cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 8 No 1 (2019)" : 22 Documents clear
KEPASTIAN HUKUM MENGENAI JANGKA WAKTU SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI INDONESIA Juan Ivander Christian
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.277 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i1.874

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan maupun penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab hukum acara pidana (KUHAP) sebagai pedoman untuk penegakan hukum materiil. Tersangka mempunyai seperangkat hak yang telah diatur dalam KUHAP, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. KUHAP sebagai pedoman untuk penegakan hukum materiil tidak mengatur mengenai jangka waktu penyidikan dan tidak mengatur mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang perkaranya tidak dilimpahkan dalam proses penuntutan dan tidak diberikan surat perintah penghentian penyidikan sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Di dalam beberapa hal yaitu UU Pengadilan HAM dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan kepolisian Indonesia telah mengatur jangka waktu penyidikan. UU Pengadilan HAM tidak dapat diterapkan dalam semua tindak pidana di Indonesia melainkan hanya khusus dapat diterapkan dalam tindak pidana HAM berat, sedangkan peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai berapa lama dapat dilakukan perpanjangan waktu penyidikan dan peraturan tersebut diatas hanya berlaku dalam ruang lingkup kepolisian, sedangkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil juga termasuk dalam penyidik. Serta peraturan tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kata Kunci :  Jangka Waktu, Penyidikan, dan KUHAP.ABSTRACTThe Indonesian state is the rule of law as stipulated in the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesian. The system of government and law enforcement must be carried out based on laws and regulations, Law number 8 of 1981 concerning the book criminal procedural law (KUHAP) as a guideline for the enforcement of material law. The suspect has a set of rights stipulated in the Criminal Procedure Code, based on the provisions of Article 50 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code that the suspect has the right to immediately get an examination by the investigator and can then be submitted to the public prosecutor. KUHAP as a guideline for material law enforcement does not regulate the period of investigation and does not regulate legal protection that can be given to suspects whose cases are not delegated in the prosecution process and are not given a warrant for termination of investigation so as not to provide legal certainty. In several respects, the Law on Human Rights Courts and Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesian number 12 of 2009 concerning the supervision and control of handling criminal cases within the Indonesian police has regulated the period of investigation. The Human Rights Court Law cannot be applied in all criminal acts in Indonesian but only specifically can be applied in gross human rights violations, while the head of the Indonesian republic's police regulations do not clearly stipulate how long the extension can be carried out and the regulations above apply only in space scope of the police, while Officials of Civil Servants are also included in the investigator. And these regulations are not included in the hierarchy of laws and regulations in Indonesian.Keywords : Time Period, Investigation, and KUHAPDOI :10.5281/zenodo.3470463
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERKAIT PERSETUBUHAN YANG KORBANNYA ANAK MELALUI UPAYA PEMBUJUKAN Prakoso, Budi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i1.817

Abstract

Persetubuhan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan. Termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana persetubuhan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Saat ini marak terjadi tindak pidana persetubuhan yang korbannya adalah anak. Anak merupakan bagian generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial, oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak harus dikenakan pidana yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK, Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK dan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif normatif, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK, Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK dan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah sebagai berikut:Unsur setiap orang/ barang siapa telah terpenuhi;Unsur dengan sengaja telah terpenuhi;Unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah), subsidair 3 bulan penjara untuk Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK. Untuk Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK menjatuhkan pidana selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 bulan penjara, sedangkan untuk Putusan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima pujuhjuta rupiah), subsidair 4 bulan penjara.Kata kunci: membujuk, anak, persetubuhan. DOI :10.5281/zenodo.3470402
KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI ( juridical study of reverse releases of corruption criminal actions) Suyono, Yoyok Ucuk
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i1.842

Abstract

Internationally, corruption is recognized as a very complex, systematic and widespread problem. As a world problem, corruption is a trans national border crime, and given its complexity and negative effects, corruption is categorized as an extraordinary crime, so that extraordinary measures are also needed. (Extra ordinary measure) by implementing an inverse proof system. That is, a system of proof that is charged to the suspect or defendant.       On the basis of the foregoing, the problems that need to be addressed are: "How is the application of the reverse verification system in the Anti-Corruption Law?" And "What is the urgency of the reverse proofing system regulated in the Anti-Corruption Law No. 31 of 1999 jo. No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes? "Keywords: reserve proof, corrptionABSTRAKSecara Internasional korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistematik dan meluas. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (trans national border crime), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam upaya pemberantasannya pun diperlukan cara-cara yang luar biasa pula (extra ordinary measure) yakni dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik. Artinya, sistem pembuktian yang dibebankan kepada tersangka atau terdakwa. Atas dasar hal tersebut di atas, maka permasalahan yang perlu diketengahkan adalah : “Bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-undang Anti Korupsi?” dan “Apa urgensinya sistem pembuktian terbalik diatur dalam Undang-undang Anti Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?”Kata Kunci : pembuktian terbalik, pidana korupsi DOI :10.5281/zenodo.3470429
AKIBAT HUKUM PENITIPAN GANTI KERUGIAN UANG DI PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP HAK ATAS TANAH Suyanto, Suyanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i1.858

Abstract

ABSTRAKPasal 43 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menetapkan bahwa dengan penitipan ganti kerugian uang di Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berakibat alat bukti hak atas tanah (sertipikat hak) dinyatakan tidak berlaku. Tidak berlakunya alat bukti hak atas tanah (sertipikat hak) sebagai akibat hukum dari penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri bertentangan dengan asas contrarius actus, yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan sertipikat hak. Pejabat yang berwenang membatalkan sertipikat hak adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Akibat hukum penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri adalah hak atas tanah menjadi hapus, dan tanahnya kembali menjadi tanah negara merupakan pengambilan tanah hak secara paksa oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dengan dalih untuk kepentingan umum. Perolehan tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan cara menitipkan ganti kerugian di Pengadilan Negeri dapat disamakan dengan pencabutan hak atas tanah disebabkan pihak yang berhak tidak punya pilihan lain, kecuali harus menerima besarnya ganti kerugian yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.Kata Kunci: Penitipan, ganti kerugian, Hak atas tanah.ABSTRACTArticle 43 of Law No. 2 of 2012 stipulates that with the safekeeping of compensation for money in the District Court in the procurement of land for public interest resulting in an instrument of proof of land rights (certificate of rights) declared invalid. The non-entry into force of proof of land rights (certificate of rights) as a result of the legal safekeeping of compensation in the District Court is contrary to the principle of contrarius actus, namely the District Court is not authorized to cancel the certificate of rights. The official who has the authority to cancel the certificate of rights is the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia. The legal consequences of indemnity safeguards in the District Court are the right to land to be abolished, and the land returned to state land as a forced land acquisition by the Land Procurement Executor under the pretext of public interest. Land acquisition in the procurement of land for the public interest by depositing compensation in the District Court can be equated with the revocation of land rights because the rightful party has no other choice, except having to accept the amount of compensation determined by the Chairperson of Land Procurement.Keywords: Compensation, Deposit, Land rights.DOI :10.5281/zenodo.3470425
IMPLIKASI GLOBALISASI TEKNOLOGI INTERNET TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DENGAN MEREBAKNYA PERDAGANGAN ONLINE MELALUI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAHNYA Puspitosari, Hervina
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i1.865

Abstract

Perkembangan teknologi juga membawa masyarakat dalam perkembangan perdagangan melalui bisnis online trading yang dapat diakses melalui internet serta mobile phone yang menyediakan berbagai sarana. Bappebti telah membuat  SK. BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009) yang mengatur tentang perusahaan pialang dalam menjalankan usahanya dan lebih memberikan perlindungan bagi nasabahnya. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi nasabah mengalami kerugian akibat transaksi online trading dalam perusahaan pialang berjangka selain faktor dari dalam nasabah sendiri karena kurangnya kehati-hatian serta kurang memahaminya bisnis tersebut dan mudahnya menaruh kepercayaan serta faktor ekstern yang melatar belakangi seperti kecurangan dan ketidak patuhan perusahaan pialang berjangka dalam menjalankan usahanya menjadi faktor penyebab kerugian nasabah. Key Words :Globalisasi Teknologi, Internet, Perdagangan Online, Pialang Berjangka, Nasabah DOI :10.5281/zenodo.3470429
TANGGUNG GUGAT BADAN USAHA JALAN TOL TERHADAP KESELAMATAN LALU LINTAS DAN KENYAMANAN PENGGUNA JALAN Ningsih, Dwi Wachidiyah; Wijayanto, Agus
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i1.868

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mempertahankan kelayakan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan diaturnya tentang dana pemeliharaan jalan. Dana  pemeliharaan Jalan hanya digunakan  khusus untuk kegiatan  pemeliharaan,  rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan yang pengelolaannya dilaksanakan  berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan,  dan kesesuaian. Dalam hal ini jika terjadi pada jalan tol, pemeliharaan adalah tanggung jawab badan usaha jalan tol. Badan usaha yang menyelenggarakan jalan tol berkewajiban untuk memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol untuk melancarkan arus lalu lintas dan berupaya menjamin keselamatan berlalu lintas. pengguna jalan tol memiliki hak-hak yang telah dicantumkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pekerjaan Umum. Apabila tidak tercapai hak-haknya, pengguna jalan tol dapat mengajukan ganti rugi atau penyelesaian perselisihan baik itu ganti rugi secara langsung, melalui jalur litigasi maupun non litigasi kepada badan usaha yang menyelenggarakan usaha jalan tol.Kata Kunci           : Ganti Rugi; Jalan Tol; Tanggung Gugat;ABSTRACT                In Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation to maintain the feasibility of road conditions and to reduce the number of accidents, it regulates road maintenance funds. Road maintenance funds are only used specifically for road maintenance, rehabilitation and reconstruction activities whose management is carried out based on the principles of sustainability, accountability, transparency, balance and conformity. In this case if it occurs on a toll road, maintenance is the responsibility of the toll road business entity.Business entities that operate toll roads are obliged to meet minimum service standards in accordance with those stipulated in Minister of Public Works Regulation Number 16 / PRT / M / 2014 concerning the Minimum Service Standards for Toll Roads to facilitate traffic flow and strive to ensure traffic safety. toll road users have rights that have been included in the minimum service standard (SPM) as stipulated in the Decree of the Minister of Public Works. If rights are not achieved, toll road users can file compensation or settle disputes, either directly compensation, through litigation or non-litigation channels to business entities that operate toll road businesses.Keywords              : Toll Road; Liability; CompensationDOI :10.5281/zenodo.3470449
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM TANPA PERSETUJUAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS Dewi, Irene Karina
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i1.869

Abstract

Permasalahan pemindahan hak atas saham Perseroan Terbatas seringkali terjadidimana seharusnya pelaksanaannya memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar Perseroan Terbatas. Pemindahan hak atas sahammemerlukan peran Organ Perseroan untuk memberikan persetujuan sebagaimana syarat dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Apabilaanggaran dasar Perseroan Terbatas menentukan pemindahan hak atas saham harus dengan persetujuan Organ Perseroan terlebih dahulu, persyaratan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas harus dilakukan. Apabila anggaran dasar Perseroan Terbatas menentukan sebaliknya, maka Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak perlu dilakukan. Penulis menggunakanMetode penelitian Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus.Apabila anggaran dasar menentukan bahwa pemindahan hak atas saham harus dengan persetujuan Organ Perseroan namun tidak dilakukan, maka pemindahan hak atas saham dapat dibatalkan karena syarat subjektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi.Pemindahan hak atas saham melahirkan kesepakatan berupa keputusan para pemegang saham Perseroan Terbatas bawah tangan, kemudian Notaris mengotentikan menjadi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas.Kesepakatan tersebut menjadi objek yang tercantum dalam badan akta Notaris,apabila persyaratan mengenai pemindahan hak atas sahamnya harus dengan persetujuan Organ Perseroan namun syarat tersebut tidak dilakukan, makaNotaris melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkanakta Notaris tersebut batal demi hukum karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi.Apabila Notaris terbukti bersalah, maka Notaris harus bertanggungjawab.Sebaliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa penghadap bersalah, maka Notaris dibebaskan dari segala pertanggungjawaban. Kata Kunci: Pemindahan Hak Atas Saham, Anggaran Dasar, Organ Perseroan, Akta Notaris ABSTRACT Problems related to the transfer of rights to shares in a limited liability company often occur where the implementation should pay attention to the provisions stipulated in Law Number 40 of 2007About Limited Liability Companies and Articles of Association of Limited Liability Companies. The transfer of rights to shares does needs the role of the Company's Organ in terms of giving approval as a condition regarding the transfer of rights to shares referred in Article 57 paragraph (1) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must be carried out.Research method that used is Normative Jurisdiction and uses the law approach, conceptual approach, and case approach.In the event that the Articles of Association of the Limited Liability Company determine that the transfer of rights to shares must be approved by the Company's Organ, the transfer of rights to shares can be canceled because the subjective requirements of agreement are not fulfilled. The transfer of rights to shares gives rise to an agreement in the form of a decision of the shareholders of a Limited Liability Company that is made under the hand which is then brought before a Notary to be authenticated as a Deed of Decision of the Shareholders of the Limited Liability Company.The agreement becomes the object listed in the contents of the notary deed.which if the requirements regarding the transfer of rights to the shares must be with the approval of the Company's Organ but these requirements are not carried out, the Notary has committed an unlawful act resulting in null and void due to the objective requirements of agreement are not fulfilled.If a Notary is found guilty, accountability can be requested for the Notary. Conversely, if it can be proven that the appearer is guilty, then the Notary is freed from all liability. Key Words: The transfer of rights to shares, Articles of Association, Organs Of The Limited Liability Company, Notary DeedDOI :10.5281/zenodo.3470449
KONVERSI UTANG PERSEROAN TERBATAS MENJADI SAHAM TANPA PERSETUJUAN KREDITUR Horianto, Edwin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i1.870

Abstract

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan bagian daripada organ perseroan, pengaturan RUPS sebagai organ perseroan diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPT. Tugas dan wewenang daripada organ perseroan khususnya tugas dan wewenang RUPS diatur di dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa kewenangan RUPS adalah semua kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris. Bentuk atas kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris tersebut antara lain berkaitan dengan perubahan anggaran dasar serta penambahan modal di dalam suatu perseroan. Perkembangan mekanisme penambahan modal di dalam masyarakat saat ini sangat dinamis khususnya untuk mendukung kemajuan dunia bisnis yang sangat cepat sehingga mekanisme penambahan modal melalui bentuk konversi utang menjadi saham adalah salah satu cara untuk mempercepat kemajuan bisnis tersebut. Pengaturan konversi utang menjadi saham secara tidak langsung dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 35 UUPT bahwa pengalihan tagihan menjadi saham dapat dilaksanakan bila pemilik tagihan dalam hal ini kreditur menyetujui agar tagihan tersebut dirubah menjadi saham dalam perseroan. Syarat persetujuan di dalam pengalihan utang menjadi saham menjadi penting agar perbuatan hokum tersebut memiliki keabsahan dan dapat dilaksanakan. Persetujuan merupakan syarat agar suatu perbuatan hokum dapat terlaksana oleh karena itu syarat persetujuan tersebut telahdiatur di dalamKitabUndang-UndangHukumPerdataatau KUH Perdatakhususnya yang tercantum di dalamPasal 1320 syarat yang I KUH Perdata. PelanggaranatasketentuanPasal 1320 syarat I KUH Perdata tersebut dapat memberikan konsekuensi hokum berupa dibatalkannya perbuatan hokum tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme konversi utang menjadi saham merupakan perbuatan yang dibenarkan akan tetapi konversi utang tersebut wajib mendapatkan persetujuan daripada salah satu pihak agar tidak terjadi suatu pelanggaran terhadap hak orang lain serta dapat menciptakan suatu kepastian hokum dan keadilan hukum dalam penerapannya.Kata kunci :Persetujuan, Utang, Kewenangan, Konversi.ABSTRACTThe General Meeting of Shareholders or GMS is part of the company's organs, and is regulated in the provisions of Article 1 point 2 of the Company Law. Its duties and authorities are regulated in the provisions of Article 75 paragraph (1) of the Company Law, which stipulates that the authority of the GMS is all authority not given to the board of directors or commissioners. The form of said authority is, among others, related to changes in the articles of association and capital increase. The development of capital increase mechanism in our present society is very dynamic, to cope with rapid progress in the economy. One of the capital increase mechanism is through the conversion of debt into shares. The arrangement of conversion of debt into shares is indirectly included in the provisions of Article 35 of Company Law that the transfer of bills into shares can be carried out if the owner of the bill, in this case the creditor, agrees that the bill be converted into shares in the company. The agreement in the conversion of debt into shares becomes important so that legal actions are legitimate and can be done. The element of agreement is one of the elements needed for the validity of a legal act to be carried out, as regulated in Article 1320 number 1 of the Indonesian Civil Code (hereinafter referred to as the Civil Code). The violations of that provision may result in the cancelation of the underlying contract of said legal action. Therefore, it can be seen that the mechanism of converting debt into shares is allowed, but it may only be done with the consent of interested parties, so that their rights are not violated, and therefore ensures legal certainty and legal justice in its application.Keywords: Agreement, Debt, Authority, Conversion.DOI :10.5281/zenodo.3470453
KETERBUKAAN INFORMASI PAJAK PASCA DIKELUARKANNYA PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN Santoso, Belinda Carissa
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i1.871

Abstract

Kegiatan penghindaran diri dari membayar pajak yang paling sering dilakukan oleh wajib pajak individu adalah dengan melarikan uang tabungannya ke negara lain. Praktik melarikan dana keluar negeri bukanlah hal baru di dunia perpajakan internasional sehingga banyak negara yang berusaha mencari cara untuk mencegah hal tersebut. Automatic Exchange Of Information merupakan sebuah rencana dari negara G20 dan diinisiasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development mengenai sistem pendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. Dengan sistem ini, wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain dapat terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. Indonesia sebagai negara yang menyepakati AEoI, mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. PERPPU 1 Tahun 2017 ini memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh akses informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya. Pada dasarnya maksud dari pemberian wewenang ini agar DJP dapat menguatkan basis data perpajakan sehingga anggaran negara dapat terpenuhi dengan baik setiap tahunnya, serta memberantas penjahat-penjahat pajak dunia. Dengan adanya PERPPU ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kebocoran data informasi keuangan nasabah dalam negeri yang dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti terjadinya jual beli data nasabah, keinginan menabung wajib pajak dalam negeri semakin berkurang karena munculnya rasa takut dan tidak nyaman seolah-olah kondisi keuangan wajib pajak ditelanjangi di negara sendiri, sehingga kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan menjadi berkurang dan masyarakat lebih memilih menyimpan dananya dalam bentuk tunai atau investasi berupa tanah atau bangunan.Kata Kunci: Automatic Exchange of Information, Kerahasiaan Bank, dan Keterbukaan Informasi Pajak.  ABSTRACT The tax avoidance activity that is most often carried out by individual taxpayers is to flee their savings to other countries. The practice of escaping funds out of the country is not a new matter in the world of international taxation, so many countries are trying to find the way to prevent this. Automatic Exchange of Information is a plan from G2O countries and was initiated by the Organization for Economic Cooperation and Development regarding a system which supports the exchange of taxpayer accounts information between countries. With this system, taxpayers who have opened account in other country will be able to be tracked directly by the tax authorities of their home country. Indonesia as one of the countries that have agreed on AEoI, issues a Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2017 regarding Access to Financial Information for Tax Purposes. Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2017 gives authority to the Directorate General of Taxes to obtain access to the financial information for tax purposes from financial service institutions that carry out activities in the banking sector, capital market, insurance, other financial service institutions, and / or other entities categorized as financial institutions in the field of taxation. Basically the purpose of this authorization is for Directorate General of Taxes to strengthen taxation database so that the state budget can be fulfilled well every year, and to eradicate world tax criminals. With this PERPPU, it doesn't rule out the possibility of leakage of domestic customers‘ financial information that can cause various kinds of risk such as buying and selling customers’ data, the desire to save by domestic taxpayers is deacreasing due to the fear and discomfort as if the taxpayers' financial condition is stripped naked in their own country, so their trust in financial service institutions is reduced and people prefer to save their money in cash or invest it in the form of land or building.  Keywords : Automatic Exchange of Information, Bank Secrecy, and Tax Information DisclosureDOI :10.5281/zenodo.3470455
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS Marpaung, Maraja Malela
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i1.872

Abstract

Pasal 13 UUJN mengatur bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Ketentuan Pasal 13 UUJN tersebut berkaitan erat dengan KUHAP yang merupakan hukum acara formil, dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP mendefinisikan upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berkaitan dengan upaya hukum dan Pasal 13 UUJN sesungguhnya notaris masih memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam hal ini dengan mengajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sesungguhnya karena tidak adanya keselarasan antara UUJN sebagai hukum materiil dan KUHAP sebagai hukum formiil, maka tidak mencerminkan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. Selanjutnya dalam hal notaris telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN, namun berdasarkan putusan peninjauan kembali diputus tidak bersalah. Maka notaris berhak menuntut pemulihan hak-hak yang dimilikinya. Salah satu hak yang pasti akan diminta oleh notaris yaitu berkaitan dengan statusnya sebagai notaris, maksudnya meminta pengangkatan kembali sebagai seorang notaris karena sebelumnya telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN. Namun karena tidak diatur mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan kembali notaris dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan terkait, maka dalam hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah kekosongan hukum dan tidak mencerminkan perlindungan hukum bagi para notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum.Kata kunci : notaris, pemberhentian secara tidak hormat, peninjauan kembali, pengangkatan kembaliABSTRACTArticle 13 UUJN governs that the notary was dismissed with disrespect by the minister because it was sentenced to imprisonment based on a court ruling that had acquired the legal force remained because of a criminal offence threatened with a prison sentence of 5 ( Five) years or more. The provisions of article 13 of the UUJN are closely related to the criminal CODE which is the law of the event, in the provision of article 1 Figure 12 KUHAP defines a legal effort i.e. the right of defendant or public prosecutor to not accept a court ruling in the form of resistance Appeals or the appeal or the criminal right to apply for a review in respect of and in the manner governed by this law. With regard to the efforts of the law and Article 13, indeed, notary still has the right to prove his innocence, in this case by submitting a review pursuant to the provisions of article 263 paragraph (1) of the criminal CODE. Indeed, because of the lack of harmony between the CONSTITUTION as material law and the criminal CODE as the law of Formiil, it does not reflect a legal certainty and legal protection for notary who is litigated or is dealing with Legal issues. Furthermore, in case of notary has been disrespectfully dismissed pursuant to article 13 UUJN, but based on the verdict of review was not guilty. The notary is entitled to claim the restoration of its rights. One of the rights that will be bound to be asked by a notary public is related to his status as a notary, meaning requesting a reappointment as a notary because it has previously been dismissed disrespectfully based on article 13 UUJN. However, due to unregulated procedures and mechanisms for reappointment of notary public in UUJN and related legislation, in this case it can be said as a legal void and does not reflect legal protection for A notary who is litigated or is dealing with legal issues. Keywords :notary, disrespectful dismissal, reconsideration, reappointmentDOI :10.5281/zenodo.3470457

Page 2 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) More Issue