cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 649 Documents
 34   35   36   37   38 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 Suhartanto, Suhartanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v6i2.477

Abstract

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum Potensi kejahatan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan internet lebih sering dikarenakan akibat kurangnya sikap bijaksana atau sikap kehati-hatian dalam penggunannya. Kejahatan di dunia maya diistilahkan sebagai cybercrime yang telah muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media internet.Namun, salah satu kasus atau kejahatan cyber yang sangat marak terjadi di Indonesia adalah kasus pencemaran nama baik Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Hal ini telah diatur kedalam Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik turut membawa polemik, yakni kebebasan berpendapat sebagai hak-hak dari Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal jauh sebelumnya pemrintah telah menetapkan prinsip dasar berpendapat dimana prinsip tersebut memuat hak dan pengecualian (kewajiban) agar dapat memiliki rasa pertanggungjawabannya. Meskipun masyarakat awam telah menilai bahwa UU ITE telah membatasi kebebasan berpendapat, namun hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar jika melihat dari prinsip dasar kebebasan berpendapat tersebut. Kata Kunci:Cybercrime, Pencemaran Nama Baik, Kebebasan Berpendapat, HAM, UU ITE. DOI: 10.5281/zenodo.1468360
PENERAPAN UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAN RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP STUDI KASUS PERKARA No.42/Pid.B/2011/PN.GS. DI KABUPATEN GRESIK Purwanto, R Hari
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i2.479

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga Penerapan Undang –Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap studi kasus perkara No. 42/Pid.B/2011/PN.GS di kabupaten Gresik. Dengan adanya penelitian ini supaya kita bisa mengetahui  tindakan – tindakan apa saja yang membuat kita sadar akan tindakan yang membuat orang teluka yang akan menyebabkan kekerasan rumah tangga (KDRT). Metode penelian kita laksanakan di Pengadilan Negeri Gresik untuk mengetahui kepastian Hukum bagi korban Kekerasan Rumah tangga (KDRT) dalam menangani tindak pidana tersebut. Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara pihak Polwiltabes Gresik dan LBH P2I atau orang yang ada kaitannya atau relevan dengan pokok permasalahan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran literatur atau kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor kultur berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Gresik . Ketiga hal tersebut juga sangat berkaitan erat satu sama lain dimana karena adanya kondisi ekonomi yang miskin mengakibatkan masyarakat tidak menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan mempengaruhi pola pikirnya termasuk dalam mengarungi rumah tangga sehingga tidak dapat dihindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan kaum gender terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya mereka memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya ketidakadilan gender, dimana kaum perempuan dianggap kaum yang lemah, kemudian masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, cukup rumit untuk dihadapi karena masalah ini sangat sarat dengan nilai-nilai agama serta norma sosial budaya dan berada di lingkup pribadi. Kata Kunci  :  Kekerasan Dalam Rumah Tangga DOI: 10.5281/zenodo.1470091
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUMATAS TINDAKAN MALPRAKTEK OLEH DOKTER DALAM MENJALANKAN PENGOBATAN TERHADAP PASIEN YANG MENGAKIBATKAN KONDISI FISIK PASIEN CACAT SEUMUR HIDUPDITINJAU DARI UNDANG UNDANG PRAKTEK KEDOKTERAN NOMOR 29 TAHUN 2004 DAN UNDANG UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009” Mashudi, Mashudi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i2.480

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa akibatnya bila Dokter melakukan tindakan medis tidak berdasarkan Standart Oprasonal Prosedur (SOP). Bagaimana sangsi hukum bagi dokter yang melakukan malpraktek medis menurut ketentuan hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi        Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal/normatif, dan sifat penelitian hukum doktrinal preskriptif dan teknis atau terapan. Dengan pendekatan perundang undangan (Statute Approach), dan Pendekatan kasus (Case Approach). Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap  kasus kasus yang  berkaitan dengan  isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sumber data dalam penelitian hukum doktrinal terdiri atas: Bahan hukum primer  dan Bahan hukum sekunder yang meliputi  :Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009   Tentang   Kesehatan, Undang undang  Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman/Undang-undang republik indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah sakit, Kode etik  kedokteran Indonesia, Putusan hakim UU No 10 Tahun 2004,  putusan pengadilan  , Buku teks,  pembuatan peraturan perundang-undangan, Jurnal hokum, Kamus. Langkah2 Penelitian Hukum dengan , Identifikasi fakta hokum, Pengumpulan bahan bahan hukum, Telaah atas isu isu hokum, Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu  hokum, Memberikan preskripsi Kata kunci       :   Mal praktek medis, standart oprasional prosedur, sanksi hukum DOI: 10.5281/zenodo.1470103
PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA (BW) Nasichin, Mochammad
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i2.481

Abstract

Konsep hidup berkeluarga mempunyai tujuan Perkawinan yaitu Menciptakan kehidupan yang sakinah, Mawadah warohma , dengan  membina sebuah mahligai rumah tangga atau kehidupan berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim. Kehidupan sakinah itu dapat diwujudkan jika dimulai dengan  menetapi norma agama,norma hukum, norma sosial dijadikan dasar menyusun  rumah tangga bahagia. Sedangkan kondisi riil saat ini justru norma norma itu  banyak dikesampingkan  dan diabaikan, maka ditemukan dugaan sementara penyebab terjadinya penyimpangan  perilaku, dalam konteks perkawinan wanita hamil  semakin merebak bergerak  dan berkembang seolah tak dapat dicegah dan ditahan sehingga tak terkendalikan lagi.  Dengan adanya kompilasi hukum islam secara tidak langsung membuka suatu jalan legalitas perzinaan sebagai imbas dari adanya pemberian ijin perkawinan bagi wanita hamil yang di sebabkan oleh perzinaan yang dilakukan oleh wanita dan  pasangan lelakinya . Padahal semestinya tidak demikian!Sedang  metode penelitian hukum normatif, adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan caramembandingkan undang-undang. Maksudnya adalah membandingkan dua teori hukum yang berkaiatan dengan obyek penelitian tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah(Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam), dan undang- undang Hukum Perdata  (Burgerlik Wetboek). DOI: 10.5281/zenodo.1470113
NETRALISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI APARATUR NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Effendi, Prihatin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i2.482

Abstract

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.            Penelitian ini menggunakan  metode yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum  yang digunakan adalah hukum primer, sekunder, dan tersier.Pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka (library research). Bahan hukum yang telah diperoleh diolah secara sistematis dengan membuat klasifikasi berdasarkan peraturan perundang- undangan, teori serta pendapat para ahli, dan dianalisa secara kualitatif.Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai petugas publik yang diatur dalam norma pemerintahan merupakan proses penyediaan layanan sipil dan jasa-jasa publik.Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari aparatur negara diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar berdayaguna dan berhasil guna, memiliki kepekaan, tanggap dan kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil, termasuk kode etiknya Peran Netralitas Pegawai Negeri Sipil harus melekat dan bebas pengaruh politik, sikap adil dan jujur dalam berinteraksi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999  yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004   pasal 2 ayat (1), (2). Pegawai negeri sipil  merupakan bagian dari aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional, bertanggung jawab,  bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik disamping itu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat  tetap menjaga netralitas dan bebas dari pengaruh partai politik. Kata kunci : Netralisasi, Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Negara DOI: 10.5281/zenodo.1470129
ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HARTA BAGI ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Kurniawan, Rizki
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i2.483

Abstract

Wasiat wajibah bagi anak angkat, menyangkut rasa keadilan dengan ukuran kesejahteraan dan kehidupan dimasa yang akan datang dari anak angkat tersebut. Beberapa hal praktek anak angkat dilakukan dalam kehidupan umat Islam, yang tentunya dilatarbelakangi berbagai pertimbangan kemanusiaan, salah satunya adalah untuk meningkatkan derajat dan menolong anak yatim serta orang miskin, tidak jarang justru eksistensi anak angkat dalam keluarga terlihat lebih dekat dengan orang tua angkatnya, konflik horizontal diantara anak angkat dan keluarga sedarah mengenai harta warisan sudah sering terjadi, dan terkadang menimbulkan kegelisahaan dalam masyarakat, yang prinsipnya mengenai rasa keadilan dan kemanusiaan.Sedangkan masalahnya adalah perolehan harta anak angkat melalui wasiat wajibah dan pandangan masyarakat Islam terhadap wasiat wajibah dalam rangka pemberian rasa keadilan bagi para ahli waris.Dalam metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kata Kunci : Harta, Waris, WajibahDOI: 10.5281/zenodo.1470137
Efektivitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Suyanto, Suyanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i2.484

Abstract

Narapidana adalah anggota masyarakat, berasal dari masyarakat, merugikan masyarakat, tetapi juga karena sedikit banyak ada kesalahan dari masyarakat sendiri dan kembali ke masyarakat.Dengan perlunya mempersiapkan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dan menerima kembali bekas narapidana sebagai anggota masyarakat, maka narapidana sendiri harus dapat menyesuaikan dirinya dengan masyarakat.Dalam proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa. pelepasan bersyarat, dimana masa pelepasan bersyarat ini mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada umumnya.Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan narapidana setelah selesai menjalani pelepasan bersyarat dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pelepasan bersyaratdi Balai Bispa yang menangani secara langsung terhadap pembinaan narapidana yang dilepas bersyaratmaka dapatlah dikatakan bahwa hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pelepasan bersyarat adalah cukup berhasil, dimana Para narapidana sebagian telah dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik dan telah mendapat pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tujuan pokok pemasyarakatan. Dengan kata lain pembinaan di lembaga pemasyarakatan tersebut berhasil. Atau dapat juga dikatakan bahwa peraturan mengenai pelepasan bersyarat tersebut adalah efektif. Kata Kunci:Narapidana, Pelepasan Bersyarat, Pembebasan, Efektivitas, Pembinaan DOI: 10.5281/zenodo.1470151
EFFEKTIFITAS ALAT BUKTI PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA SIDANG PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI GRESIK Arkisman, Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i1.485

Abstract

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai obyek sengketa yang dapat dijadikan bahan oleh hakim dalam pertimbangan saat menjatuhkan putusan, maka hakim perlu mengadakan atau melakukan siding pemeriksaan setempat (desente) sebab tidak semua alat bukti tersebut dapat dihadirkan ke muka persidangan. Sehingga berdasarkan latar belakang dari Skripsi dapat diajukan dua pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu (1) Apa yang dimaksud alat bukti pemeriksaan setempat pada perkara perdata (2) Bagaimana kedudukan alat bukti pemriksaan setempat pada sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri khusunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 47/Pdt.G/2011/PN.Gs. sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulisadalah metode yuridis – normative yang menggunakan data sekunder, primer, maupun tersier. Dan penelitian yang dilakukan merupakan hasil pemeriksaan setempatyang pada hakikatnya merupakan fakta persidangan dan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam keputusannya. Sehingga pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas yaitu tergantung pada penilaian dan keyakinan hakim. Kata kunci:  Alat bukti, Pemeriksaan Setempat, Perkara Perdata.
Efektifitas Program 4 Pilar Terhadap Tumbuhnya Rasa Nasionalisme dan Perilaku Masyarakat Yang Taat Hukum Basid, Abdul
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i1.486

Abstract

Munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. sejak abad 19 dan 20 mulai muncul benih-benih rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi bangsa-bangsa diasia dan afrika khususnya Indonesia banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia, salah satunya kenangan kejayaan masa lalu. bangsa Indonesia akan maju bila masyarakatnya memiliki nasionalisme yang tinggi. namun perkembangan zaman yang semakin maju, malah memudarnya rasa nasionalisme. nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. dengan hal ini pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa dihadapan dunia, namun dengan mewujudkan rasa nasionalisme dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Ningsih, Dwi Wachidiyah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i1.490

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, di sisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga sering berakibat menelantarkan anak. Anak sebagai buah hati sering terlupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku. Apalagi adanya perilaku yang menyimpang dari lingkungan sekitar dan tayangan televisi yang menjurus kepada tindak pidana yang sering disaksikan oleh anak tanpa ada bimbingan dari orang tua. Karena kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering melakukan tindakan atau perilaku yang merugikan dirinya sendiri ataupun masyarakat metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan masalah. dalam penelitian ini dapat disimpulkan 1. Dalam penyelesaian penyidikan, dapat tempuh dengan dua cara Yang pertama secara represif adalah suatu usaha untuk mengatasi tindak pidana anak melalui jalur hukum. Yang kedua adalah penyelesaian secara preventif adalah upaya pihak kepolisian untuk memberi wadah atau bimbingan kepada anak untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak dalam kehidupannya, hal ini juga kewajiban bagi orang dewasa, baik sebagai orang tua, sebagai guru, maupun sebagai masyarakat untuk membimbing anak menuju ke arah kedewasaan dan berperilaku yang bertanggung jawab. 2. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak di bawah umur terdapat beberapa hambatan yang dihadapi penyidik yaitu: Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang­undang pengadilan anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP(Pasal 43 No.3 Tahun 1997). Pada pasal 17 KUHAP, Persoalan yang sering muncul adalah dalam menentukan "diduga keras" atau "bukti permulaan" sebab penyidik bisa salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak.

Page 36 of 65 | Total Record : 649

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015) More Issue