cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agung Suharyanto
Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MERCATORIA
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 19798652     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mercatoria is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Published twice a year (June and December) and first published for print edition in June 2008.
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 28   29   30   31   32 
PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SUMUT SYARIAH KOTA MEDAN Isnaini Isnaini; Utary Maharany Barus
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v8i2.653

Abstract

Transaksi mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yaitu pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan sumbangan seratus persen modal dari shahibul maal dan pengusaha kepada mudharib. Bank SUMUT Syariah di Kota Medan yang telah memiliki fasilitas mudharabah, justru lebih menjalankan transaksi akad pembiayaan yang lazim. Mereka terkesan tidak secara serius untuk menerapkan akad pembiayaan secara mudharabah kepada para pedagang kecil dan menengah (UKM). Masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan mudharabah menjadi kecewa. Tulisan ini akan membahas mengenai persoalan-persoalan pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di bank SUMUT Syariah di Kota Medan. Hasil yang dicapai dari kajian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem mudharabah di bank SUMUT Syariah di Kota Medan sehingga diharapkan dapat menguatkan UKM dalam penyediaan modal usaha dan penyempurnaan pembuatan akta pembiayaan mudharabah yang lebih berpihak kepada mudharib.
PEMBINAAN NARAPIDANA KEJAHATAN BISNIS DENGAN NARAPIDANA PEMBUNUHAN (LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I TANJUNG GUSTA MEDAN) Enda Riahna Barus; T. Keizerina Devi A; Arif Arif
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v1i1.731

Abstract

Perbedaan latar belakang dan juga keinginan atau hal yang diharapkan dalam melakukan kejahatan menjadi pembeda seseorang melakukan kejahatan dan juga menjadi pembeda bagaimana seseorang harus dibina dan juga untuk mengetahui perbedaan penggolongan kejahatan bisnis dengan kejahatan pembunuhan. Proses pemasyarakatan ditinjau dari segi pembinaan yaitu pembinaan dalam lembaga dan pembinaan di luar lembaga. Tahapan-tahapan pembinaan tersebut menurut hasil penelitian telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dengan mengadakan berbagai kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan kepribadian meliputi seramah agama (agama Islam, agama Kristen dan agam Budha), kelompok belajar paket A, dan pendidikan Bahasa Inggris serta kegiatan pembinaan kemandirian dalam bentuk bimbingan kerja dan kursus keterampilan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BINJAI Irfan Ferial Lubis
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v6i2.644

Abstract

Binjai merupakan sebuah kota yang menerapkan prinsip otonomi daerah. Sebagai sebuah kota yang menerapkan prinsip otonomi daerah, Binjai perlu mengembangkan potensi lain yang diharapkan menjadi pembiayaan pemberdayaan daerah. Salah satunya adalah pedagang kaki lima yang memberikan kontribusi melalui retribusi yang berguna untuk penguatan otonomi daerah di Kota Binjai. Namun, masalah perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima masih lemah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Binjai.2. Apakah pemberian izin usaha berjualan bagi pedagang kaki lima memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai. 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai  untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar dari Pedagang Kaki Lima. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pedagang kaki lima pada dasarnya sudah diberikan oleh pemerintah Kota Binjai. Pemberian izin tempat berjualan ternyata meningkatkan kontribusi melalui retribusi. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Binjai melalui beberapa regulasi yang pro kepada pedagang kaki lima.
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Ferra Ferra; Stephanie Tanoto; Maliny Lifia
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i2.2755

Abstract

Corruption is an extraordinary crime (extraordinary crime) that provides benefits for yourself by abusing the position of another party, where the act is not done alone and usually involves more than one person. Unlike the case with the crime of money laundering and bribery. This research is descriptive. Sources obtained are secondary legal material, the data is obtained from literature in the form of legal books, legal journals, and legal articles. Factors that encourage the occurrence of criminal acts of corruption usually originate from internal factors, namely the perpetrators themselves or external factors, namely from outside the perpetrators. To find out whether or not there is a criminal act of corruption, several financial calculation methods are made, namely the total loss method (the state financial loss method), the net loss method (the net loss method), the fair price method, and the cost price method. Law enforcement and the amount of recovery of state financial losses can be seen in the Corruption Act.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias) Ariyunus Zai; Taufik Siregar; Dedy irsan
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i2.610

Abstract

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus. Indonesia, sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia, dalam upaya perlindungan terhadap anak telah memiliki  Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam prakteknya instrument hukum dalam bidang perlindungan anak ini masih belum sepenuhnya dapat berjalan. 
TANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN AHLI WARISNYA DALAM PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan) Frans Rudy Putra Zebua; Iman Jauhari; Taufik Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v1i2.635

Abstract

Masalah yang dihadapi Jaksa selaku pengacara negara dalam melakukan penuntutan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya ada dua faktor yaitu faktor yuridis, yaitu tidak adanya surat kuasa dari negara c/q instansi yang dirugikan kepada Jaksa Pengacara Negara karena kesulitan dalam pembuktian, terpidana pelaku korupsi mempergunakan upaya hukum dan grasi, dan Jaksa penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap harta benda pelaku tindak pidana korupsi. Kedua faktor non Yuridis, terdiri dari : harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara, tidak tersedianya anggaran biaya untuk mengajukan gugatan dan kurangnya sumber daya manusia yang potensial.  Instansi pemerintah atau BUMN/BUMD yang menderita kerugian akibat perbuatan korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia sebelum sempat mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsinya secara tuntas, supaya mengajukan gugatan kepada ahli warisnya sehingga kekayaan negara yang terlanjur dikorupsi pelaku dapat dikembalikan secara maksimal. 
Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg) Fianty Sibarani; Sasry A E Lumban Gaol; Afif Fachrurrazi
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i1.2350

Abstract

The number of theft cases that occurred in Indonesian legal areas, especially the City of Balige, made us sad, especially the culprit is underage children. The type of research used in this Journal is normative research and is descriptive in nature. Data collection techniques are carried out by library research, namely by collecting data by conducting research on library materials. From the research it was concluded that the factors that caused the crime of theft committed by children were internal and external factors, which were internal factors including a lack of understanding of religion, family, individuals. While the external factors include environmental, economic, educational and mass media influences. Criminal law policies against criminal acts of theft in burdensome conditions committed by children receive Legal Protection Against Children Regulated in Law No. 11 of 2012 concerning Juvenile Justice, according to the author of the judge's decision in case No. 74 / Pidsus child / 2015 / Pn.Blg is not correct because it does not provide a sense of justice for the accused over considering the absence of legal assistance that should get legal assistance.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias) Ariyunus Zai; Mirza Nasution; Chairul Munadi
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i1.601

Abstract

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus. Indonesia, sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia, dalam upay perlindungan terhadap anak telah memiliki  Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam prakteknya instrument hukum dalam bidang perlindungan anak ini masih belum sepenuhnya dapat berjalan.
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IJINTINGGAL OLEH PENYIDIK IMIGRASI DI KOTA MEDAN Ridwan Ridwan; Muaz Zul
JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v2i2.683

Abstract

Peran Penyidik Imigrasi sebagai penyidik pada criminal justice sistem tindak pidana keimigrasian pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasional atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana indentik dengan operasionalisasi atau komkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. Tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum penegakan hukum, tahap kebijakan administrative, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.Penyidik didalam perkara pidana penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing atau dibidang keimigrasian ini dilakukan menurut KUHAP dimana penyidik Polisi tetap merupakan koordinator dan pengawasan bagi penyidik pegawai negeri yang ditugaskan dalam penyidikan keimigrasian ini. Belum efektifnya diberlakukan keberadaan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 sehingga dalam pertanggung jawaban pelaku perbuatan pidana yang meyalahgunakan ijin tinggal masih memakai ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalam KUH Pidana bukan dari ketentuan-ketentuan pidana didalam UUNo. 9 Tahun 1992 sehingga terkadang akibat hukumnya adalah pendeportasian kepada warga negara asing tersebut
PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN UDARA DI DALAM PENYIDIKAN KASUS NARKOBA DALAM WILAYAH HUKUM LANUD SOEWONDO (MEDAN) Benyamin Sirait; Alpi Sahari
JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v7i1.658

Abstract

Hampir semua kalangan saat ini terjerat penyalahgunaan narkotika. mulai dari masyarakat hingga aparat penegak hukum juga tidak luput dari rayuan narkotika. Pengaturan hukum tentang peran Polisi Militer Angkatan Udara dalam penyidikan kasus narkotika diatur sesuai Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 69 yaitu (1) Penyidik adalah : a. Atasan yang berhak menghukum; b. Polisi Militer; dan c. oditur. (2) Penyidik Pembantu adalah : a. Provos Tentara Nasional Angkatan Darat; b. Provos Tentara Nasional Angkatan Laut; c. Provos Tentara Nasional Angkatan Udara. Proses penyidikan diatur di dalam Petunjuk teknis TNI Angkatan Udara tentang penyelenggaraan penyidikan Polisi Militer dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Narkotika merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat.Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunanya bila digunakan secara ilegal.

Page 30 of 39 | Total Record : 386

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI More Issue