cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 649 Documents
 35   36   37   38   39 
PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI WANITA ( KOPWAN ) "INSAN SEJAHTERA" OLEH DEBITUR YANG WANPRESTASI Purwanto, R Hari
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i1.491

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kredit pada Koperasi Wanita (KOPWAN) "Insan Sejahtera" oleh Debitur yang Wanprestasi. Hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya kegiatan koperasi pada unit simpan pinjam atau yang dikenal dengan nama koperasi kredit, Koperasi kredit ini bertujuan untuk membantu sesama koperasi lain, anggota koperasi atau masyarakat dalam hal permodalan untuk mengembangkan usaha dengan mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan sesuai dengan kemampuan peminjam. Akan tetapi pada pelaksanaan perjanjian simpan pinjam tersebut terjadi beberapa kendala terutama dalam hal wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan debitur yang wanprestasi dan bagaimanakah penyelesaian debitur yang wanprestasi pada Koperasi Wanita (Kopwan) "Insan Sejahtera". Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis-sosiologis yang artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju indentifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution). Hasil penelitian disimpulkan bahwa pada proses pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Wanita ( Kopwan ) "Insan Sejahtera", pihak Koperasi perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota koperasi untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu. Dan apabila wanprestasi tersebut maka penyelesaian diutamakan melalui musyawarah mufakat berdasarkan asas kekeluargaan, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian wanprestasi maka dari pihak Koperasi Wanita (KOPWAN) "Insan Sejahtera" melakukan tindakan yaitu barang yang dijadikan jaminan pada kontrak perjanjian simpan pinjam akan dijual untuk pelunasan hutang kepada koperasi. Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Koperasi, Wanprestasi
PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH Nasichin, Mochammad
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i1.492

Abstract

Tindakan orang yang demikian ini dikenal azas ne bis in idem.  Secara harfiah diterjemahkan menjadi tidak untuk yang kedua kali. Artinya terhadap pihak yang sama dan obyek yang sama serta dengan alasan yang sama  pula,  tidak diperbolehkan untuk diajukan gugatan kembali. Untuk menjawab dalam permasalahan penelitian ini akan digunkan beberapa pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan banding. Keseluruan pendekatan ini digunakan dan mula pertama pengumpulan fakta, klarifikasi hakekat permasalahan hukum, identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan, serta penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pengajian terhadap masalah perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren, memberikan pengertian penelitian hukum kepustakaan yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum. Hasil kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini bahwa : Pada dasarnya untuk memenuhi kriteria azas ne bis in idem, suatu gugatan meliputi obyek gugatan  yang sama, dasar atau alasan  gugatan yang serta pihak-pihak yang bersengketa sama,  walaupun tidak secara tegas dicantumkan didalam peraturan akan tetapi didalam kenyataannya tidak jarang dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara; Didalam perkara sebagaimana terdaftar dalam register nomor: 21/Pdt.G/2000/PN.Gs., pada dasarnya cukup alasan untuk dikatakan memenuhi syarat diputus ne bis in idem, mengingat bahwa sebelumnya perkara dengan daftar register nomor: 04/Perdata/1957/PN.Gs. dengan obyek sengketa yang sama, dan alasan yang sama, dengan pihak-pihak yang sama walaupun tidak persis, akan tetapi pada hakekatnya sama, sebab para penggugat dalam kedua perkara tersebut adalah berasal dari keturunan orang yang sama. Demikian juga dengan pihak tergugat, pada prinsipnya adalah juga berasal dari keturunan yang sama.
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE Suhartanto, Suhartanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i1.493

Abstract

Pada pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian terhadap masalah perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren, memberikan pengertian penelitian hukum keperpustakaan yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua putusan abritase dapat dieksekusi mengingat adanya kesulitan-kesulitan dalam peaksanaannya seperti halnya dalam pelaksanaan atau eksekusi tidak menjadi ilusoir atau menang diatas kertas aja yaitu perlu upaya penting dengan cara mengajukan sitas eksekusi atas barang-barang milik termohon, agar jaminan bahwa kewajiban untuk membayar sejumlah uang dapat diwujudkan.Kata Kunci  :  Arbitrase, Putusan
PROBLEMATIKA HARTA BERSAMA ATAS NAMA SEORANG DALAM PERKAWINAN Suyanto, Suyanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i1.494

Abstract

Perkawinan mempunyai akibat yang cukup penting di dalam hubungan hukum antara suami istri.Tidak saja hubungan hukum tapi juga timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perkawinan yang diharapkan akan dapat mendatangkan kebahagiaan dan menjadi kekal abadi, dalam kenyataannya kadang-kadang tidak dapat dipertahankan dan pada akhirnya terjadi penceraian. Dengan putusnya perkawinan karena penceraian itu bukan berarti permasalahan selesai begitu saja, hal ini biasanya akan diikuti dengan pertengkaran-pertengkaran, karena saling memperebutkan dan mempertahankan hartanya masing-masing. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi, apabila kedua belah pihak sebelumnya melangsungkan perkawinan, menyadari pengertian harta sbersama serta pembagiannya dan yang utama kegunaan harta benda dalam keluarga, niscaya perkawinan akan dapat dipertahankan.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum  normatif,yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif yaitu: "pengkajian terhadap masalahperundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren". Dalam hal ini hokum sebagai kaidah positifyang berlaku pada suatu waktu tertentu dan terbit sebagai produkhukum dan suatu sumber kekuasaan tertentu yang berlegitimasi. Penelitian hukumnormatif ini bersumber dan bahan-bahan hukum, bahan-bahan hukum yang berupa sumber informasi tentang hukum, yang pada dasarnya dilakukan dengan suatupenelusuran literatur hukum, yaitu usaha menemukan norma hukum terutama yang tertulis,   baik   terhadap   peraturan   perundang-undangan,   perjanjian   ataupun yurisprudensi.Masalah harta bersama atau harta persatuan cuma diatur dalam 3 pasal Undang-undang Perkawinan dan beberapa pasal dalam KUH Perdata dengan mengetahui harta bersama. Undang-undang tentang perkawinan menyebutkan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tidak menjelaskan lebih lanjut.Tidak diaturnya dalam Undang-undang Perkawinan maslah bukti pemilikan harta bersama, hal ini diharapkan para pihak suami dan istri harus mengerti sendiri. Memang dalam teori maupun dalam Undang-undang Perkawinan atau Hukum Perdata tidak ada permasalahan sepanjang suami istri mengerti sendiri. Akan tetapi bagaimanakah dengan peraturan-peraturan lain, yang  ada sangkut pautnya denganharta bersama. Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyebutkanbahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami isteri untuk memilikiharta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suamiatau isteri yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya pihaklain berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu, Harta bawaanyang mereka miliki sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak. Kata Kunci: Harta Bersama, Atas Nama Seorang, Perkawinan
REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 22/PID.B/2014/PN.GSK) Arkisman, Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v4i2.496

Abstract

Narkotika  adalah  obat/ bahan  berbahaya,  yang  dapat  mengakibatkan  ketergantungan  bagi  jiwa  pemakainya,  serta  dapat  mengakibatkan  kehancuran  fisik  maupun  mental.  Narkotika  sebenarnya  dipakai  dalam  dunia  kesehatan  dan   digunakan  untuk  membius  pasien,  akan  tetapi  banyak  orang  yang  salah  mempergunakan  narkotika.. penyalahgunaan  narkotika  akhir-akhir  ini  semakin  meningkat  tak  hanya  orang  dewasa  melainkan  remaja  dan  anak-anak  juga  ikut  menyalahgunakannya.  Korban  penyalahgunaan  atau  orang  yang  menyalahgunakan  narkotika  merupakan orang  yang  sakit  yang  wajib  menjalani  rehabilitasi.  Tak  hanya  sekali  memakai  tetapi  akan  bergantung  pada  barang  haram  tersebut,  meskipun  dalam  undang-undang  secara tegas  tidak  boleh  menyalahgunakan  narkotika  kecuali  untuk  penelitian.  Cara  yang  ampuh  untuk  penyalahguna  narkotika  adalah  mengrehabilitasi  mereka  yang  kecanduan  narkotika  walaupun  ada  unsur  pidananya,  dengan  cara  rehabilitasi  pengguna  narkotika  akan  di  didik  dan  dibina  agar  kelak  tidak  terjerumus  ke  dalam  dunia  gelap  narkotika  lagi.  Kata Kunci : Penyalahguna, Narkotika, Rehabilitasi.
PELAKSANAAN SISTEM KERJA OUTSOURCING DI KABUPATEN GRESIK Purwanto, R Hari
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v4i2.497

Abstract

Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh induk peraturan mengenai ketenagakerjaan yang bersumber pada  hukum perikatan sebagaimana termaktub pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai Hukum Perikatan yang kemudian terurai lagi pada Buku Ketiga Tentang Perjanjian.  Pada awalnya, konsentrasi pemegang otoritas ketenagakerjaan lebih banyak tertuju pada upaya perlindungan bagi pihak  yang dipandang lemah    Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada Undang-Undang terakhir mengenai Ketenagakerjaan yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan muncul pengaturan khusus mengenai perikatan antar institusi yakni pada ketentuan Pasal : 64, 65 dan 66. Khusus mengenai  Penyediaan Jasa Pekerja   atau banyak disebut sebagai outsourcing  dan pemborongan pekerjaan.            Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas banyak terjadi pelanggaran syarat-syarat outsourcing di Kabupaten Gresik, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh outsourcing tidak diberikan oleh pengusaha secara maksimal, sedangkan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terkendala karena adanya kelemahan dalam sistem hukum ketenagakerjaan, baik substansi, struktur maupun kulturnya.Kata kuci : Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja
PEMBAGIAN TIDAK SEIMBANG ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN ( Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 674/Pdt.G/2013/PA.Gs ) Nasichin, Mochammad
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v4i2.498

Abstract

Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan Suami Istri secara bersama–sama selama masa dalam ikatan perkawinan Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pembagian harta bersama, akibatnya timbul kesulitan bagi para pihak penyelenggara hukum untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan harta bersama. Maka kehadiran Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan defenitif pelembagaan harta bersama yang dimuat dalam buku I Hukum Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembagian harta bersama berpegang pada kompilasi hukum Islam pasal 96 dan 97 Ketentuan tersebut di atas, dimana pasal 97 yang menentukan janda atau duda cerai hidup  masing-masing berhak mendapat separuh itu semua adalah ketentuan berdasarkan standart normal, dalam arti suami sebagai kepala keluarga mencukupi kebutuhan keluarga baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Bagaimana pembagian harta bersama setelah bercerai, apabila istri blebih dominan dalam hal mencari harta melalui putusan Pengadilan Agama Gresik No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs ditempuh dengan prosentase 1/3  untuk suami dan 2/3 untuk istri hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan hakim yang menilai istri seharusnya menjadi tanggungjawab suami justru istri yang membanting tulang mengumpulkan harta benda, sedangkan suami yang seharusnya lebih intensif mencukupi kebutuhan rumah tangga ternyata hanya pasif dan hanya menikmati hasil jerih payah istri. Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama
KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SATANDAR PERBANKAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Effendi, Prihatin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v4i2.499

Abstract

Seiring dengan meningkatnya dunia perbankan dewasa ini khususnya di bidang perkriditan seperti kredit pembelian mobil menjadikan pelaku usaha perbankan semakin meningkatkan perkembangannya.untuk melindungi konsumen dari perjanjian standar baku yang dibuat oleh pelaku usaha, maka ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: mengenai larangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan penyelesaian masalah, dengan membahas beberapa pengertian yaitu pengertian perjanjian, kedudukan para pihak dalam perjanjian ditinjau dari KUHPerdata dan UUPK, dan peran UUPK dalam memberikan perlindungan hukumdebitur selaku konsumen.  Kata Kunci: lembaga perbankan, perjanjian standar, perlindungan hukum debitur.
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PENERIMA JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH Kurniawan, Rizki
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v4i2.500

Abstract

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau cautie Zekerheid atau caulie mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum debitor terhadap barangnya. Obyek Hak Tanggungan yaitu hak atas tanah dengan membedakan benda bergerak dan tidak bergerak, benda terdaftar dan tidak terdaftar. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yang menganut asas pemisahan horizontal dan asas nasionalitas (proteksi terhadap hak atas tanah tertentu, Hak Milik, Hak Bangunan, dan Hak Guna Usaha). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasar penjelasan umum pasal 14, irah-irah yang dicantumkan pada Sertifikat Hak Tanggungan dalam ketentuan pada ayat 2 dan 3 ini, dimaksud untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  Kata Kunci     :     Jaminan, Hak Tanggungan, Debitur, Kreditur
PEMBUKTIAN ANAK DENGAN BAPAK BIOLOGISNYA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO : 46/PUU-8/2010 Suyanto, Suyanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v4i2.502

Abstract

Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-8/2010, anak luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, melainkan juga dengan bapak biologis yang telah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Dewasa ini kita mengenal teknologi tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat genetis seseorang. Penggunaan tes DNA yang penyelesaiannya berkaitan dengan pelacakan asal-usul keturunan dapat dijadikan sebagai bukti primer, yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat dengan bukti lainnya. Ketika dapat dibuktikan bahwa anak luar kawin tersebut merupakan anak dari perkawinan tidak sah orang tuanya, maka dengan prosedur yang telah ditetapkan undang – undang, dapat diangkat derajatnya menjadi anak sah. Anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan menurut hukum, dia berhak mendapatkan hak – haknya sebagai anak sah yang telah dibuktikan dengan akta otentik. Hak – hak tersebut bukan hanya hak keperdataan melainkan juga terkait hak – hak administrasi. Kata kunci : Putusan, anak luar kawin, keperdataan, administrasi

Page 37 of 65 | Total Record : 649

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015) More Issue