cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agung Suharyanto
Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MERCATORIA
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 19798652     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mercatoria is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Published twice a year (June and December) and first published for print edition in June 2008.
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 19   20   21   22   23 
KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN Marsella Marsella
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v8i2.655

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warganegara asing, tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, anak dalam perkawinan campuran. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum status anak,  anak dari perkawinan campuran dapat memilih kewarganegraan Republik Indonesia setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, dari inilah anak berkewajiban untuk memilih kewarganegaraan pada saat berumur 18 Tahun atau sudah kawin, sehingga tidak lagi berkewarganegaraan ganda.
PERAN POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM faidir faidir; Marlina Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v5i1.623

Abstract

Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua. Perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) Aristo Prima
JURNAL MERCATORIA Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v9i2.437

Abstract

Status of employment law    in the national legal order Indonesia theoretically can be separated into three areas, namely the areas of administration, the field of civil and criminal fields. Relationships law made by workers / laborers with employers included in the field of civil law. However, during the manufacturing process, implementation, and an end to the relationship controlled by the government. If during these processes there is a violation (not in accordance with applicable regulations), it can be applied to criminal sanctions. Based on this it raised the question of how the criminal law policy of the offenses in the field of employment, how goal setting normative regarding labor relations. The results of research and discussion to explain policies Criminal Law Against Crime in the Field of Employment is the regulation of provisions regarding the issue penal law in relation to employment issues in the legislation which is national that aims to maintain synchronization of the working relationship between employers and workers and put the government functions as a function harmonization between employers and workers. Goal setting normative concerning the employment relationship is to maintain order tangle working relationship between workers and employers.
URGENSI PERLINDUNGAN BAGI KORBANKEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERKEADILAN GENDER Atikah Rahmi
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v11i1.1499

Abstract

Masalah kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), oleh karenanya penanganannya harus luas biasa juga. Upaya untuk menghentikan kekerasan merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban. Trauma yang berkepanjangan dialami oleh korban, perasaan malu, ketakutan, sehingga mengakibatkan korban terkadang sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya.Dalam penangangannya, tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mengambang tanpa solusi hukum yang jelas. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan salah satu terobosan untuk mengubah sistem hukum yang tidak berperspektif gender menjadi berperspektif gender.Sistem tersebut diharapkan mampu merespon situasi yang senantiasa dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual yang berbasis gender.
Analisis Hukum Kehutanan terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara Sri Hidayani; Blinton Mangojak Samosir; Riswan Munthe
JURNAL MERCATORIA Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v14i2.5096

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Analisis Hukum Kehutanan terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. Masalah difokuskan pada regulasi hukum kehutanan dalam kaitannya dengan perubahan peruntukan kawasan hutan di Indonesia; tata cara; serta hasil penyelesaian yang dilakukan pemerintah Sumatera Utara terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di Kabupaten Toba Samosir. Guna mendekati masalah ini dipergunakan Metode penelitian normatif. Dalam penelitian ini dipergunakan data primer dan data sekunder. Data-data dikumpulkan melalui analisis data kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Peraturan tentang tata cara peruntukan perubahan hutan menjadi kawasan bukan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang tata Cara Perubahan Peruntukan, dan dikuatkan dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba. Tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan yakni Menteri setelah menerima usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaah teknis, Menteri berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu menerbitkan keputusan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk sebagian atau seluruh Kawasan Hutan yang diusulkan. Hasil proses penyelesaian peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengubah status dan fungsi kawasan hutan membuat Pariwisata.
PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERKAIT GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di BPSK Kota Medan) Superry Daniel Sitompul; Januari Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v7i2.671

Abstract

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Di kota Medan, BPSK memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Rumusan masalah dalam tulisan ini antara lain: 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang peran lembaga BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen. 2. Bagaimana implementasi BPSK Kota Medan dalam penyelesaian sengketa konsumen di Kota Medan 3. Bagaimana faktor hambatan yang dihadapi BPSK Kota Medan dalam penyelesaian sengketa konsumen di Kota Medan, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Dasar hukum penyelesaian sengketa yang dilakukan BPSK diatur di dalam undang-undang. Pengaturan peran lembaga BPSK telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. BPSK Kota Medan dalam penyelesaian sengketa konsumen di Kota Medan menangani jumlah kasus yang cukup tinggi. Dalam menjalankan fungsinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen masih menemui beberapa hambatan. Namun, upaya mengatasinya masih tetap dilakukan.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP CONTEMPT OF COURT DI DEPAN PENGADILAN (STUDI DI DEPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN) Syarifah Masthura
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i2.612

Abstract

Pengertian Contempt Of Court adalah segala tindakan berbuat aktif atau tidak melakukan (fasif) dilakuan oleh mereka yang berperkara atau pihak lain yang tidak terlibat yang cenderung mengganggu, mencampuri proses penyelenggaraan peradilan sehingga merendahkan martabat peradilan.Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap peradilan Contempt Of Court di Indonesia dapat dilihat dari diundangkannya UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan juga tersebar dalam beberapa pasal dalam KUHP. Fenomena dalam peradilan kita menunjukan Contempt Of Court terjadi hampir di setiap lembaga pengadilan. Kewibaan peradilan mengalami penurunan akibat perilaku tidak baik yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara maupun juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam penelitian ini akan mmengkaji pengaturan bentuk-bentuk Contempt Of Court di Indonesia, selanjutnya akan di teliti sebab-sebab terjadi Contempt Of Court di depan pengadilan dan bagaimana seharusnya penanggulan tindak pidana Contempt Of Court.Contempt Of Court terjadi di depan pengadilan disebabkan belum bekerjanya sistem hukum dengan  baik. Perilaku hukum dan budaya hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Hukum modern di Indonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu instansi baru yang yang didatangkan atau dipaksakan dari luar, yakni melalui kebijakan colonial Hindia Belanda. Aparat penegak hukum belum bekerja dengan baik untuk dapat menegakan hukum, terutama ketika sidang di pengadilan maka fungsi dan peran jaksa, advokat, dan hakim belum mencerminkan upaya  hukum yang maksimal. Budaya hukum masyarakat dalam euphoria reformasi menunjukan kurangnya penghargaan terhadap kewibawaan hukum. Hal ini diperparah dengan kekecewaan praktek pengadilan dan mafia peradilan.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA PT. EMHA DENGAN KELOMPOK TANI SEKAR RUKUN DI KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA Netty Herawati Nainggolan
JURNAL MERCATORIA Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v9i1.321

Abstract

The goal is for people to live a decent to cultivate land for farming. Status of land given is working on with the results. From the evidence of authentic evidence obtained in this study indicate lack of clarity and inaccuracies of data data about the status of the land and the agreement made, then there is the impression created by the origin of data. Weakness conducted by farmer groups Sekar Pillars is a land dispute was later abandoned due to land into a swamp, while the agreement was made clear when abandoned land will be taken over by the government. Other facts obtained in the field that the land will be taken over by the government were not followed up after a while the land is abandoned, with the reasons and circumstances to bring this dispute to PT. Emha as holder of leasehold land bordering the dispute. Clarity of the government in this case the Minister of Agrarian / Head of National Land Agency have nothing to say that the land has been given to PT. Emha, this is what triggers the problem after PT. Emha enter eskapator to process and flatten the land dispute.
ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK Beby Suryani Fithri
JURNAL MERCATORIA Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v10i1.733

Abstract

Asas ultimum remedium terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untuk melindungi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dengan menjauhkannya dari sistem peradilan pidana. Penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatif dan penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis. Asas ultimum remedium secara implisit terdapat di dalam beberapa peraturan hukum internasional seperti pasal 37 convention of the right of the child, pasal 46 the riyadh guidelines, pasal 16 the tokyo rules, pasal 13 beijing rules serta keberadaan asas ini di dalam perangkat hukum nasional juga bersifat implisit yaitu pasal 66 undang-undang no 39 tahun 1999, pasal 16 undang-undang no 23 tahun 2002 serta pasal 37 keppres no 36 tahun 1990 termasuk didalam putusan mahkamah agung nomor 125/pid/a/2012/pn.gs .
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN (HPL) ATAS TANAH DI PESISIR PANTAI TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (Studi di PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan) Arif Indra Perdana
JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v7i1.662

Abstract

Hak pengelolaan semakin hari semakin besar peranannya dalam dinamika pembangunan.Dalam hal ini, PT. Pelindo-I Cabang Belawan juga mengelola hak pengelolaan atas tanah pesisir pantai. PT. Pelindo-I Cabang Belawan mengelola lahan HPL berdasarkan regulasi yang dimiliki dan sertipikat yang ada sehingga potensinya sering menimbulkan persengketaan lahan dengan masyarakat. Pengakuan lahan oleh kepemilikan masyarakat, karena tidak memperhatikan atau melakukan tinjauan atas hak ulayat setempat atas kebenarannya. Rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu: 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Hak Pengelolaan atas tanah di Pelabuhan Belawan. 2. Bagaimana pelaksanaan Hak Pengelolaan atas tanah yang dilakukan PT. Pelindo-I Cabang Belawan. 3. Bagaimana hambatan yang dihadapi PT. Pelindo-I Cabang Belawan terhadap Hak Pengelolaan atas tanah.Pengaturan hukum tentang hak pengelolaan atas tanah di pelabuhan belawan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.Pelaksanaan Hak Pengelolaan atas tanah yang dilakukan PT. Pelindo-I Cabang Belawan belum mencapai sasaran/tujuan sepenuhnya karena terdapat hambatan internal maupun eksternal.

Page 21 of 39 | Total Record : 386

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI More Issue