cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2018)" : 22 Documents clear
LEGAL STANDING SERIKAT PEKERJA DALAM PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA Suyanto Suyanto; Hendro Widiatmoko
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.545 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i1.682

Abstract

Serikat Pekerja sebagai Organisasi Independen, yaitu suatu wadah yang berwenang dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja/buruh dengan bertujuan yang bersifat sosial, guna kesejahteraan sosial keadilan sosial dan kemakmuran, serikat pekerja sebagai pihak yang mewakili atau menyepakati sebuah perjanjian yang dibuat oleh suatu perusahaan dalam bentuk perjanjian yang disepakati bersama, dan apabila terjadi sesuatu hal yang merugikan sepihak terhadap pekerja/buruh, peran serikat pekerja sebagai wakil dan penyalur aspirasi, dalam hal ini serikat pekerja sebagai wakil dan penyalur dari suatu wadah yang menjadi tempat menampung aspirasi para pekerja dalam hal apapun yang bersifat hak asasi manusia, hak-hak pekerja, sehingga apa yang para pekerja/buruh inginkan terpenuhi dan tersalurkan juga merupakan suatu wadah yang mengawal dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atau perusahaan, terutama dalam mengawal pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.Selain itu serikat pekerja berhak menentang, membela hak-hak atau menegur pemerintah dan perusahaan jika terjadi penyimpangan yang merugikan dalam sebuah kebijakan yang berbau ketidakadilan, maka serikat pekerja sangatlah penting peranannya untuk perwujudan pekerja yang sejahtera dan bebas dari penindasan kekuasaan dan perusahaan. Oleh karena serikat pekerja mempunyai Legal Standing yang berperan dan juga kedudukan sangat penting dalam kesejahteraan pekerja/buruh di seluruh Indonesia. Kata Kunci: Serikat  Pekerja, Upah Minimum, Upah Sektoral, Kabupaten/Kota.
UPAH PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-IX/2011 (Study Kasus Putusan Nomor 9/G/2015/Phi.Sby) Mashudi Mashudi; Zainal Abidin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.787 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i1.687

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha harus memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya oleh pengusaha, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta upaya penegakannya melalui penyelesaian perselisihan secara bipartit, mediasi atau konsiliasi, dan upaya terakhir adalah melalui proses litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Putusan hakim yang berbeda-beda dalam praktek peradilan mengenai upah proses,  seharusnya didasarkan atas Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, yakni ”upah proses harus dibayarkan pengusaha hingga perkara memperoleh kekuatan hukum tetap”.Kata Kunci: Upah Proses Pemutusan Hubungan Kerja, Ketenagakerjaan.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT.INTI GAS GRESIK Arkisman Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.189 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i1.647

Abstract

K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.Perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimulai sejak dimulainya atau disepakati perjanjian kerja yang diadakan kedua belah pihak antara pengusaha dan para pekerja yang diterangkan dalam perjanjian kerja; Apakah perjanjian kerja tersebut sudah dibuat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku terutama dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta aturan K3. Pelaksanaan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT Inti Gas Gresik belum dilaksanakan secara maksimal karena dapat dilihat dari isi perjanjian kerja yang dibuat antara manajer dan karyawan, karena pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan adalah perawatan dan service tabung gas yang sangat membahayakan untuk keselamatan dan kesehatan kerja.Kata kunci:   Perlindungan hukum, Tenaga kerja, Kesehatan dan Keselamatan KerjaDOI : 10.5281/zenodo.1468258Buku-Buku Agusfian Wahab, Zainal Asikin, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet. 5, Jakarta, 2000.Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.Halili Toha, Hari Pramono, Hubungan Kerja Antara majikan Dan Buruh, Cetakan Pertama, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987.Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.Sendjun H.Manullang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.Saifullah, Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi, Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja.Kitab Undang-Undang Hukum PerdataPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembinaan K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan KerjaPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan KerjaPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Kerja
PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR SESUAI PASAL 8 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Rizki Kurniawan; Rahmat Afandi Setyawan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.112 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i1.683

Abstract

Bank dalam melakukan kredit kepada debitur wajib dan harus dibimbing dan mempertimbangkan prinsip-prinsip kredit yang sehat dan dengan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank konvensional dalam penyelamatan kredit bermasalah menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan mekanisme penyelamatan kredit bermasalah oleh bank konvensional kepada debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti peraturan perundangan khususnya Undang-Undang Perbankan dan bahan pustaka lain terkait prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbankan yang secara penafsirannya bank memiliki analisis terhadap calon debitur yang akan mengajukan kredit dan harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan kondisi ekonomi. administrasi kredit, yakni kredit yang perlu     mendapat perhatian khusus, perlakuan terhadap kredit yang tunggakan      bunganya dikapitalisasi, prosedur penyelesaian kredit bermasalah. Kata Kunci: Hukum, Perbankan, Prinsip Kehati-Hatian, Debitur, Kredit Macet.
PERANAN MASYARAKAT DALAM TUNTUTAN GANTI RUGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009, TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Prihatin Effendi; As'at As'at
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.801 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i1.688

Abstract

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi sesuatu kebutuhan dasar dan mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata secara fisik dengan lingkungan yang baik. Lebih dari itu kesehatan fisik semata. Dalam kaitan ini, setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali. mengkaji aspek hukum berkenaan dengan perlu dan pentingnya peran masyarakat dalam perlindungan dan  pengelolaan lingkungan hidup. Juga peran masyarakat dan berkerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk  penyelesaian permasalahan lingkungan bila diduga terjadi pencemaran dan pengerusakan lingkungan, dan dimungkinkan akan terjadi sengketa, maka dengan organisasi lingkungan lebih memilih penyelesaian alternatif untuk menyelesaikan sengketa lingkungan. Akibatnya, masalah kepastian hukum sering muncul. untuk mengatasi situasi ini, penting untuk mengebangkan proses mediasi yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berselisih. dilakukan dengan mengembangkan forum mediasi yang disahkan oleh pengadilan. Kata Kunci :  Peran serta Masyarakat Penegakan Hukum dalam Penyelesaia Sengketa Lingkungan
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Mochammad Nasichin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.378 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i1.648

Abstract

Implikasi hukum akibat pembatalan perkawinan yaitu keduanya kembali seperti keadaan semula atau di antara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami isteri tersebut putus. Dan perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap merupakan anak yang sah dari kedua orang tuanya. Jadi dengan demikian anak-anak tersebut tetap mempunyai hak untuk dipelihara dan dibiayai semua kebutuhannya oleh kedua orang tuanya. Demikian pula anak-anak tersebut tetap mempunyai hak waris dari kedua orang tuanya. Terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama bagi suami istri yang bersangkutan. Oleh karena itu apabila perkawinan dibatalkan maka harta bersama tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian dan masing-masing mempunyai hak yang sama. Kata kunci     :   Aspek hukum, Pembatalan Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974. DOI: 10.5281/zenodo.1468256
PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT PASAL 365 KUHP (StudiPutusanNomor 524/Pid.B/2011/PN. GS) Sodikin Sodikin; Abdul Basid
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.942 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i1.684

Abstract

Pencurian merupakan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan terhadap korbannya dan mengambil barang si korban. Biasanya pencurian ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan dengan cara penodongan, perampasan, penjambretan, perampokan, dan pembajakan. Sedangkan jika disertai dengan pemberatan, pelaku juga mengambil sebuah motor yang terdapat di tempat yang menjadi target aksi pencurian berlangsung. Latar belakang seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan diantaranya adalah faktor ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, lingkungan dan kesenjangan sosial. Maka sebaiknya semua masyarakat harus bisa bekerjasama dengan kepolisian untuk memberantas tindak pidana pencurian di dalam lingkup masyarakat. Supaya tindak pidana tersebut dapat dicegah dan dapat berkurang. Kata kunci :Pencurian, faktor-faktor, kasus pencurian
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Andi Adikitia Ulfa; Dwi Wchidiyah Ningsih
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.907 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i1.680

Abstract

Suatu undang-undang hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan semua orang. Dikehendaki suatu hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini yang sesuai dan selaras dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai kejahatan yang salah satunya adalah tindak pidana perusakan yang diatur dalam Pasal 406 dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Pada penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perusakan, hakim menjatuhkan pidana berorientasi pada kebenaran, keadilan dan tata nilai yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Dalam penerapan penjatuhan tindak pidana, keyakinan hakim tidak hanya semata-mata berdasarkan keyakinan hati nurani sendiri dengan memetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun, seharusnya hakim memutuskan seseorang bersalah berdasarkan atas pembuktian dan fakta yang terungkap dalam proses persidangan serta kesimpulan yang berlandaskan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Perusakan, Keyakinan Hakim
ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAHPADA DEBITUR FORCE MAJEURE MENURUT PASAL 55 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH Sudarto Sudarto; Handyka Prayogi Lesmana
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.985 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i1.685

Abstract

Dalam penelitian  ini mengkaji mengenai penanganan pembiayaan murabahah akibat debitur mengalami force majeure pada bank syariah, Menurutpasal 55 ayat (2)undang – undangnomor 21 tahun 2008. Adapunjenispenelitianinitermasukjenispenelitiannormatif. Jenis data yang  penulisgunakanjenis data primer dan sekunder.Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang–undangan, pendekatan konseptual, dan pedekatan perbandingan.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang disebabkan force majeure pihak nasabah terdapat dua upaya penanganan, yakni upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Adapun hambatan dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang disebabkan force majeure factor internal dari pihak bank dan factor eksternal dari pihak nasabah. Dalam rangkah meminimalisir dampak dari adanya pembiayaan murabahah bermasalah yang disebabkan force majeure maka dapat diharapkan bank syariah mengoptimalkan manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kata kunci: penanganan, murabahah, force majeure.
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA DARI MAKANAN KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Suhartanto Suhartanto; Raden Dimas Ardhi Isa Putra
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.396 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i1.681

Abstract

Perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha di bidang produksi makanan terhadap konsumen di Indonesia menjadi perhatian pemerintah, terbukti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam memasarkan produk makanan. Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari kesalahan pelaku usaha dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Seperti yang terjadi pada putusan perkara pidana nomor 747/Pid.B/2010/PN.Bgl tentang duduk perkara tergugat dalam perkara ini adalah H. Mujiono yang telah terbukti secara sah bersalah melakukan tidak pidana menjual makanan kadaluwarsa. Hal ini sangat merugikan konsumen dan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365.Identifikasi masalah yang diteliti mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Di samping itu pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap makanan yang telah kadaluwarsa dengan memberikan ganti kerugian                                                                                                  Kata Kunci: Konsumen, Makanan kadaluwarsa, Ganti rugi.

Page 1 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015) More Issue