggunakan jasa orang ketiga untuk mengandung embrio hasil pembuahan antara sperma suami dan ovum istri. Apabila sewa rahim tersebut dilakukan, maka akan menimbulkan kerancuan/kebingungan dalam menentukan nasab sang bayi, terutama akan bingung menentukan siapakah ibu dari bayi tersebut. Mengenai hal ini para ulama kontemporer berusaha berijtihad untuk masalah ini. Termasuk Yusuf al-Qaradhawi, seorang ulama Mesir mengemukakan pendapatnya bahwa ibu sesungguhnya dalam sewa rahim tersebut adalah wanita pemilik sel telur yang karenanya akan menjadi janin. Anak tersebut dinasabkan kepadanya dan ia lebih berhak dalam kepengasuhannya. Terkumpul pula padanya hak-hak penghormatan, birrul walidain, nafkah, waris dan lainnya.]]>
<![CDATA[Praktik Perlakuan Keluarga Terhadap Anak Adopsi ]]>
<![CDATA[Istikhomah, Istikhomah]]>;
<![CDATA[Hartati, Sri]]>
<![CDATA[ JURNAL ULUMUL SYAR'I Vol 7 No 1 (2018): Ulumul Syar'i ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Hidayatullah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Praktik perlakuan interaksi terhadap anak adopsi yang dilakukan keluarga di Pondok Pesantren Hidayatullah (PPH) Balikpapan dalam penerapannya tidak sesuai dengan hukum Islam. Keluarga memperlakukan anak adopsi yang tidak mahram dan telah mencapai umur balig seperti memperlakukan anak kandung, tidak menjaga batasan syariat terkait hijab. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik perlakuan keluarga terhadap anak adopsi. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik perlakuan keluarga terhadap anak adopsi di PPH Balikpapan, berdasarkan uraian kasus jika dihukumi dengan al-Quran, hadis dan dikuatkan oleh pendekatan uṣūliyah bahwa tiga keluarga yang memperlakukan anak adopsi yang tidak mahram seperti anak kandung, hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam, karena melanggar syariat. Dua keluarga yang memperlakukan anak adopsi dengan menjaga batasan hijab, dalam praktiknya hal ini dibenarkan bahkan dianjurkan karena termasuk dalam ta’āwun.]]>
<![CDATA[Transplantasi Rahim Bagi Istri Yang Tidak Bisa Melahirkan Ditinjau Dari Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Zarfikatuzzahra, Izza]]>;
<![CDATA[Salami, Ummi]]>
<![CDATA[ JURNAL ULUMUL SYAR'I Vol 7 No 1 (2018): Ulumul Syar'i ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Hidayatullah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ilmu kedokteran yang telah menemukan bagaimana cara untuk mengatasi masalah kemandulan, diantaranya transplantasi rahim. Tindakan ini membuat para ulama berbeda pendapat mengenai status nasab dan haramnya menimbulkan mudarat. Penulis dalam hal ini ingin menjawab permasalahan yaitu mengenai kemaslahatan yang terdapat dalam tindakan transplantasi rahim. Melalui studi analisis, peneliti menemukan bahwa proses transplantasi rahim dalam medis, yaitu. Proses yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, pertama-tama proses pembuahan dilakukan dengan prosedur in vitro fertilization setelah itu, ibu harus memiliki setidaknya 10 embrio yang dibekukan maka ia pun dimasukkan ke dalam daftar tunggu, setelah proses transplantasi sukses ia pun tetap harus menunggu selama 1 tahun sebelum embrio beku dimasukkan satu per satu, hingga terjadi kehamilan yang dinantikan. Hal ini merupakan kemaslahatan bagi seorang istri yang tidak bisa melahirkan secara normal]]>
<![CDATA[Praktik Mapacci Pranikah Di Masyarakat Suku Bugis Kelurahan Manggar Baru ]]>
<![CDATA[Mahfuzha, Siti Hajar]]>;
<![CDATA[Herianto, Herianto]]>
<![CDATA[ JURNAL ULUMUL SYAR'I Vol 7 No 1 (2018): Ulumul Syar'i ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Hidayatullah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat Suku Bugis di Kelurahan Manggar Baru, pada praktik pernikahan yang mereka lakukan mereka meyakini bahwa praktik mapacci harus ada sebelum pernikahan dilaksanakan sebagai tradisi nenek moyang yang tidak bisa dihilangkan. Mereka berkeyakinan bahwa dengan melakukan praktik mapacci akan memperoleh keberkahan, sebaliknya jika ditinggalkan akan menimbulkan kehancuran rumah tangga. Praktik mapacci yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Bugis, masuk dalam kategori urf’ fasid, sesuatu adat yang tertolak karena terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga ‘urf dalam pernikahan ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syarat diterimanya ‘urf. peneliti menyimpulkan bahwa praktik Mapacci tersebut mengandung unsur kesyirikan, dan di dalamnya banyak hal yang tidak sesuai dengan Islam sehingga tidak perlu untuk dilaksanakan lagi ataupun dipertahankan.]]>
