Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MERCATORIA

mercatoria
Website

Published by Universitas Medan Area

ISSN : 19798652 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Mercatoria is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Published twice a year (June and December) and first published for print edition in June 2008.

Arjuna Subject : -

Articles 386 Documents

9 10 11 12 13

UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Halawa, Firman; Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Pasar Modal dapat menjadi sarana pencucian uang karena adanya investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul sumber investasi yang dimasukkan ke Pasar Modal. Pemidanaan atas tindak pidana asal dan pemidanaan atas pemanfaatan hasil tindak pidananya yang kemudian dikenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan pelanggaran-pelanggaran di pasar modal termasuk insider trading. Namun kenyataan yang terjadi hingga saat ini belum ada suatu kasus tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya insider trading diajukan ke persidangan.

PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan) Hakim, Abdul; Kamelo, Tan
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Masyarakat saat ini kian menuntut penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), barangkali tidak berlebihan bila pertanyaan tersebut dikemukakan. karena Polri merupakan aparatur negara, maka pertanggung jawaban akhirnya adalah kepada pemilik kedaulatan, yakni seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks good governance, Polri sudah sewajarnya menjalankan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, menghargai kesetaraan, taat hukum dan demokratik.Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur membawa keadaan yang tidak nyaman dalam masrayakat khsusnya di Kota Medan. Proses penanganan yang berbeda antara orang dewasa dengan anak yang melakukan tindak pidana,disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Kota Medan dan Polri memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan kasus-kasus pencurian oleh anak khususnya di Kota Medan.

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DI PASAR MODAL Martino Putralie, Eddy; Adi Syahputra, Yusrizal; Zul, Muaz
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Pasar modal adalah lembaga tempat bertemunya dua pihak dimana pihak pertama sebagai perusahaan emiten yang membutuhkan dana segar melakukan penawaran dan penjualan efek, sedangkan pihak kedua adalah masyarakat sebagai investor yang membeli efek tersebut. Perlindungan hukum atas investor tersebut merupakan hal yang penting untuk berjalannya dengan baik mekanisme di pasar modal. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia telah memberikan jaminan hukum para pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal serta perlindungan bagi investor. Perlindungan bagi investor adalah keharuskan ditetapkan prinsip full and fair disclosure atau transparansi. Prinsip keterbukaaan merupakan pengungkapan data perusahaan secara lengkap dan menyeluruh menyangkut data keunangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan agar diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Tindakan diperlukan sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan. Undang-undang pasar modal mengatur kedudukan dan fungsi Bapepam secara multi formasi, yaitu pengaturan umum, pengaturan terperinci dan pengaturan sporadis. Selain itu Bapepam-LK juga berfungsi sebagai Lembaga Pemeriksa dan Lembaga Penyidik. Lembaga ini akan mengawasi pihak-pihak tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dengan perlindungan di bawah lembaga Bursa dan sebagainya.

PERSENTUHAN HUKUM TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH PERKEBUNAN DI KECAMATAN SIMANGAMBAT TAPANULI SELATAN Nasution, Solar; Jauhari, Iman; Arif, Arif
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Ketidakadilan perlakuan penguasa dalam memberikan status hak atas tanah kepada pihak-pihak tertentu dengan pendekatan kekuasaan telah menimbulkan kecemburuan yang mendorong masyarakat melakukan penggarapan terhadap kawasan Hutan Register 40 yang selanjutnya lahan-lahan tersebut telah beralih fungsi menjadi areal perkebunan ini dipindahtangankan kepada pihak lain dengan tidak mengindahkan pemerintah setempat. Berbagai instrument hukum yang berkenaan dengan tanah di kawasan Register 40 Simangambat tidak berjalan. Penetapan kawasan sebagai hak ulayat dilakukan secara sepihak oleh masyarakat dengan persetujuan Pengetua Adat tidak memiliki dasar hukum sebagaimana ditetapkan dalam surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Masalah Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA Jamillah, Jamillah
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Korupsi dapat merusak fondasi ekonomi di suatu negara. Hal ini disebabkan tindakan korupsi telah mengambil uang sebagai aset negara dengan jumlah yang tidak sedikit, sehingga memberi dampak salah satunya adalah negara akan merasa sulit untuk meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap pelaku tindakan korupsi harus bertanggung jawab untuk mengembalikan hasil korupsi sebagai aset negara ke negara itu sendiri. Negara khususnya Indonesia memiliki undang-undang yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengembalikan aset keuangan negara yang telah dikorupsi, sedangkan instrumen hukum yang digunakan adalah Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Di dalam Hukum Pidana, aset hasil korupsi dapat disita dilelang dan dijual. Menurut Hukum Perdata, negara dapat mengklaim kompensasi terhadap para pelaku korupsi (koruptor), sedangkan dari Hukum Administrasi Negara, pejabat yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk mengembalikan aset negara akibat perbuatan melawan hukum (korupsi) yang telah dilakukan oleh pejabat tersebut.

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERPOLISIAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN Simamora, Edward; Zul, Muaz
JURNAL MERCATORIA Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Kemitraan Polisi dan Masyarakat masih terkendala pemahaman masyarakat akan tugas bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam suatu daerah, walaupun telah dibentuk forum-forum kemitraan , Fasilitas yang masih minim seperti kendaraan patroli, pos-pos polisi serta sara dan prasarana penunjang Iainnya. Penerapan Prinsip Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik Dalam Perpolisian Modern di Indonesia dilakukan dengan Reformasi struktural yakni perubahan kelembagaan, organisasi dan kedudukan Polri.

Aspek Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan oleh Pengusaha Hidayani, Sri; Munthe, Riswan
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Jenis-jenis pemutusan hubungan kerja adalah: Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Paengusah. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja Batal Demi Hukum. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan.Faktor-faktor penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusahan adalah karena alasan-alasan yang berhubungan atau yang melekat pada pribadi buruh. Alasan-alasan yang berhubungan dengan tingkah laku buruh dan alasan-alasan yang berkenaan dengan jalannya perusahaan artinya demi kelangsungan jalannya perusahaan. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pengusaha dilihat berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.Proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau biasa disebut Perselisihan hubungan Industrial diselesaikan melalui Lembaga Bipartit adalah suatu bentuk perundingan antara pekerja/buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Dengan lembaga tripartit yaitu Mediasi Konsiliasi, Arbitrase dan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

HARMONISASI PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN DALAM PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) KAPAL IKAN DI PELABUHAN BELAWAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN Sitompul, Muhammad Said
JURNAL MERCATORIA Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Harmonization of regulations on competence (authority) in the Issuance Agreement Fish Sailing Ships in the Port of Belawan in terms of the Act.No. 17 of 2008 with the Act.No. 45 of 2009, particularly the provisions of Article 42 of Law. No. 45 of 2009 related to the authority of the harbor master in the issuance of the Letter of Approval Sailing, that disharmony (disharmony) legislation between Law. 17 of 2008 by Law.No. 45 of 2009, as well as including the rules below. Furthermore, the (legitimate) Letter of Approval issued by the harbor master Sailing Fishing in the port of Belawan, are legal under the law. No. 45 of 2009, but contrary to the Act. No. 12 Year 2011 on the Establishment of legislation is contrary to the principles of the law of the formation of law (the principle of legal drafting). Syahbandar legal responsibility in the fishing port was not entirely responsible for the accident because the fishing boats in the laws have not been set, but the laws of the cruise itself clearly and in detail to explain matters of ship wrecks including the inspection procedure shipwrecks.

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN CIPTAAN SENI LUKIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.) Churairah, Abu; Siregar, Mahmul; Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Karya cipta seni lukis yang merupakan salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi oleh Perundang-undangan, namun masih ada pelanggaran atas ketentuan UU. Pelanggararan yang terjadi seperti pemalsuan atas suatu seni lukis, perebutan hak sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas suatu dasar karya lukisan. Hal ini terjadi karena Ketidaktahuan masyarakat yang menimbulkan salah pengertian mengenai UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana bahwa negara Indonesia telah meratifikasi “Berne Convention For The Protection Of Artistic And Literary Works” (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997, dan “World Intellectual Property Right Treaty” (perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997. Hak cipta hendaknya selalu mendapat perhatian sekaligus pengawasan yang serius dalam perkembangannya, karena merupakan suatu produk hukum yang akan selalu mengalami kemajuan seiring kemajuan pada bidang lainnya, pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukannya, oleh karena itu masyarakat harus lebih peduli dan mau tahu terhadap apa yang terbaik dapat menjadi perlindungan bagi Hak Cipta.

Fungsi Pendapatan Tanah di Indonesia Ditinjau Menurut Undang-undang Pokok Agraria Suranta, Ferry Aries
JURNAL MERCATORIA Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Kehidupan masyarakat yang bersifat agraris tersebut sangat diperlukan peraturan-peraturan keagrariaan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, pendaftaran hak milik atas tanah akan dihadapkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Manfaat pendaftaran peralihan hak atas adalah untuk menciptakan adanya kepastian hukum bagi si pemegang hak. Tanah yang tidak terdaftar merupakan masalah bagi pemerintah.

Page 11 of 39 | Total Record : 386

9 10 11 12 13

Filter by Year

2008 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Agung Suharyanto

Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Agung Suharyanto

Contact Email agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone -

Journal Mail Official windy@staff.uma.ac.id

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Agung Suharyanto

Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA