Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik GEMA EKONOMI Jurnal Kewarganegaraan
Arkisman Arkisman
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
EVALUASI PROSEDUR PENGIRIMAN BARANG DI PT. LI FUNG SERVICE INDONESIA syafii, mochamad -; Waluyo, Sugeng; Arkisman
GEMA EKONOMI Vol 10 No 2 (2021): GEMA EKONOMI
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v10i2.1588

Abstract

ABSTRACT This research is to find out the delivery procedures at PT. Li Fung Service Indonesia starting from receiving delivery orders (delivery orders), the process of preparing goods, the process of dispatch (loading), to receiving goods at the destination location and to find out the causes of delays in delivery at PT. Li Fung Service. Indonesia which includes the limited availability of fleets from vendors, government regulations, and natural conditions. This research is included in qualitative research that uses field research methods, namely research conducted in the realm of actual life. In this case the researchers conducted an analysis of the process of shipping goods carried out at PT. Li Fung Service Indonesia through observation and interviews. The results show that standard operating procedures for shipping goods at PT. Li Fung Service Indonesia include standard operating procedures for order processing, standard operating procedures for loading and dispatching, and standard operating procedures for domestic transportation that have been implemented in the field, but there are several steps that have not been carried out in accordance with it’s terms. With several standard operating procedures that have not been implemented in the field, this can become an obstacle in the delivery of goods at PT. Li Fung Service Indonesia, namely the cut off of receiving delivery orders exceeding the agreed limit, so a mutual agreement is needed between PT. Li Fung Service Indonesia and PT. Beiersdorf Indonesia. Keywords : Standard Operating Procedures, Goods Delivery ABSTRAK Penelitian ini untuk mengetahui prosedur pengiriman di PT. Li Fung Service Indonesia mulai dari penerimaan delivery order (perintah pengiriman) , proses penyiapan barang, proses dispatch (pemuatan), sampai dengan penerimaan barang di lokasi tujuan dan Untuk mengetahui penyebab keterlambatan pengiriman di PT. Li Fung Service Indonesia yang meliputi terbatasnya ketersediaan armada dari vendor, regulasi pemerintah, serta kondisi alam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian lapangan yaitu yaitu penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap proses pengiriman barang yang dilakukan di PT. Li Fung Service Indonesia melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, standar operasional prosedur pengiriman barang di PT. Li Fung Service Indonesia meliputi standar opersional prosedur order processing, standar operasional prosedur loading dan dispatch, dan standar operasional prosedur transportasi domestik sudah dijalankan di lapangan, namun ada beberapa langkah yang masih belum dijalankan sesuai dengan ketentuannya. Dengan adanya beberapa langkah standar operasional prosedur yang belum diterapkan dilapangan maka hal ini dapat menjadi kendala dalam pengiriman barang di PT. Li Fung Service Indonesia yaitu cut off penerimaan order pengiriman melebihi batas yang telah disepakati, sehingga diperlukan kesepakatan bersama antara PT. Li Fung Service Indonesia dan PT. Beiersdorf Indonesia. Kata kunci : Standar Operasional Prosedur, Pengiriman Barang
PENERIMAAN PEGAWAI HONORER BERDASARKAN DISKRESI PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Arkisman; Moch. Imron Afandi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengertian diskresi menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam peyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi merupakan salah satu bentuk dari keputusan yang dimana sistematika isi hingga penulisan kata demi katanya tentu harus berpatokan pada sistematika keputusan pada umumnya. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa keberadaan Aparatur Sipil Negara tersebut diharapkan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak lagi berorientasi melayani atasannya melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai tugas utamanya. Dari latar belakang tersebut maka timbul permasalahan sebagai berikut yaitu apakah pejabat pemerintah diperbolehkan menggunakan diskresi dalam penerimaan pegawai berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pegawai honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
TANGGUNG GUGAT TERHADAP PERUSAHAAN PEMASANG IKLAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN Arkisman Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.387 KB) | DOI: 10.55129/jph.v6i1.464

Abstract

Dilihat dari permasalahan skripsi ini, yaitu pertama bagaimanakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pemasangan iklan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak konsumen? Kedua yaitu bagaimanakah tanggung gugat perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan konsumen pada umumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas maka dilihat pada KUHPerdata khususnya pasal 1365 yaitu dinyatakan bahwa dikatakan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang membawa kerugian tersebut. Kemudian perbuatan melawan hukum di Indonesia telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut : (1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (2) Kewajiban yang bertentangan dengan kewajiban hukum itu sendiri (3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam masyarakat. Kata Kunci           : iklan menyesatkan, konsumen, perbuatan  melawan hukum. DOI: 10.5281/zenodo.1468382
EFFEKTIFITAS ALAT BUKTI PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA SIDANG PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI GRESIK Arkisman Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.864 KB) | DOI: 10.55129/jph.v5i1.485

Abstract

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai obyek sengketa yang dapat dijadikan bahan oleh hakim dalam pertimbangan saat menjatuhkan putusan, maka hakim perlu mengadakan atau melakukan siding pemeriksaan setempat (desente) sebab tidak semua alat bukti tersebut dapat dihadirkan ke muka persidangan. Sehingga berdasarkan latar belakang dari Skripsi dapat diajukan dua pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu (1) Apa yang dimaksud alat bukti pemeriksaan setempat pada perkara perdata (2) Bagaimana kedudukan alat bukti pemriksaan setempat pada sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri khusunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 47/Pdt.G/2011/PN.Gs. sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulisadalah metode yuridis – normative yang menggunakan data sekunder, primer, maupun tersier. Dan penelitian yang dilakukan merupakan hasil pemeriksaan setempatyang pada hakikatnya merupakan fakta persidangan dan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam keputusannya. Sehingga pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas yaitu tergantung pada penilaian dan keyakinan hakim. Kata kunci:  Alat bukti, Pemeriksaan Setempat, Perkara Perdata.
REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 22/PID.B/2014/PN.GSK) Arkisman Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.401 KB) | DOI: 10.55129/jph.v4i2.496

Abstract

Narkotika  adalah  obat/ bahan  berbahaya,  yang  dapat  mengakibatkan  ketergantungan  bagi  jiwa  pemakainya,  serta  dapat  mengakibatkan  kehancuran  fisik  maupun  mental.  Narkotika  sebenarnya  dipakai  dalam  dunia  kesehatan  dan   digunakan  untuk  membius  pasien,  akan  tetapi  banyak  orang  yang  salah  mempergunakan  narkotika.. penyalahgunaan  narkotika  akhir-akhir  ini  semakin  meningkat  tak  hanya  orang  dewasa  melainkan  remaja  dan  anak-anak  juga  ikut  menyalahgunakannya.  Korban  penyalahgunaan  atau  orang  yang  menyalahgunakan  narkotika  merupakan orang  yang  sakit  yang  wajib  menjalani  rehabilitasi.  Tak  hanya  sekali  memakai  tetapi  akan  bergantung  pada  barang  haram  tersebut,  meskipun  dalam  undang-undang  secara tegas  tidak  boleh  menyalahgunakan  narkotika  kecuali  untuk  penelitian.  Cara  yang  ampuh  untuk  penyalahguna  narkotika  adalah  mengrehabilitasi  mereka  yang  kecanduan  narkotika  walaupun  ada  unsur  pidananya,  dengan  cara  rehabilitasi  pengguna  narkotika  akan  di  didik  dan  dibina  agar  kelak  tidak  terjerumus  ke  dalam  dunia  gelap  narkotika  lagi.  Kata Kunci : Penyalahguna, Narkotika, Rehabilitasi.
PELAKSANAAN TUGAS KURATOR DALAM MENGURUS HARTA PAILIT BERDASARKAN PASAL 72 UNDANG – UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Arkisman Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.268 KB) | DOI: 10.55129/jph.v4i1.504

Abstract

Setelah dijatuhkannya putusan pailit, PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas .Tbk  oleh Hakim Niaga di Pengadilan Niaga Surabaya, pada tanggal 16 April 2013 ,maka sesuai dengan Amar Putusan tersebut segera ditunjuk seorang Hakim Pengawas dan seorang Kurator. Sesuai dengan Pasal 16 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan demikian, kewenangan penuh terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur berada ditangan kurator.. Namun dalam pelaksanaannya, kurator banyak mendapati berbagai kendala yang menghambatnya untuk kelancaran pelaksanaan mengurus harta pailit tersebut.. Kendala – kendala tersebut  diantaranya debitur yang tidak kooperatif, sulitnya kurator untuk menembus informasi karena tidak memiliki instrumen pendukung serta minimnya pengetahuan pihak – pihak tertentu yang berkaitan dengan kepailitan. Kata kunci : Pelaksanaan ,Tugas Kurator, Mengurus Harta Pailit
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT.INTI GAS GRESIK Arkisman Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.189 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i1.647

Abstract

K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.Perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimulai sejak dimulainya atau disepakati perjanjian kerja yang diadakan kedua belah pihak antara pengusaha dan para pekerja yang diterangkan dalam perjanjian kerja; Apakah perjanjian kerja tersebut sudah dibuat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku terutama dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta aturan K3. Pelaksanaan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT Inti Gas Gresik belum dilaksanakan secara maksimal karena dapat dilihat dari isi perjanjian kerja yang dibuat antara manajer dan karyawan, karena pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan adalah perawatan dan service tabung gas yang sangat membahayakan untuk keselamatan dan kesehatan kerja.Kata kunci:   Perlindungan hukum, Tenaga kerja, Kesehatan dan Keselamatan KerjaDOI : 10.5281/zenodo.1468258Buku-Buku Agusfian Wahab, Zainal Asikin, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet. 5, Jakarta, 2000.Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.Halili Toha, Hari Pramono, Hubungan Kerja Antara majikan Dan Buruh, Cetakan Pertama, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987.Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.Sendjun H.Manullang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.Saifullah, Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi, Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja.Kitab Undang-Undang Hukum PerdataPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembinaan K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan KerjaPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan KerjaPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Kerja
ASPEK YURIDIS HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (StudiKasusPerkara No. 098/Pdt.G/2017/PA.Gs) Arkisman Arkisman; Ichsanul Hadi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.076 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i2.704

Abstract

Putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Masalahan yang diteliti adalah bagaimana alas an dalam pemberian hak asuh anak akibat perceraian orang tua berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang–Undang Perlindungan Anak, penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normative atau doktrinal. Penelitian hukum ini, dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan Perundang-undangan (Low In Books) Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Gugatan perceraian yang dilakukanseorang suami dan isteri menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril maupun materiil. Akibat dari perceraian yang pada umumnya sering timbul adalah tentang hadhanah atau yang bisa dikenal dengan Hak Asuh Anak. Apabila anak sudah mumayyiz (berumur 12 tahun) hendaklah diselidiki oleh yang berwajib siapakah di antara kedua orang tuanya yang lebih baik dan lebih cakap untuk mendidik anak tersebut. Kata kunci : Hak Asuh, Nafkah, Perceraian.
PERKAWINAN LARI (PAKONDANG) YANG DI LAKUKAN ADAT SUMBA BARAT DI TINJAU UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Arkisman Arkisman; Marthen Jou Iki
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.343 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i2.958

Abstract

Perkawinan lari (Pakondang) yang terjadi di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur merupakan kekaburan norma hukum karena pasangan yang melakukan perkawin lari tidak tidak memberitahukan kepada orang tua tentang keinginan untuk melangsungkan perkawinan, merupakan pasangan yang tidak di restui hubungannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat? (2) bagaimana akibat hukum perkawinan lari di Sumba barat  berdasarkan Udang-Undang No.1 Tahun 1974?. Penelitian ini adalah penelitan normative dengan data primer yang di kumpulkan dengan metode wawancara sedangkan data sekunder di kaji berdasarkan Undang-Undang. Tenik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian di temukan bahwa Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (pakondang) di wilayah kabupaten Sumba Barat propinsi Nusa Tenggara Timur dengan melakukan dekontruksi. Kata Kunci :Perkawinan Adat, Pakondang, Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
ASPEK HUKUM PERJANJIAN DENGAN MENGGUNAKAN KLAUSULA EKSONERASI TERHADAP KONSUMEN Arkisman Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i1.1138

Abstract

Pada akhir-akhir ini memang banyak dimanfaatkan oleh kalangan pedagang/pengusaha kendaraan bermotor sebagai upaya untuk memperlancar pendistribusian barang-barang dagangannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Praktek semacam ini ternyata membawa keuntungan baik produsen maupun konsumen. Bagi masyarakat konsumen, disamping dapat memperoleh barang dagangan dengan mudah, juga pembayarannya cukup sederhana, sedangkan bagi pihak produsen akan memperoleh keuntungan berupa kelancaran pemasaran barang-barangnya. Dalam praktek, jual beli kendaraan bermotor secara kredit melalui dealer biasanya sudah dituangkan dalam dokumen perjanjian (menggunakan perjanjian standard). Serta untuk keperluan pembuktian di kemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Untuk perjanjian standard ini, Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya yang berjudul pembentukan hukum nasional dan permasalahannya adalah bagaimana kekuatan hukum perjanjian yang menggunakan klausula eksonorasi dapat diseimbangkan dengan perlindungan konsumen.Dalam rumusan perjanjian standard ialah "suatu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir." Istilah perjanjian baku yang disebut oleh Mariam Darus Badrulzaman tersebut untuk menamakan apa yang disebut dengan Standard Contract yang dipakai diluar Indonesia. Metode pendekatan, yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif (yuridis normatif), artinya “sebagai usaha mendekatkan masalah yang di teliti dengan sifat hukum yang normatif.” Dalam kaitan penulisan ini pendekatan masalahnya yaitu dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. ketentuan hukum mengenai perjanjian jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengaruh klausula eksenorasi dalam pelaksanaan jual beli secara kredit dengan konsumen. Klausula Eksonerasi (Exemption Clause) adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada dua pihak, akan tetapi dibebankan hanya kepada pembeli secara kredit saja. Dengan adanya perjanjian kredit maka hal tersebut identik dengan perjanjian pinjam meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH Perdata. Yang berhubungan dengan konsumen pada UU Perlindungan Konsumen yang memakai istilah “pemakai” yang dapat menimbulkan kesan bahwa barang dan/atau jasa yang sudah dibeli dari pelaku usaha tersebut belum menjadi miliknya pribadi. Kata Kunci: Aspek Hukum, Perjanjian, Klausula Eksonerasi, konsumen
Co-Authors Ichsanul Hadi Marthen Jou Iki Mar’atus Sholihah Moch. Imron Afandi mochamad - Nandatama Ayu Lafitri Sugeng Waluyo syafii, mochamad - Zakiah Noer