cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 649 Documents
 61   62   63   64   65 
Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf untuk dibagikan sebagai Harta Warisan Masyhadi, Salsabil
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2765

Abstract

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang UUPA disebutkan bahwa hak milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan Sosial akan diakui dan dilindungi. Badan-Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Dapatkah dilakukan penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan ditinjau dari Undang-Undang Perwakafan. (2) Penarikan kembali tanah wakaf jika peraturan perundang-undangan perwakafan memperbolehkan. (3) Bagaimana kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim terhadap Undang-Undang Perwakafan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Sm. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini adalah (a) Dokumen berupa Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg. (b) Studi kepustakaan dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah mengenai perwakafan tanah. (c) Wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Semarang, PPAIW Kecamatan Semarang Barat, dan Kasub. Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kembali tanah wakaf dapat dilakukan jika dalam pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat dan rukun wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg wakaf dibagikan menurut nilai harganya. Kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/pdt.G/2003/PA.Smg sudah tepat. Simpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah pertama, penarikan kembali tanah wakaf dapat dilakukan jika wakaf yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Kedua, penarikan kembali tanah wakaf dilakukan sesuai dengan nilai harganya. Ketiga, kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg sudah tepat. Saran penulis ketika akan melakukan perwakafan sebaiknya dimusyawarahkan dengan anggota keluarga, setelah melakukan ikrar segera dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan.
Faktor Tingginya Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Banjar (Studi Kasus di Desa Batulawang Kecamatan Pataruman) Ghinaa Husna Fithriyyah; Rizka Batara Siregar
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i2.2771

Abstract

Dalam hukum Islam, batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan memang tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang baligh (dewasa). Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal usia perkawinan bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur. Perkawinan dalam Islam salah satunya mensyaratkan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sudah balig, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi, mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Perkawinan bagi pasangan yang masih dibawah umur dapat dilakukan dengan cara mengajukan dispensasi nikah. Penelitian ini dilakukan secara studi lapangan melalui wawancara dan observasi di desa Batulawang Kecamatan Pataruman. Adapun hasil dari penelitiannya ini yaitu faktor yang menyebabkan tingginya nikah dibawah umur yaitu faktor pergaulan,faktor agama dan faktor tradisi atau budaya.
Implementasi Pemberian Tanggapan Keberatan Pemohon Informasi Publik Pada Komisi Informasi Di Sumatera Barat Maulana Ghalib As Shidqie; Ardiansah; Bagio Kadaryanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2788

Abstract

Di era globalisasi akses terhadap segala informasi sangat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan khususnya tentang dunia usaha (swasta). Selama ini kecenderungan dunia usaha yang justru lebih memanfaatkan teknologi informasi dan lebih terbuka terhadap kinerja usahanya kepada publik. Namun seiring waktu dengan berkembangnya pemahaman tentang Negara Hukum Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, akses terhadap kinerja dan informasi pemerintahan kini menjadi suatu fenomena global. Untuk itulah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan dibentuknya Komisi Informasi, termasuk Komisi Informasi di Daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kebebasan memperoleh informasi publik merupakan elemen penting mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan roda organisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain untuk mendorong pemerintahan yang akuntabel. Kebebasan dan kemudahan untuk memperoleh informasi adalah sebagai sarana kehidupan berdemokrasi. Untuk itu kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan. Maka dengan demikian sudah semestinya rakyat juga berhak mengkritisi dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah. Untuk menyongsong sebuah masyarakat yang demokratis memerlukan dukungan perangkat hukum dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara. Salah satu cara memperkuat kontrol masyarakat itu adalah dengan adanya jaminan untuk memperoleh informasi.
Analisis Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Ganti Rugi Mengenai Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dharma Putra, Surya; Young, Jonathan; SusantoTundjung , Felix
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2789

Abstract

Tanah merupakan salah satu dari beragam ciptaan Tuhan, yang mana setiap manusia berhak memanfaatkannya. Di era modern ini, Hukum Pertanahan sudah berkembang pesat yang mengatur mengenai beragam hal. Terutama mengenai kepemilikan tanah. Dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum, proses yang dijalankan sangatlah memakan waktu dan terkadang tidak menemukan titik temu. Dan selama ini, sudah ada beberapa peraturan yang kemudian muncul mengenai Pemerolehan dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum beserta ganti ruginya.
Relevansi Kadar Pemberian Nafkah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Masyarakat Aldhi Wijaya, Jufri
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2790

Abstract

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melangsungkan kehidupan. Menjaga kelanggengan suatu pernikahan dengan rukun, penuh cinta dan kasih sayang tidak mudah. Karena di dalam pernikahan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing antara suami istri. Di antara kewajiban suami adalah memberi nafkah istri, yaitu semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Kajian dan pembahasan skripsi ini adalah bagaimana kadar pemberian nafkah menurut masyarakat Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, bagaimana keharmonisan rumah tangga menurut masyarakat Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dan bagaimana relevansi kadar pemberian nafkah terhadap keharmonisan rumah tangga di masyarakat Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini bersifat deskrikptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pendapat masyarakat Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun kadar pemberian nafkah ialah ukuran atau besar kecilnya nafkah yang diberikan suami kepada istri pada setiap bulannya dan tidak dapat ditentukan jumlah pada setiap bulannya karena tergantung pada pendapatan yang diperoleh suami pada bulan tersebut dan yang mengatur kebutuhan keluarga adalah istri sedangkan suami mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan rumah tangga yang harmonis ialah pemberian rasa kasih sayang suami secara menyeluruh kepada seisi keluarga dan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pasangan suami istri sehingga keluarga selalu dalam kedaan tentram dan damai tanpa adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Sedangkan berkaitan dengan relevansi kadar pemberian nafkah menurut masyarakat Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun adalah tidak dapat memberikan pengaruh karena masyarakat setempat tidak begitu mempermasalahkan tentang aturan kadar atau ukuran pemberian nafkah, yang terpenting pemberian nafkah tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarga
Kewarisan Anak Hasil Incest Aemanah, Ummu
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2794

Abstract

Penulisan artikel ini memberikan pengetahuan tentang kedudukan hak waris anak dari pernikahan incest dalam perspektif fiqh. Pernikahan Incest merupakan pernikahan sedarah yang dilarang dalam agama Islam sehingga perlu dibatalkan pernikahan tersebut, sebagaimana diatur dalam surat an-Nisa ayat 23. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, larangan perkawinan incest diatur pada pasal 8, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 39. Akibat dari pernikahan incest itu tentu memiliki akibat hukum terhadap status kewarisan anak dari perspektif fiqih. Anak yang dilahirkan pernikahan incest tidak memiliki kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sehingga perlu dilakukan perlindungan atas hak-haknya. Anak perlu mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam al- Qur’an dan perundang-undangan
Perbuatan Membantu Demonstran Anarkis yang Dikualifikasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 218 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP Lena Claudia Angwarmasse
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i4.2795

Abstract

Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang kejelian hakim melihat, sehingga dalam penerapan hukum, diharapkan ada peran penting hakim dalam memeriksa dan memutus perkara serta membedah tiap unsur pasal demi terciptanya hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat agar tidak ada kekeliruan dalam memutus perkara. Menjawab isu hukum ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengandalkan pendekatan Perundang- undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kasus yang dianalisa, Pengaturan delik “ikut serta dalam perkelompokan” (deelneming aan samenscholing) dalam Pasal 218 KUHP terhadap Putusan Pengadilan Nomor 902/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tidak terpenuhi. Terdakwa tidak turut serta dalam melakukan aksi anarkis, dan tidak membantu para demonstran anarkis sehingga Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pelaku yang membantu memperlancar aksi demonstran anarkis. Penerapan hukum pidana oleh majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat dalam Putusan ini menyatakan bahwa Terdakwa terbukti telah memenuhi semua unsur dari Pasal 218 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Hakim keliru dalam menggunakan ratio legis bahwa Terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, saat Terdakwa berada ditempat terjadinya demonstrasi bukan untuk membantu melainkan untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang teknisi.
Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Berkaitan Dengan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Pidana Annisa Rheinata Suhartono; Mohamad Fajri Mekka Putra
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i2.2832

Abstract

Pada tahap penyidikan perkara pidana yang menimbulkan kematian dilakukan pencarian serta pengumpulan alat bukti, Salah satu alat bukti yang dapat dilampirkan adalah visum et repertum yang termasuk dalam keterangan ahli. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah adalah bagaimana kewenangan notaris dalam melegalisasi keterangan berkaitan dengan hasil autopsi kemudian bagaimana akibat hukum dari keterangan hasil autopsi yang telah dilegalisasi oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta mengenai autopsi, karena autopsi merupakan kegiatan yang oleh undang-undang telah ditugaskan kepada dokter forensik. Bahwa terhadap akta notaris yang memuat hasil autopsi tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga bukan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana.
Peran Bpom Dalam Menanggulangi Beredarnya Kosmetik Yang Yang Tidak Berizin Di Kab. Semarang Armina Arofah; hidayatullah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i2.2833

Abstract

Perkembangan perekonomian yang pesat dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, BPOM merupakan lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar termasuk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara non doktrinal sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa predaran koosmetik yang tidak berizin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan permintaan pasar terhadap kosmetik sangat tinggi, jumlah penegak hukum tidak sebanding dengan luas predaran kosmetik yang tidak berizin, dua upaya hukum upaya preventif da upaya refresif, upaya preventif melakukan oprasi rutin,. Dilakukan dengan 2 cara yaitu pengawasan pre-market dan post market,

Page 65 of 65 | Total Record : 649

 61   62   63   64   65 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015) More Issue