cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agung Suharyanto
Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MERCATORIA
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 19798652     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mercatoria is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Published twice a year (June and December) and first published for print edition in June 2008.
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 26   27   28   29   30 
PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN DAN RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA TRAFIKING (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) Eliwarti Eliwarti; Ferri Aries Suranta
JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v2i1.673

Abstract

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari perdagangan orang tersebut adalah untuk pelacuran dan tindakan eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. Perlindungan terhadap korban sebagai pelapor tindak pidana perdagangan orang adalah sangat esensial. Saksi korban adalah korban yang mengalami secara langsung akan memberikan dampak kondisi psikologis dan trauma yang dialaminya. Undang-undang telah memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pemberian hak restitusi. Perlindungan saksi korban dan restitusi merupakan satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya pemulihan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Selain UU mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana ini. Perlindungan bagi saksi korban tindak pidana trafiking adalah berupa serangkaian tindakan yang diberikan kepada korban yang tujuannya untuk melindungi dan memberi rasa aman bagi korban, dari intimidasi ataupun ancaman yang datang dari pelaku atau atau keluarga pelaku.
Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan Fauziah Lubis; Nasrullah Hidayat
JURNAL MERCATORIA Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v14i2.5554

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Kota Medan. Masalah pencucian uang ini difokuskan kepada kajian yuridis tentang proses pembuktian terbalik di pengadilan. Guna menganalisis masalah ini peneliti mengacu pada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian empiris normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan wawancara, observasi dan kajian literatur. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum tentang pembuktian terbalik dalam tindak kejahatan pencucian uang sudah dijalankan sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78, dengan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Pembuktian harus dilakukan oleh terdakwa berupa penjelasan asal usul harta kekayaan yang tidak berasal dari hasil dari tindak pidana dan perbuatan haram seperti yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang penentuan pidana bagi terdakwa apabila didapati bukti kesalahan minimal ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, penerapan pembuktian terbalik merujuk kepada pada UU No. 8 tahun 2010 bersifat keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari kejahatan.
TANAH NEGARA, TANAH TERLANTAR DAN PENERTIBANNYA Dayat Limbong
JURNAL MERCATORIA Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v10i1.614

Abstract

Setiap orang memerlukan tanah untuk kehidupan mereka karena tanah memiliki fungsi yang begitu strategis. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka masyarakat harus meninggalkan tanahnya sehingga tanah tersebut menjadi terlantar. Ada empat cara untuk penertiban tanah terlantar antara lain inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak dan penetapan tanah terlantar yang didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar kemudian tanah ini dapat dijadikan seperti semula. Sehingga dapat dikatakan bahwa penertiban terhadap tanah terlantar untuk memberikan kesadaran terhadap pemegang hak bahwa penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak berkeadilan, yang dapat menyebabkan hilangnya peluang untuk mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah.
Perbandingan Diversi dan Restorative Justice terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang Lidya Rahmadani Hasibuan
JURNAL MERCATORIA Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v10i2.1138

Abstract

Diversi dan  Restorative Justice merupakan metode penyelesaian di luar proses peradilan pidana yang bertujuan untuk kembali memulihkan tatanan kehidupan masyarakat yang dirusak oleh kejahatan. UU No.11 Tahun 2012 memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan Restorative Justice pada penyelesaian kasus-kasus anak, agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung di proses secara hukum tetapi lebih menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak dan hukum pidana sebagai upaya terakhir bagi anak. Pasal 7 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penegak hukum wajib melakukan Diversi dengan pendekatan Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
PERAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI DAN HUKUM ISLAM Azhari Akmal Tarigan
JURNAL MERCATORIA Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v9i1.351

Abstract

Indonesia wants to achieve political and economic modernization as well as protect people from suffering which arice as a result of the industrialization of life at the same time. One of product legislation that push the economic growth is Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This law gives equal opportunities to all the people of Indonesia to develop its economic potential. Prohibition monopoly practices and unfair competition is business practices that should be avoided because of the effect it has is quite heavy as not efficiens market, market distortions, which will eventually lead to disserved not only for consumers but also for producers, especially the middle class and small. In turn, the country will also be harmed because it is not supported by a solid economic foundation. Monopoly Practices and unfair competition is contrary to the values of justice and welfare, as an intrinsic human values that can lead to business activities intended to bring prosperity will not materialize at all.
KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN AHLI (DOKTER) DALAM PEMBUKTIAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Lenny Lasminar S Lasminar S; Isnaini Isnaini
JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v7i2.664

Abstract

Penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan di Indonesia. Dari catatan di Badan Narkotika Nasional jumlah pecandu di Indonesia pada tahun 2012 lebih dari 3,8 (tiga koma delapan) juta orang. Hal tersebut menunjukkan pecandu yang merupakan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat. Pada pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Binjai terhadap keterangan ahli (dokter) dalam kasus narkotika, Hakim tidak mengalami kendala. Peradilan kasus narkotika di Pengadilan Negeri Binjai sesuai dengan Undang-Undang tentang Narkotika. Penerapan rehabilitasi terhadap terdakwa, hakim memutuskan rehab berdasarkan permintaan dari terdakwa, Jaksa atau Pengacara. Terdakwa harus menunjukkan bukti kalau dia adalah pemakai/pecandu dengan bukti surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa si terdakwa merupakan pecandu narkotika. Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya bersifat penetapan prosedur-prosedur hukum belaka, tetapi lebih kepada substansial yaitu membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional. Hal tersebut dihadapkan dapat menekan jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
URGENSI REGULASI KOMPREHENSIF E-COMMERCE DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Suparman Suparman
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v8i1.648

Abstract

Perkembangan e-commerce telah menjadi perhatian dalam masyarakat dunia tak terkecuali masyarakat Indonesia. Dari sisi politik internasional, Indonesia telah menandatangani Bali Concord sebagai penanda persetujuan ASEAN Community yang salah satu pilarnya adalah pilar ekonomi atau yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun, regulasi yang komprehensif belum dibentuk Indonesia untuk mengakomodir hal-hal terkait e-commerce agar masyarakat memiliki payung hukum yang jelas agar dapat berkembang dan permasalahan-permasalahan e-commerce yang menyangkut lintas batas terutama antar negara di kawasan Asia Tenggara dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Penelitian ini akan membahas mengenai urgensi adanya pengaturan komprehensif mengenai E-Commerce di Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. E-Commerce adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Urgensi regulasi komprehensif e-commerce di Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean adalah bahwa Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar ASEAN, adanya Framework E-Commerce bagi negara-negara anggota ASEAN serta minimnya regulasi yang mendukung perkembangan E-Commerce di Indonesia.
KAJIAN YURIDIS ATAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus PutusanNomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb) Hubertus Manao; Triono Eddy
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v6i2.639

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat/pengacara. Sistem peradilan pidana adalah intitusi kolektif dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan.Berbagai undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS menempatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum di berbagai sektor dalam kerangka sistem peradilan pidana.Dalam praktek penegakan hukum, penyidik pegawai negeri sipil demi kepentingan penyidikan dapat melakukan penangkapan dan penahananterhadap tersangka tanpa melibatkan penyidik Polri sehingga memunculkan permasalahan mengenai legalitas penangkapan dan penahanan tersebut. Permasalahan ini dibahas dengan menggunakan teori sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu.
Pendaftaran Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang Belum Final Cindy Wijaya
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i2.2793

Abstract

Indonesia regulates International Arbitration in the Article 65 to Article 69 of Law Number 30 of 1999. The registered award must always fulfil the requirements in Article 66 in order to be admitted and proceeded, and the applied awards must fulfil the requirements in article 67 in order to obtain exequatur. When the requirements do not meet the terms of engagement, as if the award is not finalized or in an appeal process or put aside, Indonesia may declare to refuse the enforcement. The purpose of the study was to find out about the application of foreign arbitration awards and the response of the District Court of Central Jakarta towards the applied award if the application of the foreign arbitration had not been finalized yet. The result and the discussion was that Law Number 30 of 1999 has not regulate in detail on how the foreign arbitration award can be refused, Therefore, it is necessary to have an amendment and a more detailed regulation on the requirements of application and the reasons for refusing foreign arbitration awards.
KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai) Fatwa K.J Sembiring; Ediwarman Ediwarman
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i1.605

Abstract

Korupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu gray area (daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi.

Page 28 of 39 | Total Record : 386

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI More Issue