Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Articles
36 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 2 (2022)"
:
36 Documents
clear
<![CDATA[PERGESERAN KEBIJAKAN HUKUM PENATAAN RUANG PASCA PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG YANG BERDAMPAK PADA WILAYAH PERTAHANAN ]]>
<![CDATA[SUCIPTO SUCIPTO]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyelenggaraan penataan ruang merupakan suatu pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Diharapkan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai landasan konstitusional UUD NRI 1945. Pada hakekatnya permasalahan- permasalahan pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Hal ini terjadi di kawasan pertahanan halim Perdana Kusuma yang merupakan wilayah pertahanan udara sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. Adanya pembangunan infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung di kawasan halim Perdana Kusuma menjadi permasalahan serius yang perlu di teliti karena dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 terjadi pergeseran kebijakan hukum penataan ruang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya pergeseran hukum penataan ruang tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, tidak mengakomondir unsur-unsur kepastian hukum, jauh dari tujuan filosofis yang memberikan perlindungan khususnya keamanan, secara norma hukum bertentangan dengan norma diatasnya, dan menimbulkan dampak yuridis, sosiologis, dampak lingkungan, dan dampak terhadap wilayah pertahanan. Upaya yang ditempuh adalah dengan rekostruksi kebijakan hukum penataan ruang agar sesuai dengan tujuan dan norma hukum penataan ruang]]>
<![CDATA[POLA HUBUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL ]]>
<![CDATA[Yefta Yefta]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kesehatan terjalin hubungan antar pelayanan kesehatan dengan pasien. Manusia melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Pasal 47 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satu bentuk penyedia layanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan pengobatan tradisional. Tujuan literatur ini adalah mengkaji bentuk hubungan hukum dan substansi materi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan pengobatan tradisional. Metode yang digunakan adalah library research, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum sebagai bahan primer.Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengobatan tradisional merupakan hubungan terapeutik yang bentuknya inspanningverbintenis. Sifat hubungannya adalah suatu persetujuan dan adanya suatu kepercayaan, maka hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, maka disarankan bahwa penyedia pelayanan kesehatan tradisional harus berhati-hati dalam bertindak terutama menyangkut kesehatan terhadap pasien sebagai penerima pengobatan, dengan menerapkan standar kompetensi dan bertindak sesuai kode etik masing-masing penyedia pelayanan kesehatan pengobatan tradisional.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU DALAM PENOLAKAN DISPENSASI NIKA ]]>
<![CDATA[Silmi Fitrotunnisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pernikahan dini masih menjadi salah satu fenomena yang masih terus terjadi dan terus meningkat. Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2020 tercatat 761 perkara, 753 perkara yang sudah diputuskan dan 9 perkara ditolak oleh Majelis Hakim PA Indramayu. Sedangkan pada tahun 2019 hanya 302 perkara dan 251 perkara sudah diputuskan. Tingginya angka pernikahan dini di Indramayu pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 menjadi pendorong untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Indramayu. Undan-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Namun, faktanya masih banyak masyarakat Indramayu yang menikah di bawah umur dan mengajukan dispensasi nikah. Dari fenomena yang terjadi di Indramayu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang: 1) bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu, dan 2) faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research dengan menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para informan dan narasumber. Hasil dari penelitian ini yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa; pertama, hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memutuskan perkara dispensasi nikah mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah serta mengacu pada Pasal 2 yang berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, Perma No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Putusan, dan dalam mempertimbangkan putusan perkara dispensasi nikah, hakim mengambil sisi kemaslahatan bagi pemohon guna untuk menutup kemudaratan yang lebih besar. Kedua, adapun faktor yang menjadi penyebab banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah , antara lain: 1) karena hamil di luar nikah, 2) terlanjur tunangan, 3) karena sudah melakukan hubungan badan, 4) karena hubungan antar pria dan wanita sudah terlalu dekat, sehingga khawatir dengan hal-hal lain, 5) karena pergaulan bebas. Lima alasan ini yang menjadi dominan ketika dalam fakta persidangan]]>
<![CDATA[Ilmu Hukum Disiplin Ilmu yang Bersifat Sui Generis ]]>
<![CDATA[Rosihan Luthfi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ilmu hukum dalam perkembangannya selalu dipertanyakan kedudukannya, apakah tergolong kedalam ilmu alamiah, ilmu sosial, ilmu humaniora atau berdiri sendiri. Ilmu hukum memiliki ciri yang khas yaitu bersifat normatif, hal inilah yang membuat para ahli mempertanyakan hakikat keilmuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan ilmu hukum di dalam ilmu pengetahuan dan untuk memahami bagaimana karakter ilmu hukum itu sendiri. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan berdasarkan kepada bahan pustaka. Ilmu hukum memang tidak dapat digolongkan kedalam kelompok ilmu alamiah, sosial ataupun humaniora dikarenakan ilmu hukum merupakan suatu ilmu yang khas atau sui generis dikarenakan sifat dari ilmu hukum yang merupakan ilmu normatif yang mempunyai obyek, metode dan sifat yang berbeda dengan ilmu yang lain. Namun ilmu hukum tidak dapat diragukan lagi sebagai ilmu pengetahuan dimana menurut filsafat ilmu, ilmu hukum dengan kekhasannya itu tergolong kedalam ilmu praktis]]>
<![CDATA[PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKANNYA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Bunyamin Bunyamin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1. Dalam penelitian ini yang akan di bahas adalah 1. Sahkah akad nikah yang dilakukan dalam keadaan sang Wanita sedang hamil? 2. Apakah mereka boleh berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dalam perkawinan yang sah? 3. Bagaiamana status anak yang akan lahir nanti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu salah satu cara yang digunakan guna mendapatkan gambaran mengenai masalah perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkannya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Akad nikah yang dilakukan dalam keadaan sang wanita sedang hamil dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab syafi’i dan mazhab Hanafi perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Lain halnya dengan dengan mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. 2. Bolehnya berkumpul sebagai akibat akad nikah yang dilakukan dalam keadaan sang wanita sedang hamil. Menurut mazhab syafi’i dan mazhab Hanafi perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Lain halnya dengan dengan mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. 3. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah apabila yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 99 , Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Adapun apabila yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang bukan menghamilinya maka status hukum anak tersebut ialah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara dalam hukum Islam menyaratkan minimal jarak waktu antara perkawinan dan melahirkan anak itu 6 (enam) bulan baru dapat dinasabkan kepada bapaknya]]>
<![CDATA[Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Tindak Kriminal di Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Muhammad Ikram Nur Fuady]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan informasi tentang aspek kriminologis pelaku kejahatan di masa pandemic Covid-19. Penelitian empiris ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap sampel yang merupakan pelaku kejahatan selama masa pandemi. Temuan dalam penelitian ini adalah jumlah kejahatan cenderung menurun selama masa pandemic Covid-19 dari tahun 2019 hingga saat ini, dimana sebagian besar kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan ekonomi. Kejahatan yang terjadi juga didominasi pada daerah padat penduduk yang berada di daerah ibukota kabupaten, seperti daerah pasar dan pemukiman padat penduduk. Secara kriminologis, persepsi pelaku kejahatan yang sebagian besar menganggap masa pendemi Covid-19 adalah peluang untuk melakukan kejahatan dan mereka cenderung tidak mempercayai adanya virus korona. Temuan berikutnya adalah kejahatan yang dilakukan di masa pandemic Covid-19 memiliki beberapa faktor penyebab, yaitu ketidakpastian pendapatan, kondisi yang sepi, dan pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa pandemic virus korona sangat mempengaruhi kondisi ekonomi yang turut andil dalam menumbuhkan kejahatan. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat kepolisian lebih memberikan perhatian lebih pada pada daerah padat penduduk di daerah ibukota. Selain itu, pemerintah diharapkan segera mencari solusi dalam memperbaiki kondisi ekonomi agar jumlah kejahatan dapat ditekan dan dikendalikan.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian dari Perkawinan di Bawah Umur Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[Wan Puji Alivia Yusuf]]>;
<![CDATA[Rika Lestari]]>;
<![CDATA[Hengki Firmanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami dan istri. Adanya perceraian mempunyai akibat yang diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan. Dari akibat perceraian tersebut, maka kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak dari perceraian tersebut adalah kewajiban orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak dari perkawinan di bawah umur menurut hukum positif dan hukum Islam di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing dan untuk mengetahui hambatan pemenuhan hak anak akibat perceraian perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak pasca perceraian sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang meningkatkan kesadaran orang tua terhadap hukum agar tidak ada lagi hak anak yang tidak terpenuhi setelah terjadi perceraian dan juga peran kelembagaan desa dan pelayanan pengendalian kependudukan, KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam membantu pemenuhan hak anak. Hambatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak akibat perceraian adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, tidak digugat di pengadilan, faktor ekonomi, dan faktor orang tua menikah lagi.]]>
<![CDATA[Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option ]]>
<![CDATA[Khalid Dhiya Ul Haqq]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu wujud implementasi tugas dan kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ialah memenuhi hak korban atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlidungan Saksi dan Korban. Penelitian ini bertujuan sebagai upaya agar korban mendapatkan perhatian yang proporsional dalam pemenuhan haknya sebagai korban untuk mengajukan restitusi di pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) yang difokuskan untuk mengkaji peran korban dalam proses persidangan guna mewujudkan hak-hak korban sehingga kerugian korban bisa kembali secara utuh ataupun sebagian. Hasil pembahasan Penelitian ini mencoba mengulas tentang mekanisme pengembalian kerugian korban di dalam persidangan yang didasari oleh KUHAP dan UU di luar KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa binary option merupakan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang yang terdapat dalam KUHP, Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA (ANTARA JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS) ]]>
<![CDATA[Zahriyah, Yuhanidz]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i2.1774
<![CDATA[Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui tentang putusan lingkungan pengadilan agama antara judex facti dan judex juris terkait putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019. Metode penelitiandalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Serta pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Yaitu terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Judex juris ialah haim agung yang bertugas mengoreksi atau meluruskan kekeliruan yang terjadi dalam penerapan hokum oleh judex facti. Yang bisa dilakukan oleh hakim tingkat pertama maupun oleh hakim tingkat banding. Hakim agung tidak bertugas melakukan koreksian dalam menemukan fakta hokum. Kenapa? Karena sudah ada yang oleh undang-undang diberi tugas mengoreksi fakta-fakta hukum ini yaitu hakim tingkat banding. Jadi tugas hakim Agung tingkat kasasi adalah mengoreksi apakah ada kekeliruan dalam menerapkan hokum oleh juris facti. Kalau ada maka Hakim Agung akan meluruskan atau akan membetulkannya. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019, Mahkamah Agung membatalkan putusan judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Tinggi Agama Tinggi Pontianak, alasan hukum Mahkamah Agung pada putusan perkara nomor: 300K/Ag/2019 dalam membatalkan judex factie, yaitu karena alasan-alasan judex factie Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah salah menerapkan hukum karena bukan kewenangannya mengadili perkara tersebut.]]>
<![CDATA[FENOMENA HUBUNGAN SEX PHONE AKIBAT WESTERNISASI: KAJIAN FATWA MUI TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI ]]>
<![CDATA[Ramadani, Yana Desca]]>;
<![CDATA[Fitri , Winda]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i2.1849
<![CDATA[Sex Phone terjadi karena masuknya westernisasi dan pemikiran manusia yang semakin luas dan terbuka. Sex phone ini dapat mengarah pada perzinahan jika dilakukan diluar ikatan pernikahan. Maka untuk mencegah maraknya perzinahan dikeluarkan aturan yaitu Fatwa Mui nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Didapatkan permasalahan yang dirumuskan yaitu Bagaimana peran Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi dalam membantu mengurangi dan mencegah terjadinya hubungan sex phone di masyarakat serta Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi terhadap fenomena hubungan sex phone yang terjadi di masyarakat. Rumusan masalah tersebut bertujuan untuk membuka pemikiran masyarakat terkait dengan aturan dan pencegahan sex phone Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian normatif dengan pengumpulan data dari studi literatur diberbagai media sehingga data yang didapatkan sebagai bahan untuk dikaji dapat terukur dan terarah secara jelas.]]>
